Jenis Media: Nasional

  • Presiden Prabowo Minta SPPI Jaga Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Minta SPPI Jaga Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (18/2/2025). Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya program makan bergizi gratis.

    Maka dari itu, peran para sarjana penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah berjalan di berbagai daerah di Tanah Air.

    Mulanya, Prabowo mengawali arahannya dengan mengapresiasi kinerja para SPPI yang telah terjun langsung ke lapangan dalam mendukung program pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

    “Saudara sudah tersebar dari Aceh sampai Papua. Saya ucapkan selamat, terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan. Hari ini, 17 Februari 2025 kita sudah punya 570 SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi unit dapur kita, unit manajemen kita sudah 570, dan sudah ada 1,469 juta penerima manfaat,” ujarnya.

    Prabowo pun menargetkan program makan bergizi gratis tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di akhir tahun.

    “Kita inginkan nanti akhir tahun ini 82,9 juta akan merasakan. Memang tidak bisa seketika, begitu banyak yang mengharapkan, tetapi ya sudah ini sesuai kemampuan kita,” tambahnya.

    Selanjutnya, Prabowo juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia mengingatkan para SPPI untuk menjaga setiap rupiah yang dialokasikan demi gizi anak-anak Indonesia.

    “Saya titip benar-benar, jaga pelaksanaan yang baik. Setiap peser, setiap sen, setiap rupiah harus saudara jaga. Ini adalah untuk makanan anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil, ini untuk masa depan Indonesia,” tegasnya.

    Prabowo juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pengelolaan dapur dan bahan pangan. Selain itu, presiden turut menekankan standar kebersihan dalam pengolahan makanan, terutama dalam penggunaan minyak goreng.

    “Pembelanjaan bahan-bahan awasi, saya minta minyak goreng juga harus yang bersih, permainan dapur-dapur selalu minyak goreng akan dipakai lima, enam, hingga 10 kali sampai hitam. Ini saya tekankan,” ujarnya.

    Melalui pengarahan ini, Prabowo menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Para SPPI diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab demi masa depan generasi bangsa.

  • Surya Paloh Ingatkan Kepala Daerah dari NasDem Jaga Nama Baik Partai dan Tak Terseret Masalah Hukum – Halaman all

    Surya Paloh Ingatkan Kepala Daerah dari NasDem Jaga Nama Baik Partai dan Tak Terseret Masalah Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berpesan kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menjaga nama baik partai dan menghindari masalah hukum.

    Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh menegaskan pentingnya kepala daerah menjalankan amanah dengan baik.

    “Ketum tadi berpesan jaga nama baik partai, jangan sampai bermasalah secara hukum,” kata Willy saat ditemui di lokasi.

    Selain itu, Surya Paloh juga meminta kepala daerah terpilih dari Partai NasDem untuk menunaikan janji-janji kampanye mereka.

    Surya Paloh juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    “Bagaimana selaras, sebangun dengan sikap politik partai. Partai mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus bersinergi, itu pesan ketua umum dan menjaga stabilitas,” ucap Willy.

    Willy menambahkan, Surya Paloh mengingatkan bahwa kepala daerah harus berdiri di atas semua kepentingan dan tidak hanya mengutamakan partai atau kelompok tertentu.

    “Kepala Daerah artinya menjadi orangtua bagi semua pihak dan berdiri di atas kepentingan yang lebih besar. Bukan lagi kepentingan partai, bukan lagi kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, tapi kepentingan keseluruhan,” ujarnya.

    Diketahui, pengarahan dari Surya Paloh ini diikuti oleh lebih dari 100 kepala daerah dari Partai NasDem dan berlangsung secara tertutup.

  • Program Cek Kesehatan Gratis Sudah Layani 65.000 Masyarakat dalam Seminggu

    Program Cek Kesehatan Gratis Sudah Layani 65.000 Masyarakat dalam Seminggu

    Jakarta, Beritasatu.com – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 telah melayani 65.000 masyarakat hingga 13 Februari. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifatul Choiri Fauziah, ketika meninjau Puskesmas Cempaka Putih pada Selasa (18/2/2025) terkait evaluasi awal pelaksanaan program tersebut.

