Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Buruh Desak PN Sidoarjo Eksekusi Lahan Kejayan Mas 9,85 Hektare

    Buruh Desak PN Sidoarjo Eksekusi Lahan Kejayan Mas 9,85 Hektare

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Selasa (18/2/2025). Mereka menuntut eksekusi lahan seluas 9,85 hektare di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

    Buruh yang mayoritas berasal dari PT Kejayan Mas meminta pengadilan segera mengeksekusi lahan tersebut sesuai putusan kasasi.

    “Secara sah atau berkekuatan hukum tetap, tanah itu milik atau dimenangkan oleh PT Kejayan Mas. Tanah tersebut sudah dibeli secara sah dari keluarga almarhumah Elok Wahibah dan almarhum Musofaini,” ujar Sekjen SPSI Sidoarjo, Sholeh.

    Sholeh menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi PN Sidoarjo untuk menunda eksekusi lebih lama.

    “Secara putusan Pengadilan Tinggi dan Kasasi, sengketa tanah itu dimenangkan oleh PT Kejayan Mas,” tambahnya.

    Menurutnya, lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan buruh.

    “Makanya kami mengingatkan dan meminta kepada PN Sidoarjo untuk segera mengeksekusi tanah tersebut,” terangnya.

    Mediasi. Pihak PN Sidoarjo menemui perwakilan demonstran dan kuasa hukum PT Kejayan Mas

    Kuasa hukum PT Kejayan Mas, Abdul Salam, menegaskan bahwa permohonan eksekusi telah diajukan ke PN Sidoarjo.

    “Objek lahan yang diajukan eksekusi bukan tanpa dasar. Pihaknya sudah membayar lunas objek tersebut pada tahun 2019 kepada Miftahur Roiyan dan Elok Wahibah, termohon eksekusi,” jelasnya.

    Ia juga meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas jika ada pihak yang menghalangi eksekusi.

    “Pengadilan Negeri Sidoarjo jangan takut sama mafia tanah atau penghalang eksekusi. Polisi harus berani menangkap mafia tanah atau siapapun yang menghalangi eksekusi tanah PT Kejayan Mas,” pintanya.

    Sementara itu, juru bicara PN Sidoarjo, I Putu Gede Astawa, menemui perwakilan buruh dan menegaskan bahwa pihaknya telah menerima salinan putusan serta telah menjadwalkan rencana eksekusi.

    “PN Sidoarjo sudah merencanakan eksekusi, tinggal menunggu perintah eksekusi dari Ketua PN Sidoarjo,” urainya.

    Setelah berunjuk rasa di PN Sidoarjo, ratusan buruh melanjutkan aksinya ke Kejari Sidoarjo dan Mapolresta Sidoarjo. Demonstrasi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. [isa/beq]

  • AHY Dipanggil Prabowo ke Istana Bahas Masalah Infrastruktur – Halaman all

    AHY Dipanggil Prabowo ke Istana Bahas Masalah Infrastruktur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ia tiba di Istana Presiden melalui pintu pilar, Jalan Veteran Jakarta Pusat sekitar pukul 12.45 WIB.

    Kedatangan AHY bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

    AHY mengatakan rapat akan memmbahas berbagai isu infrastruktur.

    Selain itu rapat juga membahas program prioritas yang ada di kementeriannya.

    “Tentu saya ingin menjembatani, termasuk koordinasikan 5 kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur,” kata AHY.

    Ia tidak menjawab saat ditanya apakah rapat salah satunya akan membahas kelanjutan proyek IKN.

    Ia hanya mengatakan rapat membahas berbagai isu terkini di bidang infrastruktur.

    “Ya tentu kita akan bahas dengan berbagai isu yang terkait ya apapun itu,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Ia mengatakan kedatangannya ke Istana untuk makan siang sekaligus rapat terbatas.

    “Lunch meeting sih,” kata Dudy.

    Rapat tersebut kata dia kemungkinan salah satunya membahas persiapan arus mudik dan Hari Raya Idul Fitri 2025.

    “Mungkin salah satunya,” pungkas Dudy.

