Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

    Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan permanen. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria.

    Ia mengatakan bahwa koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, dibentuk demi memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia.

    Hal ini dikatakan Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

    “Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria.

    Ia melanjutkan, komitmen ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai KIM hingga KIM Plus di era Pilkada 2024.

    “Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai.

    Tepatnya saat keterangan pers selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

    Sekilas tentang KIM Plus

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, yakni siantaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Burhanuddin Abdullah Jadi Ketua Tim Pakar Danantara, Jokowi Disiapkan Jadi Pengawas, Stefan Antonio Beri Sindiran Keras

    Burhanuddin Abdullah Jadi Ketua Tim Pakar Danantara, Jokowi Disiapkan Jadi Pengawas, Stefan Antonio Beri Sindiran Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial Stefan Antonio mengkritik Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua Tim Pakar sekaligus inisiator Danantara. 

    Dia mengungkit kasus Mantan Menko Ekonomi itu yang pernah terpidana korupsi.

    “Luar biasa. Mantan terpidana korupsi kelola aset Rp. 14.715 Triliun (empat belas ribu plus triliun),” kata Stefan Antonio dalam akun X, pribadinya, Rabu, (19/2/2025).

    “Apa nggak ijo itu matanya? Lebih gede dari yang dikantongi Jokowi,” lanjutnya. 

    Menurutnya, Burhanuddin dan Mantan Presiden Joko Widodo bisa bersaing dalam mengelola Danantara nantinya.

    Seperti dikatakan, Prabowo berencana menganggap presiden pendahulunya sebagai Dewan Pengawas Danantara.

    “Bakalan saingan sama Jokowi itu nanti. 

    Jadi Finalis nomor satu dan dua OCCRP taun 2025,” tuturnya.

    Dengan penunjukan dua tokoh itu kata dia, rasanya Indonesia kekurangan orang hebat

    yang engga problematik.

    “Pemerintahan ini diisi orang-orang yang modelan begini. Udah tahu terbukti korupsi, malah disodorin kelola duit Negara segede itu,” tandasnya. (*)

  • Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan,
    efisiensi anggaran
    layaknya manfaat bulan
    puasa
    yang menyehatkan badan dan menghapus lemak-lemak
    birokrasi
    .
    “Adanya efisiensi anggaran justru bisa membuat birokrasi Indonesia jauh lebih
    sehat
    ,” tutur pria yang akrab disapa Gus Ipul itu melalui siaran pers, Rabu (19/2/2025).
    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan arahan kepada kepala Dinas Sosial (
    Dinsos
    ) se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara di Kantor Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ), Rabu.
    Arahan yang diberikan menyoroti masalah efisiensi anggaran kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (
    pemda
    ).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki K/L dan pemda, khususnya anggaran belanja barang dan modal, dapat dioptimalkan lewat pengalihan pada program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
    “Pada prinsipnya, efisiensi justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang prorakyat. Selain itu, efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat,” paparnya.
    Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi tidak menyentuh belanja rakyat dan pendidikan.
    Bahkan, seperti yang disebut Presiden RI Prabowo Subianto, bantuan sosial (
    bansos
    ) bisa ditambah jika memang diperlukan.
    “Kemensos telah gencar melakukan efisiensi pada pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, misalnya pada penghematan penggunaan listrik. Kami saja baru setengah bulan menjalankan efisiensi bisa menghemat Rp 300 juta dari anggaran untuk kebutuhan listrik di kantor,” katanya.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa efisiensi harus dimulai lewat kesadaran baru yang harus dibangun dari diri masing-masing aparatur sipil negara (
    ASN
    ).
    “Tanpa adanya kesadaran itu, maka efisiensi yang dilakukan hanya akan dianggap sebagai penghambat bekerja. Padahal, ketika setiap ASN memiliki kesadaran pentingnya efisiensi, sesungguhnya itu semua tidak akan berpengaruh kepada produktivitas kerja,” ucapnya.
    Menurut Gus Ipul, kesadaran bagi ASN perlu dibangun. Sebab, kebutuhan operasional saat ini dibiayai dari oleh rakyat. Namun demikian, banyak pekerja yang dinilai kurang peduli akan efisiensi.
    “Akan menjadi hal berbeda ketika setiap orang memperlakukan hal yang sama saat berada di rumah masing-masing. Efisiensi itu akan dengan sendirinya mengalir karena anggaran yang digunakan adalah anggaran pribadi yang harus ditekan atau dilakukan penghematan,” ucapnya.
    “Kalau di rumah masing-masing, kita peduli sekali sama AC, sama lampu (melakukan penghematan). Namun, kalau di ruangan kantor kita tidak peduli, AC-nya, lampunya,” lanjut Gus Ipul.
    Gus Ipul menerangkan, Kemensos mengoptimalkan efisiensi lewat berbagai upaya kreatif dan inovatif. Salah satunya, lewat sinergi dengan sejumlah pihak untuk memaksimalkan berbagai kegiatan terdampak efisiensi.
    Ia juga menekankan pentingnya pengalihan kegiatan berdampak, seperti melakukan kerja bakti, dan
    car free day
    .
    Pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024, sebut Gus Ipul, kerja bakti nasional dilaksanakan. Hasilnya, 720.000 orang di seluruh Indonesia terlibat dalam agenda kerja bakti.
    Selain itu, dalam praktik lainnya, Gus Ipul turut mendorong kerja sama yang intens kepada civitas akademika dalam memaksimalkan kegiatan riset dan kajian yang turut terdampak efisiensi pada anggaran Kemensos.
    “Kami ajak universitas. Mereka punya lembaga pemberdayaan masyarakat. Kemarin pertemuan di Surabaya, 200 lebih perguruan tinggi se-Jawa Timur siap mendukung Kemensos dalam membentuk desa binaan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di desa dan itu menggunakan uang mereka, bukan uang Kemensos,” ucapnya.
    Di akhir penyampaiannya, Gus Ipul mengimbau kepada setiap kepala Dinsos se-Jawa Timur untuk tidak mengeluhkan adanya efisiensi anggaran.
    Sebaliknya, dia mendorong setiap pihak dapat mengerahkan berbagai pendekatan kreatif dan inovatif sehingga target kerja yang ada tetap tercapai dengan baik.
    “Banyak cara di tengah-tengah efisiensi itu, tetap semangat. Efisiensi ini jangan sampai menurunkan kinerja kita. Diperlukan kreativitas dan inovasi agar target-target kita tetap tercapai,” kata Gus Ipul. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Reshuffle Kabinet Makin Menguat, Siapa Pejabat yang Akan Diganti oleh Prabowo? – Halaman all

