Jenis Media: Nasional

  • PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini menjadi ancaman nyata bagi para pekerja di Indonesia.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sekitar 60 perusahaan berencana melakukan PHK dalam waktu dekat.

    Ancaman ini semakin meningkat, sebagaimana dilaporkan baik oleh kalangan pengusaha maupun serikat pekerja. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Jurnalis investigasi Dandhy Laksono turut menyoroti situasi ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengkritisi minimnya penciptaan lapangan kerja di tengah meningkatnya gelombang PHK.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” tulis Dandhy Laksono, dikutip Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, isu PHK ini juga dikaitkan dengan kehadiran Danantara yang saat ini tengah menjadi sorotan.

    Menurut Dandhy, keberadaan Danantara dapat menjadi ancaman besar dan dianggap sebagai bentuk kapitalisme terpimpin.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” tuturnya.

    “Danantara bukan hanya ‘kapitalisme terpimpin’, juga berpotensi jadi ‘fraud terpimpin’,” terangnya.

    (Fajar)

  • Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi menarik perhatian karena melontarkan kata ‘ndasmu’ kala berpidato pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Gerindra di Sentul City International Convention Center.

    Di atas podium, dengan mikrofon warna emas, Ketua umum Gerindra yang mengenakan pakaian serba putih dan peci hitam itu berbicara panjang lebar soal keputusan maupun kebijakan pemerintahannya yang kerap dikritik oleh pengamat, akademisi, maupun publik.

    “Kita (partai koalisi pemerintah) harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Tetapi, kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam,” ucap Prabowo Subianto, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dia kemudian menyinggung soal keberhasilannya dan tentu saja Gerindra menjadi pemenang Pilpres 2024 tak lepas dari dukungan Jokowi. Ucapan tersebut disambut tepuk tangan meriah.

    Setelahnya, mantan jenderal kopassus itu mulai menyinggung tiga hal yang membuatnya tampak kesal, sehingga terlontar kata-kata “ndasmu” yang berarti “kepalamu” dalam bahasa Indonesia.

    3 ‘Ndasmu’ Versi Prabowo

    Makan Bergizi Gratis

    Program prioritas ini adalah salah satu kampanye Prabowo-Gibran kala masih kampanye Pilpres 2024. Prabowo Subianto sesumbar bahwa makan bergizi gratis bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia.

    Untuk mewujudkan janji politiknya, Badan Gizi Nasional dibentuk dan dimulai perdana pada 6 Januari 2025. Kendati, sejak ide ini muncul banyak dikritik sejumlah orang karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan hanya menggerogoti anggaran negara.

    “Badan Gizi Nasional di luar dugaan orang, tapi ada yang nyinyir mana bisa kasih makan?” ucap Prabowo Subianto dengan mimik bibir sedikit maju percis ketika debat pilpres melawan Anies Baswedan dulu.

    Dia membuat klaim, makan bergizi gratis sudah menyasar setidaknya 770.000 anak hingga pertengahan Februari dan pada akhir bulan menyentuh angka satu juta. Dia pun berharap pada akhir Juli bisa mencapai enam juta orang.

    “Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa, negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan saya bilang ndasmu,” ujar Prabowo Subianto berbisik dan disambut tawa.

    Kabinet Gemuk

    Lagi-lagi, Prabowo Subianto tampak tak senang ada orang yang mengkritik kabinet Merah Putih dengan sebutan kabinet gemuk. Kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto diketahui berjumlah 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus.

    “Ada orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar… ndasmu,” ucapnya dengan mimik bibir sedikit maju.

    Prabowo Subianto lantas membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang penduduknya tidak sampai dua juta orang namun memiliki kabinet sebanyak 28 orang. Baginya, adalah wajar kabinetnya besar karena setara dengan Uni Eropa.

    “Kita seluas Eropa, punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, panglima… Enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya,” ujarnya.

    Cawe-Cawe Jokowi

    Tuduhan cawe-cawe Jokowi tersebut menyeruak gara-gara Prabowo Subianto kerap bertemu dengan Jokowi dalam beberapa bulan terakhir. Sejak dilantik, tercatat mereka sudah bertemu tiga kali.

