Jenis Media: Nasional

  • Kejari Bondowoso Tahan Ketua Yayasan yang Koordinir Penerima Dana Hibah

    Kejari Bondowoso Tahan Ketua Yayasan yang Koordinir Penerima Dana Hibah

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bondowoso terus mengembangkan kasus dugaan korupsi dana hibah lembaga pendidikan tahun anggaran 2023.

    Setelah menetapkan mantan Wakil Bupati Bondowoso periode 2018-2023 berinisial IBR sebagai tersangka, kejaksaan menambah tersangka baru dari pihak swasta, yakni MH, yang diketahui berperan aktif dalam mengkoordinasi puluhan lembaga penerima hibah.

    MH, yang merupakan Ketua Yayasan di Kecamatan Maesan, disebut-sebut memiliki peran kunci dalam proses penyaluran dana hibah tersebut.

    Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri, mengungkapkan bahwa hasil pendalaman terhadap peran IBR menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain yang berkontribusi dalam dugaan korupsi ini.

    “Dari hasil kajian, analisa, serta proses mulai dari perencanaan anggaran hingga transfer dana hibah, kami melihat ada keterlibatan aktif pihak lain,” ujar Fikri kepada BeritaJatim.com, Selasa (18/2/2025).

    Menurutnya, MH mengkoordinasikan sekitar 60 an lembaga penerima hibah dengan mengumpulkan mereka di Wisma Wakil Bupati pada saat itu.

    Di lokasi tersebut, para penerima diarahkan untuk menyusun proposal sesuai format yang telah disiapkan, termasuk rincian anggaran yang sebagian besar diarahkan untuk pembelian mebeler dari perusahaan milik IBR.

    “Peran MH cukup sentral dalam kasus ini. Ia mengundang, mengkoordinasi, hingga menyusun mekanisme pencairan dana hibah. Bahkan, proposal yang diajukan penerima sudah terisi angka-angka yang seragam, khususnya dalam pembelanjaan mebeler,” bebernya.

    Sebelumnya, Kejari Bondowoso telah menahan IBR dengan dugaan memanfaatkan dana hibah untuk keuntungan pribadi.

    Modusnya, IBR memerintahkan 69 lembaga pendidikan penerima hibah untuk membeli paket mebeler dari perusahaan miliknya dengan harga yang diduga jauh lebih tinggi dari harga pasar.

    “Dari total 69 lembaga penerima, sebanyak 10 lembaga di antaranya merupakan hasil pokok pikiran (pokir) dari anaknya yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Bondowoso, berinisial MIMB,” kata Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Dwi Hastaryo.

    Setiap lembaga pendidikan menerima hibah sebesar Rp 75 juta, sedangkan 10 lembaga hasil pokir mendapatkan Rp 100 juta.

    Total anggaran dana hibah mencapai Rp 5,4 miliar, sementara dugaan kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp 2,3 miliar.

    Hastaryo menambahkan, penerima hibah diarahkan untuk menggunakan dana sebesar Rp 25 juta untuk renovasi, sementara sisanya sebesar Rp 50 juta digunakan untuk membeli mebel dari perusahaan milik IBR.

    “Perusahaan tersebut mematok harga mebel jauh lebih tinggi dari harga pasar. IBR diduga mengambil keuntungan hingga separuh dari total dana hibah yang diterima lembaga,” tegasnya.

    Atas perbuatannya, IBR dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    Sementara MH, sebagai pihak swasta yang turut serta dalam skema ini, kini juga telah resmi ditahan di Lapas Kelas IIB Bondowoso.

    Kejari Bondowoso menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru seiring perkembangan penyidikan. (awi/but)

  • Rekam Jejak Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, Lulusan Akpol Terseret Kasus Dugaan Pungli Bersama Istri – Halaman all

    Rekam Jejak Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, Lulusan Akpol Terseret Kasus Dugaan Pungli Bersama Istri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko bersama sang istri, AKP T, diduga melakukan pungutan liar (pungli) hingga pemotongan uang jatah anggota Polres Bireuen.

    Dugaan pungli itu tersebar melalui pesan yang beredar, di mana terdapat 38 poin dugaan pelanggaran yang dilakukan AKBP Jatmiko dan istri.

    Dalam pesan itu, pungli juga dilakukan ke lembaga lain bahkan juga diduga meminta uang pengamanan pilkada ke salah satu kandidat senilai Rp1,5 miliar.

    Atas dugaan penyalahgunaan jabatan itu, AKBP Jatmiko dan AKP T diperiksa Polda Aceh dan Divpropam Polri.

