Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Prabowo Tahu Terima Kasih, Bukan Kayak Yang Lain Makan dan Berak di Piring

    Prabowo Tahu Terima Kasih, Bukan Kayak Yang Lain Makan dan Berak di Piring

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto sempet membela Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dari pihak yang menjelek-jelekkannya dalam ketika berpidato di puncak HUT ke-17 Gerindra pada Sabtu (15/2).

    Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menilai, sikap yang dilakukan Prabowo merupakan bentuk kepedulian yang diberikan kepada semua orang. Sekaligus ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantunya.

    “Ya, boleh saja kan. Pak Prabowo itu menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Termasuk kepada Pak Jokowi juga. Itu saya kira nilai yang baik,” kata Komarudin kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

    Komarudin menyebut, Prabowo adalah orang yang tahu terima kasih. Ia menyindir ada pihak yang tidak tahu terima kasih meski sudah dibantu dan dibesarkan sejak kecil.

    “Dari Pak Prabowo, dia tunjukkan bahwa saya itu orang yang tahu berterima kasih. Bukan seperti yang lain, yang makan di piring, berak di piring. Kira-kira begitu dia mau sampaikan,” ucap dia.

    Hanya saja, siapa sosok yang dimaksud makan dan berak di piring, Komarudin enggan menyebut secara rinci.

    Namun Komar menyebut, Megawati pernah membantu Prabowo untuk kembali ke Tanah Air Indonesia ketika dirinya ‘terlantar’ di negara lain.

    “Yang tersirat di situ. Karena bagaimanapun saat dulu reformasi dia keluar negeri, Ibu (Mega) juga berjasa untuk kembalikan dia (Prabowo) ke Indonesia,” ucap dia.

    Sementara terkait pujian Prabowo terhadap Jokowi yang turut hadir dalam HUT Gerindra, Komarudin mengatakan, harus dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda.

    “Begini. Kau jangan terlalu semangat dulu. Kalau saya lihat itu dari dua sisi. Ada tersurat dan tersirat. Tersiratnya begini. Pak Prabowo mau kasih tahu kepada Pak Jokowi. Saya ini orang tahu berterima kasih loh kepada orang yang berbuat baik kepada saya,” ujar Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

    “Saya bukan tipe orang yang melupakan kebaikan orang lain. Itu pesannya. Sebenarnya itu yang harus dilihat. Jadi jangan lihat di permukaan yang tersurat,” tutur dia.

    Prabowo Subianto mengaku tak suka jika ada pihak yang menjelek-jelekkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang berjasa bagi negeri.

    Prabowo mengatakan semua presiden punya bagiannya masing-masing dalam membangun Indonesia. Dia hanya meneruskan fondasi yang sudah dibentuk.

    “Berarti kita Insyaallah akan berhasil membawa kebaikan kepada negara dan Rakyat Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian,” kata dia di acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor pada Sabtu (15/2).

    “Ibarat kita bangun rumah Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak habibie, Gus Dur, Ibu Mega,” sambungnya.

    Saat menyinggung Megawati inilah, Prabowo membelanya. Dia mengaku tidak suka apabila ada yang menjelek-jelekkan sosok Ketum PDIP itu.

  • Aksi #IndonesiaGelap, Mahasiswa UGM Akan Turun ke Jalan 20 Februari

    Aksi #IndonesiaGelap, Mahasiswa UGM Akan Turun ke Jalan 20 Februari

    GELORA.CO – Sejumlah mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia telah turun ke jalan pada Senin (17/2) kemarin. Mereka mengusung tema #IndonesiaGelap.

    Mereka mengekspresikan ketidakpuasan, juga menyampaikan beberapa tuntutan. Antara lain, mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang terkait efisiensi, menolak dwifungsi TNI hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Lalu bagaimana di Yogyakarta?

    Ketua BEM KM UGM 2025 Terpilih, Tiyo Ardianto, mengatakan pihaknya akan turun ke jalan pada Kamis, 20 Februari. Mereka akan bergabung dengan mahasiswa dari kampus lain dan masyarakat.

