Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Kabinet Gemuk Itu Kabinet Fokus, kata Menko Airlangga Hartarto

    Kabinet Gemuk Itu Kabinet Fokus, kata Menko Airlangga Hartarto

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan atas kritik “kabinet gemuk”. Menurutnya keliru jika istilah gemuk disematkan pada Kabinet Merah Putih (KMP).

    Dalam acara The Economic Insights 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025, Airlangga menegaskan bahwa kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto lebih tepat jika disebut dengan istilah ‘fokus’.

    Terkait sebutan yang kadung diberikan, ia menekankan harapan besarnya terhadap KMP di lima tahun ke depan.

    “Kami menyebutnya kabinet yang fokus. Dengan ruang lingkup yang lebih sempit, diharapkan program-program unggulan dapat lebih terarah melalui tujuh koordinasi yang ada,” ucap Airlangga.

    Ia juga mengingatkan, Indonesia memiliki 17 ribu pulau sehingga kompleksitasnya besar. Kembali ia singgung Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara sebagai pembanding dengan kondisi RI.

    “Di Eropa, terdapat 27 menteri untuk sektor keuangan, luar negeri, ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Jika di Indonesia masing-masing kementerian diwakili oleh satu orang, itu sudah sangat baik dan luar biasa,” tutur dia.

    Respons Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto menyalami menteri Kabinet Merah Putih pada sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Dalam sidang kabinet paripurna tersebut Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Kabinet Merah Putih yang telah bekerja selama tiga bulan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, menanggapi sebutan “kabinet gemuk” dengan mengatakan bahwa ia tidak terlalu mempermasalahkan istilah tersebut.

    Dalam pidatonya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025, Prabowo menyebutkan bahwa Timor Leste yang hanya memiliki dua juta penduduk saja memiliki kabinet beranggotakan 28 orang.

    Prabowo juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki luas yang hampir setara dengan Eropa, yang terdiri dari 27 negara.

    “Kabinet gemuk, tidak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!” tegas Prabowo.

    Setelah dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI, Prabowo menunjuk 108 orang sebagai pembantunya dalam pemerintahan. Jumlah tersebut terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tragedi Perumahan Taman Darmo Indah, Putri Natasya Dihukum 10 Tahun Penjara

    Tragedi Perumahan Taman Darmo Indah, Putri Natasya Dihukum 10 Tahun Penjara

    Surabaya (beritajatim.com) – Majelis hakim yang diketuai Alex Adam Faishal menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara pada terdakwa Putri Natasya.

    Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan pembunuhan terhadap korban Sandra Devita. Putri Natasya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain.

    “Menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun,” ujar hakim Alex Adam dalam putusannya.

    Putusan ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robiatul Adawiyah dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang sebelumnya menuntut terdakwa Putri Natasya dengan pidana penjara selama 11 tahun atas kasus pembunuhan kakak kandungnya, Sandra Devita.

    Peristiwa tragis ini bermula dari konflik keluarga yang berujung pada tindakan fatal di kediaman korban di Perumahan Taman Darmo Indah, Surabaya.

    Berdasarkan fakta persidangan, hubungan antara terdakwa dan korban sudah lama tidak harmonis. Puncaknya terjadi pada 29 Juli 2024, ketika terdakwa mendatangi kontrakan korban pada dini hari dengan maksud klarifikasi terkait tuduhan yang dilontarkan korban kepada pihak kantor terdakwa.

    Setibanya di lokasi, terjadi percekcokan yang semakin memanas hingga korban mengambil pisau dan mengancam terdakwa. Namun, terdakwa merespons dengan mencekik korban dan membenturkan kepalanya ke tembok dapur. Setelah korban tak berdaya, terdakwa memanipulasi keadaan dengan menggantung jasad korban di pegangan tangga, seolah-olah korban meninggal karena bunuh diri.

    Dalam sidang tersebut, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Victor Sinaga dan Partner, memohon keringanan hukuman. “Saya memohon keringanan hukuman yang mulia,” ujar Putri Natasya di hadapan Majelis Hakim.