    Kabid Propam Polda Aceh, Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto membenarkan AKBP Jatmiko dan AKP T telah diperiksa.

    KAPOLRES DIDUGA PUNGLI – Kapolres Bireun, AKBP Jatmiko kini diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pada 12 Februari 2025. (Serambinews/ISTIMEWA)

    “Kapolres beserta istrinya sudah kita lakukan pemeriksaan,” kata Eddwi, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, Kamis (13/2/2025).

    Eddwi berujar pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah perwira di Polres Bireuen.

    “Saksi-saksi yang lain ada beberapa perwira maupun anggotanya juga sudah kita lakukan pemeriksaan,” kata dia.

    Lantas, seperti apakah rekam jejak AKBP Jatmiko selama menjadi Kapolres Bireuen? Berikut profil lengkapnya.

    AKBP Jatmiko memiliki rekam jejak karier yang cemerlang selama kurang lebih telah berdinas 20 tahun di Polri.

    Jatmiko merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004.

    Di Akpol, ia diketahui satu angkatan dengan mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro yang juga lulusan Akpol 2004.

    Pelbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara pun sudah pernah diemban Jatmiko.

    Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bireuen.

    Selain itu, Jatmiko juga sempat menempati posisi jabatan sebagai Wakapolres Bireuen.

    Jebolan Akpol 2004 ini juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Aceh.

    Karier Jatmiko makin moncer setelah ia dipercaya sebagai Kapolres Simeulue pada April 2022.

    Jatmiko juga pernah diutus untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Aceh.

    Pada Juni 2023, AKBP Jatmiko kemudian dipercaya menjabat sebagai Kapolres Bireuen.

    Saat menjabat Kapolres Bireuen, Jatmiko sudah pernah berhasil mendapat peringkat keempat pencapaian dalam mendukung Program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden (Wapres) RI, Prabowo-Gibran.

    AKBP Jatmiko juga pernah menerima Penghargaan Inspiring Profesional dan Leadership Award 2024 dari Indonesia Award Magazine atas inovasi perlindungan penyu.

    Menilik harta kekayaannya, AKBP Jatmiko baru tiga kali melaporkan hartanya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni pada tahun 2021, 2022, dan akhir tahun 2023.

    Dilihat dari perbandingan 2022 dengan 2023, harta kekayaan AKBP Jatmiko hanya bertambah Rp1.000.000 di bagian kas.

    Pada tahun 2023, total harta kekayaan AKBP Jatmiko menyentuh Rp1.239.000.

    Pada tahun 2021 pun harta kekayaan AKBP Jatmiko tak jauh berbeda.

    Ia melaporkan Rp1.209.849.000.

    Hanya selisih Rp29 juta dengan harta saat ini.

    Terakhir kali Jatmiko melaporkan hartanya di LHKPN KPK yakni pada 7 Maret 2024.

    Harta terbanyak Jatmiko berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Kab Aceh Barat Daya, Kab Aceh Tengah, dan Kota Banda Aceh dengan total mencapai Rp800 juta.

    Sumber harta terbanyak kedua milik Jatmiko yakni berasal dari alat transportasi dan mesin sebesar Rp337 juta.

    Jatmiko juga tercatat memiliki kas sebesar Rp54 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp48 juta.

    Berikut daftar lengkap rincian harta milik Kapolres Bireuen itu.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

    1. Tanah Seluas 16980 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT DAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/332 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/219 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 337.000.000

    1. MOTOR, YAMAHA N-MAX (2DP) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

    3. MOTOR, VESPA PX150.EXC SCOOTER Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 48.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 1.239.000.000

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 1.239.000.000

    (Tribunnews.com/Rakli/Siti N)

  • Mahfud MD Kecam Wamenaker Minta WNI yang Mau Ke Luar Negeri Tak Usah Kembali: Itu Jawaban Jahat! – Halaman all

    Mahfud MD Kecam Wamenaker Minta WNI yang Mau Ke Luar Negeri Tak Usah Kembali: Itu Jawaban Jahat! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengecam pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel yang mempersilahkan warga negara Indonesia di luar negeri tak usah kembali.

    Sebagai informasi, pernyataan Noel tersebut menjawab ramainya tagar #KaburAjaDulu yang beredar di media sosial (medsos).

    Mahfud mengatakan tanggapan Noel tersebut adalah pernyataan jahat.

    Menurutnya, munculnya tagar #KabuarAjaDulu menjadi koreksi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia.

