Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Budi Arie Akui Bertemu Jokowi, Bahas Partai ‘Super Tbk’

    Budi Arie Akui Bertemu Jokowi, Bahas Partai ‘Super Tbk’

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengaku telah bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membahas tentang partai ‘Super Tbk’.

    Budi meminta awak media bersabar dalam menunggu informasi soal pertemuan keduanya. Dia tak memerinci lebih lanjut isi pertemuan itu, kecuali berkaitan dengan dukungan untuk pemerintahan Prabowo Subianto. 

    “Ya nanti tunggu, yang pasti kita harus dukung pemerintahan pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis. Gitu ya,” katany saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Meski irit bicara, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu mengungkap bahwa pertemuan dengan Jokowi sempat membahas soal pembentukan partai baru. 

    Budi menyebut keduanya membahas soal wacana pembentukan partai ‘Super Tbk.’ Sebagaimana diketahui, istilah ‘Tbk.’ mengacu pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sahamnya dimiliki publik. 

    “[Bahas, red] Partai Super Tbk., yaudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” ujarnya. 

    Sebelumnya, istilah Partai Super Tbk. sempat diungkap oleh Jokowi dalam wawancaranya dengan jurnalis senior, Najwa Shihab pada program ‘Mata Najwa’. 

    Jokowi menyatakan bahwa berwacana untuk membentuk partai yang tidak dimiliki oleh segelintir elite saja. 

  • Kejari Tanjung Perak Nyatakan Berkas Perkara 2 Tersangka Korupsi Parkir PD Pasar Surya Belum P-21

    Kejari Tanjung Perak Nyatakan Berkas Perkara 2 Tersangka Korupsi Parkir PD Pasar Surya Belum P-21

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya masih terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan parkir di Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Pemkot Surabaya. Meski telah menetapkan dua tersangka, yakni M. Taufiqurrahman dan Masrur, berkas perkara keduanya belum dinyatakan lengkap atau P-21.

    Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara, menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pemberkasan. “Saat ini masih tahap satu, kami masih dalam proses pemberkasan berkas perkara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Iswara mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan penghitungan kerugian negara akibat kasus korupsi parkir tersebut. “Untuk penghitungan kerugian negara sudah selesai, namun masih ada beberapa hal yang harus kami pelajari sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21),” katanya.

    Seperti yang diketahui, Kejari Tanjung Perak telah menetapkan M. Taufiqurrahman, mantan Direktur Pembinaan Pedagang PDPS periode 2019–2023, serta Masrur, Kepala Cabang Selatan PDPS, sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan parkir di 17 lokasi di Surabaya. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 725 juta.

    Kedua tersangka saat ini masih ditahan di Rutan Medaeng cabang Kejati Jatim untuk kepentingan penyidikan. Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 1 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Kasus ini bermula dari adanya sejumlah pelanggaran prosedur dalam perpanjangan kontrak pengelolaan di 17 titik parkir. Modus operandi yang ditemukan adalah perpanjangan kontrak yang tidak dilakukan sesuai ketentuan, mulai dari pemberitahuan jangka waktu kontrak kepada pengelola parkir, evaluasi, hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

    Akibatnya, terjadi tunggakan pembayaran dari tahun 2020 hingga 2023 yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, penyidik menemukan adanya selisih antara data setoran uang yang dilaporkan oleh pengelola parkir ke kantor pusat dengan data yang tercatat di kantor cabang dan pihak pengelola.

    Kejari Tanjung Perak berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus korupsi ini hingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. [uci/beq]

  • 6 Artis Resmi Dilantik Jadi Kepala Daerah: Satu Gubernur dan Wali Kota, Dua Bupati dan Wakil Bupati – Halaman all

    6 Artis Resmi Dilantik Jadi Kepala Daerah: Satu Gubernur dan Wali Kota, Dua Bupati dan Wakil Bupati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Sebanyak enam artis resmi dilantik menjadi Kepala Daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Keenam artis itu terdiri dari satu Gubernur, satu Wali Kota, dua Bupati, dan dua Wakil Bupati.

    Lima dari enam artis yang dilantik menjadi Kepala Daerah, diketahui memimpin Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini daftar tujuh artis resmi dilantik jadi Kepala Daerah:

    Rano Karno terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029, mendampingi Pramono Anung.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Pramon-Rano dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih setelah memperoleh suara sah sebanyak 2.183.239.

    Diketahui, pasangan Pramono-Rano sukses menyingkirkan rival mareka, Ridwan Kamil-Suswono, yang diusung koalisi ‘gendut’, Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Sementara, Pramono-Rano hanya diusung dua partai, PDIP dan Hanura.

