Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Profil Selfinus Kainama, Wakil Bupati Seram Barat yang Tercatat Lulusan SD di KPU tapi Bergelar SPd

    Profil Selfinus Kainama, Wakil Bupati Seram Barat yang Tercatat Lulusan SD di KPU tapi Bergelar SPd

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 961 kepala daerah secara serentak pada hari ini, 20 Februari 2025.

    Di antara para kepala daerah yang dilantik hari ini, terdapat satu orang yang berbeda dari yang lain. Bukan karena kekayaannya, namun karena ada yang aneh dalam riwayat pendidikan.

    Dilihat dalam website resmi KPU, Wakil Bupati di Kabupaten Seram Barat yang bernama Selfinus Kainama tercatat merupakan lulusan SD. Namun ia menyandang S.Pd yang menandakan dirinya merupakan sarjana pendidikan.

    Profil Selfinus Kainama

    Dalam Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Barat, Selfinus Kainama berpasangan dengan Asri Arman sebagai Bupati. Mereka tercatat sebagai pemenang setelah meraih suara sebanyak 36.304.

    Ia lahir di Kamarian pada 29 Juli 1963. Dalam website KPU, pendidikan terakhirnya tercatat SD pada tahun 1971 hingga 1977, yakni di SD Negeri 1 Kamarian.

    Biodata Selfinus Kainama Tangkap layar KPU

    Namun, ia diketahui mengikuti banyak kursus dan diklat yang berhubungan dengan keguruan dan pendidikan. Tercatat dari tahun 2012, ia mengikuti PGRI EL CONCORTIUM yang digelar oleh PGRI.

    Kemudian dua tahun setelahnya yakni pada 2014, ia mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasarna SMA/SMK yang digelar oleh LPMP Provinsi Maluku.

    Berikut selengkapnya daftar pelatihan yang diikuti:

    PGRI El Concortium – Diselenggarakan oleh PGRI. Pelatihan Kurikulum 2013 untuk Guru Sasaran di SMA/SMK – Diselenggarakan oleh LPMP Provinsi Maluku pada tahun 2014. Workshop Asistensi Bantuan Sosial dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA – Diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2014. Diklat bagi Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru – Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan RI pada tahun 2014. Program Penguatan Kepala Sekolah – Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2019. Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah untuk Program SMA Zonasi Tahun 2019 – Diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2019. Program Pengenalan Lapangan (PLP) – Dilaksanakan oleh FKIP Universitas Pattimura pada tahun 2022. Kemitraan Sekolah dalam Pendidikan – Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2021. Lulusan SD atau Sarjana Pendidikan?

    Hingga saat pelantikan sudah dilakukan, belum ada penjelasan resmi dari KPU atau yang bersangkutan terkait data tersebut.

    Data yang tercatat di KPU diisi oleh masing-masing paslon di Silon KPU. Bisa jadi itu hanyalah sebuah kesalahan penginputan.***  

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PNM Intensif Tingkatkan Literasi dan Inklusi Stunting Warga Desa Towale

    PNM Intensif Tingkatkan Literasi dan Inklusi Stunting Warga Desa Towale

    PIKIRAN RAKYAT – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali mensosialisasikan pentingnya gizi seimbang kepada keluarga nasabah PNM Mekaar dan masyarakat desa. Melalui program Madani Care Stunting, selama 3 bulan kedepan, edukasi mengenai stunting, pemeriksaan kesehatan sekaligus pemberian makanan bergizi diberikan kepada 34 anak-anak desa dan 1 orang ibu hamil di Desa Towale, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

    Menurut Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, perempuan memiliki peran besar dalam menekan angka stunting di lingkungan keluarganya.

    Mengingat, multi perannya sebagai seorang perempuan yang mengalami kehamilan dan ibu yang mempersiapkan menu bergizi untuk keluarga.

    “Perempuan yang berdaya memiliki peluang lebih besar untuk membentuk keluarga yang sehat. Ini menjadi concern kami di PNM untuk meningkatkan literasi dan inklusi ibu-ibu terhadap gizi dirinya selama kehamilan dan untuk anak-anak di masa emas kehidupan,” jelas Arief.

    Dalam sosialisi tersebut, warga desa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab dan dampak stunting serta langkah-langkah pencegahannya. Dengan menggandeng tenaga kesehatan dan ahli gizi, diharapkan masyarakat dapat mengadopsi pola hidup sehat dengan menerapkan pola makan bergizi yang sesuai dengan standar.

    Selain edukasi, ibu hamil dan anak-anak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi dini risiko stunting serta memberikan intervensi yang diperlukan. Pemeriksaan ini meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan kadar tekanan darah dan gula darah, dilanjutkan dengan konsultasi bersama tenaga medis.

    “Intervensi melalui pemberian makanan bergizi selama 90 hari supaya terbangun kebiasaan baru. Setelah itu, kami harap warga desa mulai mandiri dan bersama-sama mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting untuk mencetak generasi emas,” jelas Arief.

    Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan angka stunting di Desa Towale Kab. Donggala dan sekitarnya. Dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat, diharapkan program ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mahasiswa Robohkan Pagar Beton Pembatas di Tengah Aksi Unras Jakarta

    Mahasiswa Robohkan Pagar Beton Pembatas di Tengah Aksi Unras Jakarta

    PIKIRAN RAKYAT – Mahasiswa robohkan pagar pembatas beton di tengah aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025.

    Perobohan dilakukan dengan melilitkan tambang pada tiang besi. Mereka lalu menariknya bersama sama secara serentak.

    “Satu, dua, tiga,” pekik mahasiswa sebagai tanda merobohkan pembatas beton tersebut.

    Hingga kini mahasiswa masih melakukan aksi unjuk rasa yang telah dilakukan.

    Sementara itu polisi di seberang pagar pembatas meminta agar aksi unjuk rasa dapat dilakukan dengan kondusif. Namun, mahasiswa berupaya merobohkan satu lagi pagar beton lainnya.

    Mahasiswa menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Februari 2025. Pantauan di lokasi, massa yang datang makin bertambah banyak semenjak memasuki sore hari sekitar pukul 16.00 WIB.

    Aksi demonstrasi digelar di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Indosat. Ruas jalan itu ditutup sepenuhnya.

    Terlihat sebuah ban yang gosong karena dibakar oleh massa, hingga menghasilkan asapt hitam pekat. Sementara itu, separator dipasang sebagai pembatas area melakukan aksi unjuk rasa sore hari ini.

    Pesan tuntutan disuarakan dalam spanduk spanduk yang dibawa oleh massa terkait kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    PIKIRAN RAKYAT – Sherly Tjoanda resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada Kamis, 20 Februari 2025. Setelah kehilangan suaminya, Benny Laos, Sherly memutuskan untuk terlibat dalam dunia politik. Ia mengikuti langkah suaminya untuk mengabdi kepada masyarakat.

    Pada Pilkada 2024, Sherly mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Maluku Utara menggantikan Benny yang wafat karena kecelakaan speedboat pada 12 Oktober 2024.

    Sherly menyampaikan bahwa ia merasa sangat terharu dapat menjadi bagian dari acara pelantikan serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kepala daerah harus mengabdi kepada masyarakat dan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup mereka.

    Menyerap pesan dari presiden, Sherly juga menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program-program Astacita yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Meskipun kepala daerah berasal dari berbagai partai pendukung, Sherly juga menyetujui pernyataan Presiden untuk bekerja sama dengan semua perangkat daerah di Maluku Utara. Dalam program kerjanya, Sherly bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kesehatan.

    Selain itu, mereka juga fokus pada peningkatan infrastruktur yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

    Profil Sherly Tjoanda

    Usia Sherly kini menginjak 42 tahun 6 bulan. Ia lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982. Dari pernikahannya dengan Benny, ia dikaruniai 3 orang anak. Ia merupakan alumni Universitas Petra Surabaya jurusan International Business Management.