    Pertemuan perdana Prabowo dan Jokowi usai pelantikan presiden 3 November 2024. Kala itu, Prabowo yang menyambangi Jokowi ke Solo, Jawa Tengah. Usai bertemu di kediaman Jokowi, kemudian keduanya ke Angkringan Omah Semar di Colomadu, dekat Kota Solo.

    Prabowo dan Jokowi kembali bertemu pada 6 Desember 2024 lalu. Kali ini Jokowi yang menemui Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Tak cuma itu saja, sejumlah menteri kabinet Merah Putih sering datang ke rumahnya Jokowi.

    “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu,” kata Prabowo Subianto berbisik yang dihujani tawa.

    “Kemarin itu kita berhasil menang karena dukungan dari Presiden ke-7, Presiden ke-6, dukungan Gus Dur, dari langit. Kok enggak bisa kalah kita itu,” tuturnya menambahkan.

    Militer yang Berusaha Merakyat

    Pakar Komunikasi Politik dari Unisba, Prof Septiawan Santana Kurnia menilai kata ndasmu yang keluar dari mulut Prabowo Subianto adalah bentuk ekspresi. Menurutnya, ndasmu merupakan sebuah ekspresi yang mungkin ingin dimunculkan oleh Prabowo Subianto sebagai seorang presiden yang memakai bahasa kultur.

    “Ini kan bahasa rakyat, ndasmu, dipakai oleh seorang kepala negara di dalam komunikasi di elite pemerintahan. Artinya apa? Jadi penggunaan bahasa rakyat untuk sebuah pencitraan seorang kepala negara yang merakyat,” katanya saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com pada Selasa 18 Februari 2025.

    Meski begitu, Septiawan Santana Kurnia pun tak menampik penggunaan kata ndasmu tersebut bisa memiliki berbagai arti. Termasuk, bisa dilihat sebagai aksi kekanak-kanakan Prabowo Subianto dalam menyikapi kritik, hingga bentuk kerakyat-rakyatan sebagai presiden.

    “Tapi juga bisa menjadi tanda kutip lain semacam sebuah pernyataan non verbal bahwa ada tingkat emosi yang sudah sedemikian rupa yang harus dilempar, yang harus disampaikan, dan harus jadi perhatian,” ujarnya.

    Bahkan, Septiawan Santana Kurnia menyoroti, tidak hanya kata ndasmu yang dilontarkan Prabowo Subianto. Sempat ada juga kalimat ‘b*j*ng*n tl*l’ yang diucapkannya.

    “Itu hanya sebuah ekspresi yang disampaikan dari warna politik Prabowo yang memang latar belakangnya kan militer. Lalu mencoba berubah menjadi gemoy, dan sekarang memakai bahasa kultur kerakyatan gitu loh. Pilihannya adalah ndasmu,” tuturnya.

    Sikap Kekanakan Prabowo

    Sementara itu, Peneliti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Teuku Harza Mauludi mengatakan bahwa respons warganet yang menyebut Presiden Prabowo kekanak-kanakan setelah melontarkan kata-kata “ndasmu” kala menanggapi kritikan publik ada benarnya. Meski hal itu diucapkan Prabowo Subianto di acara partai dan di depan seluruh kadernya, tetap saja tidak ideal.

    Menurutnya, Prabowo Subianto harus lebih bijak menyampaikan pernyataan sebagai pejabat publik. Sebab, kritikan tidak melulu ditujukan untuk menyerang.

    “Memang wajar saja (respon warganet), karena sikap ketidakdewasaan politik ketika dia (Prabowo) menggunakan kata-kata seperti ndasmu,” ucap Teuku Harza Mauludi.

    “Dan pejabat-pejabat publik ini selera humornya juga harus dievaluasi ya, karena kita juga lihat ketika Prabowo bercanda seperti itu banyak menteri tertawa. Ini kan enggak mencerminkan pemimpin,” tuturnya menambahkan.

    Menurut pengamatan Teuku Harza Mauludi, ada beberapa hal yang membuat Prabowo terkesan resisten menanggapi kritikan. Pertama, karena selama ini, terutama di lingkaran partai, dia tidak terbiasa menerima kritikan secara terbuka.

