Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Program 3 Juta Rumah Per Tahun jadi Langkah Konkret Prabowo Wujudkan Kebutuhan Dasar Rakyat – Halaman all

    Program 3 Juta Rumah Per Tahun jadi Langkah Konkret Prabowo Wujudkan Kebutuhan Dasar Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (PBS) 1990-2002, HM. Taufiq Rahman AS, memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah pertahun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Program ini, yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto saat Pemilu 2024, bertujuan untuk menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.

    Taufiq menganggap program ini sebagai langkah konkret Presiden Prabowo dalam mewujudkan kebutuhan dasar rakyat Indonesia, yaitu sandang, pangan, dan papan.

    “Program pembangunan 3 juta rumah pertahun adalah tekad Presiden Prabowo untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Taufiq dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Pembina Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe (PKTHMTB), Taufiq juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memanfaatkan lahan di kawasan hutan sosial Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, sebagai salah satu lokasi untuk program tersebut.

    Dia meyakini bahwa para petani di Karawang akan menyambut baik program ini, mengingat banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah.

    Taufiq berharap pembangunan 3 juta rumah pertahun ini tidak hanya mengatasi masalah perumahan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan sosial.

    “Dengan target 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, kami berharap program ini dapat menciptakan lebih banyak rumah layak bagi masyarakat,” ucapnya.

    Selain itu, Taufiq juga memberikan dukungan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang memutuskan Prabowo Subianto untuk kembali memimpin sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030, serta diusulkan kembali sebagai calon Presiden 2029-2034.

    Program 3 juta rumah ini merupakan kelanjutan dari Program Sejuta Rumah yang telah dijalankan selama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Program tersebut telah berhasil membangun 10,2 juta unit rumah dalam 10 tahun terakhir, dengan sumber pendanaan yang mencakup APBN serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Program ini kemudian diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upayanya untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia.

    Pemerintah juga berupaya mengatasi tantangan dalam program ini, termasuk soal lahan, likuiditas, dan kualitas perumahan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama dengan sejumlah pihak terkait terus berkoordinasi untuk memastikan keberhasilan pembangunan 3 juta rumah per tahun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat – Halaman all

    Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tingkat I atau gubernur dilakukan secara tidak langsung.

    Sultan menegaskan bahwa gagasan ini merupakan pendapat pribadinya dan masih sebatas wacana.

    “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” kata Sultan dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Sultan, secara empiris, jabatan gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

    Dia menilai hal ini selaras dengan bentuk negara Indonesia yang berbasis negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.

    “Secara yuridis, kita mengetahui kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota” ujar Sultan.

    Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa banyak urusan pembangunan di daerah merupakan kewenangan presiden atau pemerintah pusat.

    Menurutnya, penting bagi pemerintah pusat untuk memiliki perwakilan di daerah yang dapat memastikan program-program nasional berjalan dengan baik

    “Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang berupaya untuk tidak mengindahkan imbauan dan tidak mendukung program pemerintah pusat di daerah,” ucap Sultan.

    Sultan menilai bahwa pemilihan gubernur secara tidak langsung akan menjadikan proses demokrasi lebih efisien dan sederhana.

    Selain itu, sistem ini dinilai dapat memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem presidensial.

    Dia juga mengapresiasi pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Presiden.

    Menurutnya, hal itu menjadi momentum penting dalam menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Presiden ingin sekali menyatukan visi, perspektif dengan membangun kedekatan emosional sehingga kehangatan dan keakraban pemerintahan di semua tingkatan terjadi dalam satu momentum yang sakral,” ungkap Sultan.

    Terkait mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan menyebut bahwa hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan melibatkan akademisi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat.

    Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah proses seleksi berjenjang melalui DPRD provinsi, yang kemudian mengusulkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur kepada presiden untuk ditetapkan.

    “Sekali lagi, ini hanya merupakan opini pribadi yang sudah kami tuangkan dalam buku Green Democracy. Karena jadwal Pilkada masih lima tahun lagi, saya kira kita bisa mendesain proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana sejak awal,” imbuh Sultan.