    Sementara itu, hasil visum dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya menunjukkan adanya luka lecet dan memar di beberapa bagian tubuh korban, termasuk kepala dan leher, yang mengindikasikan kekerasan tumpul sebelum kematian.

    Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat pelaku dan korban adalah saudara kandung. Majelis Hakim akan menggelar sidang putusan dalam waktu dekat untuk menentukan nasib hukum Putri Natasya. [uci/ian]

  • Wamen P2MI Wanti-wanti Tawaran Kerja Ilegal di Luar Negeri di Tengah Tren ‘Kabur Aja Dulu’ – Halaman all

    Wamen P2MI Wanti-wanti Tawaran Kerja Ilegal di Luar Negeri di Tengah Tren ‘Kabur Aja Dulu’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani mengingatkan potensi masalah baru jika masyarakat yang mengikuti tren tanda pagar (tagar) #KaburAjaDulu menempuhnya dengan cara ilegal tanpa melewati prosedur sesuai aturan. 

    Ia mengajak masyarakat untuk mengimbangi tren tersebut dengan peningkatan kompetensi, keterampilan dan kemampuan menatap dunia kerja di luar negeri. 

    Hal ini disampaikan Christina saat berbicara di hadapan ratusan mahasiswa Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/2/2025).

    “Kita kan pasti inginnya adik-adik mahasiswa pergi ke luar negeri sesuai tujuan awal. Menimba ilmu kah, bekerja, mencari penghasilan lebih bagus, pulang-pulang bisa membuka usaha dan membantu orang tua,” kata Christina.

    Dalam kesempatan itu Christina juga mengingatkan para mahasiswa untuk hati-hati terhadap iming-iming tawaran kerja di luar negeri tanpa kelengkapan prosedur.

    Jika berangkat bekerja ke luar negeri secara mandiri, ia meminta masyarakat untuk mengecek kembali riwayat perusahaan tempatnya bekerja ke pihak Kementerian P2MI atau Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) terdekat.

    “Kalau berangkat mandiri harus ekstra hati-hati. Cari tahu lagi. Cek iklan iming-imingan kerja di luar negeri ke KemenP2MI atau BP3MI terdekat,” ucapnya.  

    Sebelumnya Christina menyatakan tak ada yang salah dari tren tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Menurutnya, sikap tersebut menjadi hak masyarakat dalam mencari penghidupan yang lebih baik.

    Namun ia menekankan bahwa sikap itu harus ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Ia mengingatkan proses berangkat kerja sebagai pekerja migran di luar negeri harus mengikuti prosedur legal agar para WNI tetap aman dan terlindungi.

    Salah satu aturan yang harus diikuti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

    Christina mengajak masyarakat yang ingin mengikuti tren tersebut agar lebih menggali informasi bekerja di luar negeri demi menghindari terjerat kasus kejahatan internasional. 

    “Dan tolong jangan dijadikan alasan untuk mencoba-coba berangkat secara ilegal dan berujung pada masalah,” tegasnya. 

    Diketahui berseliweran konten media sosial yang dibuat warga negara Indonesia (WNI) dengan tagar tersebut untuk menunjukkan bentuk kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, sosial dan keadilan di dalam negeri. 

    Tren ini dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri. Konten ini juga berisi ajakan bagi para anak muda untuk mengenyam pendidikan, bekerja atau tinggal di luar negeri. 

     

  • KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari

    KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari

    KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengungkapkan keterkaitan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP)
    Japto Soerjosoemarno
    dan Politisi Nasdem
    Ahmad Ali
    dalam kasus
    korupsi gratifikasi
    mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar)
    Rita Widyasari
    .
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat Rita masih menjabat sebagai Bupati Kukar, ia menerima gratifikasi berkisar 3,3 hingga 5 dollar Amerika Serikat untuk setiap metrik ton batubara yang ditambang.
    Gratifikasi tersebut, kata dia, diduga diterima dari perusahaan tambang.
    Lalu, uang tersebut mengalir ke sejumlah pihak.
    “Jumlah uang yang banyak. Itu sudah sampai jutaan dollar dari metrik ton ini. Nah, dari sanalah karena kita sedang melakukan TPPU (tindak pidana pencucian uang) terhadap perkaranya, kita mengecek ke mana saja si uang itu mengalir,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Asep mengatakan, uang dari gratifikasi itu diduga mengalir ke sejumlah pihak termasuk Japto dan Ahmad Ali.
    “Kemudian mengalir ke dua orang ini (Ahmad Ali dan Japto), uang tersebut. Mengalir ke dua orang tersebut. Nah, di situlah keterkaitannya,” ujar dia.
    Pihaknya terus mendalami aliran uang tersebut menggunakan metode
    follow the money
    .
    Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk melihat peruntukan uang gratifikasi itu dalam praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU).
    “Jadi, termasuk mobil, ada mungkin perhiasan, ada tanah, bangunan, dan lain-lain itu disita. Seperti itu. Jadi gratifikasi di-TPPU-kan, ada TPPU-nya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menyebut, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batubara.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.
    “Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” kata Asep, kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).
    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.
    Jenderal polisi bintang satu itu menyatakan, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita, KPK akan menelusuri kemana pun aliran uang hasil korupsi.
    Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis.
    Termasuk dalam hal ini adalah memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kalimantan Timur, Said Amin (SA).
    “Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutur Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Dipecat, Satryo Soemantri Resign Jadi Mendikti Karena Alasan Ini

    Bukan Dipecat, Satryo Soemantri Resign Jadi Mendikti Karena Alasan Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa alih-alih diberhentikan dan di-reshuffle, dirinya yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Ia menjelaskan, surat pengunduran diri itu bahkan telah rampung ditulis pada Selasa, 18 Februari 2025 malam.

    Surat lantas diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya baru saja ke Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendiktisaintek,” kata Satryo, di kantor Kemdiktisaintek, pada Rabu, 19 Februari 2025, dikutip dari Antara.

    Adapun, alasannya melepas jabatan itu, kata Satryo, karena upayanya selama empat bulan terakhir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Indonesia.

    “Saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ujar Satryo.

    Adapun Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini dijabat oleh Brian Yuliarto. Sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro dilantik menjadi Mendiktisaintek pada 21 Oktober 2024.

    Siapa Saja yang Dilantik Hari Ini?

    Baru empat bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah merombak isi kabinetnya. Ia mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Wakil Kepala BSSN dalam Kabinet Merah Putih.

    Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, Prabowo Subianto pun melantik tiga pengganti untuk posisi tersebut. Ketiganya adalah Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kemudian, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Pirn) Hinsa Siburian. Lalu, Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Rachmat Wibowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik tiga orang lain sebagai pejabat negara. Ada Amalia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BPKP. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pencuri Sapi di Bangkalan Terbongkar, Polisi Temukan Sajam dan Narkoba

    Pencuri Sapi di Bangkalan Terbongkar, Polisi Temukan Sajam dan Narkoba

    Bangkalan (beritajatim.com) – Polres Bangkalan berhasil mengungkap aksi pencurian sapi yang dilakukan oleh seorang pemuda asal Kecamatan Modung, Bangkalan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan mobil Kijang yang telah dimodifikasi dengan cara membuang kursi penumpangnya agar bisa menampung ternak curian.

    Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono, menjelaskan bahwa pencurian ini dilakukan saat pemilik ternak tertidur lelap. Pelaku MR (24) bersama rekannya mencuri sapi milik warga Kecamatan Galis dan menyembunyikannya di hutan sebelum berencana menjualnya.

    “Aksi pencurian itu diketahui saat korban ke kandang untuk mengecek sapinya karena hilang satu ekor,” ujar AKBP Hendro, Rabu (19/2/2025).

    Pemilik ternak yang tidak menemukan sapinya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas akhirnya mengarah kepada pelaku.

    “Lalu korban melapor ke polisi, petugas lalu melakukan pencarian hingga merujuk ke pelaku,” ungkapnya.

