Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Polri Siap Tangani Pelanggaran Hukum Kehutanan dan Penyelundupan Satwa

    Polri Siap Tangani Pelanggaran Hukum Kehutanan dan Penyelundupan Satwa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri siap membantu penegakan hukum sektor kehutanan, termasuk dalam menangani pelanggaran hukum, penyelundupan satwa liar, hingga kebakaran hutan (karhutla).

    “Polri siap mendukung penuh penyelamatan hutan, termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan, penyelundupan satwa, serta mendukung program ketahanan pangan,” ujar Sigit di Mabes Polri, Senin (17/2/2025).

    Kapolri menyoroti pentingnya kerja sama antara Polri dan Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan serta memanfaatkannya untuk ketahanan pangan nasional, selain penegakan hukum sektor kehutanan, seperti penyelundupan satwa dan karhutla.

    “Beberapa kawasan hutan bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung atau komoditas lain yang mendukung ketahanan pangan. Kami siap mendukung kebijakan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kolaborasi dengan Polri sangat penting, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang kerap memicu kebakaran hutan (karhutla) serta meningkatkan risiko penyelundupan satwa liar.

    “Karhutla, perburuan liar, dan penyelundupan satwa masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, sinergi dengan Polri sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem hutan dan satwa yang dilindungi,” kata Raja Juli terkait penegakan hukum kehutanan.

  • Serba-serbi Jelang Pelantikan Kepala Daerah

    Serba-serbi Jelang Pelantikan Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 yang tidak menjalani sidang sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi akan segera digelar pada 20 Februari 2025.

    Sejumlah persiapan telah mulai dilakukan para kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti tes kesehatan, serta pengarahan sebelum acara pelantikan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sebanyak 481 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Sisanya itu [22 kepala daerah] kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik. Jadi, tidak dilantik (Kamis), karena sudah dilantik di Aceh,” kata Bima dilansir dari Antara pada Selasa (18/2/2025).

    Menurut dia, pelantikan akan diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis mulai pukul 10.00 WIB.

    Sebelum menjalani pelantikan, 481 pasangan calon tersebut akan mengikuti pengarahan oleh Sekretaris Kemendagri Tomsi Tohir di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada pukul 07.00 WIB.

    Pada Rabu (19/2), calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah terpilih tersebut akan menjalani gladi terkait dengan pelantikan.

    Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan di Akmil pada 21-28 Februari 2025.

    Kepala Daerah Jalani Tes Kesehatan

    Bima Arya menjelaskan bahwa 944 kepala dan wakil kepala daerah terpilih sudah melakukan pemeriksaan kesehatan selama 16-17 Februari 2025. Adapun, sebanyak 17 yang tidak hadir. 

    Bima menjelaskan bahwa dari 481 daerah, sebanyak 944 kepala dan wakil kepala daerah telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun, 17 orang yang tidak hadir beberapa diantaranya telah memberikan keterangan, dan ada juga yang tidak. 

    Meski demikian, pihaknya tetap menunggu laporan hasil pemeriksaan kesehatan dari para kandidat. Menurutnya, laporan medical check-up merupakan dokumen yang sangat penting.

    “Kalau laporan medical check upnya sudah ada nanti kami menunggu yang tidak hadir itu untuk dilakukan cek kesehatan di lokasi di Magelang,” jelasnya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Adapun, dari hasil pemeriksaan, sekitar 30% kepala daerah atau wakilnya memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Selain itu, kadar asam urat dan gula darah mereka juga mengalami sedikit peningkatan.

    “Secara keseluruhan juga kami pantau semua, ada sekitar 30% yang kolesterolnya di atas rata-rata, di atas 200, dan ada juga yang angka asam urat dan juga kadar gula itu agak sedikit di atas. Walaupun secara menyeluruh sehat, dan tidak ada gejala, tapi angka-angka itu tetap kita jadikan atensi untuk kita lakukan terus observasi,” jelas Bima. 