  • Disrupsi Berganda dan AI, Tantangan Baru Media Massa di Era Digital

    Disrupsi Berganda dan AI, Tantangan Baru Media Massa di Era Digital

    PIKIRAN RAKYAT – Perkembangan teknologi menyebabkan media massa mengalami disrupsi berganda, mulai dari cara mendapatkan iklan hingga proses produksi konten. Pada era kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI), media massa kembali dihadapkan dengan tantangan yang tidak mudah. Penggunaan kecerdasan buatan menghadirkan peluang sekaligus ancaman bagi ekosistem media. Kurangnya inovasi dan adaptasi membuat sejumlah media gagal memanfaatkan teknologi baru, seperti AI untuk meningkatkan distribusi konten dan efisiensi operasional.

    Media massa, yang selama puluhan tahun berperan sebagai pilar utama dalam penyebaran berita, kini menghadapi tantangan serius. Disrupsi berganda terhadap media massa tersebut menjadi tema dalam Konvensi Nasional Media Massa 2025, yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (20/2/2025) siang.

    “Konvensi ini diniatkan untuk membangun kesadaran bersama antara masyarakat pers di negeri ini dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan platform mengenai tantangan dan peluang disrupsi berganda yang dihadapi media massa,” kata Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembang Profesi Dewan Pers Tri Agung Kristanto.

    Menurut Tri Agung yang juga Ketua Panitia Konvensi Nasional Media Massa 2025, konvensi yang akan berlangsung dalam dua sesi tersebut diharapkan bisa menemukan serta membangun pemahaman dan langkah bersama yang saling mendukung dalam satu ekosistem media, agar bisa berkembang bersama dan saling menguntungkan.

    “Jika kondisi ini bisa terwujud, maka jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang mencerahkan, dan jurnalisme yang memberdayakan publik bisa terwujud,” katanya.

    Konvensi Nasional Media Massa 2025 bertujuan menganalisis dampak disrupsi digital, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan terhadap media massa. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam sambutannya mengatakan, industri pers sedang tidak dalam kondisi menguntungkan. Media massa tidak lagi menjadi sumber utama warga mencari berita, iklan nasional perusahaan pers 75 persen diambil alih platform digital global dan media sosial. Belum lagi efisiensi anggaran di sejumlah kementerian yang secara tidak langsung ikut berpengaruh pada media.

    ”Untuk itu, para insan pers mau tak mau harus memutar otak agar industri media bisa bertahan di tengah badai yang seakan tak berhenti, Di tengah disrupsi ganda yang kita hadapi, kita harus mampu bertahan memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul sekaligus membenahi kualitas pemberitaan kita,” katanya.

    Konvensi Nasional Media Massa 2025 dibagi dalam dua sesi. Dalam sesi pertama ini menghadirkan pemateri mewakili pelaku usaha media, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, yang memaparkan iklim pers tengah mengalami degradasi dan membutuhkan aturan atau regulasi baru untuk memperkuat iklim media. Komisioner KPI I Made Sunarsa, menegaskan peran lembaga yang diampunya sebagai lembaga penyiaran penjernih disinformasi.

    Akademisi dari Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Haryanto, mengajak media untuk memahami kemauan audiens melalui survei kuantitatif dan kualitatif, dan pentingnya media mengikuti perkembangan teknologi.

    Sesi kedua Konvensi Nasional Media Massa 2025, membahas relasi media massa dengan teknologi dan platform. Pemateri dalam sesi ini menghadirkan, Wakil Sekjen Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Indonesia (Korika) Dr Dini Fronitasari, yang memaparkan teknologi hanyalah sebuah instrument, dan manusia harus mengambil kendali atas perkembangan akal imitasi.

    Sementara Pemimpin Redaksi IDNTimes.com, Zulfiani Lubis dalam paparannya menegaskan akal imitasi bukan produk jurnalistik, dan news value adalah bagian terpenting dalam produk jurnalistik. Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalis Berkualitas, Suprapto Sasro Atmojo, memberi paparan perlunya platform digital memberikan pelatihan dan program jurnalis berkualitas.

    Era disrupsi menjadi tantangan dan peluang bagi media massa. Perusahaan media sebagai publisher perlu membangun hubungan yang setara dengan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Komitmen terhadap jurnalisme berkualitas, diversifikasi pendapatan, dan adopsi teknologi, menjadi peluang media massa untuk bangkit. Media massa harus kembali fokus pada prinsip-prinsip jurnalisme yang netral, independen, dan berbasis fakta serta transparan dalam proses penyusunan berita.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pabrik Sanken Indonesia di Cikarang akan Tutup, Masyarakat Khawatir Jaringan Service Tak Berjalan Normal

    Pabrik Sanken Indonesia di Cikarang akan Tutup, Masyarakat Khawatir Jaringan Service Tak Berjalan Normal

    PIKIRAN RAKYAT – Pabrik PT Sanken Indonesia di Cikarang tutup dan akan berhenti produksi menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Juni 2025.

