Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Rano Karno Bungkam soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Akmil

    Rano Karno Bungkam soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Akmil

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno enggan menanggapi surat edaran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang berisi instruksi agar kepala daerah dari partai banteng tersebut tidak mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Bang Doel, sapaan akrbanya, meminta agar pertanyaan terkait hal itu langsung ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    “Nah, itu tanya sama DPP, tugas saya sekarang Wakil Gubernur bekerja, inilah tugas saya yang pertama,” ujarnya saat meninjau pengerukan Kali Krukut, Jakarta Selatan, dalam agenda blusukan perdananya, Jumat (21/2/2025). 

    Ketika ditanya apakah Gubernur Jakarta Pramono akan menghadiri retreat tersebut, Rano juga enggan memberikan jawaban pasti dan meminta agar pertanyaan ditujukan langsung kepada Pramono.

    “Itu tanya beliau [Pramono Anung],” jelasnya. 

    Sementara itu, Rano sendiri tidak merinci apakah akan menghadiri retreat atau tidak. Dia menegaskan tanggal undangan yang dia terima sebagai Wakil Gubernur bukan hari ini, Jumat (21/2/2025). 

    “Saya undangan retreat tanggal 27 [Februari 2025],” pungkasnya. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.

    Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat tersebut. Guntur berharap seluruh kepala daerah dari PDIP tetap solid dan mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Iya, betul surat itu,” ujarnya.

  • Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Hadir di Retret, Dedi Mulyadi: Semua Ikut

    Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Hadir di Retret, Dedi Mulyadi: Semua Ikut

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh kepala daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat ikut retret di Magelang Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). Hal itu terlihat dari para kepala daerah yang hadir dalam setahun terima jabatan (Sertijab) Gubernur Jawa Barat di Ruang Paripurna DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025) pagi.

    Diketahui, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa telah mengkonfirmasi 25 pasangan kepala daerah kota kabupaten berangkat bersama dengan gubernur Jabar dari Lanud Husein. Sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor sudah berangkat lebih dulu.

    “(Larangan Bu Mega) Kalau saya sih satu hal saja kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan,” ujar Dedi sebelum Sertijab.

    Dedi mengatakan bahwa instruksi larangan ikut retret merupakan hak Megawati sebagai ketua umum PDIP. Namun kepala daerah tetap harus tunduk pada pemerintah.

    “Tapi kalau itu Bu Mega melarang itu hak, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata Dedi melanjutkan.

    Dedi memastikan seluruh kepala daerah di Jabar yang di antaranya asal PDIP pun turut ikut serta ke Magelang bersama-sama.

    “Sejabar semuanya ikut pada hari ini ya itu semuanya dan kemudian juga kan di alokasinya sudah ter-alokasikan dan sudah terserap kan enggak mungkin dibatalin,” ujar Dedi.

    “Kita tahu tetapi yang paling penting bahwa saya berangkat ke sana bukan menggunakan Dana Pemrov baik selama di sana maupun dari pemberangkatan itu yang penting,” ucapnya.

    Jadwal retret di Magelang

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama 25 kepala daerah akan berangkat bersama mengikuti retret di Magelang, dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).

    Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman mengatakan, retret dijadwalkan pada Jumat sore mulai pukul 15.00 WIB.

    Gubernur Dedi Mulyadi bersama 25 kepala daerah kota dan kabupaten akan berangkat dari Gedung Sate setelah Sertijab dan sidang Paripurna selesai.

    “Ya, sementara kemarin yang konfirmasi akan berangkat bareng ada 25 kabupaten/kota. Total kan 27 kepala daerah terpilih, satu yang masih sengketa, sisanya satu lagi belum ada konfirmasi lagi,” ucapnya Kamis (21/2/2025).

    Dari rundown acara kegiatan yang diterima, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat tiba di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung dan menuju Pesawat tipe CN235 rancangan BJ Habibie Presiden RI ke-3.