    Mahfud mengatakan tagar tersebut adalah wujud WNI yang sebenarnya ingin mencari keadilan di negara lain lantaran dianggap tidak memperolehnya di Tanah Air.

    “Oleh sebab itu, harus dimaknai begini #KaburAjaDulu itu ya orang mencari keadilan (yang) susah di dalam negeri.”

    “Jangan dijawab dengan mengatakan ‘ya sudah kabur aja, nggak usah kembali, mau ngapain lu’. Itu pernyataan atau jawaban yang sangat jahat!” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube-nya, Selasa (18/2/2025).

    Mahfud mengungkapkan adanya tagar tersebut sebenarnya baik karena masyarakat tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah meski dinilai kondisi negara sedang tak baik-baik saja.

    Padahal, jika kondisi tersebut terjadi di negara lain, Mahfud mengatakan pemerintahan bisa digulingkan oleh rakyat.

    “Di negeri lain, diusir pemerintahannya. Di Suriah, di Tunisia, (pemerintahan) diusir semua.”

    “Nah, kita aja mau cari hidup malah nggak boleh pulang. Itu jawaban (Noel) yang tidak bijaksana,” tegas mantan Ketua MK tersebut.

    Lebih lanjut, Mahfud meyakini bahwa nasionalisme dari masyarakat bisa luntur ketika pemerintahannya tidak memberikan keadilan.

    Sehingga, imbuh Mahfud, tagar #KaburAjaDulu menjadi hal lumrah muncul di masyarakat lantaran tidak memperoleh keadilan.

    “Nasionalisme seperti itu bisa luntur secara perlahan-perlahan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh, kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh.”

    “Orang akan luntur, untuk apa nasionalisme semacam ini. Saya kabur aja ke luar negeri,” pungkasnya.

    Wamenaker Tak Mau Ambil Pusing soal #KaburAjaDulu

    Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer tak mau ambil pusing soal tagar #KaburAjaDulu di media sosial yang mendorong WNI untuk bekerja di luar negeri.

    Noel justru mempersilahkan WNI yang ingin berkarier di luar negeri tidak perlu kembali ke Indonesia.

    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025), seraya tertawa, dikutip dari Kompas.com.

    Noel enggan berkomentar lebih jauh soal munculnya tagar tersebut.

    Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak memedulikan tagar atau seruan itu. 

    “Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” ujar Noel.

    Namun perbedaan pernyataan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassrieli.

    Dia menilai munculnya tagar tersebut menjadi tantangan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat.

    “Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. 

    Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri memang terbuka. 

    Yassierli pun tak masalah apabila WNI ingin bekerja di luar negeri lalu kembali ke Indonesia demi membangun negeri. 

    “Tanggapannya, ya itu ini kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” ujar Yassierli. 

    “Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” sambungnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

     

  • Hasto Sebut Tim Hukum PDIP Bakal Adukan Penyidik Rossa ke Dewas KPK

    Hasto Sebut Tim Hukum PDIP Bakal Adukan Penyidik Rossa ke Dewas KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa tim hukum partainya akan melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, ke Dewan Pengawas KPK pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Menurut Hasto, pengaduan ini dilakukan karena dugaan pelanggaran etik dan kesalahan dalam penanganan perkara oleh Rossa.

    “Saudara-saudara sekalian, tim hukum PDIP akan mengadukan sodara Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK atas tindakan pelanggaran etik dan kesalahan penanganan yang dilakukan,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP Perjuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.

    Hasto menegaskan bahwa pengaduan ini bukan untuk melawan KPK, melainkan agar lembaga tersebut kembali menjalankan misinya dalam pemberantasan korupsi.

    Ia yakin Dewas KPK akan bertindak adil tanpa intervensi pihak lain. Selain itu, ia juga percaya bahwa Rossa akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran dalam proses penegakan hukum.

    “Kami percaya bahwa Dewas KPK akan bertindak adil dan memiliki kedaulatan penuh tanpa intervensi pihak manapun, untuk berani memeriksa saudara Rossa yang nyatanya telah melakukan intimidasi dan proses penegakan hukum yang melanggar undang-undang,” kata Hasto.

    “Sikap kami ini bukanlah untuk melawan KPK tetapi sikap kami ini justru untuk menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya,” tambahnya.

