Respons Komisi X DPR soal Isu Mendikti Satryo Digantikan Brian Yuliarto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi X DPR RI berharap posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (
Mendiktisaintek
) dijabat kembali oleh orang yang tepat, jika
Satryo Soemantri Brodjonegoro
benar-benar terkena
reshuffle
atau dikeluarkan dari Kabinet Merah Putih.
“Yang terpenting, harapan kami pengganti ini harus lebih hebat, lebih bagus, visi misi terhadap pendidikan tinggi, saintek itu harus lebih bagus, lebih hebat dari Prof Satryo,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian di Gedung DPR RI, Rabu (19/2/2025).
Saat ditanya mengenai kabar posisi Satryo akan digantikan profesor asal Institut Teknologi Bandung (ITB) bernama
Brian Yuliarto
, Lalu Hadrian enggan memastikan dan mengaku belum mengetahuinya.
“Ya kalau kami belum mendengar siapa calon pengganti beliau. Karena yang memilih Presiden Prabowo, dan kalau itu benar tentu beliau lebih paham, beliau lebih mengerti
track record
-nya pengganti Prof Satryo,” katanya.
Terlepas dari hal itu, Lalu Hadrian menekankan bahwa sosok yang akan menjabat Mendiktisaintek harus bisa menerjemahkan visi misi Prabowo di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
“Dan harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat, terutama di perguruan tinggi, terutama di pendidikan tinggi, sains, dan teknologi,” ujarnya.
Sebagai informasi, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan
reshuffle
kabinet pada Rabu sore ini. Salah satu yang diganti disebut-sebut adalah
Mendiktisaintek Satryo Soemantri
Brodjonegoro.
Merespons hal itu, Lalu Hadrian mengatakan bahwa hingga saat ini Komisi X belum mendapat informasi resmi terkait rencana tersebut.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mengaku terkejut mendengar kabar Satryo bakal terkena
reshuffle
.
“Ya, kami di Komisi X belum mendengar, bahkan terkejut mendengar berita ini. Tapi kalau pun itu benar, reshuffle ini kan hak prerogatif presiden. Tentu langkah yang diambil Presiden Prabowo dengan me-
reshuffle
salah satu pembantunya, ya kami serahkan kepada beliau. Beliau yang lebih paham,” ujarnya.
Dia pun menilai bahwa kinerja Satryo selama menjabat sebagai Mendiktisaintek berjalan baik. Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi X DPR selalu berkoordinasi dalam pembahasan program-program pendidikan tinggi.
“Beberapa kali beliau rapat kerja dengan kami, menyampaikan program-program pendidikan tinggi, salah satunya mengawal sekolah unggulan Garuda,” kata Lalu Hadrian.
“Kemudian dalam rapat terakhir, beliau juga ngotot sebetulnya agar anggaran untuk pendidikan tinggi, baik itu beasiswa, BOPTN, dan sebagainya, tidak terganggu oleh efisiensi anggaran,” ujarnya lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Nasional
-
/data/photo/2025/01/21/678f8400cd30c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Respons Komisi X DPR soal Isu Mendikti Satryo Digantikan Brian Yuliarto")
Respons Komisi X DPR soal Isu Mendikti Satryo Digantikan Brian Yuliarto
-
Ini Loh Alasan Kenapa Pengunjung Taman Safari Dilarang Keluar Mobil di Zona Satwa
Jakarta: Viral di media sosial rombongan pengunjung Taman Safari Indonesia (TSI) di Bogor keluar dari mobil di zona satwa. Tidak hanya keluar mobil mereka juga keluyuran di area satwa tersebut.
Dalam video viral yang dibagikan akun Instagram @radendim terlihat beberapa pengunjung keluar dari mobil berpelat F. Pengunjung yang terdiri dari anak-anak dan perempuan dewasa itu keluyuran keluar dari mobil meskipun terpampang jelas peringatan “Dilarang Keluar Dari Mobil”.