    “(Aksi) Kamis, 20 Februari mendatang melebur bersama mahasiswa dari kampus lain dan seluruh masyarakat di DIY,” kata Tiyo melalui pesan singkat, Selasa (18/2).

    Sementara itu soal di mana titik para mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasinya, Tiyo belum mendetailkan.

    “Segera kami informasikan,” bebernya.

    Demo pada 20 Februari mendatang juga masih tetap akan mengusung tema #IndonesiaGelap seperti demo-demo yang digelar mahasiswa berbagai daerah kemarin.

    Rencana demo di Yogya juga disampaikan Aliansi Mahasiswa UGM dalam postingan Instagramnya.

    “GASS AKSI LANGSUNG! POWER TO THE PEOPLE!,” tulis akun Instagram @aliansimahasiswaugm

  • Motif Kades Kohod Arsin dan 3 Tersangka Lain di Kasus Pagar Laut Tangerang: Cari Keuntungan Ekonomi – Halaman all

    Motif Kades Kohod Arsin dan 3 Tersangka Lain di Kasus Pagar Laut Tangerang: Cari Keuntungan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin pagar laut Tangerang, Banten, pada hari ini, Selasa (18/2/2025).

    Keempat tersangka ini adalah Kepala Desa Kohod, Arsin; Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta; serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkap apa yang menjadi motif keempat tersangka ini memalsukan surat izin pagar laut Tangerang.

    Djuhandhani mengatakan, berdasarkan kesimpulan penyidik, keempat tersangka ini melakukan pemalsuan surat izin pagar laut Tangerang karena ingin mencari keuntungan ekonomi.

    Meski demikian, penyidik masih belum bisa memastikan detail jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing tersangka.

    “Sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini,” kata Djuhandhani, Selasa, dilansir Kompas.com.

    Detail keuntungan yang diterima tiap tersangka ini masih belum diketahui pasti karena mereka memberikan keterangan yang berbeda dan saling lempar.

    Djuhandhani menuturkan, saat Ujang, Arsin, SP, dan CE dikonfrontir soal asal uang yang diperoleh, mereka saling lempar.

    “Kami melaksanakan konfrontir antara sekretaris desa, kepala desa, dan (penerima) kuasa. Di sini terjadi saling melempar.”

    “Uangnya yang ini berasal dari sini. Ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka,” ungkap Djuhandhani.

    Untuk itu penyidik membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahuinya.

    “Belum bisa kita uji lebih lanjut karena masing-masing masih memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar.”

    “Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan lebih lanjut kita akan bisa mengetahui,” terang Djuhandhani.

    Adapun penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara usai meminta sejumlah keterangan saksi dan menyita barang bukti dalam proses penyidikan.

    “Empat tersangka ini kaitannya masalah terkait pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah,” ungkapnya.

    Arsin Sempat Bantah Jadi Aktor Utama Kasus Pagar Laut Tangerang

    Sebelumnya, Arsin membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB.

    Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (14/2/2025) malam.

    “Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang saat ini viral,” kata Yunihar kepada wartawan, Jumat.

    Dia mengatakan kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi.

    “Kepala Desa Kohod juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan lalu, pada pertengahan 2022,” ucapnya.

    Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garapan milik sejumlah warga menjadi sertifikat.

    “Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB.”

    “Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi yang dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media massa atau media sosial,” ucapnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Abdi Ryanda Shakti)(Kompas.com/Shela Octavia)

    Baca berita lainnya terkait Pagar Laut 30 Km di Tangerang.

  • KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

    KPK Dalami Peran PT Telkom dalam Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendalami peran
    PT Telkom
    Indonesia (Persero) Tbk terkait dugaan
    korupsi digitalisasi
    Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
    Adapun proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina digarap oleh PT Telkom Indonesia.
    “Peran PT Telkom, ya ini masih didalami,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).
    Tessa belum dapat memberikan informasi terbaru terkait peran PT Telkom dan pihak lainnya dalam proyek tersebut.
    “Jadi, kalau ditanya apa perannya, nanti kita akan tunggu. Apabila nanti ada pihak-pihak siapapun, ya, tidak hanya dari PT Telkom, tetapi dari pihak-pihak yang terkait, kita akan update lagi ke teman-teman,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
    Tessa mengatakan, perkara korupsi ini sedang bergulir di tahap penyidikan.
    “Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) bulan September 2024,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
    Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan tersangka dalam korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina.
    Namun, ia tidak mengungkapkan identitas tersangka tersebut.
    “Sudah ada tersangkanya,” ujar Tessa.
    Adapun dugaan korupsi digitalisasi PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023 muncul pertama kali dalam jadwal pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (20/1/2025).
    Sejumlah saksi yang dipanggil di antaranya adalah Agustinus Yanuar Mahendratama selaku Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas; Aily Sutejda selaku Head of Outbound Purchasing PT SCC; Anton Trienda selaku karyawan BUMN atau VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina (Persero); Antonius Haryo Dewanto selaku mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems; Charles Setiawan selaku Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama; Aribawa selaku VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga; Asrul Sani selaku eks Direktur PT Dabir Delisha Indonesia; Benny Antoro selaku mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia; dan Bobby Rasyidin selaku Direktur PT LEN Industri.
    Namun, Bobby Rasyidin selaku Direktur PT LEN Industri dan Antonius Haryo Dewanto selaku mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut dan meminta penjadwalan ulang.
    “Saksi didalami terkait dengan beberapa pengadaan proyek di PT Telkom untuk digunakan di Pertamina,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satlantas Polres Mojokerto Kota Bagikan Helm dan Snack dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025

    Satlantas Polres Mojokerto Kota Bagikan Helm dan Snack dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2025, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mojokerto Kota menggelar aksi simpatik dengan membagikan helm dan snack kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Majapahit, Kota Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

    Selain memberikan imbauan keselamatan, petugas juga membagikan helm gratis kepada pengendara yang telah memenuhi aturan berkendara, seperti memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki kelengkapan berkendara. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pengguna jalan yang tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas.

    Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S. Marunduri, melalui Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, AKP Mulyani, menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Semeru 2025 tidak hanya mengedepankan tindakan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga langkah preventif berupa edukasi kepada masyarakat.

    “Yakni melalui pendekatan yang lebih humanis. Kami ingin menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Dengan cara ini, diharapkan pengendara lebih patuh tanpa merasa tertekan oleh operasi kepolisian,” ungkapnya, Selasa (18/2/2025).

    Selain membagikan helm dan snack, petugas juga memberikan sosialisasi langsung dan membagikan brosur yang berisi informasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Fokus utama edukasi ini mencakup imbauan untuk tidak menggunakan ponsel saat berkendara, menghindari berboncengan lebih dari dua orang, serta tidak menerobos rambu lalu lintas.

    Salah satu pengendara yang menerima helm gratis mengaku senang dengan pendekatan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mojokerto Kota. “Biasanya operasi itu identik dengan razia dan tilang, tapi kali ini justru memberikan edukasi dengan cara yang menyenangkan. Semoga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin di jalan,” harapnya.

    Operasi Keselamatan Semeru 2025 ini berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025. Terdapat 10 sasaran utama dalam operasi ini, di antaranya larangan berboncengan lebih dari satu orang, melawan arus, melebihi batas kecepatan, menerobos lampu merah, serta pengendara di bawah umur.

    Selain itu, pelanggaran seperti pengemudi dalam pengaruh alkohol, tidak memakai helm SNI, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, penggunaan ponsel saat berkendara, hingga tidak memakai sabuk pengaman juga menjadi fokus utama operasi ini.

