Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Para Mantan Gubernur DKI Jakarta Hadir, Pramono Anung Tak Tahu Alasan Jokowi Absen di Acara Sertijab

    Para Mantan Gubernur DKI Jakarta Hadir, Pramono Anung Tak Tahu Alasan Jokowi Absen di Acara Sertijab

    PIKIRAN RAKYAT – Pramono Anung mengaku tidak tahu alasan mantan Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak hadir dalam acara serah terima jabatan (sertijab).

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengaku bukan pihak yang mengundang karena baru saja dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025.

    “Yang mengundang acara ini bukan saya. Saya ini baru menjadi gubernur setelah dilantik tadi. Tentunya, saya tidak mengundang dan saya tidak tahu untuk itu,” ucap Pramono di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Diskusi Terbuka dengan Jokowi

    Pramono Anung mengatakan, yakin dapat berdiskusi secara terbuka dengan Jokowi terkait pembangunan Jakarta. Hal tersebut sama seperti dirinya yang juga berdiskusi dengan mantan gubernur Jakarta lainnya.

    Ia percaya untuk membangun Jakarta, diperlukan kerja sama dengan semua pihak dan berusaha terbuka guna berkomunikasi bersama siapapun.

    Acara sertijab dihadiri sejumlah mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso, Fauzi Bowo, Anies Baswedan sampai Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

    Mereka terlihat hadir langsung, namun Jokowi tampak absen dalam acara di Balai Agung, Balai Kota Jakarta tersebut.

    Retret di Akmil Magelang

    Pramono Anung dan Rano Karno resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta usai pelantikan kepala daerah 2025 serentak.

    Sebanyak 961 kepala daerah dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo, yang mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Acara pelantikan kepala daerah 2025 disebut momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik.

    Para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lapas Blitar Dilempar Narkoba Orang Tak Dikenal, Segini Jumlahnya

    Lapas Blitar Dilempar Narkoba Orang Tak Dikenal, Segini Jumlahnya

    Blitar (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIB Blitar mendapatkan kiriman paket misterius berupa gulungan bola yang dilempar oleh orang tidak dikenal. Bungkusan berbentuk bola itu diduga dilempar oleh bagian luar pagar Lapas IIB Blitar.

    Setelah diperiksa ternyata bungkusan berbentuk bola itu merupakan paket narkoba yang hendak diselundupkan ke dalam Lapas IIB Blitar dengan cara dilempar. Dari hasil pemeriksaan petugas, diketahui bungkusan itu berisi 800 butir Pil Dobel L.

    “Jadi paket ini ditemukan petugas saat melakukan patroli pada pagi hari, sekitar pukul 05.00 WIB. Saat patroli pukul 02.00 dan 04.00 benda tersebut belum ada. Petugas kemudian melakukan pengecekan CCTV dan diketahui adanya seseorang yang memakai jaket bertudung hitam melempar barang ke dalam lapas, di dekat pos jaga 2,” kata Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas IIB Blitar, Agus, Jumat (21/02/2025).

    Paket berisi narkoba itu ditemukan oleh petugas di area Blok C2 Lapas Kelas IIB Blitar. Diduga paket narkoba itu dilempar oleh seseorang yang mengenakan jaket hitam dari luar pagar Lapas Kelas IIB Blitar sisi timur.

    Aksi pelemparan paket narkoba itu pun sempat terekam CCTV. Kini pihak Lapas Kelas IIB Blitar tengah berkoordinasi dengan Satreskoba Polres Blitar Kota untuk mengejar pelaku pelemparan narkoba tersebut.

    “Kita belum mengetahui paket tersebut dikirim untuk siapa. Ini masih dalam penyelidikan kami. Untuk penerima paket sebelumnya, masih ada di dalam ruang isolasi. Jadi kemungkinan untuk penghuni lain,” tegasnya.

    Lapas Kelas IIB Blitar sendiri masih menyelidiki siapa narapidana yang memesan narkoba tersebut. Pemeriksaan terhadap seluruh narapidana pun tengah dilakukan oleh petugas Lapas Kelas IIB Blitar.

    “Sudah beberapa kali ini kita mendapatkan kiriman paket berupa obat terlarang. Sebelumnya dua kali disamarkan dalam makanan kering tempe, kalau yang sekarang berupa paket dibungkus plastik seukuran bola tenis yang kemungkinan dilempar dari trotoar, pinggir jalan raya di sisi selatan lapas,” bebernya.

    Kini 800 butir Pil Dobel L tersebut sudah diserahkan ke Satreskoba Polres Blitar Kota. Rekaman CCTV pun sudah diserahkan oleh ke polisi untuk kepentingan penyelidikan.

    “Barangnya saat ini sudah diamankan di Satnarkoba Polres Blitar Kota. Kita sudah laporkan ke sana,” tutupnya. (owi/ian)

  • Cak Imin: IKA PMII Harus Konsisten Jaga Kebangsaan dan Toleransi

    Cak Imin: IKA PMII Harus Konsisten Jaga Kebangsaan dan Toleransi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) harus tetap konsisten dalam menjaga kebangsaan dan toleransi di Indonesia.

    “Saya berharap IKA PMII tetap konsisten berkontribusi dalam memperkokoh kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Cak Imin saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII IKA PMII di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Cak Imin berharap Munas VII IKA PMII yang berlangsung pada 21 Februari 2025, hingga 23 Februari 2025 berjalan lancar dan sukses, terutama dalam merumuskan agenda penting bagi organisasi dan bangsa.

    Ia juga mengapresiasi sumber daya manusia (SDM) alumni PMII yang telah menyebar di berbagai sektor kehidupan dan berkontribusi dalam perjalanan bangsa.

    Salah satu agenda utama dalam Munas VII IKA PMII adalah pemilihan ketua umum PB IKA PMII periode 2025-2030. Cak Imin berharap pemilihan ini menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi semakin maju dan relevan dalam pembangunan nasional.

    “Sebagai alumni PMII, saya bangga sekaligus berharap munas ini sukses. Inilah kami wahai Indonesia,” tandasnya.

    Munas VII IKA PMII resmi dibuka oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani. Dalam sambutannya, Muzani menekankan pentingnya keterlibatan alumni PMII dalam pembangunan nasional.

    “Pak Prabowo berharap alumni PMII bisa mengisi jabatan strategis di BUMN. Jika alumni PMII sejahtera, mereka pasti akan memikirkan umat, pondok pesantren, dan rumah tahfiz,” kata Muzani.

    Menurutnya, alumni PMII telah dididik untuk mencintai masyarakat dan memiliki peran strategis dalam berbagai bidang, baik politik maupun ekonomi.

    Selain Cak Imin dan Muzani, acara pembukaan Musyarawah Nasional (Munas) VII IKA PMII ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurizal, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PPA Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BP Haji Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum IKA PMII Ahmad Muqowan dan senior-senior PMII.

  • Bendera ‘PSI Perseorangan’ Berkibar di Jakarta Pusat, Singgung PDIP?

    Bendera ‘PSI Perseorangan’ Berkibar di Jakarta Pusat, Singgung PDIP?

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengakui bahwa pemasangan bendera bertuliskan “PSI Partai Perorangan” merupakan inisiatif sejumlah kadernya.

    Dalam pantauan Bisnis, bendera merah bertuliskan ‘PSI Perorangan’ dipasang di fly over dari arah Kuningan menuju Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Sebagian bendera itu dibiarkan tidak beraturan.

    Tidak jelas maksud pemasangan bendera tersebut apakah merujuk ke PDI Perjuangan (PDIP) yang sempat dituding partai perorangan oleh Presiden ke 8 Joko Widodo alias Jokowi.

    PSI adalah partai dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Penunjukan Kaesang sebagai Ketua Umum berlangsung relatif singkat. Selain itu, PSI selama Pilpres 2024 lalu mengusung Jokowiisme untuk menarik minat pemilihnya. Sayangnya, kendati telah mengusung nama Jokowi, PSI gagal melaju ke Senayan.

    Adapun terkait bendera PSI Perseorangan, Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengatakan bahwa konsep ini telah disampaikan kepada DPP. Pihaknya kemudian mengakui bahwa gagasan tersebut menarik. 

    “Ide dasarnya adalah  partai dimiliki oleh semua anggota secara perorangan, bukan milik keluarga, atau segelintir elite partai. Partai dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Wujud konkretnya adalah seluruh anggota punya hak memilih ketua umum,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Dia mengatakan bahwa Partai berpotensi melakukan ide konsep tersebut pada Mei 2025 mendatang. Nantinya, mereka akan menjalankan sistem pemilihan langsung secara online. 

    “Melalui sistem ini PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai. Kalau dalam dunia bisnis ada konsep TBK atau terbuka, maka PSI dalam hal ini akan menjadi sebuah partai yang “super TBK”,” jelasnya. 

    Dia menambahkan, bahwa sistem pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi ketua umum terpilih karena mendapatkan mandat langsung dari anggota.

    “Kami menganggap sistem ini akan mendorong akuntabilitas karena ketua umum akan lebih merasa bertanggung jawab atas aspirasi anggota partai,” jelasnya. 

    Terlebih, Andy berpendapat bahwa sistem ini akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan partai. 

  • Bareskrim Polri: Situs Judi Online 1XBet Peroleh Keuntungan Ratusan Miliar Dalam Satu Tahun – Halaman all

    Bareskrim Polri: Situs Judi Online 1XBet Peroleh Keuntungan Ratusan Miliar Dalam Satu Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sindikat judi online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Dalam kasus ini, penyidik menetapkan sembilan tersangka, yakni AW (31) selaku agen grup BELKLO yang merupakan situs judi online 1XBet, RNH (34) selaku supervisor operator, RW (32) selaku admin keuangan, MYT (31) selaku operator, dan RI (40) selaku member platinum.

    Kemudian, AT (34) selaku agen group Mimosa Situs 1XBet, DHK (37) selaku supervisor operator, FR (31) selaku operator, dan WY (30) selaku admin keuangan.

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, kesembilan tersangka ditangkap di dua wilayah berbeda. 

    Mereka mengoperasionalkan judi online (judol) jaringan internasional, dengan situs 1XBet yang servernya berada di Eropa.

    Selain itu, jaringan perjudian online terhubung dengan server di China, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan  Thailand.

    “Para pelaku mendaftar sebagai agen judi online 1XBet dengan regional Indonesia, serta tidak menggunakan rekening miliknya sendiri, namun menggunakan rekening milik orang lain,” jelasnya dalam konferensi pers.

    Untuk menjalankan kegiatan judi online, pelaku menggunakan platform sosial media untuk berkomunikasi, seperti Telegram, Skype, dan Whatsapp. 

    Kemudian, untuk hasil keuntungan dari kegiatan judi online, para pelaku mengkonversi mata uang rupiah menjadi mata uang asing melalui beberapa money changer. 

    “Dari hasil kegiatan judi online tersebut para pelaku memperoleh keuntungan ratusan miliar dalam kurun waktu 1 tahun,” jelas Djuhandani.

    Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

    Kemudian Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp10 miliar.  

    Selain itu, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

  • Imbas Pembangkangan PDIP terhadap Retret Magelang, Pengamat Sebut Prabowo Bisa Kehilangan Legitimasi Politik

    Imbas Pembangkangan PDIP terhadap Retret Magelang, Pengamat Sebut Prabowo Bisa Kehilangan Legitimasi Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi PDIP meminta kadernya menunda keikutsertaan di retret kepala daerah mengancam legitimasi politik Prabowo. Itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.

    Ia mengatakan, instruksi tersebut berdampak pada stabilitas pemerintahan. Terutama pada Prabowo yang menginisiasi program tersebut.

    “Jika instruksi ini diikuti dan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang menolak hadir, maka wibawa pemerintah, khususnya Prabowo, akan dipertanyakan,” kaya Dedi dikutip jpnn.com, Jumat (21/2).

    Tidak hanya itu, Dedy juga mengatakan retret itu bisa disoroti dari segi efisiensi anggaran. Mengingat pemerintah belakangan ini menggembar-gemborkan hal tersebut.

    “Selain itu, program ini bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran jika tidak bersifat mengikat bagi kepala daerah di bawah kendali Kemendagri,” ujarnya.

    Apalagi, kata Deddy, jika PDIP meminta kadernya mengambil sikap serupa di DPR. Mengingat PDIP merupakan pemenang pemilihan legislatif.

    “Jika PDIP terus menginstruksikan kadernya untuk mengambil sikap serupa di DPR, maka Prabowo bisa kehilangan dukungan politik dan legitimasi dari PDIP. Risiko terbesarnya, pemerintahan Prabowo bisa terancam sejak dini,” jelasnya.

    Dedi juga menyoroti meningkatnya gerakan massa belakangan ini yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “PDIP bisa saja turut menggerakkan massa untuk mendorong perubahan. Jika itu terjadi, posisi Prabowo akan semakin sulit,” tambahnya.

    Ia pun menyarankan pemerintah segera merespons dinamika ini dengan mengurangi tekanan terhadap publik, mengevaluasi kebijakan, serta menghindari keputusan populis yang berpotensi memicu resistensi.

  • Hasto Minta KPK Periksa Jokowi, Setyo Budiyanto: Silakan Lapor Bawa Dokumen

    Hasto Minta KPK Periksa Jokowi, Setyo Budiyanto: Silakan Lapor Bawa Dokumen

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang meminta lembaga antirasuah memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Setyo meminta Hasto membuat laporan ke KPK dan membawa barang bukti jika memang memiliki informasi soal dugaan rasuah yang dilakukan keluarga Jokowi.

    “Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan TP (tindak pidana) silakan melapor dengan membawa dokumen,” ujar Setyo kepada wartawan Jumat, 21 Februari 2025.

    Setyo memastikan, pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku

    “Selanjutnya akan diverifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku,” ucap Setyo.

    Sebelumnya, Hasto mengaku dicecar 62 pertanyaan oleh KPK. Menurutnya, pokok materi dari puluhan pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” kata Hasto sesaat sebelum dibawa ke rumah tahanan (rutan) cabang KPK, Kamis, 20 Februari 2025.

    Hasto menegaskan ia dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun terkait kasus ini, termasuk menjadi penghuni rutan KPK. Dia menyatakan bahwa semangat juangnya tidak akan padam.

    “Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang,” ucap Hasto.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya menambahkan.

    Hasto berharap agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK menjadi momentum bagi lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Ia meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Jokowi.

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,“ ujarnya.

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ramadan Menjadi Momentum UMKM Naik Kelas

    Ramadan Menjadi Momentum UMKM Naik Kelas

    Jakarta: Ramandan dinilai menjadi salah satu momentum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas. Apalagi UMKM menjadi salah tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Hal itu dilakukan UMKM Sahabat Sandi dengan mengundang ratusan ibu-ibu pelaku UMKM dalam acara Hands On Training Cookies Lebaran bertajuk ‘Sweet Ramadan’ yang digelar di Blue Plaza, Bekasi.

    Mereka sibuk berlatih membuat aneka kue kering untuk menyambut Ramadan. Acara yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB ini mengundang 110 peserta yang didominasi para ibu di wilayah Bekasi.

    Dipandu Chef Dhinar, masing-masing kelompok diberikan tips dan trik dan berbagai resep kue kering Lebaran, di antaranya kastengel, nastar, dan fruit jelly ball.

    Pendiri Yayasan Indonesia Setara Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, program pelatihan ini untuk mendorong gerakan kewirausahaan. 

    Tujuannya membuka peluang ekonomi sekaligus lapangan kerja bagi masyarakat. Satu di antaranya adalah Hands On Training Cookies Lebaran. 

    Kegiatan ini bertujuan membantu UMKM, khususnya kaum ibu di Bekasi dalam mengembangkan usaha mereka. Selain pelatihan, program ini menyediakan bantuan modal usaha bagi para peserta yang terpilih.

    “Harapannya, para peserta dapat memanfaatkan keterampilan baru ini untuk memulai atau mengembangkan bisnis kue kering Lebaran mereka,” kata Sandiaga.

    Tidak hanya keterampilan membuat aneka kue kering, mereka juga dibimbing membidik peluang serta mengelola usaha. 

    Sandiaga berharap pelatihan ini dapat membantu dan menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang menjadi fokusnya sejak lama. 

    “Sweet Ramadan bukan hanya berarti manis di mulut, tetapi juga berkah di kantong. Dengan buka peluang usaha, insyaallah Ramadan membawa berkah,” ujar Sandiaga

    Jakarta: Ramandan dinilai menjadi salah satu momentum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas. Apalagi UMKM menjadi salah tulang punggung perekonomian Indonesia.
     
    Hal itu dilakukan UMKM Sahabat Sandi dengan mengundang ratusan ibu-ibu pelaku UMKM dalam acara Hands On Training Cookies Lebaran bertajuk ‘Sweet Ramadan’ yang digelar di Blue Plaza, Bekasi.
     
    Mereka sibuk berlatih membuat aneka kue kering untuk menyambut Ramadan. Acara yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB ini mengundang 110 peserta yang didominasi para ibu di wilayah Bekasi.

    Dipandu Chef Dhinar, masing-masing kelompok diberikan tips dan trik dan berbagai resep kue kering Lebaran, di antaranya kastengel, nastar, dan fruit jelly ball.
     
    Pendiri Yayasan Indonesia Setara Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, program pelatihan ini untuk mendorong gerakan kewirausahaan. 
     
    Tujuannya membuka peluang ekonomi sekaligus lapangan kerja bagi masyarakat. Satu di antaranya adalah Hands On Training Cookies Lebaran. 
     