    Gubernur Jawa Barat beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat Take Off menuju Bandara Adisutjipto Yogyakarta sekira pukul 10.00 WIB.

    Sementara itu pada Sertijab, Dedi Mulyadi Take Off dari Lanud Suryadarma, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang menuju Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung pukul
    7.25.

    Dedi Mulyadi dan Erwan akan memulai Sertijab di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pukul 8.00 dilanjutkan dengan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pukul 08.30 dalam rangka mendengarkan pidato Gubernur Jawa Barat.

    Sidang Paripurna dijadwalkan selesai pada 9.30. Gubernur Jawa Barat beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat menuju Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung dengan menggunakan bus.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peluncuran Danantara Jadi Momentum Indonesia Perkuat Kedaulatan Ekonomi

    Peluncuran Danantara Jadi Momentum Indonesia Perkuat Kedaulatan Ekonomi

    Jakarta: Pemerintah akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

    Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
     

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

    “Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.

    Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

    “Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.

    BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

    Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.

    Jakarta: Pemerintah akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

    Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
     

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

    “Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.

    Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

    “Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.

    BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

    Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan

    ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan

    ICW Nilai Penahanan Hasto Tepat, Desak KPK Segera Limpahkan Kasus ke Pengadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia Corruption Watch (
    ICW
    ) menilai bahwa keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah tepat.
    Sebab, ICW menyebut, penyidik memiliki pertimbangan yang jelas bahwa kasus tersebut sudah terlalu lama.
    “Langkah KPK menahan tersangka HK (
    Hasto Kristiyanto
    ) sudah tepat. Seperti yang disampaikan KPK, penyidik punya alasan kuat dan pertimbangan yang jelas atas penahanan tersebut,” kata Peneliti ICW Tibiko Zabar P dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).
    “Sebab, beberapa kali HK sempat beralasan penundaan dari pemeriksaan KPK, serta mengingat penyidikan kasus ini sudah lama,” ujarnya lagi.
    Tibiko kemudian mendesak KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara kasus
    Hasto
    ke tahap penuntutan di pengadilan.
    Selain itu, dia mendorong agar KPK mengembangkan penyidikan kasus tersebut terhadap aktor-aktor potensial lainnya.
    Sebab, menurut Tibiko, kasus perintangan penyidikan yang disangkakan kepada Hasto kemungkinan besar melibatkan pihak lain yang patut diduga terlibat dalam pelarian Harun Masiku.
    “Hal tersebut di atas juga jadi isu penting dilakukan untuk menepis isu kriminalisasi. Dengan desakan ke persidangan, publik nantinya bisa lebih menilai bagaimana konstruksi kasus ini,” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Hasto ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara cabang dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.
    Setyo mengatakan, penahanan dilakukan bertujuan untuk kepentingan penyidikan.
    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Setyo mengatakan, saat ini telah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan enam orang ahli terkait perkara tersebut.
    “Dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa Lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya,” ujarnya.
    Setyo juga mengatakan, penyidik KPK tetap melakukan pemberkasan secara simultan untuk kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat Hasto dan Harun Masiku.
    “Tetap dilakukan Penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah Duka Eks Wakapolri Komjen Syafruddin Dibanjiri Karangan Bunga, dari Megawati hingga Yusril – Halaman all

    Rumah Duka Eks Wakapolri Komjen Syafruddin Dibanjiri Karangan Bunga, dari Megawati hingga Yusril – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah karangan bunga membanjiri rumah duka Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Syafruddin di Jl Cibulan 7 No 30 RT 7 RW 06. Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Tampak sejumlah tokoh bangsa yang mengirimkan karangan bunga di antaranya Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri.

    Kemudian kalangan menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga mengirimkan karangan bunga.

    Di antaranya Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra.

    Sejak pagi ada beberapa tokoh yang datang ke rumah duka yakni Pramono Anung, Sandiaga Uno, Jusuf Kalla.