    Akibatnya, ketika menduduki jabatan sebagai presiden, Prabowo Subianto seperti menganggap hal tersebut termasuk orang yang mengkritiknya adalah musuh.

    “Dia punya semacam pandangan bahwa demokrasi (kritik terbuka) seolah-olah musuh. Padahal kan enggak seperti itu,” ujar Teuku Harza Mauludi.

    “Dalam demokrasi, partisipasi publik salah satu yang paling penting. Ketika rakyat ikut mengkritik, justru pemerintahan Prabowo merasa kritik yang berbasis dendam atau kebencian,” katanya menambahkan.

    Kedua, karena adanya dukungan yang sangat besar dari partai politik, termasuk mantan Presiden Jokowi. Ditambah lagi, hasil survei soal kepuasan publik pada seratus hari pemerintahan.

    Teuku Harza Mauludi menduga, semua hal itu membuat Prabowo Subianto merasa sedang di atas angin. Sehingga, bisa bebas mengekspresikan dirinya dan diterjemahkan lewat perkataan berbalut candaan.

    “Jadi dalam konteks itu Prabowo merasa dia bisa melakukan apa saja yang dia mau dengan mulus… ibaratnya dia melakukan perubahan ekstrem pun baik-baik saja karena dukungan dari parlemen,” tuturnya.

    “Sehingga ketika ada kritik dari masyarakat, akademisi, dia merasa tidak relevan,” ucap Teuku Harza Mauludi menambahkan.

    Padahal menurutnya, kalau bicara soal kabinet gemuk, sangat valid untuk dikritik sebab ada kecenderungan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Dia berkata tidak bisa membandingkan Indonesia dengan Timor Leste karena jumlah penduduknya tidak sama.

    Kalau mau, Prabowo Subianto harus berkaca pada China atau Amerika Serikat. China yang punya penduduk 1,4 miliar saja memiliki 26 kementerian ditambah lima lembaga setingkat kementerian.

    Sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk 345 juta jiwa mempunyai 15 kementerian. Adapun Rusia yang penduduknya menyentuh angka 144 juta jiwa, memiliki 21 kementerian.

    “Brazil juga penduduknya enggak jauh beda dengan Indonesia tapi enggak sampai dari 25 kementeriannya. Prabowo harus adil ya dalam menyikapi kritik, kalau memang kritik itu ada benarnya jangan dikatakan sebagai dendam,” kata Teuku Harza Mauludi.

    Kritikan soal makan bergizi gratis dan adanya cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo, juga dianggap sahih. Kedekatannya dengan Jokowi serta partai politik lain dikhawatirkan menjadi jalan untuk terjadinya kartel politik.

    Keras dan Pemarah

    Pakar komunikasi politik LSPR, Lely Arrianie sepemikiran dengan Teuku Harza Mauludi.  Dia menilai, gestur Prabowo Subianto yang cenderung “keras dan pemarah” sudah kelihatan sejak mencalonkan diri sebagai presiden atau tepatnya 2014.

    Kala debat capres-cawapres berlangsung, politikus yang juga pengusaha ini selalu menunjukkan sisi emosionalnya. Namun masalahnya, sebagai pejabat publik semestinya Presiden Prabowo menyadari bahwa dia maupun pemerintahannya tidak akan lepas dari perhatian publik. Sehingga, kritikan harus diterima.

    “Toh memang kabinet gemuk ini kontraproduktif di tengah kebijakan efisien. Harusnya dia menjadi role model menunjukkan itu, bikin kabinet yang ramping. Jadi kenapa harus marah dengan mengeluarkan kata tidak pantas seperti itu?” kata Lely Arrianie.

    Dia pun memperingatkan kalau kritikan publik terus menerus dibalas dengan ungkapan yang tidak pantas, maka “elektabilitas Prabowo akan terdegradasi pelan-pelan.” Lebih jauh lagi, pencalonan yang digadang-gadang untuk periode kedua pada 2029 bakal kandas.