    Diharapkan dengan adanya pendekatan edukatif dan humanis dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025, tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan di jalan raya dapat ditekan. [tin/suf]

  • KPK Terima Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    KPK Terima Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan suap dalam pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD. Laporan tersebut diajukan oleh Fithrat Irfan, yang mengaku sebagai mantan staf di DPD.

    Irfan, didampingi kuasa hukumnya Azis Yanuar, mengungkapkan dugaan aliran dana suap mencapai US$ 13.000 per anggota. Dari 152 anggota DPD, sekitar 95 orang diduga menerima uang tersebut.

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah berinisial RAA. Dugaan suap ini berkaitan dengan pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD,” ujar Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Irfan, masing-masing anggota DPD diduga menerima US$ 5.000 untuk pemilihan ketua DPD dan US$ 8.000 untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD sehingga jumlahnya mencapai US$ 13.000 per anggota.

    Uang suap pemilihan ketua DPD periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD diduga diberikan secara door to door ke ruangan anggota DPD, lalu disetorkan ke rekening bank.

    “Saya bersama bos saya, RAA, dan dua perwakilan lain mengawal uang ini agar tidak tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) di jalan. Uang ini digunakan sebagai imbalan untuk memberikan suara kepada salah satu pasangan calon,” tambah Irfan.

    Kuasa hukum Irfan, Azis Yanuar, menyatakan laporan ini telah didukung bukti-bukti tambahan, termasuk rekaman suara yang menunjukkan keterlibatan seorang petinggi partai politik.

    “Bukti yang kami serahkan ke KPK termasuk rekaman percakapan antara Pak Irfan dan seorang petinggi partai. Ini bukan hanya terkait DPD, tetapi juga melibatkan pihak lain,” ungkap Azis.

    Saat ini, KPK masih mempelajari laporan dugaan suap pemilihan ketua DPD 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD serta barang bukti yang telah diterima.

  • Satu Negara Diduga Kena Prank Kedatangan Cristiano Ronaldo, Pengundang Inkonsisten Soal Jadwal

    Satu Negara Diduga Kena Prank Kedatangan Cristiano Ronaldo, Pengundang Inkonsisten Soal Jadwal

    GELORA.CO  – Satu negara hingga Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Andriko Noto Susanto beserta jajaran pemerintahnya diduga kena prank terkait kedatangan bintang sepak bola Cristiano Ronaldo.

    Pasalnya, kedatangan Cristiano Ronaldo untuk meresmikan rumah sakit Kanker di Kupang, NTT kemungkinan besar adalah berita bohong atau hoaks. 

    Terlebih dari pernyataan Ketua Yayasan Graha Kasih Indonesia Susi Katipana yang berubah-ubah. 

    Awalnya Susi Katipana kepada awak media mengaku berhasil mendatangkan Cristiano Ronaldo untuk meresmikan rumah sakit Kanker di Kupang.

    Dia berujar pada Senin (17/2/2025) seperti dimuat Pos-Kupang bahwa Cristiano Ronaldo akan tiba di Indonesia tepatnya Jakarta pada Selasa (18/2/2025). 

    Namun demikian pada Selasa (18/2/2025) Susi Katipana kembali membuat pernyataan berbeda yang menyebut kedatangan Cristiano Ronaldo ditunda hingga Rabu (19/2/2025) lantaran ada pertandingan di Los Angeles. 

    Belum sampai sehari dari pernyataannya tersebut, Susi Katipana kembali meralat jadwal kedatangan Cristiano Ronaldo seperti dimuat Kompas.id. 

    Susi Katipana berujar bahwa kedatangan Cristiano Ronaldo belum dapat dipastikan namun dia menjamin datang di pekan ini. 

    ”Untuk datang ke Kupang, ini yang belum pasti. Nanti menyesuaikan waktunya Ronaldo. Yang pasti, Minggu ini dia akan ke Kupang,” kata Susi.

    Mengenai keraguan banyak pihak, Susi meyakinkan bahwa Ronaldo pasti datang ke Kupang. 