    Dalam konferensi pers tersebut, hadir penasihat hukum Ronny Talapessy, Maqdir Ismail, dan Johannes L Tobing. Selain itu, sejumlah pengurus DPP PDIP turut hadir, seperti Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, Wiryanti Sukamdani, dan Deddy Sitorus. Hadir pula Wasekjen Adian Napitupulu, Yoseph Arto Adhi Dharmo, serta Wabendum Yuke Yurike.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • ‘Indonesia Gelap’ Cuma Buntut Rakyat Kagetan, Ketua MPR: Seringkali Reaksinya Berlebihan

    ‘Indonesia Gelap’ Cuma Buntut Rakyat Kagetan, Ketua MPR: Seringkali Reaksinya Berlebihan

    PIKIRAN RAKYAT – Aksi mahasiswa ‘Indonesia Gelap’ cuma buntut kekagetan rakyat yang seringkali disikapi berlebihan. Demikian respons Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Namun, ia mengaku maklum karena ini baru awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025, Muzani mengungkapkan tanggapannya atas kencangnya kritik publik terhadap 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih.

    Terutama, kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai semakin menyengsarakan rakyat kecil, melahirkan seruan dan berakhir jadi aksi demonstrasi punggawa kampus ke jalanan.

    Menurut Muzani, itu hanya bentuk kekagetan yang sebetulnya bukan hanya milik rakyat, melainkan muncul juga di internal birokrasi pemerintahan.

    “Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” kata Muzani.

    Ia mencontohkan dengan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu,” ucapnya.

    Lima Tuntutan Mahasiswa

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

    Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat; Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik; Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan; Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan; Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata. Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Danantara Disebut Akan Kelola Aset Lebih dari 900 Miliar Dollar AS, Presiden Prabowo: Kekuatan Masa Depan

    Danantara Disebut Akan Kelola Aset Lebih dari 900 Miliar Dollar AS, Presiden Prabowo: Kekuatan Masa Depan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto optimistis Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kekuatan yang akan menunjang masa depan perekonomian Indonesia.

    Prabowo Subianto memastikan BPI Danantara tetap diluncurkan sesuai jadwal pada 24 Februari 2025 saat jumpa pers di di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita, yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara,” ucap Prabowo seperti dikutip dari Antara.

    Apa Itu Danantara?

    Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, Daya, artinya energi atau kekuatan, sementara Anagata berarti masa depan sehingga pengertiannya adalah energi atau kekuatan untuk tanah air atau Nusantara.

    “Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” lanjutnya.

    Prabowo pertama kali mengumumkan rencana peluncurannya di World Governments Summit pada 14 Februari 2025 dan mengatakan akan diresmikan 24 Februari 2025.

    Danantara akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal 20 miliar dolar AS.

    Dana Danantara Untuk Apa?

    Menurut Presiden Prabowo, dana-dana yang dikelola akan digunakan membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir serta produksi pangan.

    Ia meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan ikut mengawasi pengelolaan Danantara ketika menghadiri acara partainya pada 15 Februari 2025.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Prabowo mengumumkan kebijakan-kebijakan pemerintah selama Kuartal I/2025 termasuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.

    Regulasi tersebut intinya mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) disimpan di bank-bank dalam negeri 100 persen.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Alasan Prabowo Jadi Capres Lagi di 2029, Gerindra: Keberhasilan Pemerintah Taruhannya

    Alasan Prabowo Jadi Capres Lagi di 2029, Gerindra: Keberhasilan Pemerintah Taruhannya

    PIKIRAN RAKYAT – Terungkap alasan di balik pencalonan Presiden Prabowo Subianto menjadi capres pada Pilpres 2029. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap proses pengesahan Prabowo jadi capres di kontestasi berikutnya.

    Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025, Muzani mengungkap bahwa keputusan merupakan buah hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra. Alasannya, adalah untuk memberikan kepastian politik.

    “Jadi pengambilan keputusan agar Partai Gerinda dalam pemilihan umum Presiden 2029 mencalonkan Pak Prabowo dimaksudkan untuk memberi kepastian politik,” kata Muzani.

    Baginya, konsolidasi Partai Gerinda dalam lima tahun ini tidak hanya berkutat urusan kepartaian belaka. Namun Gerindra akan mengawal keberhasilan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

    “Karena mandat untuk dua kalinya sudah ada, dan seperti yang saudara ketahui, Bapak Prabowo juga menyatakan keberhasilan pemerintah yang beliau pimpin menjadi pertaruhan untuk periode kedua,” ucap dia.

    “Jadi ini (pencalonan kembali Prabowo pada Pilpres 2029) mandat sekaligus harapan agar keberhasilan menyertai pemerintahan,” katanya menambahkan.