    “Datanya sampai 13 Februari sudah sebanyak 65.000 masyarakat yang memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis,” kata Arifatul.

    Arifatul menambahkan, kalau pemerintah memerlukan waktu lebih untuk mengevaluasi program CKG yang sudah berlangsung.

    “Kalau evaluasi, kita harus lihat dahulu seperti apa, ini kan baru berjalan delapan hari. Kita lihat dahulu perkembangannya lebih lanjut,” ujar Arifatul.

    Program ini bertujuan untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan lebih mudah bagi masyarakat, terutama dalam mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan.

    Meski baru berjalan sepekan, program ini telah mendapat respons positif, dengan ribuan masyarakat mendaftarkan diri melalui aplikasi Satu Sehat maupun pendaftaran langsung di puskesmas terdekat.

    Ke depan, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program cek kesehatan gratis untuk memastikan layanan kesehatan yang diberikan berjalan efektif dan tepat sasaran.

    Selain itu, evaluasi akan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta potensi pengembangan program cek kesehatan gratis agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

  • Cristiano Ronaldo ke Kupang, Polda NTT Tunggu Surat Permohonan Pengamanan

    Cristiano Ronaldo ke Kupang, Polda NTT Tunggu Surat Permohonan Pengamanan

    PIKIRAN RAKYAT – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima surat permohonan dari Yayasan Graha Kasih Indonesia terkait permintaan pengamanan untuk menyambut kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang, NTT, dalam rangka kegiatan misi kemanusiaan.

    “Kami belum terima surat permintaan untuk pengamanan kedatangan Ronaldo,” ucap Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra.

    Polda NTT menyampaikan hal ini sehubungan dengan persiapan pengamanan menjelang kedatangan megabintang sepak bola Ronaldo ke Kupang. Ia dijadwalkan akan tiba pada Rabu 19 Februari 2025 untuk menjalani misi kemanusiaan.

    Henry menyampaikan bahwa hingga saat ini, pihaknya baru menerima surat dari Pemerintah Provinsi NTT yang berkaitan dengan rapat koordinasi mengenai rencana kedatangan Ronaldo yang merupakan mantan pemain Manchester United ke Kupang.

    Henry juga menambahkan bahwa Polda NTT siap melakukan pengamanan jika informasi mengenai kedatangan Ronaldo ke Kupang terbukti benar.

    “Yang pasti Polda NTT siap mengamankan kunjungan Ronaldo ke Kupang,” ujarnya dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 18 Februari 2025.

    Henry menyampaikan bahwa rincian terkait pengamanan kunjungan Ronaldo akan disampaikan setelah rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi NTT, TNI, Polri, PSSI, KONI, dan yayasan penyelenggara.

    Sementara itu, Dr. Susy Maria Katipana, Pimpinan Yayasan Graha Kasih Indonesia, memastikan bahwa Ronaldo dipastikan akan tiba di Kupang.

    “Saya sudah koordinasi dengan aktris AS yang menemani Ronaldo yakni Ceto de Pablo bahwa jam 7 waktu Los Angeles (di Indonesia 10.00 WIB) Ronaldo tiba di LA setelah terbang dari Arab Saudi. Nanti keberangkatannya tergantung Ronaldo, apakah mau istirahat terlebih dahulu atau langsung,” kata Susy.

    Sebelum melanjutkan perjalanan ke NTT, Ronaldo bersama rombongan yang terdiri dari sembilan orang, termasuk Ceto de Pablo, melakukan transit di LA. Kunjungan ke Indonesia ini bertujuan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan sosial.

    Mengingat jadwal kegiatan Ronaldo yang padat, kemungkinan kedatangannya di Kupang akan mengalami sedikit penundaan. Ia bisa saja baru tiba di Kupang pada Jumat, 21 Februari 2025. Sebelumnya, Sekretaris PSSI NTT, Abdul Muis, pada Senin 17 Februari 2025 menyampaikan bahwa dijadwalkan akan mengunjungi NTT, tepatnya di Kupang, pada hari ini.

    Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, telah mengonfirmasi bahwa kedatangan Ronaldo di Kupang mengalami penundaan sehari. Awalnya dijadwalkan tiba pada hari ini, namun kini diundur menjadi Rabu, 19 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mangrove Masih Menjadi Andalan Mitigasi Pencegahan Abrasi Pantai

    Mangrove Masih Menjadi Andalan Mitigasi Pencegahan Abrasi Pantai

    Palu: Mangrove masih menjadi andalan untuk mitigasi pencegahan abrasi pantai. Mangrove dinilai efektif mengurangi intensitas angin laut dan terbukti mampu menghalangi gelombang tsunami yang dapat merusak wilayah pesisir.

    Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi saat penanaman 1.000 pohon mangrove bersama Relawan Bakti BUMN (RBB) di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

    “Penanaman mangrove adalah solusi berkelanjutan untuk mengatasi abrasi pantai dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir,” kata Arief.

    Arief mengatakan, pihaknya melibatkan masyarakat dalam setiap langkah, mulai dari pelaksanaan hingga pemeliharaan pohon mangrove, agar program ini dapat berkelanjutan.

    Arief berharap, dengan ekosistem mangrove yang sehat, desa bisa berkembang menjadi destinasi ekowisata yang mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja.

    “Bagaimana kegiatan sosial kita bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup di Desa,” ujarnya.

    Kegiatan ini sejalan dengan komitmen PT PNM dalam mendukung tiga pilar pembangunan utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini juga berkontribusi pada pencapaian 17 Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan seperti penghijauan, abrasi, polusi, dan risiko bencana pesisir.

    Melalui program ini, Arief berharap dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat pesisir dan meninggalkan warisan lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

    Palu: Mangrove masih menjadi andalan untuk mitigasi pencegahan abrasi pantai. Mangrove dinilai efektif mengurangi intensitas angin laut dan terbukti mampu menghalangi gelombang tsunami yang dapat merusak wilayah pesisir.
     
    Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi saat penanaman 1.000 pohon mangrove bersama Relawan Bakti BUMN (RBB) di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
     
    “Penanaman mangrove adalah solusi berkelanjutan untuk mengatasi abrasi pantai dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir,” kata Arief.

    Arief mengatakan, pihaknya melibatkan masyarakat dalam setiap langkah, mulai dari pelaksanaan hingga pemeliharaan pohon mangrove, agar program ini dapat berkelanjutan.
     
    Arief berharap, dengan ekosistem mangrove yang sehat, desa bisa berkembang menjadi destinasi ekowisata yang mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja.
     
    “Bagaimana kegiatan sosial kita bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup di Desa,” ujarnya.
     
    Kegiatan ini sejalan dengan komitmen PT PNM dalam mendukung tiga pilar pembangunan utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini juga berkontribusi pada pencapaian 17 Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan seperti penghijauan, abrasi, polusi, dan risiko bencana pesisir.
     
    Melalui program ini, Arief berharap dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat pesisir dan meninggalkan warisan lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Nongkrong di Cafe, Terdakwa Pukul Korban dengan Cangkir Kopi

    Nongkrong di Cafe, Terdakwa Pukul Korban dengan Cangkir Kopi

    Surabaya (beritajatim.com) – Terdakwa Satriya Aji Prakoso bin Djoko Utomo diadili di ruang Garuda 1 PN Surabaya secara online. Keduanya diadili lantaran terlibat keributan di cafe saat nongkrong dan melakukan pemukulan menggunakan cangkir.

    Dalam agenda Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rene Anggara, dari Kejari Tanjung Perak disebutkan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada Jumat 11 Oktober 2024 jam 23.00 WIB, Terdakwa Terdakwa Satriya Aji Prakoso bin Djoko Utomo bersama tiga temannya yakni saksi Dimas Abror Asidis, Muhamad Resueb dan Febri Hardianto, berada di Kafe KING,Jalan Klakahrejo 92, Kec. Benowo, Surabaya.