     

     

  • Kongres Partai Demokrat Digelar Akhir Februari, AHY Didorong Kembali Maju Ketua Umum

    Kongres Partai Demokrat Digelar Akhir Februari, AHY Didorong Kembali Maju Ketua Umum

    loading…

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memotong tumpeng saat perayaan HUT ke-23 Partai Demokrat di Kantor DPP, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024). Ikut menyaksikan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA – Kongres Partai Demokrat akan digelar pada akhir Februari 2025. Forum tertinggi partai politik berlambang bintang mercy tersebut salah satunya memilih ketua umum.

    “Rencana, tanggal 24-25 Februari ini, di Jakarta,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Berkaitan dengan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, Herman mengungkap bahwa seluruh daerah mendorong kembali Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) untuk memimpin partai. Ia yakin tidak ada pandangan yang berbeda.

    “Saya kira hampir seluruh daerah memang mengusulkan kembali Mas AHY untuk memimpin Demokrat. Seluruh ya seluruh daerah saya kira tidak ada yang berbeda pandangan untuk mengusulkan Mas AHY menjadi ketum kembali,” ujarnya.

    Herman menjamin, tidak akan ada gangguan dalam Kongres mendatang. Seluruh DPD dan DPC Demokrat dalam satu semangat yang sama.

    “Saya kira solid ya. Karena soliditas seluruh kader. Baik di tingkat DPC maupun di DPD itu solid, baik sehingga sampai hari ini gangguan gangguan enggak pernah melihat. Enggak ada. Karena itu soliditas kader luar biasa,” tuturnya.

    Selain memilih ketua umum, kata dia, Kongres juga bakal membahas program umum partai dan laporan pertanggungjawaban. “Ya Kongres kan pertama membahas ADRT, kemudian program umum partai, kemudian membahas laporan pertanggungjawaban, dan tentu pada akhirnya kami akan memilih ketua umum,” katanya.

    (abd)

  • Pimpinan DPR Yakin Revisi UU TNI Tak Perluas Penempatan Prajurit Aktif

    Pimpinan DPR Yakin Revisi UU TNI Tak Perluas Penempatan Prajurit Aktif

    Pimpinan DPR Yakin Revisi UU TNI Tak Perluas Penempatan Prajurit Aktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pimpinan
    DPR RI
    meyakini revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak akan memperluas penempatan prajurit aktif untuk menduduki
    jabatan sipil
    .
    “Enggak lah, enggak. Soal itu dwifungsi ABRI segala macam itu, enggak, enggak lah. Kita lihat lah nanti sama-sama,” ujar Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2025).
    Adies berpandangan, pada masa pemerintahan saat ini pun tak banyak prajurit aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil.
    Hal ini pun dilakukan hanya karena memenuhi kebutuhan di masing-masing kementerian/lembaga.
    “Ya sekarang kan ada beberapa yang masuk juga, tapi sedikit sekali kan. Itu pun kebutuhan Kementeriannya saja kan. Sekarang sedikit sekali kalau kita lihat yang TNI. Banyaknya pensiunan. Banyaknya pensiunan dari kepolisian kan malah,” kata Adies.
    Adies menekankan bahwa salah satu poin dalam pembahasan perubahan UU TNI yang akan datang, hanya berkaitan dengan usai pensiun prajurit.
    “Enggak ada. Itu-itu saja pembahasannya, masa pensiun, seputar itu,” ujar Adies.
    Dia pun meminta semua pihak menunggu dimulainya pembahasan
    revisi UU TNI
    yang akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI bersama perwakilan pemerintah.
    “Nah, nanti ditanya ke Komisi I kapan mereka mulai bahas,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, DPR RI resmi menetapkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025.
    Pimpinan DPR RI pun bersepakat menugaskan Komisi I untuk melakukan pembahasan RUU TNI bersama perwakilan pemerintah.
    Sebagai informasi, pembahasan tentang revisi UU TNI sudah bergulir di DPR RI periode 2019-2024, meski belum terselesaikan hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
    Wacana revisi UU TNI menjadi sorotan karena disinyalir bakal membuka pintu bagi anggota TNI untuk menduduki lebih banyak jabatan sipil.
    Selain itu, muncul wacana untuk menghapus larangan bagi anggota TNI untuk berbisnis.
    Banyak pihak khawatir, ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengembalikan
    dwifungsi militer
    seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.
    Namun, revisi UU TNI kembali diusulkan masuk Prolegnas jangka menengah DPR RI periode 2025-2029.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Jombang Sita 2.600 Botol Miras Jelang Ramadan

    Polres Jombang Sita 2.600 Botol Miras Jelang Ramadan

    Jombang (beritajatim.com) – Menjelang bulan suci Ramadan, Polres Jombang berhasil menyita 2.600 botol minuman keras (miras) dari berbagai merek. Ribuan botol miras tersebut diamankan dari sejumlah orang dalam operasi yang digelar di berbagai titik.