    Dia pun menegaskan bahwa keputusan Partai Gerindra untuk kembali mencalonkan Presiden Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan hasil mandat kongres.

    “Kongres Partai Gerinda diselaraskan selama lima tahun sekali, atau Kongres Luar Biasa selama lima tahun sekali. Pengambilan keputusan penting di Partai Gerinda selalu dilakukan atas mandat kongres,” kata dia.

    Apakah KIM Plus Sepakat?

    Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra meresmikan pengusungan Prabowo Subianto sebagai Capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. Pengesahan ini termasuk ke dalam lima keputusan penting yang dihasilkan KLB pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu.

    Belum genap 4 bulan menjabat, Presiden RI Prabowo Subianto sudah disahkan sebagai capres usungan Gerindra. Namun, apakah Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ikut kehendak Gerindra?

    Kamis, 13 Februari 2025, Partai Gerindra mengadakan KLB di kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. KLB ini menghasilkan lima keputusan penting, salah satunya adalah penunjukan kembali Prabowo sebagai Capres.

    “Yang kelima, meminta Pak Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada Pilpres 2029. Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029,” ucap, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dikutip Sabtu, 15 Februari 2025.

    “Beliau (Prabowo) menjawab, ‘Insya Allah’ namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Muzani lagi.

    Dengan demikian, keputusan ini belum mencerminkan mufakat satu koalisi. Namun, sudah ada sejumlah partai yang pastikan bakal mendukung pengusungan Prabowo di Pilpres 2029, salah satunya Demokrat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mbak Ita dan Hasto Kristiyanto Kader PDIP Berstatus Tersangka, Barengan Ditahan KPK Kamis Pekan Ini?

    Mbak Ita dan Hasto Kristiyanto Kader PDIP Berstatus Tersangka, Barengan Ditahan KPK Kamis Pekan Ini?

    PIKIRAN RAKYAT –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita pada Kamis, 20 Februari 2025. Ita akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan, serta penerimaan gratifikasi di Pemkot Semarang.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto memastikan, pihaknya telah mengirim surat pemanggilan terhadap Ita. Sebelumnya, Ita dan suaminya, Alwin Basri yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, mangkir dari agenda pemeriksaan pada Selasa, 11 Februari 2025.

    “Sudah ada panggilan untuk yang bersangkutan. Kalau enggak salah Kamis,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Selasa, 18 Februari 2025.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika pernah mengatakan, penyidik memang bakal melakukan tindakan terhadap Ita. Tessa memastikan tindakan penyidikan itu akan dilakukan pada pekan ini.

    “Bisa dipastikan dalam waktu dekat ini penyidik menyampaikan kepada saya akan ada tindakan yang akan dilakukan,” kata Tessa kepad wartawan Jumat, 14 Februari 2025.

    Akan tetapi, Tessa belum mau menyebut bentuk tindakan yang dimaksud apakah pemanggilan ulang, penahanan, atau penjemputan paksa terhadap Ita dan Alwin Basri.

    “Ditunggu saja nanti, saya belum bisa buka saat ini. Bisa jadi (tindakannya) pekan depan,” ujar Tessa.

    Selain Ita, di hari yang sama penyidik juga akan memanggil satu kader PDIP lainnya yakni Hasto Kristiyanto. Dia akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

    Tessa memastikan surat panggilan sudah dikirim kepada Hasto. Sebelumnya, Hasto mangkir dari agenda pemeriksaan pada Senin, 17 Februari 2025. Dia tidak mau hadir di kantor KPK dengan alasan sedang mengajukan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    “Sudah (surat panggilan dikirim ke Hasto). Kamis (pemeriksaan),” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa, 18 Februari 2025.

    KPK Sebut Praperadilan Tidak Bisa Jadi Alasan Hasto Mangkir

    Tessa menegaskan proses praperadilan berbeda dengan tindakan penyidikan yang dilakukan KPK. Oleh karena itu, praperadilan bukan alasan yang patut dan wajar bagi Hasto untuk tidak menghadiri agenda pemeriksaan sebagai tersangka.

    “Proses praperadilan berbeda dengan proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu di KPK, di Kepolisian maupun di Kejaksaan,” ucap Tessa.

    Senada dengan Tessa, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga menyatakan, adanya permohonan praperadilan tidak bisa menghalangi pemeriksaan terhadap Hasto. Kecuali hakim memerintahkan KPK untuk menunda pemeriksaan hingga ada putusan final.

