Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • KPK Beberkan Alasan Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno di Kasus Korupsi PGN – Halaman all

    KPK Beberkan Alasan Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno di Kasus Korupsi PGN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno, dalam kasus dugaan korupsi terkait proses kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN dengan PT Isar Gas/PT Inti Alasindo Energi (IAE) tahun 2017–2021.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan Rini diperiksa untuk mengetahui kebijakan akuisisi pada BUMN.

    Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut merger di antara perusahaan pelat merah mana.

    “Didalami seputar pengetahuan yang bersangkutan terkait kebijakan merger/akuisisi di BUMN,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    KPK memeriksa Rini Soemarno pada Senin (10/2/2025).

    Pantauan Tribunnews, Rini Soemarno menyelesaikan pemeriksaan sekira pukul 15.19 WIB. 

    Dia mengenakan kemeja merah muda dibalut dengan selendang.

    Rini Soemarno juga terlihat menjinjing tas kecil dan membawa sebuah tumbler.

    “Pokoknya saya diminta saksi, saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program PGN diakuisisi sama Pertamina. Betul enggak bahwa program itu adalah program pemerintah. Betul program pemerintah untuk PGN diakuisisi,” kata Rini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

    Rini mengaku tidak mengetahui ihwal kontrak kerja sama sama jual beli gas antara PGN dengan Isar Gas.

    Rini menyebut ditanya penyidik soal transaksi yang dilakukan oleh Danny Praditya sewaktu menjabat Direktur Komersial PT PGN periode.

    “Oh enggak lah, itu kan transaksi yang saya rasa saya tadi juga tanya, loh ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasa-biasanya enggak sampai dirut, biasanya enggak sampai dirut, tapi saya enggak tahu saya bilang gitu,” kata Rini.

    “Karena itu transaksinya 15 juta kalau enggak salah, itu enggak nyampe ke dirut saja biasanya enggak sampai. Direkturnya? Kalau enggak salah iya (Danny Praditya),” imbuhnya.

    KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Mereka adalah Danny Praditya yang merupakan Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019. 

    Danny juga mantan direktur utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). 

    Tersangka kedua adalah Iswan Ibrahim, Direktur Utama PT Isar Gas.

    KPK pun telah mencegah Danny Praditya dan Iswan Ibrahim bepergian ke luar negeri.

    Adapun keduanya ditetapkan tersangka dengan dua sprindik berbeda. 

    Kedua sprindik itu, yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 79/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 80/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

    Dalam mengusut kasus ini, KPK telah menggeledah tiga rumah di Jakarta milik AM, HJ, dan DSW. 

    AM dan HJ adalah mantan pegawai PGN, sementara DSW merupakan mantan direksi PGN. 

    Dari penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait jual beli gas antara PGN dan Isar Gas.

    Tak hanya itu, tim penyidik juga menyita barang bukti elektronik. 

    KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi pada 28–29 Mei 2024 dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur tanggal 31 Mei 2024.

    “Penggeledahan tersebut dilakukan terhadap empat kantor perusahaan dan tiga rumah pribadi para pihak terkait perkara ini,” kata eks Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).

    Adapun lokasi yang digeledah yaitu: Kantor Pusat PT IAE di Jakarta; Kantor Pusat PT Isargas di Jakarta; Kantor Pusat PT PGN di Jakarta; rumah pribadi tersangka Danny Praditya di Tangerang Selatan dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; rumah pribadi tersangka Iswan Ibrahim di Kota Bekasi; serta Kantor Cabang PT IAE di Gresik, Jawa Timur.

    Ali mengungkapkan, tim penyidik berhasil menyita sejumlah alat bukti yang dapat menguatkan perbuatan rasuah para tersangka.

    “Hasil yang diperoleh dokumen terkait transaksi jual beli gas, dokumen kontrak dan mutasi rekening bank,” katanya.

    Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT PGN.

    Kasus dugaan korupsi di subholding PT Pertamina itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

    Penyidikan kasus ini bermula dari hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    Audit tersebut kemudian disampaikan ke lembaga antirasuah untuk ditindaklanjuti.

    KPK menyebut kasus korupsi ini telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

    KPK menduga korupsi terjadi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dengan PT Isar Gas/PT IAE.

  • Cara Mengecek Hasil Administrasi PPPK 2024 Tahap 2 melalui Laman SSCASN

    Cara Mengecek Hasil Administrasi PPPK 2024 Tahap 2 melalui Laman SSCASN

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kembali membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 tahap 2. Salah satu tahapan penting dalam seleksi ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi.

    Para peserta yang telah mendaftar tentu ingin mengetahui apakah mereka lolos pada tahap ini atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengecek hasil seleksi administrasi dengan benar.

    Seleksi administrasi merupakan proses verifikasi berkas yang dilakukan oleh panitia untuk memastikan bahwa pelamar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hasil seleksi administrasi ini menjadi penentu apakah peserta dapat melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi atau tidak.

    Untuk membantu para pelamar dalam mengecek hasil administrasi PPPK 2024 tahap 2, berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan agar proses pengecekan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

    Cara Mengecek Hasil Administrasi PPPK 2024 Tahap 2

    Pengecekan hasil administrasi PPPK 2024 tahap 2 dapat dilakukan dengan mudah melalui portal resmi SSCASN. Berikut langkah-langkah yang perlu diikuti:

    Kunjungi laman resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/.Pada pojok kanan atas halaman, klik menu “Masuk”.Masukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kata sandi yang telah terdaftar.Ketik kode “Captcha” yang muncul pada halaman dan klik “Masuk”.Setelah berhasil masuk, sistem akan menampilkan data pendaftaran peserta.Peserta dapat melihat status kelulusan seleksi administrasi PPPK 2024 tahap 2 pada laman tersebut.Jika dinyatakan lolos seleksi administrasi, peserta berhak mengikuti tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi.Jika tidak memenuhi syarat administrasi, peserta dapat mengajukan sanggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Mekanisme Masa Sanggah PPPK 2024 Tahap 2

    Bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dan merasa terdapat kesalahan dalam proses verifikasi, dapat mengajukan sanggahan. Berdasarkan buku Petunjuk Pendaftaran Calon ASN Tahun 2024, masa sanggah diberikan selama tiga hari setelah pengumuman seleksi administrasi dirilis.

    Masa sanggah untuk PPPK tahap 2 dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 21 Februari 2024. Berikut langkah-langkah mengajukan sanggah bagi peserta yang merasa keberatan dengan hasil seleksi administrasi:

    Akses laman SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/.Login menggunakan akun yang telah didaftarkan dengan memasukkan NIK dan kata sandi.Pada bagian hasil seleksi administrasi, klik opsi “Ajukan Sanggahan”.Sistem akan menampilkan dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat.Isi alasan sanggah dengan jelas dan berdasarkan dokumen yang telah diunggah sebelumnya.Pastikan alasan yang diberikan logis, valid, dan tidak dibuat-buat.Centang kotak disclaimer setelah memastikan alasan yang diajukan benar.Klik tombol “Akhiri Proses Sanggah” untuk mengirimkan permohonan sanggah.Refresh halaman untuk memastikan proses telah berhasil dilakukan.

    Pantau status sanggahan secara berkala hingga mendapatkan tanggapan dari instansi terkait.
    Sebagai informasi tambahan, peserta hanya dapat mengajukan sanggah satu kali. Jika peserta telah mengajukan sanggahan dan ingin melakukannya kembali, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa sanggahan hanya dapat dilakukan sekali.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, peserta dapat memastikan bahwa proses pengecekan hasil administrasi dan pengajuan sanggah PPPK 2024 dapat dilakukan dengan benar. Semoga informasi ini membantu para pelamar dalam mengikuti seleksi tahap 2 dengan lancar.

  • Geladi Kotor Pelantikan Kepala Daerah, Kendaraan Parkir Sembarangan di Sekitar Monas

    Geladi Kotor Pelantikan Kepala Daerah, Kendaraan Parkir Sembarangan di Sekitar Monas

    Geladi Kotor Pelantikan Kepala Daerah, Kendaraan Parkir Sembarangan di Sekitar Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah ruas jalan di kawasan Monumen Nasional (
    Monas
    ), Jakarta Pusat, mendadak menjadi lahan parkir para tamu yang hadir dalam agenda geladi kotor
    pelantikan Kepala Daerah
    di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, dua di antara ruas jalan yang menjadi lahan parkir adalah Jalan Medan Merdeka Barat, tepat di depan Taman Pandang Istana.
    Hanya tersisa satu lajur jalan menuju Patung Kuda Monas yang dapat dilalui kendaraan.
    Situasi serupa terlihat di Jalan Medan Merdeka Utara, mobil-mobil berjejer parkir di jalan utama depan Istana Merdeka itu.
    Banyaknya kendaraan yang terparkir membuat hanya ada satu lajur Jalan Medan Merdeka Utara yang dapat dilalui kendaraan.
    Akibat kendaraan yang parkir sembarangan, kemacetan di sekitar kawasan Monas pun tak terhindarkan.
    Pengendara yang tak sabar pun berulang kali membunyikan klakson kendaraan mereka.
    Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, salah satunya, terpantau macet pada Selasa pagi, begitu pula jalan-jalan di Tugu Harmoni hingga Jalan Veteran.
    Karena kemacetan ini, pihak kepolisian meminta para tamu yang hadir dalam acara pengarahan untuk memindahkan kendaraan.
    “Mohon izin kami dari kepolisian, untuk kendaraan yang terparkir agar dipindahkan ke dalam Monas,” kata pihak kepolisian melalui pengeras suara di dalam Monas.
    “Mohon kepada para pejabat, pindahkan kendaraan ke Monas Barat Daya, masuk ke dalam Monas mengingat lalu lintas macet parah. Mohon kerja samanya agar lalu lintas berjalan lancar kembali,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025) yang diikuti 481 kepala daerah.
    Sedangkan orientasi atau retreat akan digelar 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
    Untuk retreat akan diikuti oleh 503 kepala daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Aceh yang lebih dulu dilantik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.

    Dandhy bilang, kebijakan Danantara bisa berpotensi menjadi bentuk baru dari “fraud terpimpin” di bawah kendali kekuasaan.

  • Eks Pengacara Anak Bos Prodia Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

    Eks Pengacara Anak Bos Prodia Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan pengacara anak bos Prodia Evelin Dohar Hutagalung hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penggelapan mobil yang menyeret nama eks Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro.

    Evelin sudah dijadwalkan diperiksa oleh penyidik Subdit Ekonomi dan Perbankan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Selasa (18/2/2025) pukul 10.00 WIB.

    “Masih on schedule jam 10.00 WIB,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi.

    Ade Dafri mengatakan Evelin belum mengonfirmasi bakal hadir atau tidak dalam pemeriksaan tersebut.

    Sebelumnya Polda Metro Jaya sudah menjadwalkan pemeriksaan eks pengacara anak bos Prodia pada Jumat (14/2/2025), kemudian ditunda karena Evelin punya agenda lain, sehingga diagendakan lagi hari ini.

    Diketahui, Evelin dilaporkan oleh keluarga bos Prodia buntut kasus dugaan penggelapan mobil. Keluarga bos Prodia, dijanjikan mendapat uang Rp 6,5 miliar dari hasil penjualan tersebut.

    Hasil penjualan mobil tersebut dipakai untuk mengurus perkara kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak bos Prodia, Arif Nugroho (AN) alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto. 

    Namun, seusai mobil tersebut dijual, uang tersebut tak diterima sehingga eks pengacara anak bos Prodia itu dilaporkan ke polisi. 

  • Pemerintah Ingatkan Pentingnya Jalur Resmi untuk Bekerja di Luar Negeri

    Pemerintah Ingatkan Pentingnya Jalur Resmi untuk Bekerja di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur resmi saat ingin bekerja di luar negeri. Imbauan ini sebagai respons terhadap tren “Kabur Aja Dulu”, yang semakin populer di media sosial.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat, terutama generasi muda, untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Namun, ia mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur yang legal.

    “Harus taat prosedur supaya tidak menjadi pendatang ilegal. Merantau itu boleh, tetapi tetap harus sesuai aturan,” ujar Hasan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menurut Hasan, bekerja di luar negeri bisa memberikan pengalaman dan keterampilan berharga. Namun, selain mengikuti jalur resmi, masyarakat juga perlu memiliki keahlian yang memadai agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik.

    “Merantau ke luar negeri itu bagus, tetapi harus punya skill. Kalau tidak, nanti sulit mendapatkan pekerjaan yang layak,” tambahnya.

    Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga menanggapi fenomena ini. Ia menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, asalkan mereka tetap memiliki visi untuk kembali berkontribusi bagi Indonesia.

    “Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak di dalam negeri,” ungkap Yassierli yang menekankan jalur resmi untuk bekerja di luar negeri.

  • Isi Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi “Indonesia Gelap” Kemarin Senin (17/2)

    Isi Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi “Indonesia Gelap” Kemarin Senin (17/2)

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahasiswa dari berbagai universitas bergabung melakukan aksi “Indonesia Gelap” untuk melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah.

    Aksi unjuk rasa tersebut pertama kali diumumkan oleh Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin (17/2/2025).

    “Bersama surat ini kami ingin menyerukan rapatkan barisan dan menyampaikan Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya yang hari demi hari makin mencengkamkan dan menyengsengasarakan rakyat,” tulis dokumen itu yang dikutip pada Senin.

    Mahasiswa bergabung dan turun ke jalan untuk menyuarakan kritik atas kebijakan pemerintah. Mereka juga menuntut adanya ketegasan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi).

    Di Jakarta, mahasiswa melakukan longmarch dari Taman Ismail Marzuki (TIM) ke Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Selain dari TIM, massa aksi juga melakukan long march dari IRTI Monas untuk kemudian berkumpul di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat.

    Dalam aksi “Indonesia Gelap”, ribuan mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang dinilai mengkhawatirkan keberlangsungan hidup masyarakat di Tanah Air.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut dikutip dari Antara:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
    Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
    Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
    Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
    Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Diberitakan sebelumnya, Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu akan diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah.

    Dia menjelaskan terdapat tujuh poin tuntutan demo ini yakni menuntut Presiden mencabut Inpres No.1/2025 yang dinilai merugikan rakyat. Transparansi status pembangunan dan kinerja program makan bergizi gratis. Selanjutnya, menolak revisi UU Minerba dan Dwifungsi TNI.

    “Keenam tangkap dan adili Jokowi dan ketujuh sahkan RUU Perampasan aset,” tutur Herianto.

  • 481 Kepala Daerah Terpilih Jalani Geladi Kotor Pelantikan di Monas

    481 Kepala Daerah Terpilih Jalani Geladi Kotor Pelantikan di Monas

    loading…

    Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 hari ini melaksanakan geladi kotor jelang pelantikan di Monas, Jakarta Pusat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 hari ini melaksanakan geladi kotor jelang pelantikan di Monas, Jakarta Pusat. Adapun yang hadir dalam acara ini sebanyak 481 kepala daerah.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan kepala daerah tampak berkumpul di bawah tenda berwarna putih. Mereka duduk berjajar dibagi ke dalam 30 pleton.

    Pada pleton satu terlihat gubernur terpilih Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang duduk di baris kedua. Keduanya tampak selaras mengenakan pakaian berwarna putih.

    Baca Juga

    Sebelum acara inti dimulai, tampak instruktur meminta para kepala daerah ini berdiri untuk melakukan pemanasan sejenak.

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto sebelumnya menyampaikan agenda hari ini merupakan pengarahan untuk para kepala daerah. Mereka akan melaksanakan geladi bersih di Istana Negara.

    Baca Juga

    “Dan nanti hari Rabu-nya akan ada geladi yang sifatnya lebih detail, terkait dengan prosesi seremoni pergeseran menuju Istana dan di Istana nantinya,” ucap Bima.

    Lalu pada Kamis, 20 Februari 2025, sebanyak 481 kepala daerah ini akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    (cip)

  • MendesYandri: Dana Desa Rp 71 Triliun Tidak Kena Efisiensi Anggaran

    MendesYandri: Dana Desa Rp 71 Triliun Tidak Kena Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa tahun ini senilai Rp 71 triliun tidak terkena efisiensi anggaran. Dana itu tetap akan disalurkan ke desa-desa tanpa pengurangan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR.

    Hal ini ditegaskan Yandri seusai MoU kerja sama program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis antara Kemendes PDT dengan Badan Gizi Nasional, TNI, dan kementerian lainnya di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

    Mantan wakil ketua MPR itu berharap agenda pembangunan desa dan pembangunan daerah tertinggal tidak akan terpengaruh dengan kebijakan efisiensi anggaran.

    “Alhamdulillah, dana desa yang Rp 71 triliun itu tidak mengalami penghematan. Efisiensi di Kementerian Desa dan PDT tidak akan mengganggu ritme atau kinerja kementerian,” ucap Yandri kepada wartawan.

    Kemendes, kata dia, akan memaksimalkan penggunaan dana desa dengan bekerja sama kementerian lembaga terkait. Menurutnya, membangun Indonesia dari desa dan daerah tertinggal merupakan program prioritas pemerintah yang perlu kerjasama lintas kementerian.

    “Kolaborasi membangun desa, 75.000 lebih desa dengan persoalan yang kita hadapi bersama-sama. Kami dengan dana desa Rp 71 triliun butuh kolaborasi dengan kementerian,” sebut Yandri.

    Menteri Yandri juga mempercepat pembangunan desa guna menyukseskan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG). Langkah itu dilakukan bersinergi dengan berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.

    Mendes Yandri menyebut kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

    “Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk sektor ini,” katanya.

    Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

  • Sri Mulyani dan Zulhas Dijadwalkan akan Jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah

    Sri Mulyani dan Zulhas Dijadwalkan akan Jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa beberapa menteri akan menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Bima menjelaskan, bahwa pihaknya mengatur menteri-menteri yang diperlukan untuk memberikan arahan atau penjelasan mengenai prioritas nasional. Menteri tersebut kemudian mendapat kesempatan untuk berbicara. 

    Adapun, salah satu menteri yang akan berbicara adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan membahas efisiensi anggaran, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang akan menyampaikan target swasembada pangan.

    “Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berbicara tentang efisiensi misalnya, Kepala Badan Gizi akan menjelaskan tentang program makan bergizi gratis. Kemudian Menteri Pertanian dan Menko Pangan akan berbicara dengan target-target swasembada pangan, kira-kira begitu,” jelasnya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). 

    Adapun, dia mengaku bahwa pada dasarnya pihaknya ingin agar seluruh menteri akan memberikan materi. Namun, karena keterbatasan waktu dan adanya sesi dari Lemhannas terkait wawasan Nusantara serta ikatan nasional, tidak memungkinkan semua menteri dapat menyampaikan paparan.

    Terlebih, pihaknya juga mengatakan tidak akan ada pemateri asing. Mereka juga mengkondisikan agar menteri-menteri yang akan berbicara tidak digantikan. 

    Sebelumnya, Bima membeberkan akan ada sekitar 40 menteri yang menjadi pemateri dalam kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah. Tak hanya para menteri di Kabinet Merah Putih, dia juga menyebut nantinya akan ada presiden terdahulu yang juga menjadi pembicara dalam agenda tersebut.  

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana. Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan Widyaiswara dari Lemhannas, Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan Presiden yang akan berbicara,” katanya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025). 

    Akan tetapi, Bima enggan mengungkap siapa ‘mantan’ presiden yang dimaksud. Dia hanya mengatakan lihat saja nanti dan kemungkinan akan diumumkan.