    “Kerja baru dimulai loh… belum kelihatan kerja kepada rakyat dari janji-janji kampanyenya,” ucap Lely Arrianie.

    Itu mengapa, Lely Arrianie dan Teuku Harza Mauludi menyarankan Prabowo Subianto agar mengubah gaya komunikasi politiknya.

    “Saya lihat Prabowo hanya akan sadar sikap dia kurang etis atau kurang ksatria ketika direspons publik dengan penurunan approval ratingnya,” kata Teuku Harza Mauludi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Prabowo Minta SPPI Jaga Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Minta SPPI Jaga Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (18/2/2025). Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya program makan bergizi gratis.

    Maka dari itu, peran para sarjana penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah berjalan di berbagai daerah di Tanah Air.

    Mulanya, Prabowo mengawali arahannya dengan mengapresiasi kinerja para SPPI yang telah terjun langsung ke lapangan dalam mendukung program pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

    “Saudara sudah tersebar dari Aceh sampai Papua. Saya ucapkan selamat, terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan. Hari ini, 17 Februari 2025 kita sudah punya 570 SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi unit dapur kita, unit manajemen kita sudah 570, dan sudah ada 1,469 juta penerima manfaat,” ujarnya.

    Prabowo pun menargetkan program makan bergizi gratis tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di akhir tahun.

    “Kita inginkan nanti akhir tahun ini 82,9 juta akan merasakan. Memang tidak bisa seketika, begitu banyak yang mengharapkan, tetapi ya sudah ini sesuai kemampuan kita,” tambahnya.

    Selanjutnya, Prabowo juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia mengingatkan para SPPI untuk menjaga setiap rupiah yang dialokasikan demi gizi anak-anak Indonesia.

    “Saya titip benar-benar, jaga pelaksanaan yang baik. Setiap peser, setiap sen, setiap rupiah harus saudara jaga. Ini adalah untuk makanan anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil, ini untuk masa depan Indonesia,” tegasnya.

    Prabowo juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pengelolaan dapur dan bahan pangan. Selain itu, presiden turut menekankan standar kebersihan dalam pengolahan makanan, terutama dalam penggunaan minyak goreng.

    “Pembelanjaan bahan-bahan awasi, saya minta minyak goreng juga harus yang bersih, permainan dapur-dapur selalu minyak goreng akan dipakai lima, enam, hingga 10 kali sampai hitam. Ini saya tekankan,” ujarnya.

    Melalui pengarahan ini, Prabowo menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Para SPPI diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab demi masa depan generasi bangsa.

  • Surya Paloh Ingatkan Kepala Daerah dari NasDem Jaga Nama Baik Partai dan Tak Terseret Masalah Hukum – Halaman all

    Surya Paloh Ingatkan Kepala Daerah dari NasDem Jaga Nama Baik Partai dan Tak Terseret Masalah Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berpesan kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menjaga nama baik partai dan menghindari masalah hukum.

    Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh menegaskan pentingnya kepala daerah menjalankan amanah dengan baik.

    “Ketum tadi berpesan jaga nama baik partai, jangan sampai bermasalah secara hukum,” kata Willy saat ditemui di lokasi.

    Selain itu, Surya Paloh juga meminta kepala daerah terpilih dari Partai NasDem untuk menunaikan janji-janji kampanye mereka.

    Surya Paloh juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    “Bagaimana selaras, sebangun dengan sikap politik partai. Partai mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus bersinergi, itu pesan ketua umum dan menjaga stabilitas,” ucap Willy.

    Willy menambahkan, Surya Paloh mengingatkan bahwa kepala daerah harus berdiri di atas semua kepentingan dan tidak hanya mengutamakan partai atau kelompok tertentu.

    “Kepala Daerah artinya menjadi orangtua bagi semua pihak dan berdiri di atas kepentingan yang lebih besar. Bukan lagi kepentingan partai, bukan lagi kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, tapi kepentingan keseluruhan,” ujarnya.

    Diketahui, pengarahan dari Surya Paloh ini diikuti oleh lebih dari 100 kepala daerah dari Partai NasDem dan berlangsung secara tertutup.