    ”Silakan kalau tidak percaya. Lihat saja nanti. Ronaldo pasti datang,” ujarnya.

    Menurut dia, kedatangan Ronaldo dalam rangka kegiatan sosial bersama Yayasan Graha Kasih Indonesia. 

    Salah satunya mendirikan rumah sakit kanker di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

    Akibat informasi yang simpang siur tersebut, Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi NTT langsung mengadakan rapat.

    Pada Selasa (18/2/2025) siang, digelar rapat khusus di kantor Gubernur NTT. 

    Ikut hadir perwakilan dari Polri, TNI, dan Yayasan Graha Kasih Indonesia. Dalam rapat itu, belum dapat dipastikan waktu kedatangan Ronaldo.

    Rapat dipimpin Pelaksana Harian Gubernur NTT Rita Wuisan. Dalam rapat, pembahasan berjalan mengambang. 

    Kemudian juga penjelasan pihak yayasan tampak kurang meyakinkan.

    ”Asumsi saja bahwa Ronaldo akan datang. Sebagai pemerintah daerah, kita harus antisipasi,” ujarnya.

    Padahal sebelumnya kabar kedatangan Cristiano Ronaldo sudah beredar satu Indonesia. 

    Bahkan Penjabat Gubernur NTT itu mengatakan, megabintang sepak bola Cristiano Ronaldo (CR7) dipastikan tetap datang ke Kota Kupang, NTT. Namun jadwalnya berubah dari semula Selasa (18/2/2025) menjadi Rabu (19/2/2025).

    “Terjadi perubahan kedatangan Ronaldo ke Kupang. Jadi besok baru tiba di Jakarta lalu pada hari Rabu terbang menuju Kupang,” katanya saat ditemui di Kantor Gubernur NTT, Senin sore seperti dimuat Pos-Kupang.

    Andriko mengatakan, informasi perubahan jadwal kedatangan mantan pemain klub Inggris Manchester United tersebut didapatnya dari Kadispora NTT.

    “Tadi pagi saya sampaikan besok datang, tetapi kemudian ada perubahan lagi,” ujarnya

  • Apa Perbedaan Sholat Jamak dan Qasar? Ini Tujuan dan Dasar Hukumnya

    Apa Perbedaan Sholat Jamak dan Qasar? Ini Tujuan dan Dasar Hukumnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Sholat (salat) jamak dan qasar adalah keringanan yang diberikan kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat, terutama saat sedang dalam perjalanan. Meskipun sering disebut bersamaan, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan dan pelaksanaannya.

    Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, sedangkan sholat qasar adalah meringkas jumlah rakaat sholat yang memiliki empat rakaat menjadi dua rakaat.

    Kedua keringanan ini diberikan sebagai bentuk kemudahan bagi umat Islam agar tetap bisa menjalankan kewajibannya meskipun dalam kondisi bepergian. Namun, tidak semua perjalanan membolehkan seseorang untuk menjamak atau mengqasar sholat.

    Ada syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar keringanan ini bisa diterapkan. Lalu, apa saja perbedaan mendetail antara sholat jamak dan qasar? Berikut penjelasannya.

    Apa Itu Sholat Jamak?

    Sholat jamak merupakan penggabungan dua sholat dalam satu waktu, yang biasanya dilakukan dalam situasi tertentu, seperti ketika di perjalanan atau kondisi darurat.

    Dalam praktiknya, sholat jamak dapat dilakukan dengan menggabungkan sholat Zuhur dan Asar, atau Maghrib dan Isya. Dalam hal ini, umat Islam diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat tanpa harus menunggu waktu sholat yang terpisah.

    Apa Itu Sholat Qasar?

    Sholat qasar merupakan pengurangan jumlah rakaat dari sholat fardu yang dilakukan oleh musafir. Sholat qasar diperbolehkan bagi yang sedang dalam perjalanan dan dapat dilakukan dengan mengurangi sholat empat rakaat, seperti sholat Zuhur, Asar, dan Isya, dapat dipersingkat  menjadi dua rakaat.

