Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Harvey Moeis Ajukan Kasasi, Yudi Purnomo: Berharap Hakim Mahkamah Agung Juga Bersikap Tegas

    Harvey Moeis Ajukan Kasasi, Yudi Purnomo: Berharap Hakim Mahkamah Agung Juga Bersikap Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, kembali bersuara terkait kasus korupsi pengelolaan timah yang menjerat Harvey Moeis.

    Yudi berharap Mahkamah Agung (MA) bersikap tegas dalam menangani kasus tersebut.

    “Saya berharap hakim Mahkamah Agung juga bersikap tegas seperti Pengadilan Tinggi,” ujar Yudi di X @yudiharahap46 (18/2/2025).

    Yudi menyoroti besarnya kerugian negara dalam kasus ini, yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun.

    “Bahkan memaksimalkan hukumannya menjadi seumur hidup sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor,” cetusnya.

    Ia juga mendesak agar pengembalian aset korupsi dilakukan semaksimal mungkin guna mengurangi dampak kerugian yang ditanggung negara.

    “Maksimalkan pengembalian aset korupsinya,” tandasnya.

    Kasus Harvey Moeis saat ini tengah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung, setelah sebelumnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi.

    Namun, langkah kasasi yang diambil Harvey mendapat banyak sorotan publik yang menginginkan hukuman lebih berat bagi pelaku korupsi besar.

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menuai apresiasi. Setelah memperberat hukuman Harvey Mouis dan Helena Lim.

    Keduanya merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

    “Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Helena Lim, divinis lebih tinggi dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. yakni 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi mengatakan Helena bersalah karena membantu korupsi pengelolaan timah.

  • Jelang Pelantikan Kepala Daerah, Ahmad Luthfi Ikuti Latihan Baris-berbaris di Monas

    Jelang Pelantikan Kepala Daerah, Ahmad Luthfi Ikuti Latihan Baris-berbaris di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi mengaku telah diberikan materi soal sikap dasar menjelang pelantikan kepala daerah Kamis (20/2/2025).

    Dia mengatakan materi latihan baris-berbaris itu dilakukan agar seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya bisa melakukan gerakan serempak saat pelantikan.

    “Jadi gerakan ini kita gunakan agar pelaksanaan nanti kita serempak punya kesatuan sikap dan tindak ini kita latihkan,” ujarnya di Monas, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Mantan Kapolda Jawa Tengah ini menekankan, latihan itu sudah sangat familiar saat dirinya mengenyam pendidikan atau saat berkegiatan di korps Bhayangkara.

    Namun demikian, menurutnya latihan ini tetap diperlukan agar kepala daerah lain yang memiliki latar belakang sipil bisa menyesuaikan gerakan baris-berbaris tersebut.

    “Kalau kita sangat familiar sekali, kalau sikap dasar saat masuk polri, jadi sudah gak kaget ya tapi ya mungkin dari teman-teman dan rekan-rekan dari sipil harus menyesuaikan jadi ada langkah yang sama,” tambahnya.

    Adapun, dia mengatakan bahwa dirinya tidak ada persiapan khusus menjelang pelantikan tersebut. Pada intinya, menurut Luthfi, para peserta harus beristirahat dengan cukup.

    “Tidur cukup lah tips khusus ya dan pikiran tenang,” pungkasnya.

  • Abrasi dan Rob Ancam Masyarakat Pesisir, Pembangunan GSW Harus Segera Diselesaikan

    Abrasi dan Rob Ancam Masyarakat Pesisir, Pembangunan GSW Harus Segera Diselesaikan

    loading…

    Program pembangunan Giant Sea Wall (GSW) bertujuan untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Program pembangunan Giant Sea Wall (GSW) yang bertujuan mencegah banjir rob dan abrasi tidak akan merugikan nelayan maupun masyarakat pesisir. Program tersebut justru melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga pesisir.