    Sherly lalu melanjutkan pendidikan program double degree di Inholland University, Belanda, dan berhasil lulus pada tahun 2004. Pendidikan ini memberikan dasar yang kokoh baginya dalam bidang bisnis dan pemerintahan, serta memperkaya keterampilannya untuk berkarier di dunia politik.

    Selain aktif di dunia sosial dan politik, Sherly juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, yang fokus pada pemberian bantuan untuk anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

    Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara, yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR RI Komitmen Optimal Bekerja untuk Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

    DPR RI Komitmen Optimal Bekerja untuk Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melakukan langkah efisiensi anggaran melalui terbitnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Efisiensi anggaran tak hanya berlaku pada lembaga eksekutif, namun juga lembaga legislatif, yaitu DPR RI. 

    Melalui surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025) terkait upaya efisiensi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), anggaran DPR RI mengalami pemotongan sebesar Rp1,305 triliun. Pemotongan ini berasal dari berbagai pos anggaran.

    Meski terdampak efisiensi, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan mendukung sepenuhnya program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi bermaksud baik untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Ini kan memang program dari Pak Presiden, jadi ya kita ikuti saja, kita dukung sepenuhnya program presiden. Maksudnya kan baik ini efisiensinya kan untuk masyarakat juga untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Adies Kadir dalam wawancara kepada Parlementaria, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adapun pos yang akan dikurangi oleh DPR RI adalah anggaran untuk kunjungan kerja. Meskipun demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pengurangan anggaran kunjungan kerja tidak akan mengganggu kinerja dewan. Meski aktivitas yang menyentuh langsung kepada konstituen akan berkurang, ia memastikan DPR RI akan mencari cara agar tetap bisa turun menyapa langsung masyarakat.

    “Paling tidak kan aktivitas kita untuk masyarakat konstituen kan agak berkurang, tetapi kita harus carikan cara bagaimana supaya dengan efisiensi tersebut kita masih bisa turun menyapa langsung masyarakat, mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Karena kerja-kerja  Anggota DPR kan memang untuk masyarakat, jadi ya saya pikir tidak ada masalah,” jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut. 

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri

    Facebook: DPR RI

    Youtube: DPR RI

    TikTok: @dpr_ri

    X: @DPR_RI. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Golkar Respons Demo “Indonesia Gelap”: Jangan Sampai Anarkistis

    Golkar Respons Demo “Indonesia Gelap”: Jangan Sampai Anarkistis

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin merespons secara positif aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa dan organisasi sipil masyarakat dengan tajuk “Indonesia Gelap”. Namun, Nurul mengingatkan agar demonstrasi dilakukan dengan cara-cara yang konstruktif dan tidak anarkistis.

    “Lakukan itu dengan cara-cara yang konstruktif ya, tidak kemudian anarkistis. Kalau sampai anarkistis kan tidak hanya merusak segelintir tetapi juga negara. Artinya stabilitas politik kan berimbas pada stabilitas ekonomi,” ujar Nurul di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Nurul mengatakan Partai Golkar menghormati aksi demonstrasi mahasiswa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. Menurut dia, suara-suara yang disampaikan dalam demonstrasi merupakan keresahan yang perlu direspons secara bijak dan arif oleh pemerintah.

    “Demo mahasiswa ini kan adalah saluran aspirasi yang mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung. Oleh karena itu disampaikan melalui lapangan terbuka dengan jumlah tertentu. Kita menghargai juga karena dalam sistem demokrasi suara rakyat ini harus didengar dan kita tahu yang muncul di dalam suara rakyat adalah keresahan-keresahan,” jelas dia.

    Nurul mengatakan, dengan adanya demonstrasi, maka pemerintah tidak kebablasan. Namun, dia juga mengingatkan masyarakat khususnya mahasiswa tidak kebablasan saat melakukan demonstrasi.