    Muhammad Farhan-Erwin dinyatakan sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Bandung terpilih dalam rapat pleno KPU Kota Bandung pada 5 Desember 2024.

    Keduanya sukses meraup suara sah sebanyak 523.000.

    Sebagai informasi, Farhan-Erwin diusung NasDem, PKB, Gelora, dan Partai Buruh.

    Adik ipar Raffi Ahmad, Ritchie Ismail alias Jeje Govinda, terpilih sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat.

    Pasangan Jeje-Asep Ismail berhasil meraih suara sah sebanyak 341.225, dikutip dari TribunJabar.id

    Keduanya diusung oleh PAN dan Gerindra.

    Hasil rekapitulasi KPU Indramayu pada 6 Desember 2024, menyatakan pasangan Lucky Hakim-Syaefudin sebagai Bupati-Wakil Bupati Indramayu terpilih.

    Keduanya meraup suara sah sebanyak 602.286.

    Pasangan Lucky-Syaefudin diusung oleh NasDem, PKS, Hanura, Gelora, PKN, Partai Buruh, dan PBB.

    Pasangan Mohammad Wahyu Ferdian-Ramzi Geys Thebe memperoleh suara sah terbanyak, yakni 442.321 suara, saat Pilkada Cianjur 2024.

    KPU Cianjur pun menyatakan Wahyu-Ramzi sebagai Bupati-Wakil Bupati Cianjur terpilih, mengalahkan petahana Herman Suherman-Muh Ibang Solih.

    Keduanya diketahui diusung oleh NasDem dan Gerindra.

    Ali Syakieb terpilih sebagai Wakil Bupati Bandung mendampingi Dadang Supriatna.

    Dadang-Ali yang diusung PKB, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, dan PDIP ini berhasil meraih 1.046.344 suara sah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kota Bandung 2024, Farhan-Erwin Unggul

     

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Suci Bangun DS, TribunJabar.id/Rahmat Kurniawan/Fauzi Noviandi/Handhika Rahman/Nazmi Abdurrahman/Hilman Kamaludin)

  • Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, RUU KUHAP Harus Hindari Superioritas Penyidik

    Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, RUU KUHAP Harus Hindari Superioritas Penyidik

    loading…

    Seminar bertajuk RUU KUHAP dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia di Kampus UI Salemba, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah pasal dalam RUU KUHAP dikritik keras aktifis dan akademisi. Kritikan dilontarkan karena sejumlah pasal memberikan peluang superioritas atas penyidikan sebuah perkara oleh lembaga tertentu dan berpotensi memunculkan penyalahgunaaan kewenangan.

    Kritikan ini muncul saat seminar bertajuk RUU KUHAP dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia di Kampus UI Salemba, Kamis (20/2/2025. Wakil Ketua STHI Jentera, Asfinawati mengkritisi sejumlah pasal tertera di draft RUU KUHAP yang beredar tertanggal 17 Februari 2025.

    Salah satu pasal yang dikritisi Asfinawati adalah Pasal 69 (1), dengan subtansi penyidik dapat menawarkan kepada tersangka atau terdakwa yang perananannya paling ringan untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang sama. Adapula Pasal 94 (1), Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 24 (3).

    Kritik keras juga disampaikan atas Pasal 16 (1) dalam draft tersebut. Disebutkan dalam pasal itu bahwa penyelidikan dapat dilakukan dengan cara olah TKP; pengamatan; wawancara; pembuntutan; penyamaran; pembelian terselubung; penyerahan di bawah pengawasan; pelacakan; dan atau penelitian dan analisis dokumen.

    “Terkait dengan draft KUHAP tertanggal 17 Februari, ada penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, dan itu di penyelidikan. Artinya tidak ada check and balances dari penuntut, ini berbahaya sekali. Ini kan bukan menemukan tindak pidana, itu kan bisa membuat tindak pidana,” katanya.

    Kondisi tersebut menurutnya akan diperparah lagi bila kewenangan semua penyidikan diberikan pada lembaga atau instansi tertentu. “Apa sih yang tidak ada di negeri ini? Dibunuh, dipaksa polisi, ditangkap tanpa ada alasan padahal dia korban, ada. Semua ada. Tahanan perempuan diperkosa oleh polisi, ada juga. Tapi masih akan lebih buruk, massif, menimpa semua korban, akan lebih banyak. Kalau kewenangan tunggal (semua penyidikan oleh instansi tertentu), dia akan lebih buas lagi,” tandasnya.