    Isu Reshuffle Kabinet Makin Menguat, Siapa Pejabat yang Akan Diganti oleh Prabowo? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (19/2/2025) sore ini.

    Kabar mengenai rencana pelantikan itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya.

    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy kepada wartawan, Rabu.

    Belum diketahui siapa pejabat yang akan dilantik tersebut.

    Namun, berdasarkan informasi, Prabowo akan melantik sejumlah pejabat di antaranya pimpinan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Jadwal pelantikan itu muncul di tengah isu pergantian atau reshuffle salah satu menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Namun, Satryo sendiri memilih bungkam dan kabur dari kejaran awak media saat ditanya soal isu pergantian dirinya itu.

    Nantinya, Prabowo disebutkan akan mengumumkan nama pengganti Satryo, yakni seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Brian Yuliarto.

    Namun, belum ada penjelasan dari sumber-sumber resmi yang memastikan informasi tersebut.

    Pihak Istana sendiri belum mau berkomentar secara gamblang terkait kabar mengenai Brian Yuliarto yang akan dilantik menjadi Mendiktisaintek tersebut.

    Sekadar informasi, Brian Yuliarto merupakan dosen di ITB, seorang Ahli Nanoteknologi Institut Teknologi Bandung. 

    Brian Yuliarto mengenyam pendidikan S1 di ITB Bandung pada tahun 1999.

    Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tokyo dan mengambil program doktoral di universitas yang sama di Tokyo.

    Kata DPR soal Isu Reshuffle

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian merespons soal beredarnya isu Menteri Satryo yang akan terkena reshuffle oleh Prabowo.

    Mengenai hal ini, Lalu mengatakan bahwa setiap kebijakan penggantian menteri di kabinet merupakan mutlak hak prerogatif dari Prabowo sebagai presiden.

    Dalam hal ini, Lalu hanya memastikan bahwa Komisi X DPR RI sebagai mitra Kemendiktisaintek di legislatif, sejauh ini selalu melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

    “Dalam beberapa bulan ini kemitraan berjalan baik, komunikasi dan koordinasi juga berjalan baik.”

    “Kemudian kalau reshuffle, itu kan hak prerogatif presiden Prabowo,” kata Lalu saat dimintai tanggapannya oleh awak media, Rabu.

    Apabila memang benar ada reshuffle kabinet, Lalu menaruh harapan pada Mendiktisaintek yang baru itu.

    Dia berharap, pejabat yang baru nanti bisa sejalan dengan visi misi presiden, terutama pada bidang pendidikan dan Saintek.

    “Jika itu (reshuffle) betul terjadi maka harapan kami di Komisi X, Mendiktisaintek yang akan dilantik, mampu menerjemahkan visi misi presiden Prabowo,” kata dia.

    “Terutama bidang pendidikan tinggi dan saintek,” kata dia.

    Sebelumnya, isu penggantian Satryo sebagai Mendiktisaintek ini mulai muncul setelah para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendiktisaintek melakukan aksi unjuk rasa pada 20 Januari 2025 lalu.

    Di mana, para ASN saat itu memprotes pemberhentian secara mendadak salah satu pegawai.

    Setelah itu, Satryo juga menjadi sorotan publik karena rekaman suara yang diduga miliknya viral.

    Satryo diduga memarahi staf dan dianggap semena-mena dalam mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya, yakni memecat sepihak seorang pegawai bernama Neni Herlina yang menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda dan Pejabat Rumah Tangga.

    Selain itu, Satryo juga dituding bersikap arogan dengan memberhentikan Neni secara mendadak. 

    Namun, dalam keterangannya, Satryo membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pemberhentian pegawai.

    Dalam aksi itu, para pegawai mengenakan pakaian serba hitam dan membawa spanduk bertuliskan, “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri.”

    (Tribunnews.com/Rifqah/Rizki Sandi/Taufik Ismail)

  • Dilantik Presiden Besok, Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Bagikan Kesan

    Dilantik Presiden Besok, Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Bagikan Kesan

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 membagikan kesan menjelang pelantikan. Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan menilai pelantikan kepala daerah terpilih periode kali ini merupakan sejarah karena yang melantik adalah presiden.

    Kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025.

    “Menurut saya ini sebuah sejarah baru dalam pelaksanaan tata negara di indonesia. Biasanya memang kita sesuai dengan peraturan yang ada, presiden sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi diberi kewenangan juga untuk tidak hanya melantik gubernur, tetapi juga bupati dan walikota. Sekarang yang diterapkan adalah peraturan yang satu itu,” kata Farhan saat ditemui usai mengikuti Gladi Bersih di Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Sebelum pelantikan besok, ratusan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dikumpulkan di Monas untuk mengikuti agenda gladi yang digelar selama dua hari pada 18-19 Februari. Adapun proses pelantikan kepala daerah akan digelar di Istana Kepresidenan.

    Sementara itu, Bupati terpilih Indramayu Lucky Hakim membeberkan kemungkinan Prabowo Subianto akan menyalami seluruh kepala daerah usai pelantikan. Hal itu dikatakan Lucky ketika mengikuti gladi bersih di Istana, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Dalam kesempatan itu, terang Lucky, simulasi dilakukan untuk bersalaman dengan Presiden bersama seluruh kepala daerah. Namun demikian, kepastian mengenai hal itu Presiden yang akan menentukannya.

    “Tadi disimulasikan apakah memungkinkan untuk bersalaman dengan Presiden, semuanya begitu jadi tadi sempat disimulasikan. Nanti mungkin beliau pak presiden akan menentukan apakah akan salaman atau tidak,” ujarnya.

    Lucky juga membagikan kesan pertama kali pelantikan kepala daerah akan dilakukan oleh Presiden secara serentak. Bahkan termasuk kepala daerah di tingkat Bupati/walikota, bersamaan dengan para gubernur terpilih.

    “Ini excited, saya dulu pernah dilantik oleh Pak Ridwan Kamil, nah ini akan dilantik oleh presiden. Ini sejarah nih, bahkan di Indonesia baru pernah, bupati tingkat dua dilantik oleh presiden dan serentak,” katanya.

    Agenda setelah pelantikan para kepala daerah terpilih direncanakan akan mengikuti retreat yang berlangsung selama 7 hari di akademi militer (Akmil), Magelang.

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, dijadwalkan mengikuti retreat yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Polisi Tangkap EK, Diduga Pelaku Mutilasi di Jombang

    Polisi Tangkap EK, Diduga Pelaku Mutilasi di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Polisi akhirnya menangkap EK, seorang warga yang tinggal Dusun Plosowedi, Desa Plosogeneng, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Dia diduga kuat sebagai pelaku dalam kasus mutilasi yang menggegerkan warga.

    Saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, termasuk mengumpulkan barang bukti tambahan.

    Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Rabu (19/2/2025), membenarkan bahwa pihaknya mengamankan terduga pelaku. “Benar, kita amankan satu orang. Saat ini masih kita kembangkan lagi,” kata Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan ketika dikonfirmasi melalui ponselnya.

    Sementara itu, polisi juga tidak membantah bahwa korban mutilasi tersebut diduga kuat adalah AS (37), warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek. Namun, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut melalui tes DNA (genetic) untuk memastikan identitas korban secara resmi. “Sekali lagi, masih kita kembangkan,” tambah Kapolres.

    Selain menangkap EK, polisi kini fokus mencari barang bukti tambahan, terutama senjata tajam yang diduga digunakan untuk memutilasi korban. Polisi melakukan penyisiran dan pengumpulan bukti di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian perkara.

    Pihak kepolisian juga meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini untuk segera melapor agar penyelidikan dapat segera menemukan titik terang.

    Informasi dihimpun menyebutkan bahwa EK berasal dari Desa Dukuharum Kecamatan Megaluh. Namun EP tinggal di Dusun Plosowedi Bersama sang istri. Dengan diamankannya EK, masyarakat kini berharap kasus ini segera terungkap secara menyeluruh, termasuk motif pelaku dan bagaimana peristiwa mengerikan ini terjadi.

    Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa kepala di saluran irigasi persawahan Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, pada Rabu (12/2/2025). Bagian kepala korban baru ditemukan sore harinya di tepi sungai Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, yang berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi awal penemuan jasad. [suf]

  • 2 Perkara Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro hingga Pernah Didemo di Kantornya – Halaman all

    2 Perkara Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro hingga Pernah Didemo di Kantornya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro disebut-sebut akan diganti dari jabatan sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Kabar penggantiannya mengemuka di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto melantik pejabat negara di Istana Negara Jakarta sore ini, Rabu (19/2025).

    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Kontroversi Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Sebelum isu reshuffle kabinet terhadap Satryo Brodjonegoro mengemuka, menteri dari kalangan akademisi ini pernah dirundung dua masalah yang sempat mengemuka di publik.

    Padahal baru sekitar tiga bulan dia menjabat sebagai menteri.

    Prof Satryo dilantik pada 21 Oktober 2024 silam untuk memimpin kementerian baru yang merupakan pecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

    Selama mengemban jabatan seumur jagung ini, Mendiktisaintek Satryo tercatat dua kali didemo bahkan salah satunya didemo oleh pegawainya sendiri.

    2 perkara yang membuat Mendikti Prof Satryo didemo

    1. Tukin dosen ASN tidak cair

    Pada Senin tanggal 6 Januari 2025, Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) melakukan demo di gedung Kemendikti Saintek.

    Mereka menggelar aksi kirim karangan bunga Kantor Kemendikti Saintek karena kecewa atas pernyataan tersebut.

    Protes itu dilakukan simbolik dengan memberikan 60 karangan bunga ke Kantor Kemendikti Saintek pada Senin (6/1/2024) silam.

    “Aksi ini adalah bentuk protes terhadap ketidakadilan yang dialami para dosen ASN. Sejak menerima SK sebagai ASN, pegawai lain di kementerian ini langsung mendapatkan tukin,” ujarnya, dilansir dari Kompas.com, Senin (20/1/2025).

    Anggun mengatakan selama ini dosen-dosen ASN di Kemendikti Saintek seperti diabaikan hak-haknya terutama dalam hal pemberian tukin.

    Koordinator Adaksi Anggun Gunawan mengatakan, pihaknya sudah mulai memperjuangkan tukin sejak lama.

    Berbagai macam tindakan juga sudah dilakukan hingga akhirnya pada September 2024 ADAKSI diminta untuk melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti) Prof. Abdul Haris dan diterbitkanlah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikbud) Nomor 447 Tahun 2024.

    Lalu pada 5 November 2024, ADAKSI juga bertemu dengan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan untuk mengadu soal permasalah pembayaran tukin.

    Setelah ada kepastian soal pencairan tukin dosen, Anggun bersama rekannya di ADAKSI kaget kalau ternyata pemerintah melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Prof. Togar Simatupang menyatakan bahwa tukin dosen tidak akan cair pada tahun 2025.

    “ADAKSI memandang alasan ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah. Regulasi dan janji ini sudah bergulir selama lima tahun. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda hak yang sudah dijanjikan,” kata Anggun.

    2. Pegawai Kemendikti merasa Mendikti semena-mena

    Mendiktisaintek Satryo Soemantri juga didemo pegawai Dikti yang berkumpul pada Senin, (20/1/2025) pagi dengan membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Prof. Satryo dan istri.

    “Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk keluarga, bukan babu keluarga,” demikian bunyi kalimat yang tertera di spanduk itu.

    “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!” bunyi spanduk lain yang dibawa para pegawai.

    Beberapa dari mereka juga mengirim karangan bunga sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

    Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek Suwitno mengatakan, masalah di Kemendikti Saintek karena beberapa hal.

    Penyebab pertama sudah dimulai sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satryo diangkat sebagai Mendikti Saintek oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Suwitno mengatakan, pergantian jabatan ini dilakukan dengan tidak adil.

    “Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” kata Suwitno di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Alasan demo kedua, ketika salah satu pegawai aparatur sipil negara (ASN), yakni Neni Herlina, dipecat sepihak oleh Satryo.

    Neni merupakan pegawai yang bertugas menangani semua urusan rumah tangga Kemendikti Saintek. Neni tiba-tiba dipecat oleh Satryo karena ada kesalahpahaman saat menjalankan tugas.

    “Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin.Tapi harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan diusir dan diberhentikan katanya, bahkan diminta angkat kaki,” pungkas Suwitno.

    Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com

     

  • Modus Petugas Palsu, Aki Baterai Penerangan Jalan Tenaga Surya di Ponorogo Raib

    Modus Petugas Palsu, Aki Baterai Penerangan Jalan Tenaga Surya di Ponorogo Raib

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sejumlah aki baterai milik Penerangan Jalan Tenaga Surya (PJTS) di jalur provinsi yang melintasi wilayah Kabupaten Ponorogo dilaporkan hilang. Diduga kuat, pencurian ini dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab dengan modus menyamar sebagai petugas teknis. Lokasi kejadian tersebar di sepanjang jalur Sumoroto menuju Wonogiri serta perbatasan Ponorogo-Pacitan.

    “Ada 3 Aki baterai untuk penerangan jalan tenaga surya yang hilang dicuri orang,” kata Kabid Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo, Setyo Budiono, Rabu (19/02/2025).

    Rinciannya, kata Budi di jalur Ponorogo-Wonogiri ada 2 unit yang hilang dan 1 unit lagi di jalur Ponorogo-Pacitan. Kejadian ini, kata Budi berlangsung dalam tiga bulan terakhir. Budiono menjelaskan, pelaku diduga menggunakan modus berpura-pura sebagai petugas resmi. Dengan mengenakan rompi dan peralatan teknis lengkap, mereka mampu mengelabui warga sekitar.

    “Penampilan mereka sangat meyakinkan, menggunakan rompi dan perlengkapan keselamatan layaknya teknisi asli,” jelasnya.

    Terkait kejadian ini, Dishub Ponorogo telah melaporkannya kepada pihak kepolisian. Selain itu, sebagai aset milik pemerintah provinsi, kehilangan tersebut juga telah disampaikan ke pihak terkait di tingkat provinsi. Ditaksir, kerugian akibat pencurian ini mencapai puluhan juta rupiah.

    “Aki baterai ini memang khusus untuk PJTS, harganya tidak murah. Kerugian ya capai puluhan juta,” tutupnya. [end/beq]

  • Pandu Sjahrir Blak-blakan Soal Luhut dan Isu Jadi Ketua BPI Danantara

    Pandu Sjahrir Blak-blakan Soal Luhut dan Isu Jadi Ketua BPI Danantara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Nama Pandu Sjahrir mencuat sebagai salah satu calon Ketua Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menanggapi isu tersebut, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu berbicara secara terbuka dalam podcast Akbar Faizal, membahas latar belakang profesionalnya serta berbagai bisnis yang dijalankannya.

    “Soal tulang, saya manggilnya tulang, saya kan gak bisa milih tulang saya siapa. Udah bentuknya gitu dan saya juga memang, Abang juga tahu saya kerja profesional di luar negeri, Amerika sampai akhir 2010 sampai saya dipanggil kembali,” ujar Pandu.

    Pandu menegaskan bahwa kesuksesan finansial pertamanya berasal dari keterlibatannya dengan Shopee dan tidak ada kaitannya dengan sektor sumber daya alam (SDA).

    “Bagusnya, Alhamdulillahnya saya bikin my first real money gara-gara urusan Shopee. Gak ada urusan sama SDA. Shopee saya udah keluar, 2021 saya mengundurkan diri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Pandu membahas kepemilikan bisnisnya, termasuk PT Toba Bara Sejahtera (TBS). “TBS itu sekarang kan milik kami. Opung ada saham dikit, 8 persen,” ungkapnya.