  • Program Cek Kesehatan Gratis Sudah Layani 65.000 Masyarakat dalam Seminggu

    Program Cek Kesehatan Gratis Sudah Layani 65.000 Masyarakat dalam Seminggu

    Jakarta, Beritasatu.com – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 telah melayani 65.000 masyarakat hingga 13 Februari. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifatul Choiri Fauziah, ketika meninjau Puskesmas Cempaka Putih pada Selasa (18/2/2025) terkait evaluasi awal pelaksanaan program tersebut.

    “Datanya sampai 13 Februari sudah sebanyak 65.000 masyarakat yang memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis,” kata Arifatul.

    Arifatul menambahkan, kalau pemerintah memerlukan waktu lebih untuk mengevaluasi program CKG yang sudah berlangsung.

    “Kalau evaluasi, kita harus lihat dahulu seperti apa, ini kan baru berjalan delapan hari. Kita lihat dahulu perkembangannya lebih lanjut,” ujar Arifatul.

    Program ini bertujuan untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan lebih mudah bagi masyarakat, terutama dalam mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan.

    Meski baru berjalan sepekan, program ini telah mendapat respons positif, dengan ribuan masyarakat mendaftarkan diri melalui aplikasi Satu Sehat maupun pendaftaran langsung di puskesmas terdekat.

    Ke depan, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program cek kesehatan gratis untuk memastikan layanan kesehatan yang diberikan berjalan efektif dan tepat sasaran.

    Selain itu, evaluasi akan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta potensi pengembangan program cek kesehatan gratis agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

  • Cristiano Ronaldo ke Kupang, Polda NTT Tunggu Surat Permohonan Pengamanan

    Cristiano Ronaldo ke Kupang, Polda NTT Tunggu Surat Permohonan Pengamanan

    PIKIRAN RAKYAT – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima surat permohonan dari Yayasan Graha Kasih Indonesia terkait permintaan pengamanan untuk menyambut kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang, NTT, dalam rangka kegiatan misi kemanusiaan.

    “Kami belum terima surat permintaan untuk pengamanan kedatangan Ronaldo,” ucap Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra.

    Polda NTT menyampaikan hal ini sehubungan dengan persiapan pengamanan menjelang kedatangan megabintang sepak bola Ronaldo ke Kupang. Ia dijadwalkan akan tiba pada Rabu 19 Februari 2025 untuk menjalani misi kemanusiaan.

    Henry menyampaikan bahwa hingga saat ini, pihaknya baru menerima surat dari Pemerintah Provinsi NTT yang berkaitan dengan rapat koordinasi mengenai rencana kedatangan Ronaldo yang merupakan mantan pemain Manchester United ke Kupang.

    Henry juga menambahkan bahwa Polda NTT siap melakukan pengamanan jika informasi mengenai kedatangan Ronaldo ke Kupang terbukti benar.

    “Yang pasti Polda NTT siap mengamankan kunjungan Ronaldo ke Kupang,” ujarnya dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 18 Februari 2025.

    Henry menyampaikan bahwa rincian terkait pengamanan kunjungan Ronaldo akan disampaikan setelah rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi NTT, TNI, Polri, PSSI, KONI, dan yayasan penyelenggara.

    Sementara itu, Dr. Susy Maria Katipana, Pimpinan Yayasan Graha Kasih Indonesia, memastikan bahwa Ronaldo dipastikan akan tiba di Kupang.

    “Saya sudah koordinasi dengan aktris AS yang menemani Ronaldo yakni Ceto de Pablo bahwa jam 7 waktu Los Angeles (di Indonesia 10.00 WIB) Ronaldo tiba di LA setelah terbang dari Arab Saudi. Nanti keberangkatannya tergantung Ronaldo, apakah mau istirahat terlebih dahulu atau langsung,” kata Susy.

    Sebelum melanjutkan perjalanan ke NTT, Ronaldo bersama rombongan yang terdiri dari sembilan orang, termasuk Ceto de Pablo, melakukan transit di LA. Kunjungan ke Indonesia ini bertujuan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan sosial.