    Dalam pandangan mazhab Syafi’i, seorang musafir dapat melakukan sholat qasar tanpa batasan waktu tertentu, selama ia tidak menetap lebih dari tiga hari di suatu tempat. Dengan demikian, sholat qasar menunjukkan lebih terfokus pada kondisi perjalanan dan pengurangan jumlah rakaat dalam bentuk kemudahan.

    Tujuan Sholat Jamak dan Qasar

    Tujuan dari sholat jamak adalah untuk memudahkan umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat ketika berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat pada waktu yang ditentukan.

    Misalnya, saat hujan deras atau dalam perjalanan jauh. Sholat jamak dapat dilakukan tanpa adanya uzur yang kuat, sehingga memberikan kenyamanan bagi umat Islam.

    Sholat qasar lebih spesifik untuk musafir dan bertujuan untuk meringankan beban ibadah bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Dalam konteks ini, sholat qasar hanya diperbolehkan bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai musafir.

    Musafir merupakan orang yang melakukan perjalanan sejauh tertentu (biasanya sekitar 81 km atau lebih) dan tidak menetap lebih dari tiga hari di suatu tempat. Dengan demikian, sholat qasar memberikan kemudahan dalam jumlah rakaat yang harus dilaksanakan.

    Pelaksanaan Sholat Jamak dan Qasar

    Dalam pelaksanaan sholat jamak, dua sholat yang berbeda dapat digabungkan dalam satu waktu, baik itu menggabungkannya di waktu sholat yang pertama (jamak takdim) maupun di waktu sholat yang kedua (jamak takhir).

    Misalnya, seorang Muslim dapat melaksanakan sholat Zuhur dan Asar secara bersamaan pada waktu Zuhur atau Asar. Hal ini dilakukan dengan niat untuk menjamak sholat.

    Dalam pelaksanaan sholat qasar, seorang musafir hanya melakukan dua rakaat dari sholat yang biasanya empat rakaat. Misalnya, jika seorang musafir melaksanakan sholat Zuhur, ia hanya perlu melaksanakan dua rakaat saja. Sholat qasar ini dilakukan dengan niat untuk mengurangi jumlah rakaat karena statusnya sebagai musafir.

    Dasar Hukum Sholat Jamak dan Qasar

    Dasar hukum sholat jamak terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat jamak dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa sholat jamak diperbolehkan dalam situasi tertentu untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam.

    Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

    “Dahulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila bepergian sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat Zuhur ke waktu sholat Asar. Kemudian beliau singgah dan menjamak (menggabungkan) sholat Zuhur dengan sholat Asar. Dan apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau bepergian, maka beliau sholat Zuhur terlebih dahulu kemudian setelah itu berangkat.”

    Dasar hukum sholat qasar juga terdapat dalam hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengizinkan para musafir untuk mengurangi jumlah rakaat sholat. Dalam pandangan mazhab Syafi’i, seorang musafir dapat melakukan sholat qasar tanpa batasan waktu tertentu, selama ia tidak menetap lebih dari tiga hari di suatu tempat.

  • Dulu Jadi Kuli, Dijuluki OKB sejak Jabat Kepala Desa, Kini Tersangka

    Dulu Jadi Kuli, Dijuluki OKB sejak Jabat Kepala Desa, Kini Tersangka

    GELORA.CO  – Karier Arsin bin Asip sebagai Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, berada di ujung tanduk.

    Arsin bersama tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerbitan surat izin palsu terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang.

    “Kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohod, UK selaku Sekdes Kohod, SP selaku Penerima Kuasa, dan CE selaku Penerima Kuasa,” jelas Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Selasa (18/2/2025).

    Sejak kemunculannya viral setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sosok Arsin dinilai kontroversial.

    Sebab, sebagai Kepala Desa Kohod, Arsin diketahui memiliki mobil mewah Jeep Rubicon.