Meski terpapang jelas mereka tidak acuh dengan peringatan tersebut. Bahkan mereka dengan santainya berjalan di sekitar area yang seharusnya tidak boleh dimasuki pejalan kaki.
Terkait tindakan pengunjung tersebut pihak TSI buka suara. Senior Vice President Marketing TSI, Alexander Zulkarnain, menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat berbahaya dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola.
“Kami menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat berbahaya dan melanggar peraturan Taman Safari Indonesia. Keselamatan pengunjung dan kesejahteraan satwa adalah prioritas utama kami,” kata Alexander, yang dikutip Selasa, 18 Februari 2025.
Alexander menjelaskan kenapa pengunjung dilarang keluar di zona satwa lepas. Pertama adalah bisa membahayakan nyawa pengunjung.
Selain itu, tindakan tersebut bisa mengganggu satwa yang berada di area konservasi tersebut. Seperti diketahui bahwa Taman Safari merupakan salah satu lembaga konservasi di Indonesia.
Alexander menambahkan bahwa pengunjung yang melanggar aturan akan dikenai sanksi tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Pengunjung yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas sesuai regulasi, karena Taman Safari Indonesia merupakan lembaga konservasi in-situ yang berkomitmen pada perlindungan satwa sesuai peraturan pemerintah,” tambahnya.
PIhak TSI juga mengimbau agar pengunjung untuk selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama dan kesejahteraan satwa. Mereka juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab setiap individu saat berkunjung ke area konservasi seperti Taman Safari Indonesia.
“Kami mengimbau seluruh pengunjung untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, tetap berada di dalam kendaraan, dan mengikuti arahan petugas demi pengalaman berwisata yang aman dan nyaman,” lanjutnya.
Jakarta: Viral di media sosial rombongan pengunjung Taman Safari Indonesia (TSI) di Bogor keluar dari mobil di zona satwa. Tidak hanya keluar mobil mereka juga keluyuran di area satwa tersebut.
Dalam video viral yang dibagikan akun Instagram @radendim terlihat beberapa pengunjung keluar dari mobil berpelat F. Pengunjung yang terdiri dari anak-anak dan perempuan dewasa itu keluyuran keluar dari mobil meskipun terpampang jelas peringatan “Dilarang Keluar Dari Mobil”.
Meski terpapang jelas mereka tidak acuh dengan peringatan tersebut. Bahkan mereka dengan santainya berjalan di sekitar area yang seharusnya tidak boleh dimasuki pejalan kaki.Terkait tindakan pengunjung tersebut pihak TSI buka suara. Senior Vice President Marketing TSI, Alexander Zulkarnain, menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat berbahaya dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola.
“Kami menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat berbahaya dan melanggar peraturan Taman Safari Indonesia. Keselamatan pengunjung dan kesejahteraan satwa adalah prioritas utama kami,” kata Alexander, yang dikutip Selasa, 18 Februari 2025.
Alexander menjelaskan kenapa pengunjung dilarang keluar di zona satwa lepas. Pertama adalah bisa membahayakan nyawa pengunjung.
Selain itu, tindakan tersebut bisa mengganggu satwa yang berada di area konservasi tersebut. Seperti diketahui bahwa Taman Safari merupakan salah satu lembaga konservasi di Indonesia.
Alexander menambahkan bahwa pengunjung yang melanggar aturan akan dikenai sanksi tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Pengunjung yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas sesuai regulasi, karena Taman Safari Indonesia merupakan lembaga konservasi in-situ yang berkomitmen pada perlindungan satwa sesuai peraturan pemerintah,” tambahnya.
PIhak TSI juga mengimbau agar pengunjung untuk selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama dan kesejahteraan satwa. Mereka juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab setiap individu saat berkunjung ke area konservasi seperti Taman Safari Indonesia.