    Jalani Pengarah Jelang Pelantikan

    Lebih lanjut, sebelum menjalani acara pelantikan, Bima Arya mengungkapkan bahwa pada hari Selasa (18/2/2025) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pengarahan.

    “Pukul 07.00, teknis tentang prosesi pelantikan,” kata Bima dilansir dari Antara, Selasa (18/2/2025).

    Dia menjelaskan bahwa pengarahan tersebut akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.

    Bima Arya menjelaskan bahwa pada hari Rabu (19/2) calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah terpilih tersebut akan menjalani gladi terkait dengan pelantikan.

    “Gladi sifatnya lebih detail terkait dengan prosesi seremoni pergeseran menuju Istana, dan di Istana nantinya,” ujar Bima.

    Ketika ditanya mengenai antisipasi cuaca hujan, dia menjelaskan bahwa Sekjen Kemendagri telah bertindak.

    “Ini Pak Sekjen sudah menyiapkan semua, sudah diantisipasi semua, dan nanti dikoordinasikan juga dengan Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) antisipasi jika hujan seperti apa teknisnya,” ujarnya.

  • Tolak Efisiensi Anggaran hingga Minta Prabowo Riset saat Buat Kebijakan

    Tolak Efisiensi Anggaran hingga Minta Prabowo Riset saat Buat Kebijakan

    PIKIRAN RAKYAT – Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025.

    Mereka menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”. Koordinator Pusat BEM SI, Satria mengatakan bahwa aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran dan kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

    “Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain,” kata Satria.

    Aksi unjuk rasa dimulai sekira pukul 15.30 WIB, didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah.

    Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.

    Lima Tuntutan Mahasiswa

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

    Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat; Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik; Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan; Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan; Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata. Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.

    Bubar Usai Bersitegang

    Massa mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, akhirnya membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang bertugas, pada Senin 17 Februari 2-25 malam.

    Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari wilayah Jabodetabek itu dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.20 WIB.

    Sebelum membubarkan diri, aksi itu sempat memanas lantaran massa melakukan aksi bakar dan mencoba menjatuhkan barikade beton yang dipasang oleh aparat keamanan. Hal ini menyebabkan ketegangan di lokasi aksi, apalagi massa juga sempat melemparkan botol ke arah aparat.

    Akan tetapi, polisi segera memberikan peringatan pada pukul 20.04 WIB agar massa tidak melakukan tindakan provokasi lebih lanjut. Saat itu, sebagian besar massa sudah mulai meninggalkan lokasi aksi, meskipun beberapa orang masih bertahan.

    Akhirnya, pada pukul 20.20 WIB, massa membubarkan diri secara mandiri setelah menyampaikan berbagai tuntutan mereka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Pengesahan Revisi UU Minerba hingga Hasto Mangkir Pemeriksaan KPK

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Pengesahan Revisi UU Minerba hingga Hasto Mangkir Pemeriksaan KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Senin (14/2/2025) hingga pagi ini. Sikap DPR yang setuju dan akan mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dalam rapat paripurna, Selasa (18/2/2025), masih menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum terkini lain yang banyak menjadi sorotan publik adalah seputar mangkirnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dari agenda pemeriksaan sebagai status tersangka oleh KPK, karena mengajukan praperadilan ulang.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Revisi UU Minerba Bakal Disahkan Hari Ini, Berikut 9 Poin Perubahannya
    Revisi UU Minerba akan disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (18/2/2025). Baleg DPR dan pemerintah telah menyepakati sembilan poin perubahan utama dalam revisi UU Minerba.

    Ketua Panja Revisi UU Minerba Martin Manurung alam rapat pleno Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025), mengungkapkan perubahan ini bertujuan untuk memperkuat regulasi sektor pertambangan serta menyesuaikan aturan dengan keputusan MK.

    Jokowi Buka Peluang bagi Pembicara Lain untuk Retret Kepala Daerah
    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan menjadi salah satu pembicara dan pemateri dalam retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Namun, Jokowi meresponsnya dengan memberikan kesempatan itu kepada orang lain.