    “Proyek GSW justru untuk meningkatkan sejahteraan warga pesisir yang selama ini dibayang-bayangi ancaman banjir rob dan abrasi. Teman-teman nelayan, warga pesisir Jakarta, warga pesisir di luar Jakarta, ya seluruh pesisirlah, nantinya yang masuk program ini, malah semakin sejahtera,” papar Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Herzaky menjelaskan, program pembangunan GSW ini, merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Tujuannya mencegah potensi banjir rob dan abrasi.

    “Tak hanya itu, NCICD bisa menyelesaikan sejumlah tantangan seperti sanitasi dan penyediaan air bersih yang lebih baik. Serta menjamin konektivitas antarwilayah menjadi lebih baik. Intinya untuk pengembangan wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Terkait feasibility studies untuk program GWS ini, lanjut Herzaky, sudah dilakukan pada 2020. Sudah hampir lima tahun, perlu dilakukan cek ulang. Apakah masih sesuai dengan kondisi terkini serta sejumlah ekspektasi terkait proyek tersebut.

    Herzaky menyebut, keberadaan tanggul untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sangat penting. Pada 4 November 2024, Menko AHY sempat meninjau pembangunan tanggul di Muara Baru, Jakarta Utara.

    Tanggul tersebut dibangun sepanjang 2,3 kilometer dengan tinggi 4,8 meter di atas permukaan air laut, bertujuan untuk melindungi lebih dari 20.000 kepala keluarga (KK), serta area seluas 160 hingga 170 hektare dari ancaman banjir rob. “Bayangkan jika tidak ada tanggul, keselamatan masyarakat benar-benar dalam ancaman,” kata AHY.

    Menko AHY menambahkan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Pemprov Jakarta, serta seluruh stakeholders terkait. “Tidak ada satu entitas yang dapat mengatasi masalah banjir sendirian. Kita perlu bekerja bersama-sama,” tambahnya.

  • LPEM UI Minta Penertiban Kawasan Hutan Tidak Membabi Buta

    LPEM UI Minta Penertiban Kawasan Hutan Tidak Membabi Buta

    loading…

    Perpres No 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebaiknya tidak dijalankan secara membabi buta tanpa melihat sejarah munculnya tumpang tindih lahan kepala sawit di kawasan hutan tersebut. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) No 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebaiknya tidak dijalankan secara membabi buta tanpa melihat sejarah munculnya tumpang tindih lahan kelapa sawit di kawasan hutan tersebut. Berjalannya kegiatan ekonomi di lahan sawit tersebut harus menjadi prioritas agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak malah merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

    Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Dr Eugenia Mardanugraha mengungkapkan penertiban lahan yang membabi berakibat buruk pada iklim investasi di Indonesia. ”Perpres ini tujuannya baik tapi jangan dijalankan secara membabi buta. Itu merugikan rakyat Indonesia sendiri. Misalnya membabi buta itu pokoknya semua pengusaha harus dipidana, harus membayar. Kalau cuma membayar saja sih bisa dihitung. Tapi misalkan dipaksa diambil lahannya terus bagaimana? Jangan sampai terjadi yang seperti begitu,” kata Eugenia dalam keterangannya pada Selasa (18/2/2025).

    Menurut dia, Satgas Penertiban Kawasan Hutan sebaiknya melakukan verifikasi lahan-lahan sawit tersebut secara detail sebelum melakukan penertiban. Hal tersebut penting dilakukan karena setiap lahan memiliki asal-usul sendiri-sendiri.

    Menurut dia, lahan sawit yang ada saat ini kebanyakan warisan dari zaman Pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu, Pemerintah Orde Baru mengundang para pengusaha untuk berinvestasi di industri kelapa sawit. Hanya saja, dokumentasi kepemilikan lahan kala itu tidak rapi seperti sekarang. ”Masalah administrasi pertanahan yang tidak beres tersebut dibiarkan hingga puluhan tahun hingga sekarang sehingga terjadi tumpang tindih, yang harusnya lahan kawasan hutan dijadikan perkebunan sawit,” ujarnya.

    Melihat proses tersebut, dia mengharapkan pemerintah tidak mengambil alih begitu saja. Namun, harus melalui proses yang jelas dan berkeadilan. Apalagi, di atas lahan-lahan sawit tersebut rata-rata sudah ada kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak pihak.