    Direktur Marketing PT Sanken Argadwija Esmond H. Tirtajasa menegaskan pabrik PT Sanken Indonesia di Cikarang bukan bagian dari PT Sanken Argadwija dan tak memproduksi peralatan rumah tangga.

    “Pabrik yang tutup itu merupakan pabrik khusus penyediaan produksi parts kecil dan sama sekali bukan bagian dari pabrik kita,” ucap Esmond H. Tirtajasa pada Kamis, 21 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Kesamaan Nama

    Penyataan ini adalah klarifikasi PT Sanken Indonesia di kawasan MM2100 Cikarang Barat tutup bukan pabrik yang dikelola Sanken Argadwija.

    Kesamaan nama Sanken diharapkan tidak membuat masyarakat bingung dalam membedakannya.

    PT Sanken Argadwija adalah pabrik yang memproduksi produk rumah tangga elektronik seperti lemari es, showcase, water dispenser, solar water heater, mesin cuci, air conditioner, television, rice cooker, fan, serta lainnya.

    “Pabrik kami berlokasi di Tangerang dan berbeda dari segi kepemilikannya dengan yang sedang diberitakan,” lanjutnya.

    Sanken

    Sebagai informasi, Sanken adalah perusahaan elektronik yang sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1995 yang lalu.

    Perusahaan ini dikenal sebagai merek elektronik yang sudah mengakar di pasar Indonesia selama lebih dari 2 dekade.

    Operasi dengan model bisnis yang kuat, mengandalkan jaringan distribusi nasional dan fasilitas produksi sendiri. Hal tersebut dilakukan, guna memastikan standar produksi yang tinggi dengan menggunakan tenaga ahli Jepang.

    Produk-produknya saat ini diproduksi di pabrik yang berlokasi di Tangerang. Sanken Elektronik berencana melakukan perluasan pabrik ke area Cirebon, Jawa Barat.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir karena jaringan service Sanken yang tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini tetap berjalan dengan normal dan akan lebih ditingkatkan lagi,” lanjutnya.

    Perluasan pabrik tersebur bertujuan guna memenuhi permintaan konsumen yang semakin membesar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP: Larangan Megawati Agar Kepala Daerah Tak Ikut Retret Masih Berlaku! – Halaman all

    PDIP: Larangan Megawati Agar Kepala Daerah Tak Ikut Retret Masih Berlaku! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tetap berlaku. 

    Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, usai bertemu Megawati Soekarnoputri di rumah Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam. 

    “Ya, masih berlaku,” tegas Said.

    Said juga menegaskan, larangan dari Megawati ini merupakan urusan internal partainya dan tidak ada kaitannya dengan absennya kepala daerah dari PDIP dalam kegiatan tersebut. 

    “Jadi jangan dibenturkan urusan retret dengan urusan ketidakhadiran bupati dari PDIP, itu saja,” ujarnya.

    Instruksi penundaan retret tersebut sebelumnya disampaikan Megawati Soekarnoputri melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/2025 pada Kamis (20/2/2025), yang mengacu pada dinamika politik nasional, termasuk penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. 

    Megawati mengingatkan dalam surat tersebut bahwa keputusan ini didasarkan pada AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1 yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai. 

    Poin penting dalam surat tersebut adalah agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berencana mengikuti retret pada 21-28 Februari 2025, untuk menunda perjalanan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    Megawati juga menekankan, agar para kepala daerah dari PDIP tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

  • KPK Tegaskan Masih Lakukan Pencarian Harun Masiku

    KPK Tegaskan Masih Lakukan Pencarian Harun Masiku

    KPK Tegaskan Masih Lakukan Pencarian Harun Masiku
    Editor
    KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menegaskan penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P)
    Hasto Kristiyanto
    tak akan mengendurkan pencarian buronan KPK
    Harun Masiku
    .
    “Pencarian Harun Masiku sampai saat ini penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan,” kata
    Ketua KPK Setyo Budiyanto
    di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Jumat (21/2/2025).
    KPK terbuka bagi semua pihak yang mengetahui keberadaan Harun Masiku atau pihak yang mempunyai informasi yang relevan dengan pencarian yang bersangkutan.
    “Kami tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari masyarakat, untuk bisa memberikan informasi mana kala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan,” ujar Setyo.
    Penyidik KPK pada Kamis (20/2/2025) malam, melakukan penahanan terhadap Hasto selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan di Rutan KPK.
    Hasto disangkakan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Penyidik, kata dia, menerapkan pasal tersebut karena intervensi yang dilakukan Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini.
    Ia mengungkapkan, KPK pada 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.
    Namun, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.
    “Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo.
    Kemudian, kata Setyo, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.
    “Di mana (dalam ponsel tersebut) terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK,” ujar dia.
    Penyidik KPK juga menemukan bahwa Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
    Diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UEA Taruh Rp163.2 Triliun ke Danantara, Luhut Cium Harum Kesuksesan

