GELORA.CO – Usulan bagi-bagi lahan gratis di Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan besar di sana menuai kritik. Usulan ini rencananya akan disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pemberian lahan secara cuma-cuma menunjukkan keputusasaan pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Pasalnya jika IKN sukses maka pemerintah tidak akan mengusulkan ide tersebut.
“Saya rasa pemberian lahan secara cuma-cuma ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah hopeless terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Jika ada harapan IKN ini akan sukses, pemerintah tidak perlu repot-repot bagi lahan untuk pemerintahan negara lain kan?” katanya kepada detikcom, Senin (17/2/2025).
Menurutnya pembangunan kantor kedutaan besar di IKN bakal dilakukan sendirinya oleh negara sahabat saat IKN sudah resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia lewat terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Nailul menyebut pemerintah negara lain belum menganggap ibu kota Indonesia akan pindah ke IKN.
“Kedubes akan bangun kantor dengan sendirinya ketika Ibu Kota Negara Indonesia sudah ditentukan dengan Keppres. Ketika tidak ada Keppres, buat apa Kedubes negara lain memindahkan kantornya di IKN yang saat ini juga masih belum terbangun dengan penuh. Harus ada jaminan secara formal dan juga anggaran agar pembangunan IKN bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai memindahkan kantor kedutaan besar ke IKN bukan perkara mudah. Pasalnya sejumlah negara sudah punya kantor di Jakarta dengan biaya pembangunan yang tidak murah.
Artinya kalau pun usulan itu disetujui Prabowo belum tentu negara-negara sahabat bersedia membangun kantor lagi di IKN. Agus juga menilai Indonesia tidak bisa mengatur pilihan negara lain.
“Kalau bagi-bagi lahan kepada kedutaan, menurut saya itu sulit bisa terjadi karena kedutaan itu kan sudah membangun kedutaan itu di Jakarta, terus tiba-tiba disuruh pindah, nggak mau lah. Kedutaan AS berapa triliun itu mereka bangun di Merdeka Selatan (Jakarta),” ujarnya.
“Dikasih tanah pun nggak mau. Kita lihat saja, masa mau ngatur negara lain, nggak mungkin lah semua sudah punya kedutaan di Jakarta, terus suruh pindah sebelum 2028, mana mau dia. Apalagi sebagian besar masih baru-baru dia,” sambung Agus.
Sebelumnya, Basuki menjelaskan bahwa usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.
“Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.
Basuki menambahkan dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.