    ”Saya kurang setuju (direbut kembali). Mereka kan juga sudah berkontribusi untuk Indonesia. Dulunya hutan, ditanam sawit, sawitnya dijual. Multiflier ekonominya sudah besar,” papar anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini.

    Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut dari total 16,38 juta hektare kebun kelapa sawit terdapat lebih kurang 3,3 juta hektare lahan berada di dalam kawasan hutan.

    Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah bermusyawarah dengan seluruh stakeholder di industri sawit untuk menemukan jalan terbaik. Kalau misalnya ada sanksi denda, hal tersebut bisa dilakukan dengan perhitungan yang jelas. ”Intinya jangan sampai menjadi lahan kosong yang tidak ada nilai ekonominya karena diambil alih oleh pemerintah. Jangan sampai nilai ekonominya turun,” paparnya.

    Dia berharap pemerintah tidak mengedepankan sanksi pidana dalam penyelesaian masalah tumpang tindih lahan ini. ”Semuanya bisa dibicarakan secara baik baik,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 5 Tahun 2025 mengenai Penertiban Kawasan Hutan. Aturan ini juga mengatur pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang bertugas melaksanakan penertiban kawasan hutan melalui penagihan dikenakan sanksi denda administratif, pidana, penguasaan kembali kawasan hutan dan pemulihan aset di kawasan hutan.

    Satgas akan dipimpin Menteri Pertahanan sebagai Ketua Pengarah dengan Wakil Ketua antara lain Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri. Anggota terdiri dari Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Agraria, Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan, Menteri LHK, Kepala BPKP. Sebagai Ketua Pelaksana Satgas adalah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Pelaksana antara lain Kepala Staf Umum TNI, Kepala Bareskrim, Deputi Bidang Investigasi BPKP.

    (poe)

  • Dengar Suara Minta Tolong, Anggota Brimob Polda Jambi Ditusuk Saat Mau Melerai Keributan

    Dengar Suara Minta Tolong, Anggota Brimob Polda Jambi Ditusuk Saat Mau Melerai Keributan

    PIKIRAN RAKYAT – Sekelompok pemuda terlibat keributan di kawasan Pasar Kota Jambi pada 11 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam keributan tersebut, terdengar suara minta tolong yang terdengar seorang anggota Brimob Polda Jambi, Aji (28).

    Aji yang sedang melintas di lokasi kejadian lantas mendatangi sumber suara minta tolong tersebut. Di lokasi, saat Aji berniat untuk melerai justru mengalami nasib yang apes.

    Pasalnya, saat hendak melerai keributan sekelompok pemuda tersebut, Aji justru ditusuk di bagian punggung.

    Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar mengatakan ada 5 pelaku yang ditangkap dalam kejadian ini. Para pelaku berhasil ditangkap dio Sumatera Selatan.

    “Anggota kami mencoba membantu karena ada orang yang minta tolong. Namun, saat menanyakan permasalahan kepada kelompok pemuda tersebut, anggota kami justru dianiaya dan ditusuk di bagian punggung,” ujar Kombes Boy, Senin, 17 Februari 2025.

    Satreskrim Polresta Jambi langsung bergerak mengamankan pelaku beberapa hari setelah kejadian yang dialami Aji.

    Soal peran lima pelaku yang ditangkap, Boy menjelaskan IN (20) diduga sebagai pelaku penusukan. Lalu F (20) diduga sebagai pelaku pemukulan, dan tiga pelaku lainnya, WA (21), AK (24), dan FY (21), turut serta dalam aksi penganiayaan.

    “Saat ini lima pelaku sudah kami amankan. Satu pelaku lainnya berinisial RR masih dalam pengejaran karena diduga melempar batu ke arah korban,” tuturnya.

    Usai ditangkap, para pelaku lini telah diperiksa secara intensif oleh Polresta Jambi. Polisi juga melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang masih buron.

    Soal kondisi korban saat ini, meski sempat menjalani perawatan medis, korban sudah pulang ke rumah.

    “Alhamdulillah, saya sudah cek, korban sudah pulang ke rumah dan bisa kembali bertugas,” tutur Kombes Boy.***

    Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Serumpun Jambi dengan judul: Anggota Brimob Polda Jambi Ditusuk Saat Melerai Keributan, Lima Pelaku Berhasil Diringkus

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cristiano Ronaldo Tiba di Bandara Soetta, Pejabat Indonesia Sertai ke Kupang NTT

    Cristiano Ronaldo Tiba di Bandara Soetta, Pejabat Indonesia Sertai ke Kupang NTT

    GELORA.CO  – Bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo berkunjung ke Indonesia, Selasa (18/2/2025).

    Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Ronaldo akan lanjut ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/2/2025). 

    Berdasarkan ulasan Kompas.com, Ronaldo akan ditemani Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan sejumlah pejabat lainnya. 

    Ronaldo datang atas undangan Yayasan Graha Kasih Indonesia (GKI) Kupang. 

    Direktur Yayasan GKI, dokter Susi Maria Katipana menyebutkan, sebelum ke Kupang, Cristiano akan tiba di Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Susi menjelaskan, ada sejumlah agenda yang akan dihadiri bintang tim nasional Portugal itu, yakni meninjau rumah sakit kanker di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. 

    “Kemudian, ke Convention Milenium Hall Kota Kupang, untuk memberikan donasi kemanusiaan,” kata Susi kepada sejumlah wartawan di Kupang, Senin (17/2/2025). 

    Dia menyebutkan bahwa CR7 akan membawa sendiri juru masak atau orang yang tugasnya membuat resep, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan, serta memasak untuknya. 

    Selain itu, CR7 dikabarkan datang dengan artis bernama María José de Pablo Fernández, yang dikenal secara profesional sebagai Coté de Pablo, seorang aktris dan penyanyi Chili, Amerika Selatan. 

    Dari artis itulah yang meminta Ronaldo untuk ke Kupang. 

    “CR7 juga dengan artis terkenal Cote de Pablo. Artis itu kenal baik dengan saya juga. Kebetulan artis ini menganggap saya, ibunya,” ungkap dia.

    Sementara itu Polresta Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan 100 personel untuk mengamankan kedatangan mantan pemain Manchester United dan Juventus, Cristiano Ronaldo, ke Indonesia. 

    Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Ronald Sipayung mengatakan, pengamanan ini dilakukan guna memastikan kelancaran perjalanan Ronaldo selama di Jakarta. 

    “Pihak Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta telah menyiapkan 100 personel untuk pengamanan, apabila Cristiano Ronaldo (tiba) melalui Bandara Soekarno-Hatta,” ujar Ronald dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Selasa (18/2/2025). 

    Meski begitu, Ronald menyebut rencana kedatangan Ronaldo ke Indonesia masih tentatif. 

    Saat ini, pihaknya masih menunggu kepastian apakah pesawat pribadi yang ditumpangi pesepak bola asal Portugal itu akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, atau Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

    “Pengamanan kedatangan Cristiano Ronaldo dilaksanakan seperti biasa, tidak ada yang istimewa atau penambahan personel,” kata dia. 

    Lebih lanjut, kata Ronald, Ronaldo diprediksi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (18/2/2025) pagi sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta. 

    Kemudian, pada Rabu (19/2/2025) pagi, Ronaldo dijadwalkan bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menjalankan misi kemanusiaan. 

    Di sisi lain, Ronald mengajak masyarakat dan pengguna jasa penerbangan untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama kedatangan Ronaldo jika ternyata yang bersangkutan tiba di Bandara Soekarno Hatta. 

    “Mari bersama-sama kita jadikan Bandara Soetta sebagai rumah bersama yang aman, nyaman, serta tertib untuk menyongsong Indonesia Emas,” ucap dia

  • Jelang Pelantikan, 481 Kepala Daerah Terpilih Ikut Pengarahan di Monas

    Jelang Pelantikan, 481 Kepala Daerah Terpilih Ikut Pengarahan di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA – Jelang pelantikan pada 20 Februari 2025, sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 mengikuti pengarahan dan gladi kotor di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa pagi (18/2/2025). 

    Dikutip dari Antara, para kepala daerah terpilih yang mengikuti agenda di Silang Monas tersebut mengenakan kaos berwarna putih dengan celana training hitam.

    Adapun pengarahan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai persiapan sebelum pelantikan yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam pengarahan di Monas ini para kepala daerah terpilih turut berlatih peraturan baris berbaris (PBB) yang dipimpin oleh Stafsus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan sejak pukul 07.00 WIB. 

    Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bika Arya turut menghadiri pengarahan dan gladi kotor di Monas.

    Sebelumnya, kepala daerah terpilih sudah melakukan registrasi dan cek kesehatan di Jakarta mulai Minggu (16/2) sampai Minggu (17/2).

    Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan pada tanggal 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap hasil pengecekan kesehatan terhadap 944 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

    Bima mengemukakan bahwa pemeriksaan kesehatan berlangsung pada 16-17 Februari 2024, dengan total 944 kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang telah menjalani pemeriksaan. Namun demikian, menurut Bima, masih ada 17 kepala darah lainnya yang belum diperiksa kesehatannya.

    Berdasarkan data yang dimilikinya, sebanyak 481 kepala daerah dan wakilnya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) mendatang. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sekitar 30% kepala daerah atau wakilnya memiliki kadar kolesterol tinggi. Selain itu, para kepala daerah juga memiliki kadar asam urat dan gula darah yang cukup tinggi.

  • Rocky Gerung Sebut Prabowo Terlalu Berlebihan Puji Jokowi: Anggap Penyelamat Elektabilitas

    Rocky Gerung Sebut Prabowo Terlalu Berlebihan Puji Jokowi: Anggap Penyelamat Elektabilitas

    GELORA.CO  – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pidato Prabowo Subianto mengglorifikasi Joko Widodo di HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025). 

    Presiden RI ke-8 ini memuji Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    “Bahwa Presiden Jokowi itu adalah orang yang ya dianggap sebagai penyelamat elektabilitas Pak Prabowo kan itu yang akhirnya muncul di media massa atau di dalam percakapan netizen jadi seolah-olah banyak yang menganggap bahwa ternyata Pak Prabowo tidak bisa lepas dari Presiden Jokowi,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Senin (17/2/2025).

    Rocky menduga bahwa isi pidato Presiden Prabowo merupakan balasan pidato dari Pak Jokowi.

    Menurut Rocky, pernyataan Prabowo agak berlebihan mengenai Jokowi yang dinilai segala-galanya bagi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Namun, Rocky menduga pernyataan itu diterima berbeda oleh pemimpin KIM Plus. Dimana, mereka memiliki rapor yang berbeda mengenai kepimpinan Jokowi.

    “Sebaliknya mereka yang menganggap bahwa uraian itu semacam upaya untuk mengimbangi keputusan Gerinda dan KIM Plus mencalonkan Prabowo di 2009 supaya terlihat bahwa ya memang sudah ada semacam evaluasi bahwa dinasti Jokowi tidak akan lagi dipertimbangkan untuk 2029,” ucapnya.

    Rocky juga melihat pernyataan Prabowo yang memuji Jokowi namun pada kenyataannya tidak akan merangkul Dinasti Jokowi untuk masuk dalam kompetisi Pilpres 2029.  

    “Jadi itu hal-hal yang mungkin dari awal bisa kita deteksi bahwa tetap ada sesuatu yang tidak rapi dan justru dibuat atau sengaja dibuat tidak rapi,” imbuhnya.

    Ia menduga Jokowi tidak dilibatkan untuk menyusun proposal politik dalam kompetisi 2029. Pasalnya, Gibran tidak disebutkan dalam pidato HUT Gerindra.

    Sehingga, Rocky melihat Gibran tidak lagi masuk kalkulasi KIM Plus yang dijadikan elemen penyatu dalam Pilpres 2029.

    Oleh karena itu, Rocky mengatakan pidato Prabowo memuji Jokowi dapat dilihat sebagai gimmick politik. 

    “Akan ada perbedaan gagasan perbedaan orientasi sejak sekarang tentu Gibran akan lebih fokus untuk mencari peralatan supaya dia bisa tiba di 2029 sementara Prabowo tidak perlu lagi punya peralatan karena dia sudah di sudah dapat kepastian dari peralatan yang dia miliki yaitu Gerindra sendiri,” imbuhnya.

  • KPK Beberkan Alasan Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno di Kasus Korupsi PGN – Halaman all

    KPK Beberkan Alasan Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno di Kasus Korupsi PGN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno, dalam kasus dugaan korupsi terkait proses kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN dengan PT Isar Gas/PT Inti Alasindo Energi (IAE) tahun 2017–2021.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan Rini diperiksa untuk mengetahui kebijakan akuisisi pada BUMN.

    Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut merger di antara perusahaan pelat merah mana.

    “Didalami seputar pengetahuan yang bersangkutan terkait kebijakan merger/akuisisi di BUMN,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    KPK memeriksa Rini Soemarno pada Senin (10/2/2025).

    Pantauan Tribunnews, Rini Soemarno menyelesaikan pemeriksaan sekira pukul 15.19 WIB. 

    Dia mengenakan kemeja merah muda dibalut dengan selendang.

    Rini Soemarno juga terlihat menjinjing tas kecil dan membawa sebuah tumbler.

    “Pokoknya saya diminta saksi, saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program PGN diakuisisi sama Pertamina. Betul enggak bahwa program itu adalah program pemerintah. Betul program pemerintah untuk PGN diakuisisi,” kata Rini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

    Rini mengaku tidak mengetahui ihwal kontrak kerja sama sama jual beli gas antara PGN dengan Isar Gas.

    Rini menyebut ditanya penyidik soal transaksi yang dilakukan oleh Danny Praditya sewaktu menjabat Direktur Komersial PT PGN periode.

    “Oh enggak lah, itu kan transaksi yang saya rasa saya tadi juga tanya, loh ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasa-biasanya enggak sampai dirut, biasanya enggak sampai dirut, tapi saya enggak tahu saya bilang gitu,” kata Rini.

    “Karena itu transaksinya 15 juta kalau enggak salah, itu enggak nyampe ke dirut saja biasanya enggak sampai. Direkturnya? Kalau enggak salah iya (Danny Praditya),” imbuhnya.

    KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Mereka adalah Danny Praditya yang merupakan Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019. 

    Danny juga mantan direktur utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). 

    Tersangka kedua adalah Iswan Ibrahim, Direktur Utama PT Isar Gas.

    KPK pun telah mencegah Danny Praditya dan Iswan Ibrahim bepergian ke luar negeri.

    Adapun keduanya ditetapkan tersangka dengan dua sprindik berbeda. 

    Kedua sprindik itu, yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 79/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 80/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

    Dalam mengusut kasus ini, KPK telah menggeledah tiga rumah di Jakarta milik AM, HJ, dan DSW. 

    AM dan HJ adalah mantan pegawai PGN, sementara DSW merupakan mantan direksi PGN. 

    Dari penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait jual beli gas antara PGN dan Isar Gas.

    Tak hanya itu, tim penyidik juga menyita barang bukti elektronik. 

    KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi pada 28–29 Mei 2024 dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur tanggal 31 Mei 2024.

    “Penggeledahan tersebut dilakukan terhadap empat kantor perusahaan dan tiga rumah pribadi para pihak terkait perkara ini,” kata eks Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).

    Adapun lokasi yang digeledah yaitu: Kantor Pusat PT IAE di Jakarta; Kantor Pusat PT Isargas di Jakarta; Kantor Pusat PT PGN di Jakarta; rumah pribadi tersangka Danny Praditya di Tangerang Selatan dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; rumah pribadi tersangka Iswan Ibrahim di Kota Bekasi; serta Kantor Cabang PT IAE di Gresik, Jawa Timur.

    Ali mengungkapkan, tim penyidik berhasil menyita sejumlah alat bukti yang dapat menguatkan perbuatan rasuah para tersangka.

    “Hasil yang diperoleh dokumen terkait transaksi jual beli gas, dokumen kontrak dan mutasi rekening bank,” katanya.

    Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT PGN.

    Kasus dugaan korupsi di subholding PT Pertamina itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

    Penyidikan kasus ini bermula dari hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    Audit tersebut kemudian disampaikan ke lembaga antirasuah untuk ditindaklanjuti.

    KPK menyebut kasus korupsi ini telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

    KPK menduga korupsi terjadi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dengan PT Isar Gas/PT IAE.

  • Cara Mengecek Hasil Administrasi PPPK 2024 Tahap 2 melalui Laman SSCASN

    Cara Mengecek Hasil Administrasi PPPK 2024 Tahap 2 melalui Laman SSCASN

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kembali membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 tahap 2. Salah satu tahapan penting dalam seleksi ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi.

    Para peserta yang telah mendaftar tentu ingin mengetahui apakah mereka lolos pada tahap ini atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengecek hasil seleksi administrasi dengan benar.

    Seleksi administrasi merupakan proses verifikasi berkas yang dilakukan oleh panitia untuk memastikan bahwa pelamar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hasil seleksi administrasi ini menjadi penentu apakah peserta dapat melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi atau tidak.

    Untuk membantu para pelamar dalam mengecek hasil administrasi PPPK 2024 tahap 2, berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan agar proses pengecekan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

    Cara Mengecek Hasil Administrasi PPPK 2024 Tahap 2

    Pengecekan hasil administrasi PPPK 2024 tahap 2 dapat dilakukan dengan mudah melalui portal resmi SSCASN. Berikut langkah-langkah yang perlu diikuti:

    Kunjungi laman resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/.Pada pojok kanan atas halaman, klik menu “Masuk”.Masukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kata sandi yang telah terdaftar.Ketik kode “Captcha” yang muncul pada halaman dan klik “Masuk”.Setelah berhasil masuk, sistem akan menampilkan data pendaftaran peserta.Peserta dapat melihat status kelulusan seleksi administrasi PPPK 2024 tahap 2 pada laman tersebut.Jika dinyatakan lolos seleksi administrasi, peserta berhak mengikuti tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi.Jika tidak memenuhi syarat administrasi, peserta dapat mengajukan sanggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Mekanisme Masa Sanggah PPPK 2024 Tahap 2

    Bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dan merasa terdapat kesalahan dalam proses verifikasi, dapat mengajukan sanggahan. Berdasarkan buku Petunjuk Pendaftaran Calon ASN Tahun 2024, masa sanggah diberikan selama tiga hari setelah pengumuman seleksi administrasi dirilis.

    Masa sanggah untuk PPPK tahap 2 dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 21 Februari 2024. Berikut langkah-langkah mengajukan sanggah bagi peserta yang merasa keberatan dengan hasil seleksi administrasi:

    Akses laman SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/.Login menggunakan akun yang telah didaftarkan dengan memasukkan NIK dan kata sandi.Pada bagian hasil seleksi administrasi, klik opsi “Ajukan Sanggahan”.Sistem akan menampilkan dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat.Isi alasan sanggah dengan jelas dan berdasarkan dokumen yang telah diunggah sebelumnya.Pastikan alasan yang diberikan logis, valid, dan tidak dibuat-buat.Centang kotak disclaimer setelah memastikan alasan yang diajukan benar.Klik tombol “Akhiri Proses Sanggah” untuk mengirimkan permohonan sanggah.Refresh halaman untuk memastikan proses telah berhasil dilakukan.

    Pantau status sanggahan secara berkala hingga mendapatkan tanggapan dari instansi terkait.
    Sebagai informasi tambahan, peserta hanya dapat mengajukan sanggah satu kali. Jika peserta telah mengajukan sanggahan dan ingin melakukannya kembali, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa sanggahan hanya dapat dilakukan sekali.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, peserta dapat memastikan bahwa proses pengecekan hasil administrasi dan pengajuan sanggah PPPK 2024 dapat dilakukan dengan benar. Semoga informasi ini membantu para pelamar dalam mengikuti seleksi tahap 2 dengan lancar.