    “Kalau menurut ketentuan hukum, adanya praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai dengan adanya putusan,” kata Johanis Tanak dalam keterangannya, Senin, 17 Februari 2025.

    Tanak menuturkan, sebagai warga negara yang baik, Hasto Kristiyanto seharusnya hadir memenuhi panggilan penyidik. Menurutnya, jika tidak ada panggilan pemeriksaan selama proses praperadilan bukan berarti upaya hukum yang ditempuh Hasto menghalangi proses penyidikan di KPK.

    “Kalaupun penyidik tidak memanggil dan memeriksa, itu semata-mata untuk menghormati jalannya proses sidang prapid saja agar dapat berjalan lancar,” ucap Tanak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini menjadi ancaman nyata bagi para pekerja di Indonesia.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sekitar 60 perusahaan berencana melakukan PHK dalam waktu dekat.

    Ancaman ini semakin meningkat, sebagaimana dilaporkan baik oleh kalangan pengusaha maupun serikat pekerja. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Jurnalis investigasi Dandhy Laksono turut menyoroti situasi ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengkritisi minimnya penciptaan lapangan kerja di tengah meningkatnya gelombang PHK.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” tulis Dandhy Laksono, dikutip Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, isu PHK ini juga dikaitkan dengan kehadiran Danantara yang saat ini tengah menjadi sorotan.

    Menurut Dandhy, keberadaan Danantara dapat menjadi ancaman besar dan dianggap sebagai bentuk kapitalisme terpimpin.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” tuturnya.

    “Danantara bukan hanya ‘kapitalisme terpimpin’, juga berpotensi jadi ‘fraud terpimpin’,” terangnya.

    (Fajar)

  • Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi menarik perhatian karena melontarkan kata ‘ndasmu’ kala berpidato pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Gerindra di Sentul City International Convention Center.

    Di atas podium, dengan mikrofon warna emas, Ketua umum Gerindra yang mengenakan pakaian serba putih dan peci hitam itu berbicara panjang lebar soal keputusan maupun kebijakan pemerintahannya yang kerap dikritik oleh pengamat, akademisi, maupun publik.

    “Kita (partai koalisi pemerintah) harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Tetapi, kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam,” ucap Prabowo Subianto, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dia kemudian menyinggung soal keberhasilannya dan tentu saja Gerindra menjadi pemenang Pilpres 2024 tak lepas dari dukungan Jokowi. Ucapan tersebut disambut tepuk tangan meriah.

    Setelahnya, mantan jenderal kopassus itu mulai menyinggung tiga hal yang membuatnya tampak kesal, sehingga terlontar kata-kata “ndasmu” yang berarti “kepalamu” dalam bahasa Indonesia.

    3 ‘Ndasmu’ Versi Prabowo

    Makan Bergizi Gratis

    Program prioritas ini adalah salah satu kampanye Prabowo-Gibran kala masih kampanye Pilpres 2024. Prabowo Subianto sesumbar bahwa makan bergizi gratis bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia.

    Untuk mewujudkan janji politiknya, Badan Gizi Nasional dibentuk dan dimulai perdana pada 6 Januari 2025. Kendati, sejak ide ini muncul banyak dikritik sejumlah orang karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan hanya menggerogoti anggaran negara.

    “Badan Gizi Nasional di luar dugaan orang, tapi ada yang nyinyir mana bisa kasih makan?” ucap Prabowo Subianto dengan mimik bibir sedikit maju percis ketika debat pilpres melawan Anies Baswedan dulu.

    Dia membuat klaim, makan bergizi gratis sudah menyasar setidaknya 770.000 anak hingga pertengahan Februari dan pada akhir bulan menyentuh angka satu juta. Dia pun berharap pada akhir Juli bisa mencapai enam juta orang.

    “Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa, negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan saya bilang ndasmu,” ujar Prabowo Subianto berbisik dan disambut tawa.

    Kabinet Gemuk

    Lagi-lagi, Prabowo Subianto tampak tak senang ada orang yang mengkritik kabinet Merah Putih dengan sebutan kabinet gemuk. Kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto diketahui berjumlah 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus.

    “Ada orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar… ndasmu,” ucapnya dengan mimik bibir sedikit maju.

    Prabowo Subianto lantas membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang penduduknya tidak sampai dua juta orang namun memiliki kabinet sebanyak 28 orang. Baginya, adalah wajar kabinetnya besar karena setara dengan Uni Eropa.

    “Kita seluas Eropa, punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, panglima… Enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya,” ujarnya.

    Cawe-Cawe Jokowi

    Tuduhan cawe-cawe Jokowi tersebut menyeruak gara-gara Prabowo Subianto kerap bertemu dengan Jokowi dalam beberapa bulan terakhir. Sejak dilantik, tercatat mereka sudah bertemu tiga kali.

    Pertemuan perdana Prabowo dan Jokowi usai pelantikan presiden 3 November 2024. Kala itu, Prabowo yang menyambangi Jokowi ke Solo, Jawa Tengah. Usai bertemu di kediaman Jokowi, kemudian keduanya ke Angkringan Omah Semar di Colomadu, dekat Kota Solo.

    Prabowo dan Jokowi kembali bertemu pada 6 Desember 2024 lalu. Kali ini Jokowi yang menemui Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Tak cuma itu saja, sejumlah menteri kabinet Merah Putih sering datang ke rumahnya Jokowi.

    “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu,” kata Prabowo Subianto berbisik yang dihujani tawa.

    “Kemarin itu kita berhasil menang karena dukungan dari Presiden ke-7, Presiden ke-6, dukungan Gus Dur, dari langit. Kok enggak bisa kalah kita itu,” tuturnya menambahkan.

    Militer yang Berusaha Merakyat

    Pakar Komunikasi Politik dari Unisba, Prof Septiawan Santana Kurnia menilai kata ndasmu yang keluar dari mulut Prabowo Subianto adalah bentuk ekspresi. Menurutnya, ndasmu merupakan sebuah ekspresi yang mungkin ingin dimunculkan oleh Prabowo Subianto sebagai seorang presiden yang memakai bahasa kultur.

    “Ini kan bahasa rakyat, ndasmu, dipakai oleh seorang kepala negara di dalam komunikasi di elite pemerintahan. Artinya apa? Jadi penggunaan bahasa rakyat untuk sebuah pencitraan seorang kepala negara yang merakyat,” katanya saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com pada Selasa 18 Februari 2025.

    Meski begitu, Septiawan Santana Kurnia pun tak menampik penggunaan kata ndasmu tersebut bisa memiliki berbagai arti. Termasuk, bisa dilihat sebagai aksi kekanak-kanakan Prabowo Subianto dalam menyikapi kritik, hingga bentuk kerakyat-rakyatan sebagai presiden.

    “Tapi juga bisa menjadi tanda kutip lain semacam sebuah pernyataan non verbal bahwa ada tingkat emosi yang sudah sedemikian rupa yang harus dilempar, yang harus disampaikan, dan harus jadi perhatian,” ujarnya.

    Bahkan, Septiawan Santana Kurnia menyoroti, tidak hanya kata ndasmu yang dilontarkan Prabowo Subianto. Sempat ada juga kalimat ‘b*j*ng*n tl*l’ yang diucapkannya.

    “Itu hanya sebuah ekspresi yang disampaikan dari warna politik Prabowo yang memang latar belakangnya kan militer. Lalu mencoba berubah menjadi gemoy, dan sekarang memakai bahasa kultur kerakyatan gitu loh. Pilihannya adalah ndasmu,” tuturnya.

    Sikap Kekanakan Prabowo

    Sementara itu, Peneliti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Teuku Harza Mauludi mengatakan bahwa respons warganet yang menyebut Presiden Prabowo kekanak-kanakan setelah melontarkan kata-kata “ndasmu” kala menanggapi kritikan publik ada benarnya. Meski hal itu diucapkan Prabowo Subianto di acara partai dan di depan seluruh kadernya, tetap saja tidak ideal.

    Menurutnya, Prabowo Subianto harus lebih bijak menyampaikan pernyataan sebagai pejabat publik. Sebab, kritikan tidak melulu ditujukan untuk menyerang.

    “Memang wajar saja (respon warganet), karena sikap ketidakdewasaan politik ketika dia (Prabowo) menggunakan kata-kata seperti ndasmu,” ucap Teuku Harza Mauludi.

    “Dan pejabat-pejabat publik ini selera humornya juga harus dievaluasi ya, karena kita juga lihat ketika Prabowo bercanda seperti itu banyak menteri tertawa. Ini kan enggak mencerminkan pemimpin,” tuturnya menambahkan.

    Menurut pengamatan Teuku Harza Mauludi, ada beberapa hal yang membuat Prabowo terkesan resisten menanggapi kritikan. Pertama, karena selama ini, terutama di lingkaran partai, dia tidak terbiasa menerima kritikan secara terbuka.