    EKS WAKAPOLRI MENINGGAL – Foto mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo saat ditemui di sekretariat Chef de Mission di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Berikut profil dan sosok Syafruddin Kambo. (Kompas.com/Ambaranie Nadia)

    Rencananya jenazah Syafruddin akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan usai salat Jumat siang nanti.

    Diketahui, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sekaligus mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol Purn Syafruddin meninggal dunia, Kamis (20/2/2025).

    Komjen Syafruddin menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan.

    “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Komjen Pol (Purn) Dr Syafruddin Kambo,” ujar orang dekat keluarga Syafruddin, Anizar Masyhadi.

    Komjen Pol Purn Syafruddin meninggal dunia karena sakit.

    Hal tersebut diungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam pesan singkat yang diterima.

    “Meninggal di RSPP pada pukul 18.14 WIB karena sakit,” ucap Trunoyudo.

  • Dua Guru Besar Hukum di Jember Khawatir Kejaksaan Jadi Super Body

    Dua Guru Besar Hukum di Jember Khawatir Kejaksaan Jadi Super Body

    Jember (beritajatim.com) – Dua guru besar ilmu hukum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkhawatirkan kejaksaan menjadi lembaga super body, jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) disahkan.

    “Jika RUU KUHAP disahkan tanpa perubahan substansial, kita akan kehilangan check and balance. Jaksa berisiko menjadi lembaga super body yang tak terkendali dan rawan penyimpangan,” kata M Noor Harisudin, guru besar hukum tata negara Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, dalam seminar nasional tentang RUU KUHAP, di UIN KHAS Jember, Kamis (20/2/2025).

    Hal ini, menurut Harisudin, bisa memicu persoalan tersendiri di kalangan aparat penegak hukum berupa penyalahgunaan kekuasaan. Menempatkan jaksa sebagai lembaga yang dominan tak relevan dengan kondisi Indonesia. “Di Indonesia, dengan 280 juta penduduk, sistem ini akan berbahaya,” katanya.

    Harisudin lantas mempertanyakan ketercukupan sumber daya manusia di kejaksaan, jika dibandingkan kasus macet di sana. “Saya pikir ini tidak rasional jika berbicara jumlah jaksa yang ada di Indonesia saat ini,” katanya.

    Harisudin mencemaskan terjadinya ketidakharmonisan antara kepolisian dan kejaksaan yang selama ini sudah berjalan baik. Terlalu besarnya kewenangan untuk kejaksaan bisa memunculkan konflik dengan kepolisian.

    Kekhawatiran serupa juga disampaikan guru besar hukum pidana Universitas Jember, M. Arief Amrullah. “Kewenangan penyidikan ada pada Kepolisian, sementara kewenangan penuntutan ada pada Kejaksaan. Jangan sampai RKUHAP membuat satu lembaga lebih tinggi dari yang lain,” katanya.

    Arief mengingatkan, perlunya harmonisasi antara KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kepolisian. “Tanpa harmonisasi, kita bisa menciptakan dominasi satu lembaga terhadap yang lain dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan,” katanya. [wir]

  • 3 Rekomendasi Hiasan Gantung, Bikin Ruangan Elegan dan Gak Norak

    3 Rekomendasi Hiasan Gantung, Bikin Ruangan Elegan dan Gak Norak

    PIKIRAN RAKYAT – Ruang tamu adalah area yang merepresentasikan keseluruhan estetika rumah Anda. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menarik di ruang tamu.

    Salah satu caranya adalah dengan menambahkan hiasan gantung. Hiasan gantung tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga dapat memberikan sentuhan elegan dan estetis pada ruang tamu Anda.

    Mengapa Memilih Hiasan Gantung untuk Ruang Tamu?

    – Hiasan gantung dapat memberikan dimensi dan kedalaman pada ruang tamu, membuatnya terasa lebih hidup dan dinamis.

