Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Partai Buruh Beberkan Nama-nama di Bursa Capres 2029, Ada Abraham Samad sampai Reza Rahadian

    Partai Buruh Beberkan Nama-nama di Bursa Capres 2029, Ada Abraham Samad sampai Reza Rahadian

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah tokoh masuk dalam radar Partai Buruh untuk dijadikan sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Partai Buruh akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II partai yang digelar di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 17-19 Februari 2025.

    Dalam Rakernas tersebut salah satunya akan membahas mengenai nama kandidat yang akan dipilih menjadi bakal capres. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa partainya akan mengusung di Pilpres 2029 tanpa koalisi partai.

    Said mengatakan terdapat 100 nama yang muncul dalam bursa awal calon kandidat bakal capres. Mereka berasal dari struktur internal partai, politisi, mantan anggota polri, tokoh agama, maupun public figure yang memiliki tingkat kepopuleran tinggi.

    Said menjelaskan 100 nama tersebut akan disaring kemudian dan akan dipilih satu nama untuk disodorkan dalam Kongres partai pada Januari 2026.

    Said sempat membocorkan nama-nama yang muncul pada bursa capres berasal dari kalangan masyarakat umum yang populer. Dikatakan Said, mereka adalah misalnya jurnalis Najwa Shihab, aktor Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo. Kemudian, lanjut Said, mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Usman Hamid, Adhi Hidayat.

    Kemudian juga ada politisi Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Gubernur Jatim terpilih, Dedi Mulyadi yang juga Gubernur Jabar terpilih. Nama Presiden Prabowo Subianto, dikatakan Said, juga masuk dalam bursa.

    “Saya ulangi 100 nama, diperas jadi 45 nama kemudian jadi 17 nama, terakhir 6 nama dan diusung tanpa koalisi partai dengan mekanisme poling, survei internal melibatkan kampus, kuesioner ke jutaan puluhan juta simpatisan dan anggota masyarakat dan anggota Partai Buruh dan juga melalui mekanisme tim seleksi oleh guru besar independen,” kata Said kepada wartawan.

    Said mengatakan penentuan capres partainya dipilih bukan oleh Partai Buruh. Sementara untuk posisi calon wakil presiden baru partai yang akan menentukan.

    “Jadi partai tidak memilih siapa calonnya (capres) rakyat yang memilih. Sedangkan calon presiden baru partai yang akan memilih. mekanisme sistemnya nanti diputuskan dalam kongres partai buru tahun 2026 bulan Januari,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    5. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    6. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    7. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    8. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    9. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    10. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    11. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    12. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    13. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    14. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.

  • Bantu Nasabah Berjualan Wujud Nyata Layanan PNM

    Bantu Nasabah Berjualan Wujud Nyata Layanan PNM

    PIKIRAN RAKYAT – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memberikan apresiasi kepada insan terbaiknya melalui program reward perjalanan ke Hongkong.

    Acara pelepasan para penerima reward ini digelar di Ballroom Menara PNM pada Senin (17/2), dihadiri oleh direksi dan karyawan PNM se-Indonesia yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.

    Salah satu sosok inspiratif dalam acara ini adalah Resa Fauzi, Kepala Unit Mekaar (KUM) PNM Cabang Bandung. Keberhasilannya mendapatkan reward ini tidak lepas dari komitmennya dalam membantu nasabah PNM sejak masih menjadi Account Officer (AO).

    Pelepasan para penerima reward digelar di Ballroom Menara PNM pada Senin (17/2)

    Resa menceritakan bagaimana ia turut menjualkan keripik singkong produksi nasabahnya. Upaya kecil ini ternyata berdampak besar, membantu nasabah meningkatkan omzet sekaligus membangun hubungan yang lebih erat.

    Sebagai bentuk apresiasi, para nasabah pun merekomendasikan lebih banyak orang untuk bergabung dengan PNM Mekaar, memperkuat ekosistem ekonomi ultra mikro yang berkelanjutan.

    “Saya percaya bahwa bekerja dengan hati dan keikhlasan akan membawa hasil yang luar biasa. Ketika saya membantu nasabah dalam pemasaran produknya, saya tidak hanya membantu mereka berkembang, tetapi juga mengembangkan diri saya sendiri. Ini adalah perjalanan yang penuh makna,” ungkap Resa.

    Pada kesempatan tersebut, Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan PNM, Triswahyu Herlina, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan PNM yang telah bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi nasabah PNM.

    “Yakinlah, teman-teman mendapatkan reward ini berkat doa keluarga, doa teman-teman sekalian, serta doa para nasabah yang telah kita bantu untuk berdaya. Keberhasilan ini bukan hanya milik individu, tetapi juga keberhasilan kita bersama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang lebih kuat,” ujar Herlina.

    PNM terus berkomitmen untuk memberdayakan perempuan prasejahtera melalui program Mekaar, serta mendorong karyawannya untuk tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga mitra pertumbuhan bagi para nasabah.

    Dengan adanya kolaborasi erat antara karyawan dan nasabah, diharapkan PNM semakin memperluas dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

    Melalui program reward ini, PNM berharap dapat menginspirasi lebih banyak karyawan untuk terus berkontribusi dalam membangun ekosistem usaha mikro yang tangguh.

    Semangat gotong royong dan keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan akan terus menjadi fokus perjuangan PNM dalam mendampingi para pengusaha ultra mikro agar lebih maju dan mandiri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasil Cek Kesehatan Kepala Daerah: Kolesterol Tinggi, Asam Urat dan Gula Naik

    Hasil Cek Kesehatan Kepala Daerah: Kolesterol Tinggi, Asam Urat dan Gula Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap hasil pengecekan kesehatan terhadap 944 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

    Bima mengemukakan bahwa pemeriksaan kesehatan berlangsung pada 16-17 Februari 2024, dengan total 944 kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang telah menjalani pemeriksaan.

    Namun demikian, menurut Bima, masih ada 17 kepala darah lainnya yang belum diperiksa kesehatannya. Berdasarkan data yang dimilikinya, sebanyak 481 kepala daerah dan wakilnya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

    Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sekitar 30% kepala daerah atau wakilnya memiliki kadar kolesterol tinggi. Selain itu, para kepala daerah juga memiliki kadar asam urat dan gula darah yang cukup tinggi.

    “Secara keseluruhan juga kami pantau semua, ada sekitar 30 persen yang kolesterolnya di atas rata-rata, di atas 200, dan ada juga yang angka asam urat dan juga kadar gula itu agak sedikit di atas. Walaupun secara menyeluruh sehat, dan tidak ada gejala, tapi angka-angka itu tetap kita jadikan atensi untuk kita lakukan terus observasi,” jelas Bima di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat, Senin (17/2). 

    Mantan Wali Kota Bogor itu juga menjelaskan bahwa kepala daerah yang memiliki riwayat operasi dalam 6 bulan terakhir akan diberikan perhatian khusus saat pelaksanaan retret di Magelang.

    “Dalam jangka waktu enam bulan, enam bulan yang lalu, ada operasi jantung misalnya, dan ada beberapa operasi yang lain,” jelasnya. 

    Dia juga menuturkan meskipun dokter menyatakan kondisi mereka aman, Kemendagri tetap akan memberikan penanda khusus bagi mereka yang memerlukan perhatian lebih. Misalnya seperti dengan menggunakan pita. 

    “Mereka pun tentu kami berikan keleluasaan dan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan program-program yang sifatnya tidak terlalu fisik, dan jangan sampai lelah karena kesehatan yang utama,” pungkasnya. 

  • Respons Gerindra soal Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua

    Respons Gerindra soal Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua

    Respons Gerindra soal Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menilai, aksi demonstrasi yang menolak pelaksanaan
    makan bergizi gratis
    (MBG) di Papua merupakan hal yang wajar.
    Menurut dia, reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.
    “Ya biasanya dinamika ya. Jadi ya dijelaskan tujuan dari program makan bergizi gratis itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat,” ungkap Supratman, di Gedung DPR RI, Senin (17/2/2025).
    Supratman menekankan bahwa MBG adalah program unggulan pemerintah yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
    Ia menambahkan, meskipun dalam satu atau dua bulan pertama mungkin akan ada beberapa persoalan, hal ini adalah hal biasa mengingat program ini baru diluncurkan.
    “Ini program andalan, bahwa kita menginginkan pembangunan sumber daya manusia itu bisa lebih maksimal. Biasa dalam satu dua bulan ada hal-hal yang masih ada persoalan, karena kan ini baru ya,” ujar dia.
    Menteri Hukum RI itu juga menegaskan bahwa manfaat dari program MBG tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, melainkan memerlukan waktu yang lebih panjang.
    Ia meyakini masyarakat akan perlahan-lahan memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam menghadirkan program ini.
    “Jadi, kita tunggu saja hasilnya, dan kita berharap presiden sudah menyiapkan dana untuk seluruh wilayah Indonesia. Nanti hasilnya pasti akan kelihatan terkait dengan perbaikan gizi, anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu pasti akan sangat baik,” pungkas Supratman.
    Diberitakan sebelumnya, Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).
    Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.
    Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
    “Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Gresik Tangkap 2 Pembobol ATM yang Beraksi di Beberapa Kota

    Polisi Gresik Tangkap 2 Pembobol ATM yang Beraksi di Beberapa Kota

    Gresik (beritajatim.com) – Unit Resmob Polres Gresik berhasil meringkus dua spesialis pembobol mesin ATM asal Palembang, berinisial Y (30) dan FD (20). Keduanya ditangkap setelah menjalankan aksinya di sebuah mesin ATM di Jalan Veteran, Gresik.

    Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz, mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah mengintai korban yang kartu ATM-nya tertelan di mesin.

    “Kedua pelaku yang kami amankan ini mempunyai peran sendiri-sendiri. Pelaku Y mengintai mesin ATM tanpa pengawasan keamanan. Kemudian pelaku FD masuk ke mesin ATM untuk memasang sebuah alat sembari menunggu korban datang,” ujar Abid, Senin (17/2/2025).

    Tersangka memasang alat berupa besi yang dilem di dalam mesin ATM agar kartu korban tidak bisa dikeluarkan. Saat korban panik, FD berpura-pura membantu dan meminta korban menunjukkan PIN ATM-nya. Setelah korban pergi, pelaku mengambil kartu yang tersangkut dan menggunakan PIN untuk menarik uang.

    Setelah menjalankan aksinya, kedua pelaku sempat melarikan diri ke Jakarta sebelum akhirnya ditangkap dan dibawa kembali ke Gresik.

    “Total ada 7 TKP dengan rincian, Surabaya 4 TKP, Gresik 1, Bondowoso 1, dan Kediri 1. Total uang yang dibobol tersangka di sejumlah TKP ratusan juta. Paling banyak di Gresik sekitar Rp15 juta,” ungkap Abid.

    Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti linggis, gerinda, besi, lem perekat, serta rekaman CCTV. Kedua tersangka kini dijerat Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. [dny/suf]

  • Kepastian Hukum di Indonesia Dipertanyakan Imbas Lambatnya Proses Hukum Skandal Investasi Sekuritas – Halaman all

    Kepastian Hukum di Indonesia Dipertanyakan Imbas Lambatnya Proses Hukum Skandal Investasi Sekuritas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan penipuan investasi yang melibatkan PT Kresna Sekuritas kembali menjadi sorotan publik. 

    Lambatnya proses hukum serta ketidakpastian bagi ratusan investor yang menjadi korban menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan Indonesia dalam menindak kejahatan finansial berskala besar.

    Skandal ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan sektor jasa keuangan di Indonesia.

    PT Kresna Sekuritas, anak usaha dari Kresna Group, diduga melakukan manipulasi dana nasabah melalui program equity link agreement serta jual beli gadai saham sejak 2017. 

    Modus ini berhasil menghimpun dana sebesar Rp337,4 miliar dari para investor. Namun, sejak 2020, investor tidak lagi menerima imbal hasil, dan dana mereka diduga digunakan tanpa sepengetahuan nasabah. Kasus ini pertama kali mencuat pada 2022, ketika Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka, termasuk Michael Steven, pemilik Kresna Group, sebagai tersangka pada September 2023.

    Pengamat hukum Denny Indrayana menyoroti bahwa kasus ini mencerminkan modus lama yang seharusnya dapat diantisipasi oleh otoritas terkait.

    Dia menjelaskan, dalam kasus Kresna Life, terjadi modus ultimate beneficial owner atau yang populer disebut dengan modus Ali Baba, di mana pemilik sebenarnya tidak tampak di permukaan, sementara orang lain dijadikan boneka untuk menjalankan perusahaan.

    “Ada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan korporasi, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019,” ujarnya dalam sebuah diskusi daring bertema “Membongkar Kejahatan Korporasi di Sektor Keuangan”, beberapa waktu lalu.

    Meski telah ada penetapan tersangka, langkah hukum selanjutnya justru terasa lamban. Investor yang menjadi korban mengeluhkan minimnya transparansi dan kepastian mengenai pengembalian dana mereka.

    Investigasi terhadap keuangan Kresna Group juga mengungkap dugaan praktik pencucian uang dan aliran dana yang rumit, yang menyulitkan proses penyidikan.

    Ironisnya, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Michael Steven masih dapat memenangkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

    Hal ini menimbulkan keprihatinan mengenai efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

    Sementara itu, Fernandes Raja Saor, kuasa hukum salah satu korban, mengungkapkan pola kejahatan yang dilakukan Kresna Sekuritas bersifat sistemik dan mengeksploitasi kepercayaan nasabah.

    Menurut Fernandes, Kresna Sekuritas juga terindikasi melakukan manipulasi dokumen, seperti pemberian surat kuasa dengan tanggal mundur (backdated) dan perjanjian jual beli saham yang tidak pernah diperintahkan oleh nasabah.

    “Kepercayaan adalah kunci dalam dunia investasi. Namun, kasus ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap praktik investasi masih perlu diperketat untuk mencegah korban-korban lainnya,” tegas Fernandes.  

    Kasus Kresna Sekuritas ini diharapkan menjadi momentum bagi regulator untuk memperbaiki tata kelola di industri jasa keuangan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para investor.

    Kasus Kresna Sekuritas bukanlah kasus yang pertama terkait lemahnya penegakan hukum di sektor keuangan Indonesia. 

    Sejumlah skandal besar seperti Jiwasraya dan Asabri menunjukkan pola yang sama, proses hukum yang berlarut-larut, minimnya akuntabilitas, dan korban yang terus menunggu keadilan.

    Ketidakpastian hukum dalam kasus ini juga berpotensi menciptakan efek domino yang merugikan perekonomian Indonesia. Investor, baik lokal maupun asing, mungkin akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modal mereka di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga mengancam stabilitas sektor keuangan, yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Para korban dan pengamat hukum mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas. Transparansi dalam proses hukum, percepatan penyidikan, serta upaya pengembalian dana korban harus menjadi prioritas. 

    Tanpa tindakan nyata, kasus Kresna Sekuritas tidak hanya akan menjadi catatan kelam penegakan hukum, tetapi juga bukti bahwa Indonesia masih jauh dari sistem keuangan yang aman dan terpercaya.

    Skandal ini adalah ujian besar bagi Indonesia. Apakah negara ini mampu menunjukkan keseriusannya dalam melindungi investor dan menegakkan hukum, ataukah kasus ini akan menjadi satu dari sekian banyak contoh ketidakpastian hukum yang terus berulang? Hanya waktu yang akan menjawab.

  • Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Bisnis.com, JAKARTA– Kendati ada pemangkasan anggaran, Kementerian Sosial (Kemensos) telah memastikan dana bansos tetap cair. Berikut ini cara cek NIK KTP penerima bansos PKH atau Program Keluarga Harapan 2025.

    Bansos PKH adalah bantuan sosial reguler yang disalurkan oleh Kemensos melalui bank Himbara atau bank milik negara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) dan Kantor Pos bagi yang tidak memiliki rekening bank.

    Bansos PKH rutin cair setiap 3 bulan sekali dan sering kali dirapel. Kemensos sempat menyebut bansos PKH yang biasanya cair pada akhir triwulan I akan dicairkan sejak awal tahun pada 2025. 

    Bansos PKH cair setiap 3 bulan sekali atau diberikan dalam 4 tahap untuk periode 1 tahun. Saat ini pencairan bansos PKH 2025 dilakukan untuk tahap 1. 

    Bantuan PKH berupa pemberian uang tunai, berikut adalah jumlah nominal yang diterima penerima bansos PKH: 

    Ibu hamil dan masa nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
    Balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
    Siswa SD: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
    Siswa SMP: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
    Siswa SMA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
    Lansia (70 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
    Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Untuk cara cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan secara online dengan cara: 

    Buka laman resmi Kementerian Sosial atau klik cekbansos.kemensos.go.id.
    Isi informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Lengkapi nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.

  • Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN

    Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN

    Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025, seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang
    Data Tunggal Sosial
    dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Dia mengatakan bahwa data ini akan menjadi acuan utama dalam penyaluran program
    bantuan sosial
    dan
    pemberdayaan masyarakat
    .
    “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang,” ujar Gus Ipul dalam apel pagi di halaman Kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).
    “Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tambah dia.
    Gus Ipul menegaskan bahwa Inpres tersebut melarang penggunaan data lain selain DTSEN guna menjaga keakuratan dan validitas data penerima manfaat.
    Dengan data yang terintegrasi, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemberantasan kemiskinan.
    Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan.
    Dia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, serta Ditjen Pemberdayaan Sosial harus bekerja sebagai satu kesatuan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
    Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, Kemensos juga mempercepat proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka bisa mandiri dan keluar dari data penerima bantuan sosial.
    “Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan, jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi. Selama ini ada 15 tahun yang menerima Bansos, 10 tahun yang menerima Bansos,” ujar dia.
    “Itu namanya membuat orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos,” tambahnya.
    Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian Koordinator
    Pemberdayaan Masyarakat
    untuk menyeimbangkan perlindungan sosial (social protection) dan pemberdayaan sosial (social empowering).
    Gus Ipul menegaskan, semakin banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang beralih ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja Kemensos dalam pemberantasan kemiskinan.
    “Bagi KPM yang belum siap langsung beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, akan dilakukan proses rehabilitasi sosial,” ujar Gus Ipul.
    “Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI: Motif OPM Bakar Sekolah di Papua untuk Menciptakan Ketakutan di Masyarakat

    TNI: Motif OPM Bakar Sekolah di Papua untuk Menciptakan Ketakutan di Masyarakat

    TNI: Motif OPM Bakar Sekolah di Papua untuk Menciptakan Ketakutan di Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    TNI
    menyatakan bahwa motif dari aksi
    pembakaran sekolah
    menengah pertama (SMP) di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada 14 Februari lalu oleh Organisasi Papua Merdeka (
    OPM
    ) murni untuk menciptakan ketakutan di masyarakat.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, belum melihat apakah motif aksi pembakaran tersebut berkaitan dengan adanya penolakan makan bergizi gratis yang belakangan disuarakan aliansi pelajar Papua.
    “Apa motif dari aksi pembakaran ini, aksi ini merupakan bentuk gangguan keamanan yang sering dilakukan OPM untuk menciptakan ketakutan di masyarakat,” kata Hariyanto, kepada Kompas.com, Senin (17/2/2025) malam.
    Hariyanto menegaskan, TNI terus berupaya menjaga stabilitas dan melindungi warga dari tindakan kriminal OPM.
    Dia menerangkan bahwa TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran sekolah itu.
    “TNI bersama Polri telah bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran ini. Kami juga meningkatkan patroli keamanan di wilayah tersebut untuk mencegah kejadian serupa,” ujar Kapuspen.
    Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian pembakaran sekolah tersebut.
    Kendati begitu, lanjut dia, ada dua ruang bangunan SMP Agandugume yang hangus terbakar akibat peristiwa ini.
    Ia juga menjelaskan bagaimana kondisi sekolah sebelum pembakaran terjadi.
    “Berdasarkan laporan, sekolah tersebut memang tidak ada aktivitas belajar sebelum kejadian. Namun, pembakaran ini tetap disayangkan, apalagi saat pemerintah sedang menjalankan program makan bergizi bagi pelajar di Papua,” ucap dia.
    Untuk pengamanan setelah kejadian, TNI terus melakukan evaluasi sesuai dinamika di lapangan.
    Saat ini, pasukan TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut.
    “Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh tindakan kelompok OPM. TNI akan terus hadir untuk menjaga keamanan dan mendukung pemerintah dalam membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera,” pesan Kapuspen.
    Sebelumnya, dikutip dari Tribun Papua, OPM kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Jumat (14/2/2025).
    Kali ini, sasaran OPM tersebut adalah membakar sebuah bangunan SMP di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak.
    Berdasarkan info yang diperoleh, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.16 WIT.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.