Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Band Sukatani Minta Maaf Sindir Polisi, Mabes Polri: Kami Tidak Antikritik

    Band Sukatani Minta Maaf Sindir Polisi, Mabes Polri: Kami Tidak Antikritik

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri buka suara terkait permintaan maaf band Sukatani buntut lagu berjudul “Bayar Bayar Bayar”. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya tidak antikritik, termasuk adanya lagu tersebut.

    “Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern yaitu Polri tidak anti kritik,” kata Trunoyudo saat dihubungi Kamis (20/2/2025).

    Trunoyudo menyinggung ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta anggotanya tak antikritik terhadap siapa pun.

    Menurutnya, pesan kapolri tersebut menegaskan korps Bhayangkara tidak antikritik menanggapi lagu band Sukatani. “Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap menegaskan hal tersebut kepada seluruh jajaran,” ujar dia.

    Sebelumnya, viral di media sosial band punk Sukatani yang membuat pemintaan maaf terbuka terhadap institusi Polri.

    Permintaan tersebut dilakukan menyusul lagu “Bayar Bayar Bayar”. Dalam lirik lagu tersebut menyinggung polisi yang kerap meminta bayaran.

    Saat ini, lagu “Bayar Bayar Bayar” tersebut telah ditarik tak lama seusai personel band Sukatani, Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel, meminta maaf melalui akun resmi band tersebut.

  • Pakai Rompi Tahanan, Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

    Pakai Rompi Tahanan, Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku dicecar 62 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pokok materi dari puluhan pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” kata Hasto sesaat sebelum dibawa ke rumah tahanan (rutan) cabang KPK, Kamis, 20 Februari 2025.

    Hasto menegaskan ia dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun terkait kasus ini, termasuk menjadi penghuni rutan KPK. Dia menyatakan bahwa semangat juangnya tidak akan padam.

    “Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang,” ucap Hasto.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya menambahkan.

    Hasto berharap agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK menjadi momentum bagi lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Ia meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,“ ujarnya.

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.

    Dua Kasus yang Menjerat Hasto Kristiyanto

    Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo.

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sandiaga Ingin Bali Jadi Pusat Wisata Kesehatan

    Sandiaga Ingin Bali Jadi Pusat Wisata Kesehatan

    Jakarta: Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap Bali bisa menjadi pusat wisata kesehatan. Sebab, potensi ekonomi yang hilang dari banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri mencapai Rp160 triliun per tahun. 

    Hal itu diungkapkan Sandiaga dalam acara bertajuk ‘Building a Thriving Healthcare Workforce for a Stronger Economy’ yang diselenggarakan Sandilogi bersama vOffice, SPH Alumni, dan UPH Alumni.

    Sandiaga menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan nasional, terutama dalam menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

    Sandiaga ingin kualitas pelayanan kesehatan meningkat, sehingga mampu mengurangi ketergantungan warga Indonesia terhadap fasilitas medis di luar negeri. Menurutnya perlu langkah strategis untuk memperkuat sektor kesehatan nasional.

    Dirinya membuka ruang kolaborasi untuk menjadikan Bali sebagai pusat wisata kesehatan di Indonesia. Tak hanya menawarkan layanan kesehatan yang mumpuni, tetapi juga menciptakan ekosistem yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

    “Kami mendorong Bali menjadi pusat wisata medis yang dapat bersaing dengan negara-negara lain,” kata Sandiaga.

    Ia menekankan pentingnya perubahan regulasi yang mendukung kolaborasi internasional dalam sektor medis, agar Indonesia dapat meningkatkan standar layanan kesehatan dan menarik lebih banyak pasien, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

    CEO Siloam Hospitals Group Caroline Riady menyoroti kurangnya rumah sakit berkualitas di Indonesia, serta pentingnya inovasi dalam industri kesehatan.

    “Pelayanan rumah sakit terus ditingkatkan. Tidak hanya dengan membangun rumah sakit baru, tetapi juga menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan lahan, namun belum memiliki keahlian dalam operasional rumah sakit,” kata Caroline.