    Kegiatan ini bertujuan membantu UMKM, khususnya kaum ibu di Bekasi dalam mengembangkan usaha mereka. Selain pelatihan, program ini menyediakan bantuan modal usaha bagi para peserta yang terpilih.
     
    “Harapannya, para peserta dapat memanfaatkan keterampilan baru ini untuk memulai atau mengembangkan bisnis kue kering Lebaran mereka,” kata Sandiaga.
     
    Tidak hanya keterampilan membuat aneka kue kering, mereka juga dibimbing membidik peluang serta mengelola usaha. 
     
    Sandiaga berharap pelatihan ini dapat membantu dan menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang menjadi fokusnya sejak lama. 
     
    “Sweet Ramadan bukan hanya berarti manis di mulut, tetapi juga berkah di kantong. Dengan buka peluang usaha, insyaallah Ramadan membawa berkah,” ujar Sandiaga
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • KPK Dalami Keterlibatan Direktur PT Hartadinata Abadi dalam Kasus Taspen

    KPK Dalami Keterlibatan Direktur PT Hartadinata Abadi dalam Kasus Taspen

    KPK Dalami Keterlibatan Direktur PT Hartadinata Abadi dalam Kasus Taspen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendalami keterlibatan Direktur PT Hartadinata Abadi,
    Ferriyady Hartadinata
    , terkait kasus dugaan korupsi
    investasi fiktif

    PT Taspen
    (Persero) tahun anggaran 2019.
    Hal tersebut dilakukan KPK saat memeriksa Ferriyady sebagai saksi dalam perkara investasi fiktif PT Taspen pada Rabu (12/2/2025).
    “Yang bersangkutan hadir. Materi (pemeriksaan soal) pertemuan-pertemuan dengan pihak Taspen dan IIM (PT Insight Investment Management) terkait kegiatan investasi Taspen,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).
    Meski demikian, Tessa tidak memerinci proses pertemuan tersebut menjadi materi pemeriksaan, termasuk pembahasan yang dilakukan dari kegiatan tersebut.
    Sebelumnya, KPK memanggil Komisaris Utama PT Asuransi Sinarmas Indra Widjaja dan Direktur PT Hartadinata Abadi Ferriyady Hartadinata sebagai saksi terkait kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.
    KPK juga memanggil Agung Cahyadi Agung selaku Direktur Utama PT FKS Multi Agro, Tbk, dan Helmi Imam Satriyono selaku eks Direktur Keuangan Taspen.
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan, Rabu (12/2/2025).
    Dalam kasus ini, KPK menahan eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (ANSK) dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) pada awal Januari 2025.
    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan investasi fiktif tersebut membuat kerugian keuangan negara mencapai Rp 200 miliar.
    “ANSK diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada Reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp 200 miliar,” ujarnya.
    Asep juga mengatakan, KPK menduga adanya tindakan melawan hukum yang membuat penempatan investasi tersebut telah menguntungkan beberapa pihak dan beberapa korporasi.
    Beberapa korporasi tersebut di antaranya, PT IIM Rp 78 miliar, PT VSI sebesar Rp 2,2 miliar, PT PS sebesar Rp 102 juta, dan PT SM sebesar Rp 44 juta.
    “Pihak-pihak yang terafiliasi dengan tersangka ANSK dan tersangka EHP,” kata Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 47 Kepala Daerah Tidak Hadiri Retret di Akmil Magelang

    47 Kepala Daerah Tidak Hadiri Retret di Akmil Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 47 kepala daerah tidak menghadiri acara retret di Akademi Militer alias Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, 
    456 kepala daerah dipastikan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya dilansir dari Antara, Jumat (21/2/2025).

    Bima mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilakan mengikuti retret namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu.

    Dia juga menyebutkan terdapat ada enam kepala daerah yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia karena tidak bisa hadir, karena sakit.

    “Dari enam kepala daerah itu karena memang sakit jadi dapat memahami ketidakhadiran mereka,” katanya.

    Namun demikian, ia menyampaikan karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program daerah maka harus ada pengganti dari kepala daerah yang tidak bisa hadir.

    “Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga stakeholder kabupaten atau kota masing-masing, oleh karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya,” katanya.

    Ia menuturkan, kegiatan retret ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah serta memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lainnya.

    “Kemudian untuk yang tidak ada kabar kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat dan untuk hal-hal lain, maka mengirimkan wakilnya,” katanya.