    – Hiasan gantung yang menarik dapat menjadi focal point atau pusat perhatian dalam ruang tamu.

    – Hiasan gantung dapat memberikan sentuhan estetis yang unik dan menarik pada ruang tamu Anda.

    Rekomendasi Hiasan Gantung untuk Ruang Tamu

    1. Lampu Gantung

    Lampu gantung adalah salah satu jenis hiasan gantung yang paling populer. Selain berfungsi sebagai penerangan, lampu gantung juga dapat menjadi elemen dekoratif yang menarik.

    Ada berbagai macam model lampu gantung yang bisa Anda pilih, seperti lampu gantung kristal, lampu gantung bola ring, lampu gantung minimalis, lampu gantung LED, atau lampu gantung silinder.

    5 Inspirasi Model Dinding Ruang Tamu yang Estetik dan Fungsional. Freepik

    2. Tanaman Hias Gantung

    Tanaman hias gantung dapat memberikan kesan segar dan alami pada ruang tamu Anda. Ada berbagai macam jenis tanaman hias gantung yang bisa Anda pilih, seperti lantana, petunia, million bells, fuchsia, hoya carnosa, tradescantia, anggrek, lobelia, spider plant, atau geranium.

    3. Hiasan Dinding Gantung

    Selain lampu gantung dan tanaman hias gantung, ada juga berbagai macam hiasan dinding gantung yang bisa Anda pilih, seperti hiasan dinding makrame, hiasan dinding logam, hiasan dinding kayu, atau hiasan dinding kaca.

    Inspirasi Tambahan

    Anda dapat mengkombinasikan berbagai jenis hiasan gantung untuk menciptakan tampilan yang lebih menarik dan dinamis.

    Pilih salah satu hiasan gantung yang paling menarik dan jadikan sebagai focal point dalam ruang tamu Anda.

    Selain hiasan gantung, Anda juga dapat menambahkan elemen dekoratif lain seperti lukisan, foto, atau tanaman hias di ruang tamu Anda.

    Mari ciptakan ruang tamu yang elegan dan estetis dengan memilih hiasan gantung yang tepat!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kementerian Agama Akan Musnahkan Arsip Inaktif, Dorong Efisiensi Tata Kelola

    Kementerian Agama Akan Musnahkan Arsip Inaktif, Dorong Efisiensi Tata Kelola

    Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dalam kegiatan Pemusnahan Arsip Inaktif di Auditorium H.M. Rasidi, Kementerian Agama, pada Kamis 20 Februari 2025.

    Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan arsip di lingkungan kementerian.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamaruddin Amin, memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan menilai bahwa langkah ini menjadi contoh bagi unit kerja lainnya.

    “Saya apresiasi langkah teknis dan sangat produktif yang diambil dari teman-teman dari Buddha dan Katolik yang sudah menginisiasi langkah ini, dan saya kira ini mungkin pertama ya secara resmi dilaksanakan di Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini menjadi contoh dan menjadi langkah pertama yang produktif positif untuk nanti menjadi hal yang juga dilaksanakan oleh teman-teman dari Ditjen lain,” ujar Kamaruddin Amin.

    Direktur Jenderal Bimas Buddha, Supriyadi, turut mengapresiasi kerja keras para arsiparis dalam memilah dokumen dan memastikan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada para arsiparis yang telah bekerja keras memilah-milah dokumen hingga akhirnya dapat ditentukan dokumen mana yang layak untuk dimusnahkan. Apresiasi buat teman-teman para Arsiparis,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari transformasi digital, Ditjen Bimas Buddha telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi sejak 2022 untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Penerapan ini telah diperluas hingga ke tingkat daerah, termasuk STAB Negeri Sriwijaya dan Raden Wijaya. Meski demikian, pengelolaan arsip dokumen keuangan masih menghadapi tantangan karena kebutuhan dokumen fisik dalam proses audit.

    Supriyadi menekankan pentingnya perubahan budaya kerja menuju tata kelola berbasis teknologi.