    UEA Taruh Rp163.2 Triliun ke Danantara, Luhut Cium Harum Kesuksesan

    PIKIRAN RAKYAT – Uni Emirat Arab (UEA) disebut-sebut akan berinvestasi di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan nilai US$10 miliar atau setara Rp163.2 Triliun.

    Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, UEA sudah mengutarakan niat dan ketertarikannya terhadap proyek besar Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Luhut menjelaskan, Danantara memberikan peluang bagi Indonesia untuk memulai sekaligus menjaga kerja sama atau joint venture (JV) dengan perusahaan internasional.

    Ia mengungkap, niat UEA ditegaskan Menteri Energi dan Infrastruktur negara tersebut, Suhail Mohamed Al Mazrouei, saat baru-baru ini menemui dia, di kantornya.

    Pembahasan kedua petinggi negara itu berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berkapasitas 10 gigawatt.

    “Sepuluh hari lalu saya bertemu dengan Menteri Energi UEA Suhail di kantor saya dan menjelaskan tentang Danantara. Saya juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 72 gigawatt proyek energi terbarukan dalam pipeline, termasuk panas bumi, tenaga air, angin, dan panel surya terapung,” ujarnya.

    “Dia mengatakan bahwa mereka mungkin ingin bergabung dalam proyek 10 gigawatt, yang bernilai US$10 miliar (setara Rp163.283.490.380.000),” kata Luhut menambahkan.

    Luhut menambahkan, pembentukan Danantara merupakan langkah strategis dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat lembaga ini berpotensi mengelola aset hingga 900 miliar dolar Amerika Serikat.

    “Jika kita bisa mengelola US$100 miliar saja, itu sudah sangat besar. Dari keuntungan tersebut, kita bisa dengan mudah menggalang dana sebesar US$20-US$25 miliar untuk diinvestasikan sendiri,” tutur dia.

    7 BUMN yang Dikelola Danantara

    Sejumlah karyawan mengobrol di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025). BPI Danantara telah dibentuk melalui pengesahan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU akan mengelola dan mengoptimalkan seluruh aset dan investasi BUMN. ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/YU ANTARA FOTO

    BPI Danantara, yang merupakan singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, adalah lembaga yang fokus pada investasi dan pengelolaan aset.

    Perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor dan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi serta inovasi di Indonesia.

    BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar yang memiliki pengaruh besar di beberapa sektor, antara lain:

    Sektor Perbankan: Bank Mandiri Sektor Perbankan: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sektor Perbankan: Bank Nasional Indonesia (BNI) Sektor Energi: Pertamina Sektor Energi: PLN Sektor Telekomunikasi: Telkom Sektor Pertambangan: MIND ID

    BPI Danantara diperkirakan akan mengelola aset senilai sekitar 900 juta dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun.

    “Kami juga siap mengembangkan Danantara Indonesia, sumber kekayaan baru. Berdasarkan evaluasi awal, asetnya mencapai 900 juta dolar,” kata Prabowo Subianto, dalam sambutan virtualnya di World Government Summit, pada Kamis, 13 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pergunu dan UNINUS Dukung KH Abbas Abdul Jamil Jadi Pahlawan Nasional

    Pergunu dan UNINUS Dukung KH Abbas Abdul Jamil Jadi Pahlawan Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) asal Jawa Barat, KH Abbas Abdul Jamil (1883-1947), diusulkan menjadi Pahlawan Nasional atas peran pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Selain kiprahnya dalam mempertahankan kemerdekaan, ia juga dikenal sebagai ulama yang berkontribusi dalam dunia keilmuan Islam di Nusantara.

    Usulan ini disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Indonesia, Prof. KH Asep Saepudin Calim, dalam Seminar Usulan Pahlawan Nasional KH Abbas Bin Abdul Jamil Buntet Cirebon yang digelar di Kampus Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung, Jumat 21 November 2025.