    “Masih banyak yang lebih pintar dan lebih berpengalaman,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Solo, Senin (17/2/2025).

    Modus Operandi Pagar Laut Bisa Tangerang dan Bekasi
    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih hangat adalah soal Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap modus operandi pagar laut bisa tertancap pada perairan di Tangerang dan Bekasi.

    Nusron menjelaskan, modus operandi dalam kasus pagar laut berupa penerbitan hak guna bangunan (HGB) dengan cara memindahkan kepemilikan sertifikat tanah yang sebelumnya berada di darat ke wilayah laut.

    “Modusnya orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektare. Nah ini nomor induk bidang (NIB)-nya dipindah ke laut (yang) jumlahnya 79 hektare. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektare,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).  

    19.337 Napi Bakal Dapat Amnesti Sebelum Hari Raya Idulfitri 2025
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan sebanyak 19.337 narapidana (napi) bakal mendapatkan amnesti sebelum Hari Raya Idulfitri 2025. Awalnya, pemerintah berencana memberikan remisi untuk 44.589 napi. Namun, angka itu berkurang menjadi 19.337 napi setelah diverifikasi dan asesmen ulang.

    “Setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44.000 menjadi kurang lebih sekitar 19.000,” ujar Supratman dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

  • 481 Kepala Daerah Dilantik di Istana Negara 20 Februari, Berikut Rincian Acaranya

    481 Kepala Daerah Dilantik di Istana Negara 20 Februari, Berikut Rincian Acaranya

    loading…

    Istana Negara Jakarta akan menggelar pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih secara serentak pada Kamis, 20 Februari 2025. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Istana Negara Jakarta akan menjadi saksi pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih secara serentak pada Kamis, 20 Februari 2025. Sebanyak 481 dari total 505 Kepala Daerah terpilih yang terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sedangkan yang tidak dilantik, terdiri dari 40 Provinsi karena masih tahap sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, ada 22 kepala daerah yang sudah ditetapkan tetapi tidak dilantik serentak oleh Presiden berasal dari wilayah Aceh.

    Diketahui, Gubernur Aceh terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sedangkan bupati dan wali kota akan dilantik oleh Gubernur di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

    Sementara itu, dua kepala daerah lain yang tidak dilantik serentak yakni di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Kedua daerah itu harus dilakukan Pilkada ulang karena kemenangan kotak kosong.

    Dari informasi yang diterima, Selasa (18/2/2025), berikut rencana rundown kegiatan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Serentak 2025 di Istana Negara Jakarta:

    Pelaksanaan acara:

    a. Hari/tanggal : Kamis, 20 Februari 2025.

    b. Pukul: 10.00 WIB.

    c. Tempat: Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.

  • Ramai Tagar KaburAjaDulu, Ribuan WNI Justru Terancam Dideportasi dari AS – Halaman all

    Ramai Tagar KaburAjaDulu, Ribuan WNI Justru Terancam Dideportasi dari AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, AS – Dalam beberapa hari ini ramai gerakan #KaburAjaDulu diperbincangkan di media sosial.

    Maksudnya mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.

    Gerakan #KaburAjaDulu ini muncul terutama di kalangan anak muda untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri karena prihatin kondisi dalam negeri.

    Data pekerja Indonesia di luar negeri

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa tren ini merupakan hal yang positif.

    Asalkan individu yang berkeinginan tersebut terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.

    Karding menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) agar mereka dapat bersaing dan mendapatkan upah yang layak di negara tujuan.

    Selain itu, tren ini juga dimanfaatkan oleh warganet untuk saling berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok bagi mereka yang ingin “kabur”.

    Negara-negara dengan banyak diaspora Indonesia menjadi pilihan yang lebih menarik bagi mereka yang baru pertama kali melangkah ke luar negeri.

    Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) baru-baru ini merilis data terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia untuk periode Januari hingga November 2024.