    Alumni Sekolah Pelita Harapan (SPH) menyebut kepercayaan adalah faktor utama yang harus dibangun antara penyedia layanan dan pasien.

    “Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun layanan kesehatan prima di Indonesia,” ujarnya.

    Jakarta: Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap Bali bisa menjadi pusat wisata kesehatan. Sebab, potensi ekonomi yang hilang dari banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri mencapai Rp160 triliun per tahun. 
     
    Hal itu diungkapkan Sandiaga dalam acara bertajuk ‘Building a Thriving Healthcare Workforce for a Stronger Economy’ yang diselenggarakan Sandilogi bersama vOffice, SPH Alumni, dan UPH Alumni.
     
    Sandiaga menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan nasional, terutama dalam menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

    Sandiaga ingin kualitas pelayanan kesehatan meningkat, sehingga mampu mengurangi ketergantungan warga Indonesia terhadap fasilitas medis di luar negeri. Menurutnya perlu langkah strategis untuk memperkuat sektor kesehatan nasional.
     
    Dirinya membuka ruang kolaborasi untuk menjadikan Bali sebagai pusat wisata kesehatan di Indonesia. Tak hanya menawarkan layanan kesehatan yang mumpuni, tetapi juga menciptakan ekosistem yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
     
    “Kami mendorong Bali menjadi pusat wisata medis yang dapat bersaing dengan negara-negara lain,” kata Sandiaga.
     
    Ia menekankan pentingnya perubahan regulasi yang mendukung kolaborasi internasional dalam sektor medis, agar Indonesia dapat meningkatkan standar layanan kesehatan dan menarik lebih banyak pasien, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
     
    CEO Siloam Hospitals Group Caroline Riady menyoroti kurangnya rumah sakit berkualitas di Indonesia, serta pentingnya inovasi dalam industri kesehatan.
     
    “Pelayanan rumah sakit terus ditingkatkan. Tidak hanya dengan membangun rumah sakit baru, tetapi juga menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan lahan, namun belum memiliki keahlian dalam operasional rumah sakit,” kata Caroline.
     
    Alumni Sekolah Pelita Harapan (SPH) menyebut kepercayaan adalah faktor utama yang harus dibangun antara penyedia layanan dan pasien.
     
    “Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun layanan kesehatan prima di Indonesia,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Akademisi: Penambahan Kewenangan Penegak Hukum Tidak Diperlukan, Bisa Ancam Kebebasan Sipil – Halaman all

    Akademisi: Penambahan Kewenangan Penegak Hukum Tidak Diperlukan, Bisa Ancam Kebebasan Sipil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan, TNI, dan Polri dinilai memicu polemik di tengah masyarakat. 

    Sebab revisi tersebut memberikan kewenangan berlebihan sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. 

    Demikian hal ini mengemuka dalam diskusi “Quo Vadis Penambahan Kewenangan Penegakan Hukum dan Urgensi Pengawasan Publik di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Prof Dr Ali Syafaat, menilai, saat ini tidak diperlukan adanya penambahan kewenangan penegakan hukum, baik kejaksaan, Polri hingga TNI.

    “Perubahan terhadap UU Kejaksaan belum memiliki urgensi. Begitupula RUU Polri dan RUU TNI. Jika ada penambahan Kewenangan pasti akan ada konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan,” katanya.

    Menurutnya, penambahan kewenangan aparat pada RUU tersebut akan membuka potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. 

    Jika ada permasalahan terkait penegakan hukum harusnya kewenangan lembaga pengawasan yang diperkuat bukan dengan memperluas kewenangan. Perubahan-perubahan terhadap UU ini yang disebut sebagai autocratic legalisme, berbahaya bagi demokrasi dan HAM juga negara hukum.

    Tidak ada kewenangan yang kurang dan sempit dari UU yang sekarang ada ketika penegak hukum dan Militer menjalankan tugasnya, sehingga tidak perlu adanya revisi terhadap UU Polri, UU Kejaksaan dan RUU TNI.”

    Ia menambahkan, kalau revisi tersebut terus dipaksakan justru akan mengganggu dan mengancam kebebasan sipil. 