    Selain itu, Pandu mengelola bisnis fund management dengan aset gabungan sekitar 2 miliar dolar AS, yang mayoritas berasal dari investor luar negeri, seperti Abu Dhabi dan Korea.

    “98 persen luar negeri. Kebanyakan profesional kami juga di luar negeri. Kita investasi ke Indonesia, jadi kita punya aset seperti hotel paling besar di Indonesia, Swiss-Belhotel, itu punya kita,” tambahnya.

    Pandu juga mengungkapkan beberapa proyek lain yang sedang dijalankannya, termasuk pembangunan pusat data serta investasi di berbagai sektor strategis lainnya.

  • Nakes Protes Kepemimpinan di RSUD Junjung Besaoh Bangka Selatan, Minta Bupati Bertindak

    Nakes Protes Kepemimpinan di RSUD Junjung Besaoh Bangka Selatan, Minta Bupati Bertindak

    PIKIRAN RAKYAT – Kantor Bupati Bangka Selatan didatangi ratusan tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Junjung Besaoh, Kabupaten Bangka Selatan.

    Kedatangan ratusan nakes ke Kantor Bupati tersebut bukan tanpa alasan. Para nakes tersebut melakukan protes terkait dengan kepemimpinan di tempat mereka bekerja.

    Para nakes memprotes kepemimpinan Direktur RSUD Junjung Besaoh serta pejabat eselonnya. Pasalnya, kepemimpinan di rumah sakit tersebut dianggap sudah tidak lagi kondusif yang mengganggu manajemen rumah sakit.

    Mengenai aksi protes ini, Koordinator aksi, Marsa Saputra mengatakan protes yang dilayangkan merupakan bentuk mosi tidak percaya. Dia menyebut kepemimpinan saat ini tidak berpihak untuk kesejahteraan para nakes.

    “Sudah dua kali kami melakukan aksi protes. Pertama di RSUD, dan hari ini kami datang langsung ke Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan. Kami berharap ada solusi segera dari pemerintah daerah,” ujar Marsa kepada wartawan, Selasa, 18 Februari 2025.

    Dalam aksi protesnya, para nakes menyampaikan lima poin tuntutan yang salah satunya soal telatnya upah para nakes dan membuat para pegawai tidak puas karena hal tersebut.

    “RSUD Bangka Selatan berutang kepada kami. Ekstrafooding sejak Januari 2024 belum dibayarkan, klaim jasa pelayanan BPJS, serta dinas jaga malam juga belum diterima. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang kami alami,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia mengatakan respons lamban manajemen RSUD dalam mengatasi masalah kesejahteraan nakes juga menjadi pemicu aksi protes ini. Bupati Bangka Selatan diharapkan bisa memberikan tindakan tegas.

    “Kami mendesak Bupati untuk mengganti Direktur RSUD beserta pejabat eselon yang telah menzalimi tenaga kesehatan. Kami ingin kepastian terkait hak-hak kami yang selama ini belum diberikan,” katanya.

    Lebih lanjut, dia dan para nakes berharap agar permasalahan yang ada bisa segera diselesaikan. Hal ini sebagai upaya agar pelayanan di RSUD bisa tetap berjalan dengan normal.

    “Kami hanya ingin keadilan. Sebagai tenaga kesehatan, kami sudah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Sekarang kami menunggu itikad baik dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Marsa.

    Menanggapi aksi protes para nakes, Direktur RSUD, dr. Helen Sukendy, mengatakan ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membuat pihak RSUD melakukan evaluasi terkait jasa insentif jaga malam.

    “Senin sore, tanggal 17 Februari, beberapa perwakilan staf RSUD Junjung Besaoh melakukan audiensi dengan pihak manajemen terkait dengan jasa insentif jaga malam untuk tahun 2024 yang tidak bisa dicairkan karena menjadi temuan BPK,” ujar dr. Helen Sukendy, Selasa, 18 Februari 2025.

    “Kami sedang mencoba mencarikan solusi terkait jasa tersebut baik melalui pembagian jasa pelayanan atau cara lainnya sehingga bisa mengakomodir hal tersebut,” tuturnya.***

    Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Info Bangka dengan judul: Ratusan Nakes RSUD Junjung Besaoh Bangka Selatan Gelar Aksi Protes, Ini Penjelasan Direktur Helen

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News