    Dalam pemeriksaan, MR mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa sapi tersebut rencananya akan dijual setelah disembunyikan sementara di hutan.

    “Jadi pelaku merombak mobil Kijang itu dengan membuang kursi penumpangnya, sehingga sapi bisa masuk ke dalam,” jelasnya.

    Namun sebelum sapi tersebut sempat dijual, polisi berhasil menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti berupa satu ekor sapi di dalam mobil Kijang tersebut.

    “Kami juga temukan ada sajam dan juga menemukan narkoba di dalam pakaian pelaku,” pungkasnya.

    Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses hukum atas tindak pencurian serta kepemilikan senjata tajam dan narkoba. [sar/ian]

  • Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Besok, Pramono hingga Khofifah Kirab dari Monas ke Istana

    Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Besok, Pramono hingga Khofifah Kirab dari Monas ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan melantik total 961 orang kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota besok, Kamis (20/2/2025). Pelantikan secara serentak itu merupakan yang pertama kali digelar di Istana Merdeka, Jakarta. 

    Pada proses pelantikan, Prabowo akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih yang memenangkan Pilkada Serentak 2024. Mereka adalah pasangan kepala daerah yang tidak melalui sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    “Upacara Pelantikan tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui siaran pers, Rabu (19/2/2025).

    Yusuf memerinci bahwa 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota. Mereka semua akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. 

    Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik.

    Pelantikan ini, terang Yusuf, merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. 

    “Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa tanggal 20 Februari 2025 dipilih sebagai tanggal pelantikan karena sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Dari situ kita mengincar kira-kira 18, 19, 20 dan saya melapor ke Pak Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20. Hari Kamis tanggal 20 [Februari 2025],” ujar Tito dalam kesempatan tersebut.  

    Tito menambahkan bahwa lokasi pelantikan akan tetap berlangsung di Jakarta. Menurutnya, Jakarta masih menjadi ibu kota negara karena belum ada aturan teknis yang memastikan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. 

    “Selagi Perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di jakarta, meskipun nama Jakarta sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta,” terang mantan Kapolri itu. 

  • Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.

    Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.

    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.

    “Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.

    Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.

    Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.

    “Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.

    Pengawas Hakim Kena Efisiensi

    Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.

    “Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekraf Jalin Kerjasama Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan – Halaman all

    Ekraf Jalin Kerjasama Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia (EKRAF) menjalin kerjasama dengan Goldfinch Indonesia, sebagai bagian dari rencana mendesentralisasi dan mengembangkan lebih lanjut industri kreatif di berbagai wilayah strategis di seluruh dunia.

    Implementasinya berupa proyek infrastruktur, pengembangan, dan pertumbuhan proyek-proyek yang dipusatkan di sekitar kawasan yang telah diidentifikasikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Tentu saja upaya itu dilakukan dengan tujuan untuk membangun Kota Kreatif, melalui beberapa inisiatif yang ditargetkan.

    Di antaranya peningkatan kebijakan pajak untuk menarik investasi, perusahaan-perusahaan, dan kegiatan produksi yang dikelola melalui perangkat pendanaan Goldfinch yang telah mapan.

    Kemudian pendanaan dan pengembangan infrastruktur untuk proyek-proyek terkait kekayaan intelektual (IP) di seluruh film, televisi, periklanan, media digital, olahraga, game, Web3, AI, dan inovasi-inovasi digital lainnya.

    Selanjutnya penciptaan lapangan kerja dan pengembangan bakat untuk memberdayakan kreativitas lokal dan mendorong inovasi kreatif melalui pendiri dan usaha lokal.

    “Kemitraan ini merupakan bukti komitmen kami untuk mendorong ekonomi kreatif yang dinamis di Indonesia dan memastikan bahwa aset budaya kami dimanfaatkan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Teuku Riefky Harsya, dalam keterangannya.

    COO Goldfinch, Phil McKenzie juga berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam rencana ambisius dan sangat penting ini, untuk memposisikan Indonesia sebagai pemimpin global di industri kreatif.