“Kami mengimbau seluruh pengunjung untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, tetap berada di dalam kendaraan, dan mengikuti arahan petugas demi pengalaman berwisata yang aman dan nyaman,” lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(RUL)
-
CSIS: Dominasi PDIP dan Golkar di Pilkada Memudar, Gerindra Meningkat Tajam – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergeseran dominasi partai politik pada tingkat provinsi terjadi secara signifikan dalam Pilkada 2024.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengungkapkan bahwa Gerindra mengalami lonjakan tajam dalam jumlah kepala daerah yang berasal dari partai tersebut.
“Kita juga menemukan perubahan yang besar yang terjadi terutama pada level provinsi dan tentu juga pada level kabupaten kota saya kira,” ujar Arya dalam diskusi yang berlangsung di Auditorium CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Menurut Arya, dominasi PDI Perjuangan (PDIP) dan Golkar mengalami pergeseran ke Partai Gerindra.
Ia mengungkapkan bahwa pada Pilkada sebelumnya, hanya sekitar 6,06 persen kepala daerah berasal dari Gerindra, sedangkan dalam Pilkada 2024 angkanya melonjak menjadi 27,03%.
“Jadi terjadi perubahan yang besar,” lanjutnya.
Sebaliknya, beberapa partai mengalami penurunan signifikan. PDIP, misalnya, yang pada Pilkada sebelumnya mencatatkan 21,21% kepala daerah, kini merosot tajam menjadi hanya 0,81%. Golkar juga mengalami penurunan dalam jumlah kemenangan calon yang diusungnya.
Dalam konteks pencalonan gubernur dan wakil gubernur, terjadi pola perubahan yang serupa.
“Dari 18 calon gubernur PDI Perjuangan, itu hanya empat calon yang menang (dalam Pilkada 2024). Begitu juga kalau kita lihat dari 16 calon gubernur dari Partai Gerindra, 11 mengalami kemenangan,” ungkap Arya.
Sementara itu, untuk posisi wakil gubernur, dari 17 calon yang diusung oleh Partai Golkar, hanya enam yang berhasil memenangkan pemilihan. PDIP, yang mengusung 16 calon wakil gubernur, mencatatkan lima kemenangan.
“Jadi kita melihat memang terjadi pergeseran yang cukup besar terutama bergesernya dominasi partai tertentu pada level provinsi. Kita lihat juga, kita prediksi juga terjadi pada level kabupaten,” pungkasnya.
-
/data/photo/2025/02/19/67b55db620cb0.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ketua MA: Pengadilan Tingkat Pertama Kekurangan Hakim, Kinerja Pengadilan Tingkat Banding Naik")
Ketua MA: Pengadilan Tingkat Pertama Kekurangan Hakim, Kinerja Pengadilan Tingkat Banding Naik
Ketua MA: Pengadilan Tingkat Pertama Kekurangan Hakim, Kinerja Pengadilan Tingkat Banding Naik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Selain memaparkan hasil kinerja
Mahkamah Agung
(
MA
) tahun 2024,
Ketua MA
, Sunarto juga menjabarkan kinerja pengadilan tingkat banding atau Pengadilan Tinggi (PT) dan pengadilan tingkat pertama atau
Pengadilan Negeri
(PN).
Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA tahun 2024, Sunarto mengatakan bahwa rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan Pengadilan Pajak meningkat dibanding tahun 2023.
Menurut Sunarto, beban perkara tahun 2024 di pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak sebanyak 58.205.
Dengan rincian, perkara masuk sebanyak 44.859 dan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 13.346 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus sebanyak 46.860 perkara.
“Jumlah beban perkara tersebut ditangani oleh hakim tinggi berjumlah 1.252 orang. Untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial ditangani juga oleh Hakim Ad Hoc tingkat banding yang berjumlah 108 orang, sehingga tiap hakim menerima perkara rata-rata sebanyak 137 per tahun,” kata Sunarto, Rabu.