    Peran Penting dalam Sejarah Kemerdekaan

    KH Abbas Abdul Jamil pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon (1883-1947)

    “Semua masyarakat mengenal tentang Kiai Abbas, bahwa beliau ini adalah panglima perang dalam peristiwa 10 November 1945, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga semua masyarakat Jawa Timur mengenal,” ujar Prof. KH Asep Saepudin Calim kepada wartawan.

    Ia, selanjutnya, mengajak para akademisi dan sejarawan untuk menggali lebih dalam sumber-sumber primer sejarah mengenai peran KH Abbas dalam perjuangan kemerdekaan. Sumber-sumber ini, menurutnya, sangat penting dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

    “Tapi jika berita-berita (mengenai sepak terjang) KH Abbas dalam peristiwa tersebut sudah diketahui banyak orang,” kata KH Asep menjelaskan.

    Ia juga menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan KH. Abbas Abdul Jamil sebagai Pahlawan Nasional pada tahun lalu. Namun, pengusulan tersebut belum terselisasi, sehingga pihaknya akan memperbaharui pengusulan terkait dengan melengkapi sumber-sumber primer sejarah.

    “Kita memiliki persiapan untuk melengkapi sumber-sumber primer sejarah tadi dan memperbaiki narasinya menjadi rasional,” tambahnya.

    Penghargaan Terhadap Pejuangan Kemerdekaan

    Putra KH Abbas, KH Anis Mansur, yang turut hadir dalam seminar tersebut menegaskan bahwa pengusulan ini bukan sekadar penghormatan terhadap sang ayah, tetapi juga sebagai pengingat akan peran besarnya dalam perjuangan kemerdekaan.

    “Ini adalah bentuk penghormatan atas jasa beliau. Kami berharap nilai-nilai perjuangan KH Abbas dapat terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi muda,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Uninus, KH Mujib Qulyubi, menekankan pentingnya pengakuan ini, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat.

    “KH Abbas tidak hanya dikenal di Jawa Barat, tetapi juga di berbagai daerah lainnya. Oleh karena itu, gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk apresiasi yang layak diberikan,” tutur KH Mujib Qulyubi.

    Dia kemudian mengisahkan pentingnya perjuangan KH Abbas bin Abdul Jamil dalam perang mempertahankan kemerdekaan pada 10 November 1945 silam.

    “KH Hasyim Asy’ari sampai menunda perlawanan, karena menunggu kedatangan KH Abbas dari Cirebon. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan perannya dalam perjuangan tersebut,” sambungnya.

    Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga telah memberikan rekomendasi resmi atas pengusulan KH Abbas sebagai Pahlawan Nasional. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU, H. Saifullah Yusuf, telah disampaikan kepada Kementerian Sosial pada 14 Juni 2024.

    Sosok Ulama Multidisipliner

    Selain perannya dalam perjuangan fisik, KH Abbas juga dikenal sebagai ulama yang mendalami berbagai disiplin ilmu Islam, mulai dari fiqih, tarekat, hingga qiraat. Ia pernah menjadi guru bagi Prof. KH Ibrahim Hosen, seorang pakar fiqih, dan juga merupakan mursyid dalam Tarekat Syattariyah. KH Abbas juga dikenal sebagai tokoh penyebar Tarekat Tijaniyah di Indonesia.

    Dalam bidang qiraat, KH Abbas mengajarkan kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani atau yang lebih dikenal sebagai Matan Asy-Syatibiyah kepada para santrinya. Salah satu muridnya, KH Tb Sholeh Ma’mun, kemudian menjadi salah satu pendiri dan ketua Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU).

    Dengan berbagai kontribusinya di bidang perjuangan dan keilmuan Islam, usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Abbas Abdul Jamil diharapkan dapat segera terealisasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bima Arya Soal Kader PDIP Tidak Hadiri Retret Magelang

    Bima Arya Soal Kader PDIP Tidak Hadiri Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa ada 47 orang kepala daerah yang tidak hadir tanpa memberi kabar pada perhelatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, per sore ini, Jumat (21/2/2025).

    Pada konferensi pers yang digelar di Magelang, Jawa Tengah sore ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa ada total 53 orang kepala daerah yang absen dalam perhelatan retret. Sebanyak 6 orang di antaranya menyampaikan surat izin. 