    Barang bukti itu kemudian dijajarkan di halaman kantor Satreskrim Polres Jombang sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran miras ilegal.

    Aksi ini mendapat dukungan penuh dari kalangan santri serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jombang. Mereka turut hadir dalam kegiatan tersebut pada Selasa (18/2/2025) sebagai bentuk solidaritas dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari peredaran minuman keras.

    Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap pelaku peredaran miras. Ia juga memastikan bahwa jajaran kepolisian harus bersih dari keterlibatan dalam peredaran maupun konsumsi minuman haram tersebut.

    “Saya tegaskan, sebelum kami menindak masyarakat, kami pastikan terlebih dulu bahwa internal kepolisian bersih dari miras. Tidak boleh ada anggota yang terlibat dalam peredaran atau konsumsi miras. Jika ada, akan kami tindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas AKBP Ardi.

    Sebagai bentuk keseriusan, Polres Jombang menerapkan pengawasan ketat terhadap anggotanya. Jika ada oknum yang terbukti melanggar, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Miras Jadi Pemicu Kejahatan

    Kapolres menekankan bahwa razia miras akan terus dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan instansi terkait, untuk menekan peredaran minuman keras di wilayah Jombang.

    “Kami tidak akan memberikan ruang bagi peredaran miras ilegal di Jombang. Operasi ini akan terus kami lakukan demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat,” lanjutnya.

    Kepolisian Jombang sebelumnya telah mengungkap berbagai kasus kejahatan yang dipicu oleh pengaruh alkohol. Beberapa di antaranya termasuk pengeroyokan hingga pemerkosaan yang berujung pada kematian korban.

    “Minuman keras itu akar segala kejahatan, biasanya orang melakukan tindak pidana karena sebelumnya mabuk, dan kemarin-kemarin itu juga sudah terjadi,” ungkap Kapolres Jombang.

    Untuk itu, Polres Jombang mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran miras ilegal.

    “Kami butuh dukungan dari masyarakat. Jika ada informasi mengenai peredaran miras ilegal, segera laporkan kepada kami. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa menciptakan Jombang yang lebih aman dan nyaman,” tambah AKBP Ardi.

    Langkah tegas ini diharapkan dapat menekan peredaran miras di Jombang, sehingga mampu mengurangi potensi gangguan keamanan serta dampak buruk lainnya bagi masyarakat. [suf]

  • Revisi UU Minerba Mendukung Pelibatan Seluruh Lapisan Masyarakat

    Revisi UU Minerba Mendukung Pelibatan Seluruh Lapisan Masyarakat

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan revisi UU Minerba mendukung pelibatan seluruh lapisan masyarakat. Foto/istimewa

    JAKARTA – DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara ( UU Minerba ) dalam Rapat Paripurna hari ini. Dengan demikian sektor pertambangan tidak dinikmati oleh segelintir pihak.

    Ketua Fraksi PAN DPR yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan revisi ini menghadirkan terobosan bagi perguruan tinggi, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan untuk turut menikmati manfaat dari industri tambang yang selama ini dikuasai oleh segelintir pihak.

    “Selama ini, sektor pertambangan terlalu eksklusif dan hanya dinikmati segelintir pihak. Dengan revisi ini, dunia pendidikan, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan akan merasakan manfaat langsung dari sumber daya alam kita” ujar Putri, Selasa (18/2/2025).

    Berdasarkan Pasal 60A dan Pasal 75A, Pemerintah Pusat memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Namun, perguruan tinggi tidak mengelola tambang secara langsung, melainkan mendapatkan manfaat dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh badan usaha yang diberikan izin tambang. “Aturan ini membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk memperoleh dana lebih besar guna mendukung riset dan pengembangan tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan tambang,” ujarnya.

    Tak hanya perguruan tinggi, revisi ini juga membuka peluang lebih besar bagi koperasi, UKM, dan badan usaha milik organisasi keagamaan untuk mendapatkan akses terhadap industri pertambangan. Selain itu, Pasal 108 mewajibkan perusahaan tambang untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat.

    Tujuannya adalah agar masyarakat sekitar tambang mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar, tidak hanya merasakan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

    “Kami ingin memastikan manfaat dari industri tambang tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga oleh koperasi, UKM yang merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan. Masyarakat adat dan masyarakat lokal harus juga dilibatkan dan diberdayakan,” tegas Putri.

  • Aliansi BEM SI Bakal Gelar Puncak Aksi Indonesia Gelap Kamis Pekan Ini

    Aliansi BEM SI Bakal Gelar Puncak Aksi Indonesia Gelap Kamis Pekan Ini

    loading…

    Aliansi BEM SI bakal menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Aksi tersebut akan menyuarakan 13 tuntutan kepada pemerintah.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan aksi di setiap daerah berlangsung sejak Senin dan hari ini Selasa (18/2/2025). Namun, puncak aksi akan digelar Kamis, 20 Februari 2025di Jakarta. “Untuk rencana aksinya di hari Kamis,” kata Herianto.

    “Tidak ada yang batal, hari ini masih berlanjut aksi di setiap daerah sesuai dengan instruksi surat yang telah kita keluarkan bahwa Senin-Selasa itu akan aksi serentak di daerah masing-masing lalu puncak aksi terpusatnya di Jakarta nanti di Kamis,” tambahnya.

    Herianto membeberkan tuntutan aksi dari aliansi BEM SI terdapat 13 poin bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar ‘Indonesia Gelap” dengan beberapa isu dan tuntutan di antaranya cabut proyek strategis nasional (PSN): wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat,” katanya.

    Termasuk mencabut Inpres No. 1 tahun 2025; Evaluasi total MBG; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; Efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri.

    (cip)

  • Tok! DPR Setujui Penerimaan Kapal Patroli dari Jepang untuk TNI AL

    Tok! DPR Setujui Penerimaan Kapal Patroli dari Jepang untuk TNI AL

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 menyetujui laporan Komisi I DPR atas hasil persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan berupa dua kapal patroli dari Jepang.

    “Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir selaku pimpinan rapat yang dijawab setuju para peserta rapat paripurna pada Selasa (18/2/2025). 

    Sebagai informasi, dua kapal patroli itu rencananya digunakan TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah perairan tanah air.

    Dua kapal itu dilengkapi masing-masing dua mesin diesel laut (high-speed, water-cooled), dengan peralatan navigasi, seperti radar, sistem navigasi satelit, GPS plotter, hingga kompas.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan persetujuan DPR tentang penerimaan hibah atau pinjaman dari lembaga atau pemerintah asing diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    Pada 4 Februari 2025, Komisi I DPR RI telah menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta para kepala staf untuk membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri. 

    Setelah mendengarkan penjelasan dari Menhan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah alpalhankam dari luar negeri sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/ 2573/ M/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.

    “Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan rapat paripurna DPR RI terhadap penerimaan hibah alpalhankam dari luar negeri,” katanya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto seusai rapat dengan Komisi I DPR RI pada Selasa (4/2), mengatakan bahwa kapal patroli itu akan ditempatkan di perairan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dengan ukuran kecil sepanjang 18 meter, jelas Agus, kapal tersebut bisa menjelajah hingga ke sungai-sungai di daerah tersebut.

  • Istana Tanggapi Demo Indonesia Gelap: Tolong Lebih Jeli

    Istana Tanggapi Demo Indonesia Gelap: Tolong Lebih Jeli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM SI untuk lebih jeli dalam menanggapi isu efisiensi anggaran.

    Pernyataan Prasetyo diungkapkan menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan badan eksekutif mahasiswa (BEM) SI bertajuk ‘Indonesia Gelap’.

    Pras juga menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa efisiensi tidak berdampak terhadap pendidikan.

    “Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli terhadap masalah efisiensi. Kan Jumat sudah disampaikan oleh Bu Menkeu, [efisiensi] tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Dia turut menyebut Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa yang ditawarkan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pun tetap berjalan seperti biasa.

    “Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” ujarnya.

    Politikus Gerindra ini menekankan efisiensi dilakukan untuk hal yang sekiranya kurang produktif, seperti hal-hal yang bersifat seromonial, seminar, dan forum group discussion (FGD). 

    “Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata gitu, sesuatu yang memang rakyat butuhkan. Itu sebenarnya efisiensinya, jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu,” tegasnya.

    Untuk diketahui, badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini, Senin (17/2/2025). Aksi tersebut diketahui dilakukan di daerah dan di nasional.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu akan diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah. Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah.

    Dia menjelaskan terdapat tujuh poin tuntutan demo ini yakni menuntut Presiden mencabut Inpres No.1/2025 yang dinilai merugikan rakyat. Transparansi status pembangunan dan kinerja program makan bergizi gratis. Selanjutnya, menolak revisi UU Minerba dan Dwifungsi TNI. 

    “Keenam tangkap dan adili Jokowi dan ketujuh sahkan RUU Perampasan aset,” tutur Herianto.

  • Grand Syeikh Al-Azhar Mesir Apresiasi Baznas Konsisten Bantu Palestina

    Grand Syeikh Al-Azhar Mesir Apresiasi Baznas Konsisten Bantu Palestina

    loading…

    Grand Syeikh Al Azhar Kairo Mesir Ahmed Muhammad Ahmed El-Tayeb mengapresiasi Baznas yang konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, Palestina. Foto/istimewa

    JAKARTA – Grand Syeikh Al Azhar Kairo Mesir Ahmed Muhammad Ahmed El-Tayeb mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) yang terus konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, Palestina.

    Hal tersebut disampaikan oleh Grand Syeikh saat menerima kunjungan delegasi Baznas yang dipimpin Sekretaris Utama Baznas, Subhan Cholid bersama Deputi I Baznas RI, M. Arifin Purwakananta di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Bayt Zakat di bawah naungan Al Azhar mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Baznas untuk masyarakat Palestina dan Bayt Zakat merasa terhormat sudah terlibat dalam program tersebut untuk membantu masyarakat Palestina,” ujar Grand Syeikh.

    Grand Syeikh yang menaungi Bayt Zakat menyampaikan, bantuan dari Baznas sangat penting dalam membantu masyarakat Gaza. Bantuan-bantuan yang disalurkan Baznas tersebut mencerminkan kepedulian dan persatuan umat Islam di seluruh dunia.

    “Saya mengikuti betul aktivitas Baznas, dan saya sangat mengapresiasi upaya-upaya Baznas terutama dalam membantu mahasiswa dan pelajar Palestina yang ada di Al-Azhar, bahkan memberikan kepada pelajar dan mahasiswa Palestina di Mesir yang berada di luar Universitas Al-Azhar,” ucapnya.

    Sekretaris Utama Baznas Subhan Cholid menyampaikan, Baznas akan terus berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Gaza. Saat ini, Baznas telah menjalin dengan sejumlah mitra internasional agar bantuan lebih mudah tersalurkan.

    Baznas telah menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, seperti Bayt Zakat wa Shadaqat, Mishr Khair Foundation, Shuna’a Al Hayah, Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), Palestine Cancer Foundation, Hayrat Yardim Turkiye, dan United Nations Relief and Works Agency (UNRWA).

    “Penyaluran ini mencakup distribusi pangan, layanan kesehatan, dan dukungan perlindungan yang telah menjangkau banyak masyarakat Palestina. Sampai saat ini Baznas masih terus aktif mengirim bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata Subhan.

    Dia mengungkapkan, Baznas akan melakukan penyaluran lanjutan senilai USD500.000. Bantuan ini mencakup berbagai kebutuhan mendesak seperti tenda, selimut, bantal, dan pakaian yang menjadi bagian dari komitmen Baznas dalam mendukung pemulihan Gaza.

    “Selain bantuan darurat, Baznas juga berencana untuk mendukung rekonstruksi infrastruktur penting di Palestina, termasuk pembangunan rumah sakit, masjid, dan sekolah. Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam membantu pemulihan jangka panjang bagi masyarakat Palestina,” tambahnya.

    (cip)