    “Jadi jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini. Jadi kita saling mendengarkan kemudian juga saling menghargai gitu. Enggak apa-apa sih menurut saya demo itu, wajar-wajar saja. Kita juga jangan takut menyalurkan aspirasi,” pungkas Nurul menanggi soal demo mahasiswa.

  • Bela Retret Kepala Daerah, Jazilul PKB: Tak Akan Ganggu Efisiensi

    Bela Retret Kepala Daerah, Jazilul PKB: Tak Akan Ganggu Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menilai kegiatan retret kepala daerah tak akan menganggu efisiensi anggaran. 

    Jazilul menganggap retret adalah salah satu hal penting karena dapat menanamkan fondasi melalui kegiatan yang dipandu langsung oleh presiden.

    “Menurut saya tidak akan mengganggu pada efisiensi karena itu bagian penting. Menanamkan pondasi melalui retret, melalui kegiatan yang dipandu langsung oleh presiden, saya pikir itu tidak menyalahkan efisiensi karena itu pesan penting,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Banggar DPR RI ini berpandangan setiap presiden memiliki cara tersendiri untuk membangun kekompakan dalam pemerintahan.

    Dia melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto kebetulan berasal dari dunia militer, maka dari itu kerap kali kegiatannya bersifat militer.

    “Ya tentu setiap presiden memiliki pola, cara untuk membangun soliditas. Kebetulan memang Pak Prabowo ini berasal dari militer dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbau militer itu kerap kali muncul,” ucapnya.

    Sebagai informasi, retret kepala daerah akan digelar pada 21–28 Februari 2025, di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Agenda ini akan diikuti oleh 505 peserta, termasuk gubernur, wali kota, dan bupati.

    Adapun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menerangkan alasan wakil kepala daerah hanya akan bergabung menjelang hari akhir saja.

    “Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi, kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

  • Polri Tegaskan Tidak Antikritik Terkait Lagu Sindiran dari Band Sukatani – Halaman all

    Polri Tegaskan Tidak Antikritik Terkait Lagu Sindiran dari Band Sukatani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menanggapi permintaan maaf yang disampaikan Sukatani, grup musik asal Purbalingga, Jawa Tengah.

    Permintaan maaf itu terkait lagu yang mereka buat berjudul “Bayar Bayar Bayar” yang mengandung makna sindiran terhadap institusi Polri.

    “Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak antikritik,” ucap Trunoyudo dalam pesan singkatnya, Kamis (20/2/2025).

    Dia menuturkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap memberi penegasan hal tersebut kepada seluruh jajaran.

    Sebelumnya, band Sukatani tengah menjadi sorotan seusai mengunggah video berisi permintaan maaf di akun sosial media Instagram miliknya, @sukatani.band.

    Grup musik ini mengatakan permintaan maaf mereka untuk Kapolri dan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

    Lewat unggahan instagram mereka, personel Sukatani mengatakan telah mencabut dan menarik lagu tersebut dari peredaran.

    Muhammad Syifa Al Lufti dengan nama panggung Alectroguy selaku gitaris dan Novi Citra Indriyati nama panggung Twister Angel selaku vokalis mengatakan bahwa lagu “Bayar Bayar Bayar” mereka ciptakan untuk oknum polisi yang melanggar aturan.

    “Memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan Institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ yang liriknya ‘Bayar Polisi’ yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial.”

    Lagu tersebut telah masuk di platform Spotify, tetapi kini tidak bisa diputar.

    “Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ lirik lagu bayar polisi.”

    “Dengan ini saya mengimbau kepada pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul ‘Bayar Bayar Bayar’ agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul ‘Bayar Bayar Bayar’ karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami dari band Sukatani.”

    “Tolong segera dihapus video yang menggunakan lagu kami.”