    Akibatnya, ketika menduduki jabatan sebagai presiden, Prabowo Subianto seperti menganggap hal tersebut termasuk orang yang mengkritiknya adalah musuh.

    “Dia punya semacam pandangan bahwa demokrasi (kritik terbuka) seolah-olah musuh. Padahal kan enggak seperti itu,” ujar Teuku Harza Mauludi.

    “Dalam demokrasi, partisipasi publik salah satu yang paling penting. Ketika rakyat ikut mengkritik, justru pemerintahan Prabowo merasa kritik yang berbasis dendam atau kebencian,” katanya menambahkan.

    Kedua, karena adanya dukungan yang sangat besar dari partai politik, termasuk mantan Presiden Jokowi. Ditambah lagi, hasil survei soal kepuasan publik pada seratus hari pemerintahan.

    Teuku Harza Mauludi menduga, semua hal itu membuat Prabowo Subianto merasa sedang di atas angin. Sehingga, bisa bebas mengekspresikan dirinya dan diterjemahkan lewat perkataan berbalut candaan.

    “Jadi dalam konteks itu Prabowo merasa dia bisa melakukan apa saja yang dia mau dengan mulus… ibaratnya dia melakukan perubahan ekstrem pun baik-baik saja karena dukungan dari parlemen,” tuturnya.

    “Sehingga ketika ada kritik dari masyarakat, akademisi, dia merasa tidak relevan,” ucap Teuku Harza Mauludi menambahkan.

    Padahal menurutnya, kalau bicara soal kabinet gemuk, sangat valid untuk dikritik sebab ada kecenderungan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Dia berkata tidak bisa membandingkan Indonesia dengan Timor Leste karena jumlah penduduknya tidak sama.

    Kalau mau, Prabowo Subianto harus berkaca pada China atau Amerika Serikat. China yang punya penduduk 1,4 miliar saja memiliki 26 kementerian ditambah lima lembaga setingkat kementerian.

    Sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk 345 juta jiwa mempunyai 15 kementerian. Adapun Rusia yang penduduknya menyentuh angka 144 juta jiwa, memiliki 21 kementerian.

    “Brazil juga penduduknya enggak jauh beda dengan Indonesia tapi enggak sampai dari 25 kementeriannya. Prabowo harus adil ya dalam menyikapi kritik, kalau memang kritik itu ada benarnya jangan dikatakan sebagai dendam,” kata Teuku Harza Mauludi.

    Kritikan soal makan bergizi gratis dan adanya cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo, juga dianggap sahih. Kedekatannya dengan Jokowi serta partai politik lain dikhawatirkan menjadi jalan untuk terjadinya kartel politik.

    Keras dan Pemarah

    Pakar komunikasi politik LSPR, Lely Arrianie sepemikiran dengan Teuku Harza Mauludi.  Dia menilai, gestur Prabowo Subianto yang cenderung “keras dan pemarah” sudah kelihatan sejak mencalonkan diri sebagai presiden atau tepatnya 2014.

    Kala debat capres-cawapres berlangsung, politikus yang juga pengusaha ini selalu menunjukkan sisi emosionalnya. Namun masalahnya, sebagai pejabat publik semestinya Presiden Prabowo menyadari bahwa dia maupun pemerintahannya tidak akan lepas dari perhatian publik. Sehingga, kritikan harus diterima.

    “Toh memang kabinet gemuk ini kontraproduktif di tengah kebijakan efisien. Harusnya dia menjadi role model menunjukkan itu, bikin kabinet yang ramping. Jadi kenapa harus marah dengan mengeluarkan kata tidak pantas seperti itu?” kata Lely Arrianie.

    Dia pun memperingatkan kalau kritikan publik terus menerus dibalas dengan ungkapan yang tidak pantas, maka “elektabilitas Prabowo akan terdegradasi pelan-pelan.” Lebih jauh lagi, pencalonan yang digadang-gadang untuk periode kedua pada 2029 bakal kandas.

    “Kerja baru dimulai loh… belum kelihatan kerja kepada rakyat dari janji-janji kampanyenya,” ucap Lely Arrianie.

    Itu mengapa, Lely Arrianie dan Teuku Harza Mauludi menyarankan Prabowo Subianto agar mengubah gaya komunikasi politiknya.

    “Saya lihat Prabowo hanya akan sadar sikap dia kurang etis atau kurang ksatria ketika direspons publik dengan penurunan approval ratingnya,” kata Teuku Harza Mauludi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News