    “Kami mendapatkan data, ada enam ini telah menyampaikan surat izin kepada Panitia. Dari enam itu, lima itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka. Dan juga ada yang acara keluarga, sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara,” jelas Bima, Jumat (21/2/2025). 

    Adapun Mantan Wali Kota Bogor itu lalu mengungkap bahwa 47 orang kepala daerah sisanya yang absen belum memberi kabar kepada panitia. Dia menyebut akan tetap menunggu kehadiran mereka yang belum hadir tanpa memberikan konfirmasi. 

    “47 belum hadir di sini. Ini masih kita dalami,” kata Bima. 

    Dengan demikian, ada 450 orang kepala daerah yang tercatat hadir di Akmil Magelang untuk melaksanakan retret satu minggu ke depan. Sebanyak 19 orang diberikan gelang merah karena kondisi fisiknya yang lemah baik sebab sakit atau pascaoperasi. 

    Bagi yang tidak hadir, terang Bima, kementerian tetap meminta agar ada yang menggantikan untuk ikut. Dia mengatakan bahwa hal itu penting karena retret menjadi acara untuk menyelaraskan program-program pusat agar bisa diterapkan di daerah. 

    Bima mengatakan bakal menunggu konfirmasi dari kepala daerah yang absen tanpa kabar sampai dengan malam ini. Dia menyebut bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota yang tidak hadir didorong untuk tetap mengirimkan wakilnya. 

    Lalu, apabila wakil kepala daerah juga berhalangan hadir, maka wajib untuk mengirimkan Sekretaris Daerah atau Sekda untuk tetap hadir di retret. 

    Di sisi lain, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan belum bisa memastikan apabila 47 kepala daerah yang belum hadir itu termasuk kader PDI Perjuangan (PDIP).

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan instruksi agar kepala daerah dari partai tersebut menunda berangkat ke Akmil Magelang.

    Namun, dia tidak menutup kemungkinan bahwa ada kader PDIP di antara 47 orang kepala daerah yang belum ada di Akmil, Magelang. 

    “Ya, harusnya sih ada ya [kader PDIP, red]. Karena terdata jumlahnya mungkin lebih dari angka ini. Jadi bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja,” katanya. 

    Selanjutnya, papar Bima, kepala daerah yang tidak mengikuti retret kali ini bakal tetap diwajibkan ikut pada retret gelombang selanjutnya. Seperti diketahui, masih ada beberapa kepala daerah yang belum dilantik karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Bima menegaskan bahwa retret kepala daerah itu wajib diikuti oleh seluruh gubernur, bupati dan wali kota, meskipun harus di gelombang berikutnya.

    “Wajib ikut. Semuanya wajib. Penting ini,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Namun, pada hari yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat arahan kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Nyanyi Darah Juang dengan Ratusan Mahasiswa, Diutus Presiden Berkomunikasi

    Mensesneg Prasetyo Hadi Nyanyi Darah Juang dengan Ratusan Mahasiswa, Diutus Presiden Berkomunikasi

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyanyikan lagu Darah Juang bersama ratusan mahasiswa pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Mensesneg Prasetyo Hadi mengepalkan tangan saat bernyanyi bersama mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, Jakarta.

    “Saya sudah lama tidak bernyanyi. Semoga masih hafal,” ucap Prasetyo Hadi seperti dilansir dari laman Kantor Berita ANTARA.

    Prasetyo Hadi Nyanyi Darah Juang

    Mereka bernyanyi lagu khas untuk aksi para mahasiswa berjudul darah juang yang dilakukan usai berorasi di atas mobil komando. Kepalan tangan membumbung tinggi dan suara keras mereka bersama-sama dalam lantunan lagu perjuangan untuk mahasiswa.

    Prasetyo Hadi bersama mahasiswa sepakat guna berdiskusi lebih lanjut mengenai tuntutan mereka.

    “Mari kita diskusikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik,” lanjut Mensesneg.

    Utusan Presiden Prabowo Subianto

    Prasetyo menemui mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas pada Kamis, 20 Februari 2025 sore. Ia mengaku Presiden Prabowo mengutusnya guna berkomunikasi dengan para mahasiswa.

    “Saya mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik,” lanjutnya.
    Pihaknya memastikan, aksi yang dilakukan mahasiswa di seluruh Indonesia didengar Presiden.

    Ia menghargai sikap kritis para mahasiswa dan mencoba menjawab apa yang menjadi tuntutan mereka.

    “Kami sudah membaca apa yang adik-adik tuntut,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News