    “Sekarang sudah harus mengubah dari perilaku yang sifatnya konvensional. Kita sudah mulai mengubah diri memanfaatkan segala aktivitas dengan teknologi yang ada. Kita ikuti kebijakan dari KemenPAN-RB terkait dengan transformasi kerja kita dengan basis elektronik atau SPBE ini sendiri,” tambahnya.

    Senada dengan itu, Direktur Penyelamatan Arsip ANRI, Mira Puspita Rini, menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian Agama dalam menjaga tata kelola kearsipan.

    “Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama yang sudah secara khusus memperhatikan pengelolaan arsip mulai dari pengelolaan arsip dinamis sampai ke penyusutan, yang nanti akan menjadi arsip statis diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa Kementerian Agama sangat menjaga akuntabilitas kinerja, lalu sekaligus menjaga memori kolektif bangsa yang tersimpan di kementerian ini,” ungkapnya.

    Pemusnahan arsip ini diharapkan semakin memperkuat sistem tata kelola kearsipan di Kementerian Agama dan mendukung implementasi transformasi digital secara lebih efektif dan efisien.

    Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dalam kegiatan Pemusnahan Arsip Inaktif di Auditorium H.M. Rasidi, Kementerian Agama, pada Kamis 20 Februari 2025.
     
    Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan arsip di lingkungan kementerian.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamaruddin Amin, memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan menilai bahwa langkah ini menjadi contoh bagi unit kerja lainnya.

    “Saya apresiasi langkah teknis dan sangat produktif yang diambil dari teman-teman dari Buddha dan Katolik yang sudah menginisiasi langkah ini, dan saya kira ini mungkin pertama ya secara resmi dilaksanakan di Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini menjadi contoh dan menjadi langkah pertama yang produktif positif untuk nanti menjadi hal yang juga dilaksanakan oleh teman-teman dari Ditjen lain,” ujar Kamaruddin Amin.

    Direktur Jenderal Bimas Buddha, Supriyadi, turut mengapresiasi kerja keras para arsiparis dalam memilah dokumen dan memastikan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada para arsiparis yang telah bekerja keras memilah-milah dokumen hingga akhirnya dapat ditentukan dokumen mana yang layak untuk dimusnahkan. Apresiasi buat teman-teman para Arsiparis,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari transformasi digital, Ditjen Bimas Buddha telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi sejak 2022 untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Penerapan ini telah diperluas hingga ke tingkat daerah, termasuk STAB Negeri Sriwijaya dan Raden Wijaya. Meski demikian, pengelolaan arsip dokumen keuangan masih menghadapi tantangan karena kebutuhan dokumen fisik dalam proses audit.

    Supriyadi menekankan pentingnya perubahan budaya kerja menuju tata kelola berbasis teknologi.

    “Sekarang sudah harus mengubah dari perilaku yang sifatnya konvensional. Kita sudah mulai mengubah diri memanfaatkan segala aktivitas dengan teknologi yang ada. Kita ikuti kebijakan dari KemenPAN-RB terkait dengan transformasi kerja kita dengan basis elektronik atau SPBE ini sendiri,” tambahnya.

    Senada dengan itu, Direktur Penyelamatan Arsip ANRI, Mira Puspita Rini, menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian Agama dalam menjaga tata kelola kearsipan.

    “Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama yang sudah secara khusus memperhatikan pengelolaan arsip mulai dari pengelolaan arsip dinamis sampai ke penyusutan, yang nanti akan menjadi arsip statis diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa Kementerian Agama sangat menjaga akuntabilitas kinerja, lalu sekaligus menjaga memori kolektif bangsa yang tersimpan di kementerian ini,” ungkapnya.