    Data tersebut mencatat sebanyak 272.164 PMI yang bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2024, dengan mayoritas beroperasi di sektor informal, yaitu 145.962 orang, yang didominasi oleh pekerja migran perempuan sebanyak 187.127 orang.

    Ribuan WNI di AS malah akan dideportasi

    Sementara itu, media asing menyoroti ribuan warga negara Indonesia (WNI) terancam dideportasi dari Amerika Serikat (AS).

    Hal ini menyusul kebijakan Presiden AS Donald Trump melakukan deportasi massal untuk warga asing ilegal di negara tersebut.

    Media Singapura The Star, mengungkapkan ribuan WNI tersebut berada di antara 1,4 juta imigran dari berbagai negara di AS, yang masuk dalam daftar final orders of removal.

    Oleh sebab itu mereka menjadi sasaran dari deportasi oleh Penegak Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).

    “Sekitar 4.276 warga Indonesia telah ditandai untuk dideportasi oleh otoritas Amerika Serikat di tengah Pemerintahan Presiden Donald Trump melanjutkan tindakan keras terhadap imigran gelap,” tulis The Star, Senin (17/2/2025).

    Mereka juga mengutip pernyataan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha.

    Ia mengungkapkan bahwa WNI di AS yang menjadi sasaran deportasi belum menjadi warga negara AS.

    Menurut Judha, jumlah 4.276 WNI tersebut adalah pembaruan terakhir pada akhir November lalu, sebelum Trump menjabat sebagai presiden AS.

    Judha menambahkan Kementerian Luar Negeri dan enam perwakilan RI di AS, termasuk Kedutaan Besar RI di Washington, DC, serta lima konsulat jenderal RI di seluruh AS, terus mengantisipasi tindakan lebih lanjut yang berdampak pada WNI.

    “Kami juga mengimbau WNI di AS (yang ada dalam daftar) untuk mengetahui hak-haknya, karena meski ditahan, mereka tetap memiliki hak,” tutur Judha.

    Trump yang memenangkan pemilihan presiden pada November lalu, telah mendeklarasikan imigran gelap sebagai darurat nasional sejak resmi menjabat 20 Januari lalu.

    Salah satu janji kampanyenya adalah deportasi massal dari imigran gelap.

    Setidaknya dua WNI dilaporkan telah ditangkap dalam penggebrekan imigran di bawah kepresidenan Trump.

    Salah satu diidentifikasi dari inisialnya, BK, yang ditangkap di New York, 28 Januari lalu.

    Sedangkan yang lainnya diidentifikasi dengan inisial lainnya TRN, yang ditangkap di Atlanta, Georgia, 29 Januari lalu.

    Ia juga mengatakan bahwa lebih dari 4.000 WNI dengan perintah deportasi terakhir ada dalam daftar ICE, namun tidak untuk ditahan, dan karena itu belum ditahan.

    Namun, ia mencatat bahwa perubahan kebijakan AS baru-baru ini menyebabkan kedua penangkapan tersebut.

     

  • Baznas-KSrelief Distribusikan 7.911 Paket Pangan Ramadan untuk 40 Kabupaten dan Kota

    Baznas-KSrelief Distribusikan 7.911 Paket Pangan Ramadan untuk 40 Kabupaten dan Kota

    loading…

    Baznas bersama King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief) menyalurkan 7.911 paket pangan Ramadan 1446 H. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) bersama King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSrelief) menyalurkan 7.911 paket pangan Ramadan 1446 H di empat provinsi Indonesia. Bantuan ini ditujukan bagi keluarga prasejahtera agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih layak.

    Penyerahan simbolis bantuan dilakukan di Gedung Baznas RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Acara ini dihadiri perwakilan pemerintah, penerima bantuan, serta perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi untuk Indonesia.