    “Kalau terus dipaksakan, justru kita jadi curiga ada apa ini terus dipaksakan, apa ada kepentingan kekuasaan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, CENTRA Initiative menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan. 

    CENTRA menyoroti pembahasan RUU yang tidak memiliki urgensi.

    “RUU TNI sesungguhnya tidak memiliki urgensi yang mendesak untuk dibahas. Dalam rangka melakukan transformasi militer ke arah yang profesional,” kata Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative Al Araf kepada wartawan, Selasa (18/2/2025) lalu.

    Secara umum, Al Araf menolak RUU TNI, Polri, dan Kejaksaan. Sebab, ketiga UU ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang.

    “Lembaga penegak hukum maupun militer dengan kewenangan yang ada sekarang saja sudah berulangkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi praktik korupsi, kekerasan dan penyimpangan lainnya,” ujarnya.

    “Apalagi jika ditambah kewenangan-kewenangan lagi dalam RUU yang mereka ajukan (RUU Polri, RUU Kejaksaan, RUU TNI) maka akan menjadi jadi potensial penyalahgunaan kewenangannya,” lanjutnya.

    DPR Membantah

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah rancangan revisi Undang-undang Tentara Negara Indonesia (RUU TNI) akan mengembalikan dwifungsi atau memperluas fungsi militer.

    Revisi terhadap UU Nomor 34 tahun 2004 tersebut diklaim hanya melanjutkan draf beleid yang didasarkan pada surat presiden (surpres) di akhir masa jabatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, RUU TNI yang masuk pada Prolegnas Prioritas 2025 sama dengan draf sebelumnya. RUU hanya diajukan kembali oleh pemerintah karena butuh penyesuaian isi Surpres usai Presiden Prabowo Subianto mengubah sejumlah nomenklatur kementerian atau lembaga; termasuk yang terkait dengan pembahasan RUU TNI di DPR.

    “Itu yang Dwifungsi ABRI segala macam itu nggak. Nggak. Kita lihat nanti sama-sama. Tapi sekarang kan yang ada beberapa [anggota TNI] yang masuk juga tapi sedikit sekali kan. Itu kebutuhan kementeriannya aja. Sedikit kali kalau kita lihat TNI. Lebih banyak pensiunan dari Polri,” kata Adies, Selasa lalu.

  • Aneh… Wapres Bagikan Skincare saat Tinjau Makan Gratis, Netizen: Urgensinya Apa?

    Aneh… Wapres Bagikan Skincare saat Tinjau Makan Gratis, Netizen: Urgensinya Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan netizen usai membagikan produk perawatan kulit (skincare) kepada siswa SMA saat meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Utara.

    Aksi ini menuai reaksi keras dari warganet, salah satunya dari akun X @pulupulumiaw yang mempertanyakan urgensi pemberian skincare oleh seorang wakil presiden.

    “Bang, apa urgensinya lo bagi-bagi skincare ke anak SMA? Plis kasih tau gue,” ujar akun tersebut dikutip pada Kamis (20/2/2025).

    Ia mengaku tidak bisa membayangkan memiliki pemimpin seperti Gibran. Hampir setiap langkahnya selalu di luar nalar.

    “Gue nangis lho ini liat kelakuan lo. Kaya, kenapa seorang Wakil Presiden harus menjalankan tugas sereceh ini? visi misi lo apa? Mau jadi negara kaya gimana kita ini?,” tambahnya.

    Unggahan tersebut langsung ramai diperbincangkan di media sosial, dengan banyak netizen yang mempertanyakan relevansi tindakan Gibran dalam konteks tugas kenegaraan.

    Kritik yang muncul umumnya menyoroti bahwa seharusnya fokus utama kunjungan tersebut adalah efektivitas program makan gratis bagi siswa, bukan pemberian produk perawatan kulit yang dinilai tidak memiliki urgensi mendesak.

    Belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana terkait kontroversi ini.

    Namun, mengenai program makan gratis sendiri telah menjadi sorotan sejak awal.

    Terutama setelah muncul kritik terkait efisiensi anggaran dan prioritas kebijakan pemerintah saat ini.