    Mengingat jadwal kegiatan Ronaldo yang padat, kemungkinan kedatangannya di Kupang akan mengalami sedikit penundaan. Ia bisa saja baru tiba di Kupang pada Jumat, 21 Februari 2025. Sebelumnya, Sekretaris PSSI NTT, Abdul Muis, pada Senin 17 Februari 2025 menyampaikan bahwa dijadwalkan akan mengunjungi NTT, tepatnya di Kupang, pada hari ini.

    Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, telah mengonfirmasi bahwa kedatangan Ronaldo di Kupang mengalami penundaan sehari. Awalnya dijadwalkan tiba pada hari ini, namun kini diundur menjadi Rabu, 19 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mangrove Masih Menjadi Andalan Mitigasi Pencegahan Abrasi Pantai

    Mangrove Masih Menjadi Andalan Mitigasi Pencegahan Abrasi Pantai

    Palu: Mangrove masih menjadi andalan untuk mitigasi pencegahan abrasi pantai. Mangrove dinilai efektif mengurangi intensitas angin laut dan terbukti mampu menghalangi gelombang tsunami yang dapat merusak wilayah pesisir.

    Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi saat penanaman 1.000 pohon mangrove bersama Relawan Bakti BUMN (RBB) di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

    “Penanaman mangrove adalah solusi berkelanjutan untuk mengatasi abrasi pantai dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir,” kata Arief.

    Arief mengatakan, pihaknya melibatkan masyarakat dalam setiap langkah, mulai dari pelaksanaan hingga pemeliharaan pohon mangrove, agar program ini dapat berkelanjutan.

    Arief berharap, dengan ekosistem mangrove yang sehat, desa bisa berkembang menjadi destinasi ekowisata yang mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja.

    “Bagaimana kegiatan sosial kita bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup di Desa,” ujarnya.

    Kegiatan ini sejalan dengan komitmen PT PNM dalam mendukung tiga pilar pembangunan utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini juga berkontribusi pada pencapaian 17 Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan seperti penghijauan, abrasi, polusi, dan risiko bencana pesisir.

    Melalui program ini, Arief berharap dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat pesisir dan meninggalkan warisan lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

    Palu: Mangrove masih menjadi andalan untuk mitigasi pencegahan abrasi pantai. Mangrove dinilai efektif mengurangi intensitas angin laut dan terbukti mampu menghalangi gelombang tsunami yang dapat merusak wilayah pesisir.
     
    Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi saat penanaman 1.000 pohon mangrove bersama Relawan Bakti BUMN (RBB) di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
     
    “Penanaman mangrove adalah solusi berkelanjutan untuk mengatasi abrasi pantai dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir,” kata Arief.

    Arief mengatakan, pihaknya melibatkan masyarakat dalam setiap langkah, mulai dari pelaksanaan hingga pemeliharaan pohon mangrove, agar program ini dapat berkelanjutan.
     
    Arief berharap, dengan ekosistem mangrove yang sehat, desa bisa berkembang menjadi destinasi ekowisata yang mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja.
     
    “Bagaimana kegiatan sosial kita bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup di Desa,” ujarnya.
     
    Kegiatan ini sejalan dengan komitmen PT PNM dalam mendukung tiga pilar pembangunan utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini juga berkontribusi pada pencapaian 17 Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan seperti penghijauan, abrasi, polusi, dan risiko bencana pesisir.
     
    Melalui program ini, Arief berharap dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat pesisir dan meninggalkan warisan lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Nongkrong di Cafe, Terdakwa Pukul Korban dengan Cangkir Kopi

    Nongkrong di Cafe, Terdakwa Pukul Korban dengan Cangkir Kopi

    Surabaya (beritajatim.com) – Terdakwa Satriya Aji Prakoso bin Djoko Utomo diadili di ruang Garuda 1 PN Surabaya secara online. Keduanya diadili lantaran terlibat keributan di cafe saat nongkrong dan melakukan pemukulan menggunakan cangkir.