    Jam 03.00 WIB, saat Terdakwa hendak pulang dan men-starter motornya, didatangi salah satu teman dan mengatakan ada orang yang akan ribut. Terdakwa menjawab “mana orangnya yang akan ribut?” Terdakwa melihat Saksi Dimam Abror sedang cekcok mulut dengan Saksi Korban Achmad Saifudin.

    Tanpa berpikir panjang Terdakwa menghampiri lalu memukul Saksi Korban Achmad Saifudin, menggunakan cangkir kopi (sisa kopi) mengenai pipi kanan korban, hingga jatuh banyak lewat darah.

    Akibat luka-luka yang dialami Saksi Korban Achmad Saifudin, dioperasi dan rawat inap di RS.BDH Raya kendung Surabaya. Korban menderita sakit, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama 3 hari. [uci/ian]

  • Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK

    Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK

    Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
    Muhammad Fithrat Irfan
    melaporkan kasus
    dugaan suap
    terkait pemilihan
    Ketua DPD
    periode 2024-2029 ke
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan
    ketua DPD
    dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara
    door to door
    ke tiap ruangan anggota DPD. Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai
    bodyguard
    . Satu
    bodyguard
    , satu
    driver
    untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya tidak memiliki akses untuk mengetahui laporan yang diadukan ke Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) karena bersifat rahasia.
    Namun, Tessa mengatakan, laporan tersebut biasanya akan diverifikasi terlebih dahulu.
    “Secara umum, pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan pulbaket terlebih dahulu. Dan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi dari pelapor atau bisa ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan,” kata Tessa saat dihubungi, Selasa (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satori Akui Sudah Terbuka Saat Diperiksa KPK Soal Kasus Dana CSR BI

    Satori Akui Sudah Terbuka Saat Diperiksa KPK Soal Kasus Dana CSR BI

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Satori (S) mengakui telah mengungkapkan semua informasi diketahuinya alias terbuka saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/2/2025). Pemeriksaan tersebut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Satori meninggalkan ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 18.56 WIB. Saat ditanya awak media mengenai materi pemeriksaan, ia memilih irit bicara. “Tadi sudah saya ceritakan semua kepada penyidik,” kata Satori.

    Namun, ia enggan menjawab soal keterangannya sebelumnya terkait dugaan aliran dana CSR BI kepada Komisi XI DPR. Dia hanya menegaskan seluruh informasi telah ia sampaikan kepada penyidik. “Sudah saya ceritakan semua ke penyidik,” tegasnya.

    Sebelumnya, KPK mengungkap dana CSR BI yang disalurkan kepada Komisi XI DPR mencapai angka triliunan rupiah. “Triliunan ya. Jumlah pasnya nanti ya,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dikutip Rabu (22/1/2025).

    KPK saat ini tengah menelusuri keterangan Satori, yang menyebut seluruh anggota Komisi XI DPR menerima korupsi dana CSR BI. Dana tersebut diduga ditampung dalam sebuah yayasan sebelum disalurkan.

    “Berdasarkan keterangan dari saudara S, seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR BI. Itu yang sedang kita dalami,” kata Asep.

    KPK mendalami kemungkinan penyimpangan dalam penyaluran dana CSR BI. Lembaga antikorupsi ini menemukan indikasi penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

    “Kita sudah menemukan dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara melalui yayasan ini tidak sesuai dengan peruntukkannya,” ungkap Asep.

    Namun, KPK juga akan memastikan apakah ada pihak yang benar-benar menggunakan dana CSR BI sesuai amanahnya. “Kalau penerima menggunakan dana CSR sesuai tujuan, seperti membangun sekolah, maka tidak ada penyimpangan. Namun, yang kita peroleh saat ini sudah ada indikasi penyimpangan,” tutur Asep.

    Saat ini, KPK masih terus memetakan siapa saja pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan korupsi dana CSR BI.