    Dalam kerja sama ini pihaknya menetapkan tujuan mendorong kewirausahaan kreatif dan mengembangkan ekosistem IP lokal yang kuat untuk mempertahankan nilai ekonomi di Indonesia melalui alternatif pendanaan yang terstruktur.

    Menciptakan konten dan IP yang kompetitif serta rute perdagangan budaya dengan pasar global, dimulai dengan wilayah MENA & APAC melalui perjanjian produksi bersama dan kolaborasi industri.

    Memperluas advokasi seni dan keberlanjutan sektor kreatif untuk melestarikan warisan budaya dan meningkatkan pariwisata melalui penciptaan konten dan kemitraan-kemitraan produk strategis.

    Kemitraan ini didukung oleh Goldfinch dan investor domestik terkemuka Synco Group serta Goshen Group bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri hiburan dan industri kebudayan di Indonesia.

    Kemudian memperkuat jalur untuk memasuki pasar internasional dan membuka peluang baru dalam pendanaan dan produksi media secara global.

    Mulai Kuartal 2 2025, Goldfinch Indonesia akan berinvestasi dan memfasilitasi proyek dan bisnis-bisnis di seluruh industri kreatif melalui pendanaan utang, pengemasan dan penjualan, serta pengembangan dan produksi IP.

    Fokus utama akan diberikan pada pengembangan bakat melalui inisiatif seperti program First Flights yang telah memenangkan penghargaan Oscar dan BAFTA, yang menyediakan pendanaan tahap awal bagi para pegiat film muda, yang kemudian akan dilatih dan berkolaborasi dengan mitra global.

     

  • Soal #KaburAjaDulu, Menteri Imipas: Bersyukurlah Hidup di Indonesia, Semua Ada

    Soal #KaburAjaDulu, Menteri Imipas: Bersyukurlah Hidup di Indonesia, Semua Ada

    Soal #KaburAjaDulu, Menteri Imipas: Bersyukurlah Hidup di Indonesia, Semua Ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Imigrasi
    dan Pemasyarakatan (Imipas)
    Agus Andrianto
    mengajak masyarakat untuk bersyukur tinggal di
    Indonesia
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menjawab pertanyaan awak media mengenai tagar #KaburAjaDulu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
    Agus menilai Indonesia adalah tempat tinggal yang nyaman, di mana semua kebutuhan hidup mudah diperoleh.
    “Kayaknya kita harus bersyukurlah hidup di Indonesia ya, luar biasa ya, kita semuanya ada,” ungkap Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Ia juga menyinggung perbedaan iklim antara Indonesia dan negara-negara lain, mengingatkan bahwa beraktivitas di negara dengan cuaca dingin tidaklah mudah.
    “Di sana (luar negeri) kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukurlah jadi warga Indonesia,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu belakangan ramai diserukan warganet melalui media sosial, termasuk di X atau Twitter.
    Jika tagar #KaburAjaDulu dilihat di X, media sosial itu akan memunculkan unggahan warganet terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk “kabur” dari Indonesia.
    Lewat #KaburAjaDulu, warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri.
    Warganet meramaikan tagar #KaburAjaDulu karena ingin kabur dari tekanan pekerjaan, pendidikan, maupun masalah sehari-hari di Indonesia.
    Meski #KaburAjaDulu sekilas hanya seperti tagar biasa, kenyataannya banyak orang Indonesia yang benar-benar ingin pindah ke luar negeri.
    Seorang warganet lewat akun Threads, @yomitro, menganalisis bahwa lebih banyak pengguna tagar #KaburAjaDulu ingin pindah ke Singapura, Amsterdam, Tokyo, Berlin, dan Dubai.
    Sementara itu, diberitakan Kompas.id (4/12/2024), lebih dari 100.000 orang tercatat mengikuti acara Study and Work Abroad Festival Juli-Agustus 2024 yang memberi informasi beasiswa ke luar negeri.
    Di sisi lain, data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan, sebanyak 3.912 WNI usia 25-35 tahun memilih menjadi warga negara Singapura pada 2019 hingga 2022.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.