    Setiap paket berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, sarden, kecap, saus, garam, dan gula dengan total berat 29 Kg per paket. Bantuan ini akan didistribusikan ke 40 kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Abu Rokhmad, mengapresiasi kolaborasi antara KSrelief dan Baznas dalam program bantuan pangan ini. “Dengan adanya kerja sama ini, kita dapat memastikan bahwa lebih banyak masyarakat yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” ujarnya.

    Abu menambahkan, program ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat solidaritas umat Islam global. “Kami berharap program seperti ini terus berlanjut dan semakin meluas agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” katanya.

    Ketua Baznas Noor Ahmad mengungkapkan, bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen kemanusiaan. Dia juga menyebut, program ini telah berjalan selama tiga tahun berturut-turut.

    “Secara rutin, Baznas menerima bantuan paket pangan Ramadan dari KSrelief untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini sudah berjalan selama tiga tahun,” ujarnya.

    Dia juga menyatakan kesiapan Baznas untuk memperluas kolaborasi dengan KSrelief ke sektor lain seperti ekonomi dan pendidikan. “Baznas siap untuk meningkatkan kerja sama dengan KSrelief di berbagai bidang, tidak hanya dalam kemanusiaan, tetapi juga ekonomi, pendidikan, dan lainnya,” tambahnya.

    Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Al-Amudi mengatakan, bantuan ini mencerminkan kepedulian Arab Saudi terhadap umat Islam di seluruh dunia.

    “Bantuan kemanusiaan ini merupakan arahan langsung dari Yang Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz dan Pangeran Mohammed bin Salman, yang disalurkan melalui Baznas,” ujarnya.

    Acara pelepasan bantuan ini juga dihadiri perwakilan KSrelief, Abdul Rahman Al Zaben dan Ghazi Alanazi, serta sejumlah pejabat Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri.

    (cip)

  • Maraknya Kasus Curanmor di Jombang: Polisi Kalah Cepat dari Maling?

    Maraknya Kasus Curanmor di Jombang: Polisi Kalah Cepat dari Maling?

    Jombang (beritajatim.com) – Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Jombang terus menjadi momok bagi warga. Sejumlah rekaman CCTV memperlihatkan aksi para pencuri yang begitu leluasa dalam menjalankan aksinya.

    Namun, meski telah memiliki bukti visual, aparat kepolisian hingga kini belum berhasil mengungkap satu pun pelaku. Kondisi ini pun menimbulkan tanda tanya besar: apakah kepolisian kalah cepat dari maling?

    Berdasarkan catatan beritajatim.com, mulai Januari hingga Februari 2025 terdapat tujuh kasus curanmor. Semuanya sudah dilaporkan ke polisi. Semua kasus memiliki bukti visual berupa rekaman CCTV. Namun belum ada yang terungkap.

    Kejadian terekam jelas oleh kamera pengawas yang terpasang di rumah warga, warung hingga jalan mum. Dari rekaman yang beredar, para pelaku tampak begitu lihai, hanya butuh waktu beberapa menit untuk membawa kabur kendaraan korban.

    Tujuh Kasus Curanmor Selama Januari – Februari

    Kejadian pertama pada Kamis (16/1/2025) malam di Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben. Korbannya adalah Mei (41), warga setempat, yang tengah mengikuti senam yoga di sebuah toko. Nah, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi S 3404 OE miliknya digondol pencuri. Pencurian yang sudah dilaporkan ke Polsek Kesamben ini terekam CCTV

    Kasus kedua terjadi pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 16.20 WIB di depan Toko Ndyfa, Desa Blimbing, Kecamatan Gudo. Kali ini, aksi pelaku lebih terorganisir dengan jumlah tiga orang. Detik-detik pencurian juga terekam CCTV.

    Aksi pencurian kendaraan bermotor ketiga terjadi di Dusun Rejosari, Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Senin (3/2/2025) dini hari. Korbannya adalah Eko Deswarwanto (56). Pencuri yang memakai cadar berhasil menggondol sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S 2818 OCQ milik Eko Deswarwanto (56). Kamera pengawas merekamnya dengan jelas.

    Pencurian motor keempat terjadi di sebuah warung sate di Dusun Ngrawan, Desa Pesantren Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Minggu (9/2/2025) pada siang hari, sekitar pukul 11.25 WIB. Korbannya adalah ayah Rizqo Fitri Amalia (23). Pelaku membawa kabur sepeda motor Honda Vario warna merah nopol S 6417 OCJ.

    Kasus kelima korbannya adalah Lewi (70), warga Dusun Banjarsari Desa/Kecamatan Bareng. Sepeda motor miliknya hilang digondol maling saat ditinggal ke sawah dekat rumahnya, Jumat (14/2/2025) pagi. Wajah pelaku pencurian motor ini terekam CCTV.

    Masih pada Jumat (14/2/2025) sore, pencurian motor juga menyasar pelanggan mie ayam di Dusun Sekaru, Desa Sukopinggir, Kecamatan Gudo. Korban adalah warga Kunjang Kediri. Setelah dilakukan pengecekan pada CCTV, motor korban ternyata dicuri oleh komplotan pelaku yang berjumlah tiga orang.

    Pencurian ketujuh terjadi di Desa Mentoro Kecamatan Sumobito, Sabtu (15/2/2025) dini hari. Korbannya adalah Dewi Umanah (65). Dalam rekaman CCTV pada Sabtu dini hari itu, tampak aksi pelaku masuk setelah terlebih dulu merusak kunci gembok pagar besi dan membukanya.

    Selanjutnya, satu pelaku masuk dan menuju ke garasi samping rumah, merusak kunci motor menggunakan kunci T, dan membawa kabur sebuah motor matic Honda Scoopy. Pelaku juga terlihat membawa senjata tajam berupa pedang.

    Kepercayaan Warga Mulai Luntur

    Mandeknya pengungkapan kasus ini berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Beberapa warga bahkan mengaku enggan lagi melaporkan kasus kehilangan kendaraan karena merasa percuma. “Apa gunanya lapor kalau akhirnya juga tidak ada hasilnya? Mending cari cara sendiri supaya motor aman,” kata Andi (40), salah satu warga Jombang.

    Kondisi ini berpotensi memicu tren main hakim sendiri, di mana masyarakat akan lebih memilih menangkap pelaku secara langsung ketimbang menyerahkannya ke pihak berwajib. Sejumlah warga di beberapa desa bahkan mulai mengaktifkan ronda malam karena merasa tak bisa sepenuhnya mengandalkan polisi.

    Menanggapi kondisi ini, aktivis FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang) Joko Fatah Rochim, menilai bahwa polisi harus segera menunjukkan hasil konkret agar kepercayaan publik tidak semakin anjlok.

    “Jika kasus-kasus ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, bukan hanya citra kepolisian yang dipertaruhkan, tetapi juga rasa aman masyarakat. Kejahatan akan semakin marak jika pelaku merasa bahwa mereka bisa lolos begitu saja,” ujarnya, Selasa (18/2/2025).

    Masyarakat kini menunggu langkah nyata kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian ini. Jika tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin Jombang akan menjadi ‘surga’ bagi para pelaku curanmor, sementara warga semakin apatis terhadap penegakan hukum. [suf]

  • Tagar Kabur Aja Dulu, Menteri Nusron: Jangan Kabur, Kita Selesaikan Bersama

    Tagar Kabur Aja Dulu, Menteri Nusron: Jangan Kabur, Kita Selesaikan Bersama

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi tren tagar #KaburAjaDulu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial karena berisi ajakan meninggalkan Indonesia.

    Menurutnya, tagar #KaburAjaDulu tersebut menunjukkan sikap yang tidak patriotik dan cinta tanah air.

    “Ya, begini ya kalau ada Kabur Aja Dulu itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau emang ada masalah, kita selesaikan bersama. Kok jangan ‘Kabur Aja Dulu’, apa yang mau kita selesaikan kalau kabur,” kata Nusron saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “Itu menandakan sikap permisif, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti dia, ini masalah cinta kita terhadap Tanah Air. Ada masalah ayo kita selesaikan sama-sama,” lanjutnya.

    Dikatakan Nusron, pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Seharusnya semua masalah bisa diselesaikan dengan bijak, bukan dengan menyerah atau mencari jalan keluar yang instan.

    “Kita ini pemerintah terbuka terhadap masukan, kalau memang benar ya benar.  Kalau memang salah, ya salah. Kalau kemudian hopeless begitu seakan-akan, ‘Kabur Aja Dulu’ itu menandakan, ya mohon maaf kurang cinta terhadap Tanah Air,” ujarnya.

    Ia pun mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak membandingkan Indonesia dengan negara lain, karena memiliki karakter yang berbeda.

    “Jadi, kalau ada masalah ayo kita selesaikan, masyarakat (dan) pemerintah, siap berdialog, siap menyelesaikan bersama-sama kalau ada masalah. Kalau kata lagunya kan, ojo dibanding-bandingke dengan luar negeri, kan karakter Indonesia beda dengan luar negeri,” imbuhnya terkait #KaburAjaDulu.

  • Menteri P2MI Buka Peluang Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Indonesia ke Arab Saudi

    Menteri P2MI Buka Peluang Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Indonesia ke Arab Saudi

    loading…

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding membuka peluang mengakhiri moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding membuka peluang mengakhiri moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Pelindungan pekerja migran akan dikaji terkait kemungkinan dicabutnya moratorium ini.

    Hal itu disampaikan Menteri Karding usai bertemu delegasi HRSD Arab Saudi untuk Courtesy Meeting TIM HRSD (The Ministry of Human Resources and Social Development Saudi Arabia) di kantor KemenP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

    “Pada kesempatan tersebut, kami sedang menjajaki untuk membangun kerja sama kembali terutama terkait dengan penempatan pekerja migran kita ke Arab Saudi,” katanya.

    Pemerintah Indonesia diketahui menerbitkan moratorium atau penghentian pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi sejak 2012.

    Menurut Karding, kebijakan moratorium itu justru menimbulkan masifnya pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara unprosedural atau ilegal ke Arab Saudi. Jika wacana dicabutnya moratorium terealisasi, Karding menegaskan akan memperketat jalur pemberangkatan sehingga penyelundupan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi tidak terjadi.

    “Yang publik harus tahu bahwa selama ini kita tutup, setiap tahun minimal 25.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Selama ditutup sampai sekarang ada 183.000 Pekerja Migran Indonesia ilegal. Itu menurut kita unprosedural. Nah, oleh karena itu Kalau ini dibuka unprosedural harus berkurang, bahkan tidak ada lagi,” ungkapnya.

    Baca Juga: Gaji TKI belum disepakati, Indonesia tunda tarik moratorium

    Karding mengungkapkan ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi Arab Saudi jika penghentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke negaranya diakhiri. Dia menegaskan, Pemerintah Arab Saudi harus memperhatikan keselamatan Pekerja Migran Indonesia di negaranya dengan adanya jaminan asuransi kerja dan gaji minimum sebesar 1.500 Riyal.

    “Yang pertama kita ingin memastikan bahwa ada perlindungan dalam bentuk asuransi bahkan asuransi yang tanggung risikonya mencakup lah. Lalu yang kedua, khususnya pekerja domestik di angka 1.500 Riyal,” ujarnya.

    Selain itu, Karding juga meminta kepada Pemerintah Arab Saudi agar melakukan integrasi data dan tak lagi memakai sistem lama, yakni mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia langsung ke majikan.

    “Kita meminta ada integrasi data antara mereka dengan kita, sehingga PMI kita terdata, terkontrol dan terawasi dan bisa kita bina. Kita berharap supaya mereka yang mengatur tidak lagi pakai sistem lama, sistem langsung-langsung (ke majikan) itu ndak boleh,” ucapnya.

    (cip)