  • Respons Soal Demo Indonesia Gelap, Prabowo: Tak Masalah yang Penting Konstruktif

    Respons Soal Demo Indonesia Gelap, Prabowo: Tak Masalah yang Penting Konstruktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap respons Presiden Prabowo Subianto atas aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat bertajuk Indonesia Gelap. Menurut Prasetyo, Prabowo tak mempermasalahkan demonstrasi tersebut sebagai bagian penyampaian aspirasi dalam semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

    “Tidak masalah. Kita kan, mohon maaf ya, kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden Prabowo. Kami dahulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk pemerintah, kita juga berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati,” ujar Prasetyo di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Prabowo, kata dia, menerima dengan tangan terbuka berbagai kritikan, saran dan masukan. Yang terpenting, kata dia, semangatnya konstruktif, khususnya terkait aksi demo “Indonesia Gelap”.

    “Semangatnya harus konstruktif. Kritik dari teman-teman media, kita sangat perlu, tetapi yang konstruktif. Jangan kritik yang misalnya cenderung tendensinya negatif, cenderung tendensinya membentur-benturkan. Energinya negatif, bukan untuk perbaikan. Malah mohon maaf adik-adik, please tolong jangan merusak fasilitas-fasilitas,” imbuh dia.

    Prasetyo mengaku dirinya dahulu seperti mahasiswa yang kerap menyampaikan aspirasi. Hanya saja, kata dia, yang dibutuhkan sekarang adalah persatuan di tengah konstelasi dunia yang tidak baik-baik saja.

    “Kita harus mawas diri. Kita harus hati-hati betul. Saudara pelajari di beberapa negara satu sama lain saling bentrok. Kita tidak membutuhkan itu. Untuk membangun bangsa dan negara kita, kita butuh kerja sama. Kita butuh bersatu-padu. Bahwa ada perbedaan pemikiran, itu sesuatu yang wajar, bahwa ada perbedaan pandangan, itu sesuatu yang wajar, ada perbedaan politik, itu pun sesuatu yang wajar,” pungkas Prasetyo.

    Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) Hari ini.

    Salah satunya, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Koordinator Aksi BEM UI Muhammad Rafid Naufal Abrar menyebut, sasaran utama pihaknya melakukan aksi unjuk rasa adalah Istana Negara.

    Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk. Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.

    Elemen mahasiswa membawa 13 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berjanji akan melakukan demonstrasi secara terus-menerus apabila tuntutan mereka tak dipenuhi oleh pemerintah. Tuntutan-tuntutan aksi demo “Indonesia Gelap” itu, di antaranya pendidikan gratis, evaluasi menyeluruh program makanan bergizi gratis, dan reformasi Kepolisian RI.
     

  • Ibu Ronald Tannur Tuding Kuasa Hukum Dini Minta Uang Rp 800 Juta Syarat Temui Keluarga Korban – Halaman all

    Ibu Ronald Tannur Tuding Kuasa Hukum Dini Minta Uang Rp 800 Juta Syarat Temui Keluarga Korban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ibu Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja menuding bahwa kuasa hukum Dini Sera Afrianti Dimas Yemahura meminta uang hingga Rp 800 juta dalam kasus anaknya.

    Meirizka mengatakan, bahwa uang Rp 800 juta yang diminta oleh Dimas sebagai syarat supaya dirinya bisa menemui keluarga Dini Sera di Sukabumi, Jawa Barat.

    Adapun hal itu diungkapkan Meirizka saat hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tannur yang menyeret tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

    Mulanya pengakuan tersebut ia sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkannya sebagai saksi di ruang sidang.

    Kepada Jaksa Meirizka menyebut, bahwa awalnya ia hendak memberikan uang santunan kepada keluarga Dini usai wanita muda itu menjadi korban pembunuhan Ronald Tannur.

    Ketika hendak memberikan santunan, Meirizka mengklaim bahwa Dimas justru meminta uang sejumlah Rp 800 juta yang dimana dirinya tidak sanggupi.

    “Enggak tahu kenapa, PH-nya mungkin minta Rp 800 juta. Kita bilang Rp 500 juta aja kita cuma mampu 500 karena kita juga harus membayar fee ke Bu Lisa kan belum lunas, masih banyak pengeluaran,” kata Meirizka di ruang sidang.