    Pemusnahan arsip ini diharapkan semakin memperkuat sistem tata kelola kearsipan di Kementerian Agama dan mendukung implementasi transformasi digital secara lebih efektif dan efisien.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer

    Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer

    Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    boleh jadi merupakan kepala daerah yang paling menuai perhatian sesuai dilantik pada Kamis (20/2/2025) kemarin.
    Bagaimana tidak, di antara para kepala daerah yang baru dilantik, Dedi Mulyadi sudah membuat gebrakan, misalnya dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang memberangkatkan muridnya untuk study tour.
    Mantan bupati Purwakarta ini juga mewacanakan wajib militer bagi siswa sekolah di Jawa Barat.
    Berikut sejumlah gebrakan Dedi Mulyadi di hari pertamanya bekerja.
    Dedi Mulyadi langsung mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur (Jatim).
    Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi.
    Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi.
    Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.
    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ucap Dedi.
    “Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” imbuh dia.
    Dedi berjanji bakal melindungi perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat agar tidak diganggu oleh organisasi masyarakat (ormas).
    Dedi mengatakan, pemerintah akan memberikan biaya bantuan keamanan untuk melindungi para pengusaha dari ulah ormas.
    “Kami membaca fenomena tentang oknum ormas yang mengganggu investasi. Kami siapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal,” ujar kata Dedi.
    Dedi mengakui bahwa ormas di Jawa Barat kerap berulah dengan meminta jatah ke para pengusaha.
     
    Mantan bupati Purwakarta ini menilai, hal itu sering memicu konflik di kawasan-kawasan inudstri.
    “Kami dorong perusahaan untuk didampingi agar tidak terganggu oknum ormas, dari pembebasan tanah, minta jatah pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika produksi,” kata Dedi.
    “(Ulah ormas) Ini sering jadi konflik di kawasan industri Jawa Barat,” ujar dia melanjutkan.
    Menurut Dedi, langkah yang diambilnya itu merupakan bentuk dari efisiensi anggaran yang tengah digalakan oleh pemerintah.
    “Ini adalah orientasi soal efisiensi, bukan memotong anggaran, tapi pengalihan anggaran,” kata dia.
    Dedi mengakui ada banyak anggaran yang aneh di Provinsi Jabar selama ini.
    Dedi menyebut, salah satunya adalah biaya untuk membangun kelas di sekolah Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasinya mencapai Rp 730 miliar.
    “Ada. Misalnya begini bantuan membangun ruang kelas baru Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp 730 miliar itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapkan, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” ujar Dedi.
    Dedi mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran baju dinas.
    Pasalnya, anggaran baju dinas Gubernur Jabar selama ini mencapai Rp 150 juta.
    “Anggaran kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp 1,8 miliar disisakan hanya Rp 700 juta. Hilang hampir 40 persen,” jelasnya.
    Maka dari itu, Dedi menegaskan, pihaknya tidak perlu lagi jalan-jalan ke luar negeri.
    Dia juga meminta jajarannya tidak perlu lagi piknik berkedok studi banding dan menggelar seminar.
    “Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
     
    Dedi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer (wamil) ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya.
    “Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi.
    Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.
    Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.
    “Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Hasto Ditahan KPK, Kader PDIP Dilarang Bicara hingga Megawati Ambil Alih Komando Partai – Halaman all

    Video Hasto Ditahan KPK, Kader PDIP Dilarang Bicara hingga Megawati Ambil Alih Komando Partai – Halaman all

    PDI Perjuangan langsung ambil sikap tegas untuk merespons penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    Tayang: Jumat, 21 Februari 2025 08:42 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – PDI Perjuangan langsung ambil sikap tegas untuk merespons penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui surat edaran memerintahkan para kepala daerah ataupun wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan menuju Kota Magelang untuk mengikuti kegiatan retreat pada 21-28 Februari 2025.

    Melalui surat yang diunggah oleh Ketua DPP PDIP Adian Napitupulu di Instagram, Kamis (20/2) malam, Megawati juga menginstruksikan para kadernya untuk berada dalam komunikasi aktif serta siaga.(*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini