Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Dua ASN di Pekanbaru Diduga Selingkuh, Dipergoki Istri & Suami Masing-masing, Beralasan Pergi sama Bos

    Dua ASN di Pekanbaru Diduga Selingkuh, Dipergoki Istri & Suami Masing-masing, Beralasan Pergi sama Bos

    GELORA.CO –  Viral di media sosial dua orang aparatur sipil negara (ASN) di Kota Pekanbaru, Riau, kedapatan diduga berselingkuh, Senin (17/2/2025).

    Dalam video viral yang dilihat Kompas.com, pasangan ASN selingkuh ini dipergoki oleh istri dan suami mereka masing-masing.

    Keduanya dipergoki di tepi Jalan HR Soebrantas, sebelum Simpang Tiga Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, Minggu (16/2/2025).

    Kedua ASN diduga selingkuh ini berada di dalam mobil minibus.

    Tampak seorang wanita berbaju merah berkerudung hitam, yang diketahui berinisial KO, istri dari ASN berinisial AN, tampak berdiri di depan mobil.

    Selain itu, juga ada pria yang diketahui berinisial OI, suami dari ASN wanita berinisial RA.

    KO terlihat memarahi suaminya sambil memukuli kap mobil.

    KO terdengar menyebut suaminya, AN, pergi dari rumah dengan alasan ke Pelalawan bersama Kakanwil Kemenkumham Riau.

    Rupanya, suaminya pergi dengan wanita diduga selingkuhannya sesama ASN.

    “Katanya kau pergi ke Pelalawan sama Kakanwil. Rupanya kau pergi sama cewek ke Bukittinggi. Otak kau di mana? Anak kau berdua menunggu di rumah,” ucap KO dengan histeris.

    “Kau juga, suami kau di sini. Woi kalian PNS,” kata KO sambil menunjuk ASN wanita.

    Kedua ASN diduga selingkuh ini tidak mau turun dari mobil. Bahkan, mereka berusaha kabur dari lokasi.

    Namun, mereka terus dihadang pasangan sahnya masing-masing.

    Keributan ini menjadi perhatian warga hingga ramai mengerumuni mobil pelaku selingkuh.

    KO kemudian meminta dibukakan pintu mobil, tetapi AN dan RA tidak berani turun.

    Suami dari RA, OI, berteriak meminta warga untuk memviralkan.

    “Ya Allah, Pi salah apa bunda, Pi,” ucap KO kepada suaminya.

    Kemudian, KO mengambil batu dan memukul kaca pintu mobil sebelah kanan depan hingga pecah.

    Di dalam mobil, ditemukan RA duduk di bangku kemudi, sedangkan AN di bangku penumpang sebelahnya. Suami dari ASN wanita tampak histeris meneriaki istrinya.

    Dia menyebut keduanya pegawai Imigrasi Pekanbaru.

    “Viralkan, ini pegawai imigrasi,” kata suami RA.

    Kedua ASN diduga berselingkuh dipaksa untuk turun dari mobil, tetapi mereka tetap tidak mau turun. Si wanita ASN berupaya menutup wajahnya.

    OI tampak memarahi AN karena telah berselingkuh dengan istrinya.

    “Punya anak dua, kau tinggalkan bini kau,” kata OI sambil menunjuk-nunjuk AN.

    Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi terkait peristiwa tersebut kepada Kepala Tata Usaha Imigrasi Pekanbaru, Roni Sastrawan, tetapi belum mendapat respons.

    Dilaporkan ke Polisi 

    Istri dari ASN yang diduga selingkuh, KO, melapor ke polisi seusai memergoki suaminya selingkuh.

    Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, mengatakan, korban KO melapor ke Polresta Pekanbaru terkait dugaan penganiayaan.

    Pada saat terjadi keributan, korban sempat ditabrak mobil yang dikemudikan RA, yang diduga selingkuhan AN.

    “Korban atas nama KO, melapor ke Polresta Pekanbaru terkait penganiayaan, sesuai dengan Pasal 351 KUHP. Korban ditabrak mobil yang dikemudikan oleh RA,” kata Anom saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Senin.

    “Laporannya sudah diterima dan masih dalam penyelidikan,” ucapnya.

    Dia mengatakan, korban membuntuti mobil yang dikemudikan AR bersama suami korban. 

    Sebelum Simpang Tobek Godang, korban menghadang mobil yang dikemudikan terlapor.

    Korban yang berdiri di depan mobil diduga ditabrak oleh terlapor yang mengenai kaki korban.

  • Oknum Polisi Edarkan Sabu Ditangkap di Simalungun Sumut

    Oknum Polisi Edarkan Sabu Ditangkap di Simalungun Sumut

    GELORA.CO – Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun menangkap seorang oknum polisi yang tercatat sebagai personel di Polres Batubara, Polda Sumatra Utara (Sumut). Oknum Polisi berinisial S itu ditangkap karena secara aktif mengedarkan narkoba jenis sabu. 

    Informasi yang dihimpun, S (49) ditangkap di Hotel Pelangi, Huta I Kampung Pompa, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada Sabtu, 15 Februari 2025 malam. 

    Penangkapan terhadap S dilakukan setelah Polisi menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang menyebut adanya aktifitas jual beli narkoba di Jot Pelangi. 

    “Iya benar. Kita telah menangkap seorang oknum Polisi berinisial S di Hotel Pelangi Simalungun. Yang bersangkutan bertugas di Polres Batubara. Yang bersangkutan berhasil kita tangkap setelah tim yang kita kerahkan melakukan penyelidikan dan pengintaian sekitar 2 jam di lokasi penangkapan,” kata Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2025). 

    Verry menyebut, saat penangkapan Polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya berupa dua plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,06 gram, satu unit timbangan digital, satu bal plastik klip kosong dan satu buah kaca pirex. Kemudian dua buah sekop dari pipet plastik, lima buah pipet plastik, satu unit HP merek Oppo dan uang tunai sebesar Rp409.000 diduga hasil penjualan narkoba. 

    “Tersangka mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang berinisial B yang berdomisili di Kabupaten Simalungun,” tambah Verry. 

    Dalam penanganan kasus ini, Sat Narkoba Polres Simalungun akan melakukan sejumlah rencana tindak lanjut, termasuk pengembangan untuk mengungkap jaringan di atasnya.

    “Kami akan terus melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang lebih besar,” tegasnya. 

    Tersangka dan barang bukti saat ini telah dibawa ke Mako Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga akan melakukan gelar perkara dan melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Ini merupakan bukti komitmen Polres Simalungun dalam memberantas peredaran narkoba, tanpa pandang bulu, termasuk jika pelakunya adalah anggota kepolisian sendiri,” tegas AKP Verry Purba.

    Tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain proses hukum, tersangka juga akan diproses secara internal kepolisian karena telah mencoreng nama baik institusi.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam memberantas peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di wilayah mereka,” tutupnya. 

  • Lahan IKN Mau Dibagi-bagikan Gratis ke Negara Sahabat, Pemerintah Dinilai Putus Asa

    Lahan IKN Mau Dibagi-bagikan Gratis ke Negara Sahabat, Pemerintah Dinilai Putus Asa

    GELORA.CO –  Usulan bagi-bagi lahan gratis di Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan besar di sana menuai kritik. Usulan ini rencananya akan disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pemberian lahan secara cuma-cuma menunjukkan keputusasaan pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Pasalnya jika IKN sukses maka pemerintah tidak akan mengusulkan ide tersebut.

    “Saya rasa pemberian lahan secara cuma-cuma ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah hopeless terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Jika ada harapan IKN ini akan sukses, pemerintah tidak perlu repot-repot bagi lahan untuk pemerintahan negara lain kan?” katanya kepada detikcom, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya pembangunan kantor kedutaan besar di IKN bakal dilakukan sendirinya oleh negara sahabat saat IKN sudah resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia lewat terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Nailul menyebut pemerintah negara lain belum menganggap ibu kota Indonesia akan pindah ke IKN.

    “Kedubes akan bangun kantor dengan sendirinya ketika Ibu Kota Negara Indonesia sudah ditentukan dengan Keppres. Ketika tidak ada Keppres, buat apa Kedubes negara lain memindahkan kantornya di IKN yang saat ini juga masih belum terbangun dengan penuh. Harus ada jaminan secara formal dan juga anggaran agar pembangunan IKN bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai memindahkan kantor kedutaan besar ke IKN bukan perkara mudah. Pasalnya sejumlah negara sudah punya kantor di Jakarta dengan biaya pembangunan yang tidak murah.

    Artinya kalau pun usulan itu disetujui Prabowo belum tentu negara-negara sahabat bersedia membangun kantor lagi di IKN. Agus juga menilai Indonesia tidak bisa mengatur pilihan negara lain.

    “Kalau bagi-bagi lahan kepada kedutaan, menurut saya itu sulit bisa terjadi karena kedutaan itu kan sudah membangun kedutaan itu di Jakarta, terus tiba-tiba disuruh pindah, nggak mau lah. Kedutaan AS berapa triliun itu mereka bangun di Merdeka Selatan (Jakarta),” ujarnya.

    “Dikasih tanah pun nggak mau. Kita lihat saja, masa mau ngatur negara lain, nggak mungkin lah semua sudah punya kedutaan di Jakarta, terus suruh pindah sebelum 2028, mana mau dia. Apalagi sebagian besar masih baru-baru dia,” sambung Agus.

    Sebelumnya, Basuki menjelaskan bahwa usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

  • Presiden Partai Buruh Harap Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Perbaikan Jalan Ditinjau Ulang

    Presiden Partai Buruh Harap Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Perbaikan Jalan Ditinjau Ulang

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap Presiden Prabowo Subianto agar meninjau ulang pemangkasan anggaran pada sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur jalan. Selain untuk anggaran pada dua hal tersebut, Said mendukung dilakukannya pemangkasan anggaran.

    “Cuma kalau dia memangkas anggaran pendidikan, memangkas anggaran perbaikan jalan, mungkin Partai Buruh berharap Pak Prabowo meninjau ulang,” kata dia di sela-sela kegiatan Rakernas Partai Buruh di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025.

    Dalam pandangannya, efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo karena ingin memastikan tidak ada terjadi lagi kebocoran anggaran.

    “Jadi sebenarnya efisiensi adalah ingin memastikan memangkas agar kebocoran yang diprediksi 30 persen itu tidak terjadi dan itu kan di pos-pos anggaran yang sifatnya misalnya itu kan di pos-pos anggaran yang sifatnya misalnya kayak rapat yang berlebihan. Rapat boleh, tapi berlebihan. Buat apa ada gedung bagus, tapi rapat di hotel,” katanya.

    “Kemudian juga perjalanan dinas. Dengan demikian efisiensi sebenarnya adalah dalam rangka menghindari kebocoran-kebocoran yang diduga itu sering terjadi dalam APBN maupun APBD,” ujarnya lagi.

    Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam inpres itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kampus Batal Kelola Tambang, Bahlil Sebut Demi Menjaga Independensi – Halaman all

    Kampus Batal Kelola Tambang, Bahlil Sebut Demi Menjaga Independensi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah dan DPR telah bersepakat tidak memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi.

    Keputusan itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Bahlil mengatakan, kampus tak diberikan izin konsesi tambang demi menjaga independensinya.

    “Kami dari pemerintah setelah melihat perkembangan, mengkaji dalam menghargai, menjaga independensi kampus, maka tidak ada pemberian langsung kepada kampus,” kata Bahlil dalam konferensi pers.

    Menurutnya, izin konsesi tambang akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Yang ada adalah kepada BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya (dapat izin konsesi tambang),” ujar Bahlil.

    Namun, Bahlil menjelaskan bahwa kampus hanya sebagai penerima manfaat dari pertambangan, bukan mengelola.

    “Dalam implementasinya perusahaan-perusahaan ini baik BUMN maupun BUMD maupun perusahaan ini kalau punya keinginan untuk beribadah memberikan dana penelitian membuat lab, laboratoriumnya, memberikan beasiswa kepada kampus yang membutuhkan kan tidak ada soal toh,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa RUU Minerba akan disahkan menjadi Undang-undang (UU) pada Selasa (17/2/2025) besok.

    “Besok insyaallah paripurna dengan selesainya paripurna maka sudah disahkan menjadi Undang-Undang,” tutur Supratman.

    Draf RUU Minerba semulanya dalam Pasal 51A ayat (1) menyatakan bahwa WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi secara prioritas. 

    Pemberian izin tersebut mempertimbangkan luas WIUP, akreditasi perguruan tinggi minimal B, serta kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan.

    Namun, hasil rapat Panja RUU Minerba mengubah ketentuan tersebut. Berikut 9 pasal dalam RUU Minerba yang disepakati pemerintah dan DPR, yakni:

    1. Perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan MK, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.

    2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan;

    3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas WIUP Batubara mengikuti mekanisme-mekanisme sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

    5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan pelindungan dampak Pasca-tambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.

    6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui:

    a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan;

    b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah Pertambangan dalam kegiatan Pertambangan; dan

    c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

    7. Pasal 169A memasukkan ketentuan terkait audit lingkungan.

    8. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang- Undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.

    9. Pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

     

  • Terapkan Inovasi yang Berkelanjutan, Bank Mandiri Raih Dua Penghargaan Alpha SouthEast Asia 2024

    Terapkan Inovasi yang Berkelanjutan, Bank Mandiri Raih Dua Penghargaan Alpha SouthEast Asia 2024


    PIKIRAN RAKYAT –     Bank Mandiri terus menunjukkan kinerja unggul dalam industri perbankan dengan kembali meraih penghargaan dari Alpha SouthEast Asia sebagai Best Digital Banking Platform in Indonesia 2024 dan Best International Banking Network 2024. Pengakuan ini menjadi bukti nyata atas komitmen untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi nasabah baik di dalam maupun luar negeri.

    Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai inovasi layanan, termasuk solusi likuiditas yang mempermudah pengelolaan keuangan serta pembayaran dan transfer lintas negara yang efisien, melalui Super Platform Kopra by Mandiri. Sepanjang 2024, super platform ini telah memproses lebih dari 1,3 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp 22.700 triliun.

    “Kami senantiasa mengedepankan strategi beyond lending guna memberikan kenyamanan bertransaksi bagi Nasabah, melalui transformasi digital yang menghadirkan solusi terbaik bagi Nasabah baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar SEVP International Banking & Financial Institutions Bank Mandiri, Abu Santosa Sudradjat dalam keterangan resmi yang diterima Pikiran-rakyat.com pada Senin (17/2).

    Sejak diluncurkan pada 2022, campaign Kopra Beyond Borders telah memperluas jangkauan Super Platform Kopra by Mandiri ke Singapura, Timor-Leste, Hong Kong, dan Shanghai.

    Hingga 2024, super platform ini terus mendukung transaksi nasabah Kantor Luar Negeri (KLN), mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan melampaui US$ 1,5 miliar, memperkuat kehadiran layanan perbankan digital Bank Mandiri di kancah global.

    Pada segmen retail, inovasi digital juga telah dilakukan melalui Livin’ by Mandiri Timor-Leste guna mendukung pembangunan ekonomi digital di Timor-Leste. Inisiatif ini menjadikan Bank Mandiri sebagai bank Indonesia pertama yang menghadirkan solusi perbankan digital untuk segmen retail di negara tersebut.

    Bank Mandiri juga terus memperkuat daya saing dengan mengoptimalkan peranan KLN yang berperan penting dalam memfasilitasi ekspansi perusahaan Indonesia ke pasar internasional, maupun sebaliknya. Saat ini, bank dengan kode emiten “BMRI” ini memiliki 7 (tujuh) KLN yang tersebar di berbagai negara, termasuk beberapa financial hub dunia, mencakup Singapura, Hong Kong, Shanghai (Cina), Cayman Islands, London (UK), Malaysia, dan Timor Leste.

    “Jaringan Kantor Luar Negeri kami tidak hanya menjangkau negara-negara utama, tetapi juga negara-negara di kawasan tersebut, yang memungkinkan kami memberikan layanan perbankan yang mendalam bagi Nasabah di segmen wholesale dan retail. Kami terus berinovasi untuk menyediakan berbagai solusi perbankan bagi Nasabah yang ada di luar negeri,” tambah Abu.

    Selain itu, Bank Mandiri juga memperkuat kehadirannya di industri perbankan global melalui kolaborasi dengan institusi keuangan internasional. Di antaranya adalah kerja sama dengan beberapa bank global untuk mendukung investasi kendaraan listrik di Indonesia, serta inisiatif bersama guna mendorong inklusi keuangan bagi petani kakao di Sulawesi. Didukung lebih dari 1.000 hubungan korespondensi dan ratusan credit line aktif, Bank Mandiri terus menghadirkan solusi perbankan komprehensif untuk investasi dan perdagangan lintas negara.

    “Penghargaan ini menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai bank terdepan dalam layanan internasional maupun layanan digital, baik untuk nasabah segmen wholesale maupun retail. Kami akan terus berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah,” ucap Abu.

    Sebagai informasi, hingga akhir 2024, Bank Mandiri secara konsolidasi membukukan realisasi kredit mencapai Rp 1.670,55 triliun naik 19,5% secara year on year (YoY), dengan pertumbuhan positif di beberapa segmen utama. Realisasi tersebut, sekaligus menjadikan Bank Mandiri sebagai bank dengan loan market share terbesar di industri.

    Sementara itu, kualitas kredit tetap menjadi perhatian utama Bank Mandiri, tercermin dari upaya perseroan dalam menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tetap terkendali di level 0,97% pada akhir 2024, turun 5 basis poin (bps) dari periode tahun sebelumnya.

    Pada periode yang sama, kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tercatat tumbuh sebesar 7,73% YoY menjadi Rp 1.699 triliun, didorong oleh kenaikan signifikan pada segmen giro dan tabungan. Porsi CASA mencapai 80,3% dari total DPK, mencerminkan efektivitas strategi perseroan dalam mengoptimalkan pendanaan berbasis dana murah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Milik BUMD di Tuban Ditahan Sampai 20 Hari ke Depan

    2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Milik BUMD di Tuban Ditahan Sampai 20 Hari ke Depan

    Tuban (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban akhirnya menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Tuban, PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM), Senin (17/02/2025).

    Kasus tersebut yang hampir merugikan anggaran negara senilai Rp2,6 miliar akhirnya menemui titik terang setelah hampir satu tahun lebih dalam penyelidikan dan pemeriksaan.

    Bahkan, ada 50 orang yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus PT RSM ini, karyawan yang tidak mendapatkan gaji hingga penggelapan dana di perusahaan milik daerah itu.

    Adapun 2 tersangka tersebut yakni Direktur Utama PT RSM periode 2017-2018 HK dan Direktur Operasional dan Keuangan 2017 serta Plt Direktur Utama tahun 2018-2022 berinisial AAJ. Tampak keduanya keluar dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban mengenakan rompi warna orange dan digiring ke Lapas Kelas IIB Tuban.

    Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tuban, Yogi Natanael Cristiano menjelaskan bahwa kedua tersangka bakal ditahan selama hingga 20 hari kedepan, sebelum nantinya berkas perkara dilimpahkan ke persidangan.

    “Setelah ini penyidik akan melimpahkan berkas perkara tahap satu ke jaksa penuntut umum,” ungkap Yogi Natanael Cristiano, Senin (17/02/2025).

    Pria yang akrab disapa Yogi juga mengungkapkan, alasan ditahan selama 20 hari kedepan mengantisipasi supaya 2 tersangka tidak kabur dan menghilangkan barang bukti.

    “Agar perjalanan daripada pemeriksaan kami sampai pelimpahan ke persidangan ini akan berjalan lancar,” bebernya.

    Sementara itu, Penasihat Hukum tersangka, Arina Jumiawati akan menghormati segala proses hukum oleh Kejaksaan Negeri Tuban.

    “Kami berharap klien kami kesehatannya baik-baik saja, karena beliau ini cukup kooperatif, bahkan mau untuk datang sendiri,” tutup Arina. [ayu/ian]

  • Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan meningkatkan ekonomi daerah, sebab uang berputar hingga tingkat desa.

    Hal ini dilontarkannya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Dia mengungkap prediksi tersebut telah terlihat sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu.

    Ia menyatakan, program telah berhasil mendorong perputaran uang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Maka, Presiden optimistis program akan berkontribusi pada pemerataan pendapatan ekonomi daerah.

    “Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” kata Presiden Prabowo.

    Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu prioritas pemerintah, yang diyakini Presiden dapat mendorong daya saing dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

    Oleh karena itu, program ini menjadi salah satu dari delapan kebijakan utama pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2025.

    Kebijakan lainnya meliputi:

    1. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP)

    2. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari—Maret 2025

    3. Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025

    4. Stimulus menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN)

    Diskon harga tiket pesawat Diskon tarif tol Diskon belanja nasional Program pariwisata mudik lebaran

    5. Stabilisasi harga pangan

    6. Stimulus ekonomi berupa

    Diskon tarif listrik Subsidi kendaraan listrik Optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)

    7. Peningkatan hasil panen padi

    “Ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” demikian ungkap Presiden.

    Konferensi pers di Istana Merdeka ini dilakukan setelah rapat terbatas yang dihadiri oleh Presiden bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Pejabat yang mendampingi Presiden dalam konferensi pers tersebut antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Turut hadir pula orang kepercayaan presiden sekaligus Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ramai #KaburAjaDulu, Partai Buruh Kritik Minimnya Lapangan Kerja di Dalam Negeri

    Ramai #KaburAjaDulu, Partai Buruh Kritik Minimnya Lapangan Kerja di Dalam Negeri

    PIKIRAN RAKYAT – Ajakan kabur dari Indonesia ramai disuarakan di media sosial akhir-akhir ini. Perbincangan mengenai hal tersebut dengan memakai tagar #kaburajadulu sebagai bentuk keresahan yang dirasakan oleh pengguna akun medsos.

    Menanggapi ramai ajakan kabur dari Indonesia melalui tagar #kaburajadulu di medsos, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berpandangan bahwa hal itu sebagai bentuk keresahan masyarakat karena permasalahan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.

    Dia meyakini bahwa kaburajadulu adalah sebuah reaksi dari netizen terutama anak-anak muda. Protes kepada pemerintah lantaran dianggap tidak mampu menciptakan lapangan kerja.

    “Bukan kita yang nyari (pekerjaan), karena kita bayar pajak. Makanya untuk membuat negara, membuat sebuah lapangan kerja itu wajib,” kata dia di sela-sela acara Rakernas Partai Buruh di Hotel The Tavia, Senin, 17 Februari 2025.

    “Misalnya melalui bursa tenaga kerja, melalui aplikasi tertentu, seperti di Amerika. Menteri tenaga kerja di Amerika itu ngetop. Hampir sama dengan menteri keuangan. Karena ditunggu kebijakannya apa,” ujarnya melanjutkan.

    Dia membandingkan di negara lain memberikan semacam asuransi yang wajib diberikan kepada masyarakatnya yang masih belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

    “Rata-rata dua tahun, selama dua tahun kalau orang nganggur, dibayar sama negara. Memang begitu. Sehingga negara supaya dia tidak terbebani, melalui APBN, akibat membayar asuransi pengangguran, maka negara menyediakan lapangan kerja. Makin banyak orang kerja, makin sedikit anggaran asuransi pengangguran,” katanya.

    “Nah, di kita kan enggak ada, akhirnya negara enggak punya kewajiban,” ucapnya.

    Tren kaburajadulu muncul belakangan ini menyikapi kondisi negara dan pemerintahan dianggap tidak adil. Mereka yang sependapat bahwa kabur keluar negeri dipandang sebagai alternatif untuk mendapat hidup lebih baik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Partai Buruh Harap Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Perbaikan Jalan Ditinjau Ulang

    Partai Buruh Beberkan Nama-nama di Bursa Capres 2029, Ada Abraham Samad sampai Reza Rahadian

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah tokoh masuk dalam radar Partai Buruh untuk dijadikan sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Partai Buruh akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II partai yang digelar di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 17-19 Februari 2025.

    Dalam Rakernas tersebut salah satunya akan membahas mengenai nama kandidat yang akan dipilih menjadi bakal capres. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa partainya akan mengusung di Pilpres 2029 tanpa koalisi partai.

    Said mengatakan terdapat 100 nama yang muncul dalam bursa awal calon kandidat bakal capres. Mereka berasal dari struktur internal partai, politisi, mantan anggota polri, tokoh agama, maupun public figure yang memiliki tingkat kepopuleran tinggi.

    Said menjelaskan 100 nama tersebut akan disaring kemudian dan akan dipilih satu nama untuk disodorkan dalam Kongres partai pada Januari 2026.

    Said sempat membocorkan nama-nama yang muncul pada bursa capres berasal dari kalangan masyarakat umum yang populer. Dikatakan Said, mereka adalah misalnya jurnalis Najwa Shihab, aktor Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo. Kemudian, lanjut Said, mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Usman Hamid, Adhi Hidayat.

    Kemudian juga ada politisi Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Gubernur Jatim terpilih, Dedi Mulyadi yang juga Gubernur Jabar terpilih. Nama Presiden Prabowo Subianto, dikatakan Said, juga masuk dalam bursa.

    “Saya ulangi 100 nama, diperas jadi 45 nama kemudian jadi 17 nama, terakhir 6 nama dan diusung tanpa koalisi partai dengan mekanisme poling, survei internal melibatkan kampus, kuesioner ke jutaan puluhan juta simpatisan dan anggota masyarakat dan anggota Partai Buruh dan juga melalui mekanisme tim seleksi oleh guru besar independen,” kata Said kepada wartawan.

    Said mengatakan penentuan capres partainya dipilih bukan oleh Partai Buruh. Sementara untuk posisi calon wakil presiden baru partai yang akan menentukan.

    “Jadi partai tidak memilih siapa calonnya (capres) rakyat yang memilih. Sedangkan calon presiden baru partai yang akan memilih. mekanisme sistemnya nanti diputuskan dalam kongres partai buru tahun 2026 bulan Januari,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News