    Sementara itu, tagar #IndonesiaGelap kembali menggema di media sosial, menandakan gelombang ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang menyentuh aspek fundamental seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang disebut semakin menurun. (Muhsin/Fajar)

  • Dengan Tangan Diborgol, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Ditahan KPK

    Dengan Tangan Diborgol, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Ditahan KPK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto menjadi tersangka terkait dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan tersangka Harun Masiku dan merintangi penyidikan.

    Hasto sempat dihadirkan sebelum KPK melakukan jumpa pers terkait penahanan dirinya. Dia sempat melempar senyum kepada awak media sambil sedikit memgangkat tangannya seolah menunjukkan borgol di tangannya.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto, red) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto digedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

    Seperti diketahui, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/ 153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 s.d. 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    KPK juga mengungkapkan, Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri dan Donny melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar SGD 19.000 dan SGD 38.350 pada periode 16 Desember 2019 s.d. 23 Desember 2019 agar Sdr. Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 – 2024 dari Dapil | Sumsel.

    KPK juga menerbitkan Surat Perintah Penyid kan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka HK dan kawan kawan yaitu dengan sengaja mencegah, menntangi atau menggagaikan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI di atas.

    Dingkapkan KPK, pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses Tangkap Tangan KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan (penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto) untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto Kristiyanto memerintahkan Kusnadi (staf Hasto, red) untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. KPK menyebut, Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi bdak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap Hasto dan Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM, dan Perundangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Larangan ini berlaku selama enam bulan sejak surat tersebut dikeluarkan pada 24 Desember 2024. [kun]

  • Polda Jatim Pastikan Stok Bahan Pokok Stabil jelang Ramadhan

    Polda Jatim Pastikan Stok Bahan Pokok Stabil jelang Ramadhan

    Surabaya (beritajatim com) – Polda Jawa Timur memastikan stok bahan pokok penting (Bapokting) stabil jelang bulan suci Ramadhan. Hal itu dipastikan setelah satgas pangan Polda Jatim melakukan pengecekan di sejumlah tempat bersama dengan stakeholder terkait.

    Kanit III Subdit I  Indagsi Kompol Harjanto Mukti Eko Utomo mengatakan, pihaknya bersama stakeholder terkait terus melakukan pengecekan dan pemantauan sejumlah harga barang kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan  guna mengantisipasi lonjakan harga yang tidak wajar dan memastikan ketersediaan stok bapokting di pasar.

    “Kami melakukan kegiatan pengecekan terhadap Bapokting, dimana hasil pengecekan yang kami dapatkan adalah harga-harga pada umumnya terkait bahan pangan Bapokting itu seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, gula bawang dan cabai relatif  stabil,” katanya, Kamis (20/02/2025).

    Dari hasil pengecekan, Harjanto tidak menampik adanya kenaikan harga pada harga daging ayam yang menyentuh angka Rp 36 ribu per kilogram. Namun, harga ayam itu masih dibawah Harga Ecer Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional yakni di harga Rp 40 ribu perkilogram.

    “Memang ada kenaikan pada harga daging ayam. Yang semula Rp 34 ribu kini menjadi Rp 36 ribu. Namun, itu masih dibawah standar harga yang ditetapkan Badan Pangan Nasional,” imbuhnya.

    Sementara itu, harga lombok yang sempat tinggi mencapai Rp 50 ribu per kilogram, kini sudah turun menjadi Rp 40 ribu per kilogram. Harjanto mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas stok agar harga tidak naik pada bulan Ramadhan yang akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2025.

    “Kami akan melakukan pengecekan terus hingga pasca  Hari Raya Idul Fitri 1446 H jadi jauh hari dari sebelum Ramadhan  sampai dengan seterusnya kita akan lakukan pengecekan secara berkala walaupun nanti Lebaran sudah selesai,” tegasnya.

    Harjanto berharap dengan adanya satgas pangan memiliki manfaat yang jelas untuk masyarakat. Ia juga meminta kepada pihak – pihak terkait agar turut serta mendukung serta membantu menjaga stabilitas Bapokting di Jawa Timur.

    “Semoga kegiatan satgas pangan polda jatim beserta dengan jajaran dapat memberi manfaat buat masyarakat, guna terus dapat menjamin ketersediaan serta dapat membantu menjaga stabilitas harga bapokting,” pungkasnya. [ang/suf]

  • Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK

    Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK

    Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDIP

    Hasto Kristiyanto
    , Maqdir Ismail, mengatakan kliennya tidak memiliki kaitan dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.
    Ia mengatakan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) terhadap Hasto tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup.
    “Tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya,” kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Berdasarkan hal tersebut, Maqdir mengatakan pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap KPK.
    Dia menegaskan bahwa penahanan Hasto akan menimbulkan permulaan atas perlawanan pihaknya.
    “Ini bukan akhir dari perlawanan kami, justru ini adalah permulaan perlawanan kami,” ujarnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.
    Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK. Tangannya pun terlihat diborgol.
    Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul, di antaranya Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.
    Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.
    Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
    Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.
    “Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RDP Komisi XII DPR RI Apresiasi Kinerja dan Langkah Strategis Pertamina 2025

    RDP Komisi XII DPR RI Apresiasi Kinerja dan Langkah Strategis Pertamina 2025


    PIKIRAN RAKYAT     – PT Pertamina (Persero) berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional dan siapkan kebutuhan hulu hilir energi memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Wiko Migantoro, menegaskan transformasi di Pertamina menjadi salah satu kunci keberhasilan Perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Melalui transformasi Holding Subholding, Perusahaan mampu bergerak lebih lean dan agile sehingga mendorong tren kinerja yang apik di setiap lini usaha.

    “Restrukturisasi terbukti berhasil meningkatkan kinerja operasional dan finansial Pertamina Group” tegas Wiko.

    Pertamina juga mempersiapkan langkah strategis 2025. Menurutnya, Pertamina telah memiliki stategi Dual Growth Strategy, pertama memaksimalkan legacy business seperti peningkatan produksi hulu, membangun fleksibilitas kilang, dan bisnis retail. Dan membangun bisnis karbon rendah, seperti pertumbuhan ekosistem Biofuel, ekspansi kapasitas Geothermal, hilirisasi produk kimia dan bisnis karbon rendah lain.

    “Pertamina memegang peran yang sangat penting di ketahanan energi hulu migas dengan mengelola 69 persen produksi minyak nasional dan 37 persen produksi gas dari blok migas domestik yang kami kelola,” ujar Wiko

    Di sektor hulu, lanjut Wiko, sepanjang 2025 Pertamina akan meningkatkan produksi migas melalui program strategis optimalisasi pada asset eksisting baik melalui program pengembangan, pengembangan Enhanced Oil Recovery (EOR), percepatan produksi dari temuan eksplorasi khususnya minyak serta menambah cadangan ekonomis melalui kegiatan organik maupun pembahasa fiskal term dengan pemerintah.

    “Di tahun 2025 produksi minyak domestik ditargetkan 416 MBOPD atau tumbuh 4 persen, dan produksi gas domestik sebesar 2.536 MMSCFD atau naik 3 persen dibanding tahun lalu,” urai Wiko.

    Di sektor pengolahan, lanjut Wiko, Pertamina akan meningkatkan intake kilang menjadi 334 juta barrel atau naik 3 persen dibanding tahun lalu. Program strategis yang dijalankan antara lain peremajaan kilang, peningkatan yield valuable produk, perolehan bahan baku crude yang kompetitif serta penyelesaian proyek RDMP.

    Sedangkan di hilir, Pertamina menargetkan distribusi BBM, Non BBM dan Petrokimia sebesar 106 juta KL atau meningkat 1 persen dibanding tahun 2024.

    “Pertamina akan terus mengembangkan infrastruktur digital agar distribusi BBM Subsidi lebih tepat sasaran serta mendorong produk Non PSO,” ucap Wiko.

    Melalui Subholding Integrated Marine Logistics (IML) Pertamina akan terus meningkatkan jumlah armada kapal untuk meningkatkan volume kargo domestik yang ditargetkan meningkat 2 persen menjadi 102 juta KL.