    Padahal, sebelum terpilih menjadi Kepala Desa Kohod pada 2021, Arsin dikenal sebagai kuli bangunan dan tukang bank keliling.

    Bahkan, Arsin disebut warga Desa Kohod hanya lulusan SD.

    “Dulu dia kuli bareng sama temannya. Ini bukan mengada-ada, ini fakta.”

    “Setelah lulus SD, (Arsin) mulai cari kerja dan akhirnya berkecimpung di bank harian,” jelas warga Desa Kohod, Reza, Jumat (31/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Selain menjadi kuli, Arsin juga diketahui pernah bekerja sebagai tukang gali lumpur di tambak.

    Hal ini disampaikan saudara ipar Arsin, Oman, yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Anti-kezaliman (AMAK) di Desa Kohod.

    Menurut Oman, kehidupan Arsin membaik setelah bekerja sebagai tukang bank keliling.

    “Di situ mulai naik derajatnya. Tiba-tiba dia ada sumbangsih lah, dia punya bos mungkin minjemin duit, baru dapat jabatan,” ungkap Oman, Rabu (12/2/2025).

    Lebih lanjut, Oman menegaskan Arsin tak serta-merta menjadi kaya mendadak karena menjabat sebagai Kepala Desa Kohod.

    Oman menyebut, karena Arsin pernah bekerja menjadi makelar tanah, hartanya pun bertambah.

    “Sejarahnya panjang, enggak ujug-ujug jadi orang kaya. Sebenarnya nggak jadi Kades juga kaya dia, orang makelar tanah,” imbuh Oman.

    OKB di Desa Kohod

    Meski demikian, warga Desa Kohod menilai Arsin kaya mendadak sejak menjabat sebagai Kepala Desa.

    Tak hanya itu, kekayaan Arsin semakin bertambah setelah diduga terlibat proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

    “Dia sudah berada di lingkaran desa, baru dia ada fasilitas,” kata Reza.

    “Kekayaannya mulai banyak itu mungkin ada proyek pembangunan. Pokoknya semenjak ada proyek ini dan menjadi Lurah, fasilitasnya bertambah,” lanjut dia.

    Seiring kekayaannya bertambah, Arsin dianggap semakin bersikap arogan.

    Menurut Ketua Kelompok Gerakan Tangkap Arsin (Getar), Aman Rizal, Arsin kerap pamer saat bersedekah.

    “Arsin setahu saya, dia terkenal orang yang arogan. Arogan yang selalu pamer apabila dia memberi,” jelas Rizal, Rabu (12/2/2025).

    Hal serupa juga disampaikan kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri Kusuma. Henri mengatakan Arsin bersikap merendahkan kepada bawahannya.

    Ia menyebut pernah Arsin menyelipkan uang di jempol kaki, lalu meminta anak buahnya mengambil.

    “Ke anak-anak buahnya juga. Ini uang Rp200 ribu nih, diselipin di jempol kaki, terus disuruh ambil. Ada juga kalau dia ngelawak harus pada ketawa.”

    “Kalau ketawa dikasih uang, kalau enggak, ya enggak dapat uang. Itu banyak saksinya,” urai Henri.

    Henri dan Aman kompak menyebut Arsin punya kegemaran berkaraoke bersama Lady Companion (LC).

    Selain itu, ujar mereka, Arsin kerap menyawer biduan.

    “Mau tau hobinya apa dia? Karaokean, diskotek. hobinya begitu, nyawer biduannya, enggak tahu di dalam ngapain ‘kan,” pungkas dia.

    Kredit Jeep Rubicon

    Harta kekayaan Arsin sebagai Kepala Desa Kohod menjadi sorotan karena ia diketahui memiliki mobil mewah Jeep Rubicon.

    Tetapi, Rubicon itu dikatakan dibeli secara kredit.

    Hal ini disampaikan pekerja di rumah Arsin, Edi. Edi mengungkapkan Arsin membeli Rubicon itu secara bekas.