    Dalam agenda Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rene Anggara, dari Kejari Tanjung Perak disebutkan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada Jumat 11 Oktober 2024 jam 23.00 WIB, Terdakwa Terdakwa Satriya Aji Prakoso bin Djoko Utomo bersama tiga temannya yakni saksi Dimas Abror Asidis, Muhamad Resueb dan Febri Hardianto, berada di Kafe KING,Jalan Klakahrejo 92, Kec. Benowo, Surabaya.

    Jam 03.00 WIB, saat Terdakwa hendak pulang dan men-starter motornya, didatangi salah satu teman dan mengatakan ada orang yang akan ribut. Terdakwa menjawab “mana orangnya yang akan ribut?” Terdakwa melihat Saksi Dimam Abror sedang cekcok mulut dengan Saksi Korban Achmad Saifudin.

    Tanpa berpikir panjang Terdakwa menghampiri lalu memukul Saksi Korban Achmad Saifudin, menggunakan cangkir kopi (sisa kopi) mengenai pipi kanan korban, hingga jatuh banyak lewat darah.

    Akibat luka-luka yang dialami Saksi Korban Achmad Saifudin, dioperasi dan rawat inap di RS.BDH Raya kendung Surabaya. Korban menderita sakit, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama 3 hari. [uci/ian]

  • Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK

    Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK

    Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
    Muhammad Fithrat Irfan
    melaporkan kasus
    dugaan suap
    terkait pemilihan
    Ketua DPD
    periode 2024-2029 ke
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan
    ketua DPD
    dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara
    door to door
    ke tiap ruangan anggota DPD. Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai
    bodyguard
    . Satu
    bodyguard
    , satu
    driver
    untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya tidak memiliki akses untuk mengetahui laporan yang diadukan ke Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) karena bersifat rahasia.
    Namun, Tessa mengatakan, laporan tersebut biasanya akan diverifikasi terlebih dahulu.
    “Secara umum, pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan pulbaket terlebih dahulu. Dan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi dari pelapor atau bisa ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan,” kata Tessa saat dihubungi, Selasa (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satori Akui Sudah Terbuka Saat Diperiksa KPK Soal Kasus Dana CSR BI

    Satori Akui Sudah Terbuka Saat Diperiksa KPK Soal Kasus Dana CSR BI

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Satori (S) mengakui telah mengungkapkan semua informasi diketahuinya alias terbuka saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/2/2025). Pemeriksaan tersebut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Satori meninggalkan ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 18.56 WIB. Saat ditanya awak media mengenai materi pemeriksaan, ia memilih irit bicara. “Tadi sudah saya ceritakan semua kepada penyidik,” kata Satori.

    Namun, ia enggan menjawab soal keterangannya sebelumnya terkait dugaan aliran dana CSR BI kepada Komisi XI DPR. Dia hanya menegaskan seluruh informasi telah ia sampaikan kepada penyidik. “Sudah saya ceritakan semua ke penyidik,” tegasnya.

    Sebelumnya, KPK mengungkap dana CSR BI yang disalurkan kepada Komisi XI DPR mencapai angka triliunan rupiah. “Triliunan ya. Jumlah pasnya nanti ya,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dikutip Rabu (22/1/2025).

    KPK saat ini tengah menelusuri keterangan Satori, yang menyebut seluruh anggota Komisi XI DPR menerima korupsi dana CSR BI. Dana tersebut diduga ditampung dalam sebuah yayasan sebelum disalurkan.

    “Berdasarkan keterangan dari saudara S, seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR BI. Itu yang sedang kita dalami,” kata Asep.

    KPK mendalami kemungkinan penyimpangan dalam penyaluran dana CSR BI. Lembaga antikorupsi ini menemukan indikasi penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

    “Kita sudah menemukan dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara melalui yayasan ini tidak sesuai dengan peruntukkannya,” ungkap Asep.

    Namun, KPK juga akan memastikan apakah ada pihak yang benar-benar menggunakan dana CSR BI sesuai amanahnya. “Kalau penerima menggunakan dana CSR sesuai tujuan, seperti membangun sekolah, maka tidak ada penyimpangan. Namun, yang kita peroleh saat ini sudah ada indikasi penyimpangan,” tutur Asep.

    Saat ini, KPK masih terus memetakan siapa saja pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan korupsi dana CSR BI.