Atas dasar itu, Sunarto mengatakan, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan Pengadilan Pajak meningkat.
“Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebesar 80,56 persen atau meningkat sebesar 5,08 persen dari tahun 2023,” ujarnya.
Sementara itu, saat memaparkan kinerja pengadilan tingkat pertama, Sunarto menyinggung soal kurangnya jumlah hakim.
Dia menyebut, beban perkara di pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan sebanyak 2.991.747, terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.927.815, ditambah sisa perkara tahun 2023 sebanyak 63.932.
Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus sebanyak 2.856.821, dan perkara yang dicabut sebanyak 61.804, sehingga sisa perkara pada tahun 2024 adalah sebanyak 73.122.
“Dengan demikian, rasio produktivitas memutus di Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan adalah sebesar 97,56 persen,” kata Sunarto.
Namun, dia kemudian menyebut bahwa beban perkara sebanyak itu hanya ditangani oleh 5.804 hakim. Sedangkan, untuk perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ditangani juga oleh Hakim Ad Hoc tingkat pertama yang berjumlah 350 orang.
“Perbandingan jumlah hakim dan jumlah beban perkara menunjukan rerata beban perkara untuk setiap hakim tingkat pertama dalam setahun adalah 1.547 perkara,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sunarto menyebut, perbandingan jumlah hakim dan beban perkara tersebut memperlihatkan adanya kekurangan jumlah hakim.
“Tingginya beban kerja hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menunjukkan kekurangan jumlah hakim. Untuk mengatasi kekurangan hakim tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan izin dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal,” kata Sunarto.
Sebelumnya, Sunarto mengungkapkan bahwa secara keseluruhan kinerja Mahkamah Agung meningkat pada 2024, dibanding tahun sebelumnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Polda Jatim Kerahkan 706 Personel untuk Pengamanan Pelantikan Kada
Surabaya (beritajatim.com) – Polda Jawa Timur menyiapkan 706 personel untuk pengamanan pelantikan kepala daerah di wilayah Jawa Timur. Pengamanan ini mulai diterjunkan pada Rabu (19/2/2025) dengan fokus pada objek vital.
Persiapan ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan oleh Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Jatim di Lapangan Apel Mapolda Jatim. Direktur Samapta Polda Jatim, Kombes Pol. Budi Karyono, menyatakan bahwa selain personel, pihaknya juga telah menyiagakan berbagai perlengkapan pengamanan, termasuk kendaraan taktis dan unit K9.
“Kami Ditsamapta Polda Jatim sudah siap melaksanakan proses pengamanan dan mengantisipasi segala situasi kamtibmas yang akan berkembang dalam pelantikan kepala daerah,” ujarnya.
Operasi pengamanan yang dimulai pada Rabu (19/2/2025) ini akan menitikberatkan pengamanan pada objek vital, baik secara statis maupun mobile dinamis.
“Objek vital yang menjadi prioritas yakni Kantor KPU dan Bawaslu. Selain itu, kita juga amankan kantor DPRD Kota/Provinsi, kantor Gubernur, dan sejumlah objek vital lain,” jelasnya.
Pengamanan ini berpotensi diperpanjang hingga tujuh hari setelah pelantikan guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kombes Pol. Budi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan.
“Kita anggota Polri akan mengamankan kegiatan masyarakat. Tapi saya berharap masyarakat juga ikut dalam menjaga keamanan itu,” tegasnya.
“Dengan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kamtibmas, diharapkan wilayah hukum Polda Jawa Timur ini jadi kondusif, aman, dan terkendali,” pungkasnya. [uci/beq]
-
Demo Indonesia Gelap Tak Kunjung Selesai, Prabowo Reshuffle Menteri Satryo?
PIKIRAN RAKYAT – Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di media sosial pada awal tahun 2025, menandai gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa, terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan.
Puncak dari gelombang protes ini adalah serangkaian demonstrasi yang digelar di berbagai kota, dengan tuntutan utama pencopotan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Bodjonegoro.
Latar Belakang #IndonesiaGelap
#IndonesiaGelap merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan di sektor pendidikan, seperti:
– Pemerintah dinilai melakukan pemangkasan anggaran pendidikan yang signifikan, yang dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia.
– BEM SI menyoroti adanya indikasi komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan dianggap sebagai barang dagangan dan bukan sebagai hak setiap warga negara.
– Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendiktisaintek dinilai kontroversial dan tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
Tuntutan Pencopotan Mendiktisaintek
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa dengan tema Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin 17 Februari 2025.
Salah satu tuntutan utama dari gerakan #IndonesiaGelap adalah pencopotan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Bodjonegoro. BEM SI menilai bahwa Mendiktisaintek tidak mampu mengelola sektor pendidikan dengan baik dan bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang terjadi.
Rangkaian Demonstrasi
Sebagai puncak dari gerakan #IndonesiaGelap, BEM SI menggelar serangkaian demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. Demonstrasi ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, serta elemen masyarakat lainnya.
Demonstrasi terbesar rencananya akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Februari 2025, bertepatan dengan pelantikan kepala daerah. Demonstrasi ini dihadiri oleh ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek dan daerah lainnya.
Respons Pemerintah
Pemerintah melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa akan ada dialog internal di Kemendiktisaintek untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
Ia juga menyebut jika Presiden Prabowo menegaskan jika biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa tidak boleh dikurangi.
Dampak #IndonesiaGelap
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Gerakan #IndonesiaGelap berhasil menarik perhatian publik dan media massa. Berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah, turut memberikan dukungan terhadap gerakan ini.
Gerakan ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa dan masyarakat peduli terhadap kondisi pendidikan di Indonesia dan tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan yang dianggap merugikan.
Isu Presiden Copot Mendiktisaintek
Kini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan me-reshuffle Mendiktisaintek Satryo Soemantri Bodjonegoro pada Rabu, 19 Februari 2025 sore ini.
Hingga saat ini, belum diketahui siapa penggantinya. Satryo sendiri juga sebelumnya sempat terseret isu dugaan main pecat pegawai hingga didemo bawahannya.
Pria kelahiran Delft, Belanda itu juga diduga merupakan sosok yang pemarah, termasuk dugaan jika dirinya pernah menampar sopir pribadinya, dan memarahi pegawainya lantaran air di rumah dinas mati.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Mayat Tanpa Kepala di Jombang Diduga Warga Desa Jatirejo, Tes DNA Jadi Kunci
Jombang (beritajatim.com) – Identitas mayat tanpa kepala yang ditemukan di saluran irigasi area persawahan Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, mulai menemui titik terang. Korban diduga pemuda berinisial AS (37), warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
Kepala Desa Jatirejo, Arifah, mengungkapkan bahwa dirinya mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Polres Jombang pada Rabu (19/2/2025). Dari pemeriksaan tersebut, ibu korban yang berinisial A dijadikan pembanding dalam tes DNA untuk memastikan identitas mayat tersebut.
Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban guna menelusuri keberadaan AS yang dinyatakan hilang sejak Sabtu (8/2/2025) sore. Diketahui, AS selama ini bekerja di sebuah percetakan di kawasan Mojokerto. Sejak tanggal tersebut, ia tidak terlihat oleh keluarganya hingga akhirnya muncul kabar penemuan jasad tanpa kepala di saluran irigasi Desa Dukuharum pada Rabu (12/2/2025).
Keluarga sempat merasa tenang ketika seseorang yang mengaku sebagai AS menjawab panggilan telepon. Orang tersebut mengaku berada di Bali, tetapi enggan menjelaskan lokasi tepatnya dan menolak permintaan ibunya untuk pulang.
“Dia mengaku sebagai AS. Tapi ketika didesak di Bali mana, penerima telepon tidak mau menjawab. Penerima telepon juga tidak mau ketika disuruh pulang oleh ibunya,” ujar Arifah.