    Dalam kesempatan sama, mantan Kabais Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto mengingatkan pentingnya transparansi, penguatan pengawasan, serta penyempurnaan koneksitas dalam Revisi KUHAP. Selain lemahnya perlindungan hak asasi manusia (HAM), Soleman membeberkan salah satu problem penegakan hukum di Indonesia saat ini yaitu rendahnya transparansi dan akuntabilitas.

    “Masyarakat kerap tidak mendapatkan informasi mengenai perkembangan laporan yang mereka buat. Sistem informasi yang tidak terintegrasi dan minimnya akses publik terhadap proses hukum menghambat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” kata Soleman yang menghadiri diskusi secara daring.

    Persoalan lain disebutkannya adalah masih munculnya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Hal ini dikarenakan kurangnya kontrol kuat atas kewenangan penyidik yang luas sehingga membuka celah penyalahgunaan, termasuk dalam aspek penangkapan dan penahanan yang tidak proporsional.

    Persoalan lain yang tak kalah vital menurutnya adalah persoalan koneksitas dalam sistem peradilan. Dalam HUHAP lama tukas Soleman, pengaturan koneksitas telah mengatur bagaimana perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer ditangani secara adil.

  • Bahas Kabur Aja Dulu Bareng KP2MI, Raffi Ahmad Usulkan Tagar Baru PergiMigranPulangJuragan

    Bahas Kabur Aja Dulu Bareng KP2MI, Raffi Ahmad Usulkan Tagar Baru PergiMigranPulangJuragan

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengundang Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta berbagai influencer, seperti Vicky, Iffan Seventeen, dan lain sebagainya ke Kantor KP2MI di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025. Tujuan pertemuan ini antara lain untuk mendorong ajakan #KaburAjaDulu ke arah yang lebih produktif.

    “Jadi, menurut saya, Pak Utusan Khusus, Tagar KaburAjaDulu ini harus kita dorong untuk lebih produktif. Lebih produktif bagi yang bersangkutan, produktif bagi keluarganya, dan produktif bagi negara kita.” ujar KP2MI Abdul Kadir Karding dalam pertemuan tersebut.

    Karding menilai bahwa ajakan ini merupakan bentuk kegelisahan anak muda terhadap sistem pemerintahan Indonesia saat ini, juga bentuk aspirasi mereka. Ia meminta pemerintah untuk dapat merespons dengan baik dan menjadikan hal ini sebagai masukan.

    Tidak hanya itu, Karding juga memperingati masyarakat bahwa untuk bisa bekerja di luar negeri, calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu mematuhi prosedur-prosedur yang diberikan negara.

    “Persiapan pertama yang harus kita siapkan di luar negeri tentu kita harus terdaftar dulu, dan keluar dengan cara yang benar.” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Raffi Ahmad juga mendorong adanya perubahan ajakan KaburAjaDulu menjadi lebih positif.

    “Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi, untuk mereka sosialisasi dan edukasi seperti ini penting.” kata Raffi.

    Raffi kemudian mengajak para influencer dan KP2MI untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bekerja di luar negeri dengan memenuhi prosedur-prosedur yang ada.

    “Kita harus kasih tahu yang paling penting itu kalau mau kerja di luar negeri itu benar-benar harus lewat jalur yang resmi, jalur yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan.” ucapnya.

    Selepas pertemuan tersebut, Raffi Ahmad mengajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berniat untuk #KaburAjaDulu untuk merubah tagar tersebut menjadi tagar buatannya.

    “Dengan hashtag adanya tadinya Kabur Aja (Dulu) ini kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes-nya positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik yaitu #PergiMigranPulangJuragan. nah itu kan vibes-nya lebih positif.” tuturnya.

    “Karena edukasi-edukasi terutama sosialisasi-sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ingin bekerja di luar (negeri) itu harus tau tata caranya yang baik, harus terdaftar. Daftarnya di mana? ya di kementerian ini. Sudah ada kurang lebih 10 juta masyarakat Indonesia yang kerja di luar. 5 jutanya terdaftar, 5 jutanya tidak terdaftar.” sambung Raffi.

    Berkenaan dengan hal ini, KP2MI juga melakukan langkah positif yaitu dengan menandatangani nota kesepahaman atau MoU kerja sama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) di hari yang sama. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pemberangkatan PMI ke luar negeri.

    Karding menyampaikan bahwa kementeriannya hanya akan menggunakan Garuda Indonesia sebagai maskapai yang memberangkatkan para PMI, “Jadi, seluruh pejabat kami Pak, sudah kami kasih tahu dan PMI kami, bahwa kita mau menggunakan Garuda saja, sepanjang ada rutenya.”

    Adapun alasan di balik pemilihan Garuda Indonesia adalah untuk meminimalisir biaya pengeluaran keberangkatan. Dengan kerja sama ini, diharapkan Garuda Indonesia dapat meringankan biaya perjalanan. Selain itu, sebagai wujud dukungan terhadap Garuda Indonesia yang tergolong ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ada Aksi Indonesia Gelap, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

    Ada Aksi Indonesia Gelap, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

    Ada Aksi Indonesia Gelap, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Jalan Medan Merdeka Barat ditutup
    imbas adanya aksi
    Indonesia Gelap
    yang digelar di Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, penutupan jalan dilakukan di depan Gedung Sapta Pesona dengan barier beton.
    Ratusan personel Kepolisian juga berjaga untuk mengamankan aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (
    BEM SI
    ) tersebut.
    Penutupan jalan ini berdampak pada berhentinya laju Bus Transjakarta yang hendak melewati Jalan Medan Merdeka Barat, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat.
    Puncak aksi ini menjadi tindak lanjut dari unjuk rasa yang dilaksanakan pada Senin (17/2/2025) lalu.
    Dalam aksi ini, setidaknya ada sembilan tuntutan yang akan dibawa oleh massa
    aksi Indonesia Gelap
    , yaitu:
    1. Kaji Ulang Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025
    2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
    3. Evaluasi besar-besaran Makan Bergizi Gratis (MBG)
    4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
    5. Menolak Dwifungsi TNI
    6. Sahkan RUU Perampasan Aset
    7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
    8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
    9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bakal Digembleng saat Retreat, Ini Pesan Prabowo ke Kepala Daerah

    Bakal Digembleng saat Retreat, Ini Pesan Prabowo ke Kepala Daerah

    Jakarta: Kepala daerah yang baru dilantik serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini Kamis, 20 Februari 2025 akan mengikuti retreat pembekalan. Kegiatan ini akan digelar di Akademi Militer, Magelang, pada 21–28 Februari 2025.

    Jelang kegiatan tersebut Presiden Prabowo memberi pesan kepada kepala daerah yang akan digembleng selama sepekan di Akademi Militer, Magelang itu. Dalam sambutannya usai melantik serentak 961 kepala daerah terpilih, Prabowo mengatakan akan menjumpai mereka lagi pada retreat.

    Tidak hanya itu Prabowo juga mengimbau para kepala derah untuk kuat menjalankan pembekalan itu. “Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden menekankan bahwa kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat yang akan menjadi pelayan rakyat. Oleh karena itu, para kepala daerah harus bisa mengabdi maksimal untuk rakyat.

    “Saya sampaikan, marilah kita mengabdi kepada rakyat, kita berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” kata Presiden.

     

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa 40 pemateri telah disiapkan untuk kegiatan retreat atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai 21–28 Februari 2025.

    Bima menjelaskan bahwa mulanya Kemendagri berencana menghadirkan seluruh menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang berjumlah 48 orang untuk menjadi pemateri.

    Akan tetapi, Kemendagri mempertimbangkan waktu pelaksanaan retreat yang padat dan perlunya menghadirkan pemateri dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk membicarakan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

     

    Jakarta: Kepala daerah yang baru dilantik serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini Kamis, 20 Februari 2025 akan mengikuti retreat pembekalan. Kegiatan ini akan digelar di Akademi Militer, Magelang, pada 21–28 Februari 2025.
     
    Jelang kegiatan tersebut Presiden Prabowo memberi pesan kepada kepala daerah yang akan digembleng selama sepekan di Akademi Militer, Magelang itu. Dalam sambutannya usai melantik serentak 961 kepala daerah terpilih, Prabowo mengatakan akan menjumpai mereka lagi pada retreat.
     
    Tidak hanya itu Prabowo juga mengimbau para kepala derah untuk kuat menjalankan pembekalan itu. “Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden menekankan bahwa kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat yang akan menjadi pelayan rakyat. Oleh karena itu, para kepala daerah harus bisa mengabdi maksimal untuk rakyat.
     
    “Saya sampaikan, marilah kita mengabdi kepada rakyat, kita berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” kata Presiden.
     
     

     
    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa 40 pemateri telah disiapkan untuk kegiatan retreat atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai 21–28 Februari 2025.
     
    Bima menjelaskan bahwa mulanya Kemendagri berencana menghadirkan seluruh menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang berjumlah 48 orang untuk menjadi pemateri.
     