    “Kalau diberitakan oleh media itu kan mobilnya warna putih, padahal bukan, tapi warna hitam, dan itu tahunnya tua, barang seken, beliau kredit.” 

    “Kalau baru, tahu sendiri, harganya berapa mobil kayak begitu,” jelas Edi, Sabtu (1/2/2025).

    Hal serupa juga disampaikan kuasa hukum Arsin, Yunihar. Yunihar membenarkan mobil Rubicon milik Arsin dibeli secara kredit.

    Hingga saat ini, ujar Yunihar, Arsin masih mencicil mobil tersebut.

    “Sempat beredar di publik soal kekayaan pak Kades, tapi dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa Rubicon itu benar milik Kades Arsin, tapi untuk mendapatkannya, beliau dengan cara dicicil,” paparnya kepada wartawan di Kawasan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Selasa (11/2/2025), dikutip dari TribunTangerang.com.

    “Itu masih kredit, dan sampai saat ini pun statusnya masih kredit, beliau (Arsin) masih mencicil hingga saat ini,” lanjut dia.

    Klaim Jadi Korban, Kini Tersangka

    Setelah sempat menghilang, Arsin muncul pada Jumat (14/2/2025), menggelar konferensi pers di rumahnya di Jalan Kali Baru, Desa Kohod, bersama kuasa hukumnya.

    Dalam kesempatan itu, Arsin mengaku menjadi korban dalam kasus penerbitan SHGB dan SHM di area pagar laut Tangerang.

    Ia mengatakan dirinya tidak tahu-menahu terkait penerbitan sertifikat oleh SP dan CE.

    Arsin hanya terima jadi dan mengaku tidak terlibat dalam penerbitan sertifikat,

    “Saya juga korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” kata Arsin, Jumat.

    “Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan ketidakhati-hatian yang saya lakukan dalam pelayanan publik di Desa Kohod,” imbuh dia.

    Kini, pengakuan Arsin menjadi korban justru terbantahkan. Bareskrim Polri telah menetapkan Arsin dan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

    Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara usai meminta sejumlah keterangan saksi dan menyita barang bukti dalam proses penyidikan.

    “Empat tersangka ini kaitannya masalah terkait pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah,” ungkap Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Selasa

  • Rakyat Sering Kali Salah Paham Maksud Pemerintah, Khususnya Prabowo

    Rakyat Sering Kali Salah Paham Maksud Pemerintah, Khususnya Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi gencarnya kritik dan sikap kontra masyarakat pada pemerintahan RI belakangan ini. Ia menegaskan rakyat hanya sering salah paham terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. Ahmad Muzani mengungkapkan, 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih kerap disalahartikan oleh publik.

    Muzani menekankan bahwa semua kritik hingga aksi turun ke jalan para mahasiswa dengan tajuk ‘Indonesia Gelap’, hanyalah buntut dari kekagetan akan kebijakan awal-awal Prabowo. Hal itu diwajarkan Muzani.

    “Kekagetan itu sering menyebabkan respons yang kontraproduktif, bahkan sering kali salah memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo. Ini yang menyebabkan banyak kesalahpahaman,” ujar dia.

    Dia lantas melanjutkan, kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk kebaikan jangka panjang bagi rakyat meski saat ini belum terlihat demikian.

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat.

    “Sebagai respons, kami mendengar dan memperhatikan, tetapi pemerintah tetap berpegang pada rencana awal yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, yang telah diketahui oleh jutaan orang. Rencana tersebut memang ditujukan untuk masa depan Indonesia, termasuk untuk kita semua,” katanya.

    Sebelumnya, dalam pernyataan serupa, ia mengatakan bahwa kekagetan tersebut bukan hanya milik rakyat, melainkan muncul juga di antara pihak internal birokrasi.

    Ia mencontohkan dengan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/Lembaga, yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” kata Muzani.

    “Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu,” ujar dia menegaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News