Arifah turut serta dalam percakapan melalui telepon yang dilakukan pada Selasa (18/2/2025) sore. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menyatakan bahwa orang yang mengangkat telepon tersebut bukan AS yang sebenarnya. “Memang tes DNA belum keluar, namun dari ciri fisik identik dengan AS,” jelas Arifah.
Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan melalui Kasatreskrim AKP Margono Suhendra belum berani memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus penemuan mayat tanpa kepala ini ketika dikonfirmasi melalui ponselnya. “Saya belum berani memberikan statemen. Nanti Pak Kapolres saja,” kata Margono singkat.
Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa kepala di saluran irigasi persawahan Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, pada Rabu (12/2/2025). Bagian kepala korban baru ditemukan sore harinya di tepi sungai Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, yang berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi awal penemuan jasad. [suf]
-
BREAKING NEWS: Reshuffle Kabinet, Prabowo Akan Lantik Sejumlah Pejabat Sore Ini di Istana – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta pada petang ini, Rabu (19/2/2025).
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.
“Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).
Belum diketahui siapa pejabat yang akan dilantik tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews.com, Prabowo akan melantik pejabat di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek).
Selain itu, Prabowo Juga akan melantik, pejabat BPS, Wakil Kepala BPKP dan Kepala BSSN.
Bahkan isu reshuffle kabinet berhembus.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro termasuk diantara yang akan diganti.
Sinyal dari Prabowo
Sinyal reshuffle tersebut sempat Prabowo sampaikan saat puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
Ia mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengoreksi diri.
“Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan dia menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi.
Oleh karena itu, dia memastikan akan menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.
Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ pada Senin, (17/2/2025), mahasiswa meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi para menteri yang dinilai berkinerja buruk.
Salah satunya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.
“Rombak Kabinet Merah Putih, khususnya menteri-menteri yang bermasalah, patut dan layak untuk dipecat adalah Mendiktisaintek,” ujar mahasiswa aksi “Indonesia Gelap.
-
/data/photo/2025/02/19/67b55776d97d1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Prabowo: Kita Harus Perbaiki Kualitas Hidup Semua Hakim")
Prabowo: Kita Harus Perbaiki Kualitas Hidup Semua Hakim
Prabowo: Kita Harus Perbaiki Kualitas Hidup Semua Hakim
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
menyatakan, pemerintah bertekad untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh hakim di Indonesia.
Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan
Mahkamah Agung
(MA) Tahun 2024 di Gedung MA, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
“Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif, kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia,” kata Prabowo, Rabu.
Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa banyak hakim yang tidak punya rumah dinas, bahkan harus tinggal di indekos.
Menurut dia hal itu tidak boleh lagi terjadi.
“Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas, banyak hakim kita masih kos, ini tidak boleh terjadi, ada Menteri Keunagan enggak di sini?” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan,
kualitas hidup hakim
harus diperhatikan karena rakyat amat bergantung dengan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh para hakim.
“Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, paling miskin, dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Penyelidikan Kasus Dugaan Penyalahgunaan Solar di Tuban Dihentikan
Tuban (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Tuban resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh terduga Mujiono. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan saksi dan keterangan ahli tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.
Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander, menjelaskan bahwa solar yang dipersoalkan digunakan untuk keperluan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di wilayah Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban oleh Mujiono.
“Berdasarkan keterangan ahli, kasus ini tidak memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ungkap Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander, Rabu (19/2/2025).
Pria yang akrab disapa Dimas ini menegaskan bahwa perkara tersebut telah dihentikan dan barang bukti telah dikembalikan kepada pihak terkait.
“Ini berdasarkan Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak,” terang Dimas.
Sebagai informasi, penyalahgunaan solar bersubsidi untuk industri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, penggunaan untuk HIPPA memiliki regulasi tersendiri dan tidak termasuk dalam tindak pidana. [ayu/beq]