    Selain terhadap Jaksa, hal yang sama juga Meirizka ungkapkan ketika ditanya oleh terdakwa Erintuah Damanik.

    Kepada Erintuah, Meirizka menyebut bahwa penasihat hukum Dini yang meminta uang ratusan juta adalah Dimas.

    Dalam pernyataannya, uang Rp 800 juta itu kata Meirizka nantinya akan dibagi untuk dua pihak yakni Rp 500 juta untuk keluarga Dini dan Rp 300 juta untuk Dimas pribadi.

    “Alasannya apa dia minta Rp 300 juta itu?,” tanya Erintuah.

    “Kurang tahu saya,” jawab Meirizka.

    “Apakah kemudian saudara kabulkan Rp 800 juta itu?,” tanya Erintuah lagi.

    “Tidak, kita bilang 500,” ucap Meirizka.

    Lantaran tidak memenuhi permintaan itu, Meirizka pun menuding Dimas kemudian menghalanginya bertemu dengan keluarga Dini Sera.

    Kemudian terdakwa selanjutnya yakni Heru Hanindyo pun turut menanyakan hal serupa kepada Meirizka.

    Disana Heru mendalami soal permintaan uang tersebut.

    Kemudian Meirizka mengatakan, bahwa uang yang diminta oleh Dimas disampaikan melalui pengacara Ronald Tannur yakni Lisa Rachmat.

    “Dia meminta melalui Lisa,” kata Meirizka.

    “Apakah meminta suatu hal yang dengan bersyarat artinya boleh bertemu dengan keluarga tapi saya diberikan apa atau diberikan apa?” tanya Heru.

    “Iya itu, maksudnya saya mau ngasih santunan 800, 300 buat dia, 500 buat keluarga. Kalau saya tidak mengabulkan 800 saya kasih cuma 500 dia menghalangi, tidak boleh (bertemu keluarga Dini),” pungkasnya.

    3 Hakim PN Surabaya Didakwa Terima Suap Rp 1 M dan 308 Ribu Dolar Singapura

    Sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang vonis bebas terpidana Ronald Tannur menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Dalam sidang perdana tersebut ketiga Hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo didakwa telah menerima suap sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308.000 atau Rp 3,6 miliar terkait kepengurusan perkara Ronald Tannur.

    Uang miliaran tersebut diterima ketiga hakim dari pengacara Lisa Rahmat dan Meirizka Wijaja yang merupakan ibu dari Ronald Tannur.

    “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji, berupa uang tunai sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308.000,” ucap Jaksa Penuntut Umum saat bacakan dakwaan.

    Pada dakwaannya, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyebut bahwa uang miliaran itu diterima para terdakwa untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

    “Kemudian terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur dari seluruh dakwaan Penuntut Umum,” ucapnya.

    Lebih lanjut Jaksa menuturkan, bahwa uang-uang tersebut dibagi kepada ketiga dalam jumlah yang berbeda.

    Adapun Lisa dan Meirizka memberikan uang secara tunai kepada Erintuah Damanik sejumlah 48 Ribu Dollar Singapura.

    Selain itu keduanya juga memberikan uang tunai senilai 48 Ribu Dollar Singapura yang dibagi kepada ketiga hakim dengan rincian untuk Erintuah sebesar 38 Ribu Dolar Singapura serta untuk Mangapul dan Heru masing-masing sebesar 36 Ribu Dollar Singapura.

    “Dan sisanya sebesar SGD30.000 disimpan oleh Terdakwa Erintuah Damanik,” jelas Jaksa.

    Tak hanya uang diatas, Lisa dan Meirizka diketahui kembali memberikan uang tunai kepada terdakwa Heru Hanindyo sebesar Rp 1 miliar dan 120 Ribu Dolar Singapura.

    “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” kata dia.

    Akibat perbuatannya itu ketiga terdakwa pun didakwa dengan dan diancam dalam Pasal 12 huruf c jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.