    “Demikian pernyataan yang kami buat ini dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun kami buat secara sadar dan sukarela dan dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” demikian bunyi pernyataan mereka.
     

  • Hasto Ditahan KPK, Megawati Minta Seluruh Kader Siaga

    Hasto Ditahan KPK, Megawati Minta Seluruh Kader Siaga

    Hasto Ditahan KPK, Megawati Minta Seluruh Kader Siaga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    meminta seluruh kader bersiaga menghadapi kondisi terburuk, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Hasto Kristiyanto
    ditahan oleh
    KPK
    .
    Instruksi Megawati itu diumumkan oleh Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun dalam konferensi pers terkait sikap partai atas penahanan Hasto pada Kamis (20/2/2025) hari ini.
    “Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI dari Sabang sampai Merauke. Pertama PDI-P sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang,” ujar Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Kamis malam.
    “Jaringan PDI-P diminta tetap tenang dan tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk,” sambungnya.
    Selain itu, kata Komarudin, Megawati juga menyatakan tidak akan menunjukkan pengganti sementara Hasto untuk menduduki jabatan Sekjen PDI-P.
    Sebab, Megawati akan langsung turun tangan untuk mengambil alih komando partai, terhitung sejak Hasto resmi ditahan KPK.
    “Sehubungan dengan itu Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk Plt Sekjen,” ucap Komarudin.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Adapun penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
    Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Massa Mahasiswa Bubar, Mensesneg Prasetyo Hadi Respons Tuntutan Unjuk Rasa di Jakarta

    Massa Mahasiswa Bubar, Mensesneg Prasetyo Hadi Respons Tuntutan Unjuk Rasa di Jakarta

    PIKIRAN RAKYAT – Massa mahasiswa peserta aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri. Mereka bubar dengan tertib menuju arah kawasan Gambir.

    Mahasiswa mulai membubarkan diri sekira pukul 18.27 WIB. Sebelumnya, massa aksi menginginkan dilakukan pertemuan dengan perwakilan istana.

    Keinginan itu dipenuhi dengan kehadiran perwakilan istana yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan ditemani oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko. Ketiganya memenuhi permintaan mahasiswa untuk mendengarkan langsung tuntutan yang dibawakan dalam aksi unjuk rasa pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Dari atas mobil komando ketiga perwakilan istana tersebut mendengarkan tuntutan mahasiswa yang dibacakan oleh seorang koordinator aksi. Berikut sejumlah tuntutan yang dibacakan dalam pertemuan tersebut.

    Pertama, kaji ulang Inpres nomor 1 Tahun 2025. Kedua, transparansi status pembangunan dan paja rakyat. Ketiga, evaluasi program Makan Bergizi Gratis. Keempat, tolak revisi UU Minerba. Kelima, tolak dwifungsi TNI. Keenam, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional. Kedelapan, tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat. Kesembilan, tolak cawe cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.

    Sebagai jawaban atas tuntutan mahasiswa, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan dan akan mempelajarinya. Prasetyo Hadi mendorong agar dikirimkan perwakilan mahasiswa untuk mengawal pembahasannya bersama pemerintah.

    “Langsung saya tanda tangan (isi tuntutan), ya akan saya langsung tanda tangani dan saya mengundang perwakilan perwakilan adik-adik untuk kita berkomunikasi,” kata Prasetyo.

    Mahasiswa peserta aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri.

    Sementara itu, mahasiswa memberikan tenggat waktu 2×24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut.

    Mahasiswa menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Februari 2025. Pantauan di lokasi, massa terus bertambah semenjak memasuki sore hari sekira pukul 16.00 WIB.

    Aksi demonstrasi digelar di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Indosat. Ruas jalan itu ditutup sepenuhnya.

    Terlihat sebuah ban dibakar oleh massa, asap pekat membimbing tinggi. Sementara itu, separator beton dipasang sebagai pembatas area bagi massa melakukan aksi unjuk rasa sore hari ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News