    Akan tetapi, Kemendagri mempertimbangkan waktu pelaksanaan retreat yang padat dan perlunya menghadirkan pemateri dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk membicarakan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Dilantik Jadi Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi Langsung Kerja Urus Mudik Lebaran 2025

    Dilantik Jadi Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi Langsung Kerja Urus Mudik Lebaran 2025

    loading…

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan langsung bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menegaskan langsung bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Luthfi mengaku langsung melakukan akselerasi program prioritas pemerintah pusat dengan program di daerah.

    “Kita nggak ada (target) 100 hari, semua kita akselerasi dengan program-program prioritas, kemudian program-program aksi yang sudah kita lakukan,” kata Luthfi usai dilantik, Kamis (20/2/2025).

    Luthfi pun menegaskan akan berfokus pada pelaksanaan mudik Lebaran mengingat Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan mudik. Luthfi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan jalan nasional.

    “Menjelang pelaksanaan mudik, Jawa Tengah merupakan sentra gravitinya mudik di Jawa Tengah, maka langkah yang kita lakukan adalah kita koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama PU,” ungkapnya.

    “PUPR terutama jalan-jalan nasional, kemudian pelayanan kita pada jalan provinsi-kabupaten minimal saat menjelang arus mudik dan balik wilayah Jawa Tengah sudah mulus dan bagus,” sambungnya.

    (cip)

  • KPK Bisa Tahan Hasto Meski Kembali Ajukan Praperadilan

    KPK Bisa Tahan Hasto Meski Kembali Ajukan Praperadilan

    loading…

    KPK bisa langsung menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meskipun saat ini dia kembali mengajukan lagi gugatan praperadilan. Tidak ada aturan hukum yang menegaskan tersangka mengajukan praperadilan tak bisa ditahan. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa langsung menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meskipun saat ini dia kembali mengajukan lagi gugatan praperadilan. Tidak ada aturan hukum yang menegaskan tersangka mengajukan praperadilan tak bisa ditahan.

    Oleh karenanya, KPK seharusnya memiliki ketegasan dengan menahan Hasto. Pasalnya, KPK adalah penegak hukum yang harus bebas dari tekanan publik atau politik yang berhembus di tengah penyidikan kasus Hasto.

    “Dia (KPK) harus berada di atas semua kelompok dan golongan gitu. Dan kita harapkanlah kalau memang diperiksa hari ini ya, kalau memang selama ini dianggap terlalu mengulur-ulur waktu ya KPK bisa tahan Hasto gitu,” kata Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi, Kamis (20/2/2025).

    Asrinaldi menilai, sejauh ini Hasto kerap menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka bersifat politis. Namun Asrinaldi melihat pernyataan Hasto yang seolah-olah menjadi korban politik tidak tepat. Hal ini karena namanya sudah muncul dalam persidangan.

    Sehingga Hasto diharapkan tak perlu bersikap playing victim dalam kasus ini. Pasalnya hal ini adalah pertanggungjawaban seseorang yang tersandung masalah hukum.

    Asrinaldi juga berharap kasus ini tidak perlu menjadi polemik terlalu lama dengan KPK tidak ragu untuk menahan Hasto secepat mungkin. “Jadi saya pikir harus ada keberanian KPK untuk urusan ini. Dalam arti agar tidak terus berpolemik ini. Kalau bisa ditahan, ya ditahan saja,” tandasnya.

    (poe)

  • Dedi Mulyadi Angkat Susi Pudjiastuti jadi Penasihat, Tak Mau Diberi Honor

    Dedi Mulyadi Angkat Susi Pudjiastuti jadi Penasihat, Tak Mau Diberi Honor

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebut akan segera menyiapkan payung hukum pengangkatan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai salah satu penasihatnya. 

    Dedi Mulyadi mengeklaim bahwa tawarannya kepada Susi Pudjiastuti untuk menjadi penasihat pemerintahan telah diterima. Namun, Susi disebut meminta agar tidak diberi honor. 

    “[Tawaran] diterima tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di provinsi Jabar semuanya relawan, sukarela,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi Mulyadi mengatakan bakal segera menyiapkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Susi pekan depan, atau setelah retreat kepala daerah di Magelang. 

    Adapun, menurut Dedi, arahan yang diberikan olehnya kepada Susi ihwal konektivitas pembangunan. Utamanya, pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

    “Karena kita juga ingin bangun [PLTSa], pembangkit listrik tenaga sampah di seluruh wilayah Jabar,” tuturnya. 

    Di sisi lain, beberapa tugas yang diberikannya ke Susi meliputi pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, serta pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara. Dedi Mulyadi juga sempat menyinggung arahannya kepada Susi untuk menjaga laut Jabar. 

    “Agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” kata Dedi.