    Penyaluran gas juga akan ditingkatkan menjadi 958 BBTUD atau meningkat 12 persen dibanding tahun 2024. Peningkatan ini akan didorong dengan penambahan jaringan gas rumah tangga serta peningkatan demand pelanggan eksisting.

    Di sisi lain, kapasitas pembangkit listrik dari energi bersih yang dijalankan Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) ditargetkan meningkat 2 persen menjadi 2.602 MW yang didukung operasional panas bumi dari Lumut Balai 2 serta produksi listrik bersih dari PLTGU Jawa 1.

    Komisi XII DPR RI mengapresiasi Pertamina yang berkomitmen dalam mendukung Ketahanan Energi Nasional melalui program strategis Pertamina. Selain itu, pimpinan RDP Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya juga meminta Pertamina melalui Subholding untuk menjaga pasokan pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg untuk masyarakat khususnya saat bulan Ramadan dan Idulfitri 1446 H, termasuk penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Arifah Ingin Ada Ruang Pintar di Semua Kampung

    Menteri Arifah Ingin Ada Ruang Pintar di Semua Kampung

    Tangerang: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi ingin semua kampung memiliki ruang pintar. Hal itu penting untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan masyarakat sekitar.

    Hal itu diungkapkan Arifah saat meresmikan ruang pintar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang berkolaborasi dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di RBI Kampung Jimpitan KB2, Tangerang.

    “Kita tidak bisa merangkul semua ibu-ibu di seluruh Indonesia, tidak kuat untuk memeluk semua anak-anak Indonesia, tetapi ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan,” kata Arifah.

    Arifah menyebut program ini menjadi wujud nyata visi Indonesia Emas 2045 dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing.

    “Kami yakin kami memiliki tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat di Indonesia dari sektor ekonomi yang sudah dilakukan oleh PNM,” ujarnya.

    Arifah berharap RBI menjadi kerja bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk membawa masyarakat Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan sehat.

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, ruang pintar PNM Kampung Jimpitan adalah yang pertama kali berkolaborasi dengan RBI dalam program KPPPA.

    Ruang Pintar PNM mengadopsi Kurikulum Belajar Seasik Bermain, yang memungkinkan anak-anak belajar dalam suasana yang interaktif dan menyenangkan.

    Metode itu bertujuan menumbuhkan minat belajar sejak dini dan membangun pondasi pengetahuan guna menciptakan generasi yang unggul.

    “Saat ada 132 Ruang Pintar PNM. Selain tempat belajar, dapat digunakan untuk aktivitas kebudayaan termasuk pelatihan para nasabah PNM,” ujar Arief.

    Diharapkan, program ini menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Tangerang: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi ingin semua kampung memiliki ruang pintar. Hal itu penting untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan masyarakat sekitar.
     
    Hal itu diungkapkan Arifah saat meresmikan ruang pintar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang berkolaborasi dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di RBI Kampung Jimpitan KB2, Tangerang.
     
    “Kita tidak bisa merangkul semua ibu-ibu di seluruh Indonesia, tidak kuat untuk memeluk semua anak-anak Indonesia, tetapi ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan,” kata Arifah.

    Arifah menyebut program ini menjadi wujud nyata visi Indonesia Emas 2045 dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing.
     
    “Kami yakin kami memiliki tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat di Indonesia dari sektor ekonomi yang sudah dilakukan oleh PNM,” ujarnya.
     
    Arifah berharap RBI menjadi kerja bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk membawa masyarakat Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan sehat.
     
    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, ruang pintar PNM Kampung Jimpitan adalah yang pertama kali berkolaborasi dengan RBI dalam program KPPPA.
     
    Ruang Pintar PNM mengadopsi Kurikulum Belajar Seasik Bermain, yang memungkinkan anak-anak belajar dalam suasana yang interaktif dan menyenangkan.
     
    Metode itu bertujuan menumbuhkan minat belajar sejak dini dan membangun pondasi pengetahuan guna menciptakan generasi yang unggul.
     
    “Saat ada 132 Ruang Pintar PNM. Selain tempat belajar, dapat digunakan untuk aktivitas kebudayaan termasuk pelatihan para nasabah PNM,” ujar Arief.
     
    Diharapkan, program ini menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)