Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Mardiono Minta Para Kader yang Umrah Doakan PPP dan Indonesia

    Mardiono Minta Para Kader yang Umrah Doakan PPP dan Indonesia

    loading…

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono melepas puluhan pengurus DPP PPP untuk berangkat umrah. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono melepas puluhan pengurus DPP PPP untuk berangkat umrah. Acara tersebut berlangsung di Kantor DPP PPP , Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Pada kesempatan kali ini, Mardiono juga meminta para kader yang berangkat umrah untuk bersedia mendoakan PPP dan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mardiono menjelaskan, kegiatan berangkat umrah bersama ini selain untuk beribadah, namun juga untuk membangun kebersamaan para kader.

    “Di samping memenuhi panggilan Allah, tapi juga untuk membangun kebersamaan kader PPP dari lapisan atas hingga ke bawah. Sehingga dalam menjalankan tugas perjuangannya akan lebih mudah jika dimulai dari beribadah, berjuang, dan membangun kekompakkan,” ujar Mardiono.

    Mardiono mengatakan, program berangkat umrah untuk para kader juga bukan baru kali ini. Namun telah dilakukan di beberapa kesempatan dan berbagai daerah.

    “InsyaAllah mudah-mudahan Allah membuka jalan untuk kader kita semua agar dapat umrah bersama kembali yang akan menjadi tradisi partai,” sambungnya.

    Sementara itu, Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah berharap dengan berangkatnya jamaah umrah kali ini bisa mendapatkan magfirahnya bagi PPP.

    “Berbarengan dengan Ramadan kami akan di sana. InsyaAllah dengan hati yang tulus, penuh keikhlasan, dan kesadaran kami memohon agar PPP mendapatkan berkahnya dan mendapatkan magfirahnya di Baitullah. Kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara,” ujar Fernita.

    Fernita menambahkan, keberangkatan jamaah umroh kali ini pun meliputi dari seluruh lapisan mulai dari majelis, pengurus harian, hingga staf di Kantor DPP PPP.

    “Ini membuat saya terharu. Baru kali ini secara berjamaah dan difasilitasi oleh DPP PPP. Kami yang berangkat ada perwakilan majelis, pengurus harian, hingga staf kantor. InsyaAllah berkah, tentu ini semua tidak terlepas dari keputusan Pak Plt Ketum Mardiono,” pungkasnya.

    (rca)

  • Tak Ada Pengganti Sekjen, Titik!

    Tak Ada Pengganti Sekjen, Titik!

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris jenderal (sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK. Meski begitu, Hasto tetap dipertahankan dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sebagaimana dugaan-dugaan dan narasi yang berhembus di luaran.

    “Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam, 21 Februari 2025.

    Dia menambahkan, semua kewenangan yang berkaitan dengan keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Maka, ia membantah klaim isu yang menyebutkan dialah pengganti Hasto sebagai Sekjen DPP yang baru.

    “Semua kewenangan di ibu ketua umum,” katanya, yang saat ini juga sedang menduduki posisi Ketua Badan Anggaran DPR RI.

    Jumat siang hingga malam, 21 Februari 2025, Beberapa petinggi PDIP terlihat mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, hadir juga Dedi Sitorus, yang merupakan Ketua DPP PDIP.

    Pertemuan antara para elit partai tersebut diduga berkaitan dengan larangan bagi kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Megawati memberikan instruksi kepada kepala daerah yang didukung oleh partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret yang diadakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21–28 Februari 2024.

    Instruksi tersebut tercantum dalam surat resmi PDI Perjuangan dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Kebijakan ini dikeluarkan setelah Megawati menilai perkembangan situasi politik nasional, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jaga Keselarasan, Akademisi Desak Dominus Litis Jadi Bagian RUU KUHAP

    Jaga Keselarasan, Akademisi Desak Dominus Litis Jadi Bagian RUU KUHAP

    loading…

    Seminar Kebaruan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP: Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jumat (21/2/2025). Foto/Dok. SINDOnews

    PURWOKERTO – Sejumlah akademisi mendesak RUU KUHAP dan KUHP harus selaras. Terutama mengenai dominus litis sebagai bentuk supervisi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum .

    Hal ini terangkat dalam Seminar nasional bertajuk Kebaruan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP: Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto , Jumat (21/2/2025). Berbagai aspek pembaruan sistem peradilan menjadi sorotan, salah satunya peran dominus litis dalam KUHAP baru.

    Dominus litis, yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pemegang kendali perkara pidana, menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan. Antara hak tersangka, kepentingan korban, dan kepastian hukum.

    Prinsip due process of law, yang menekankan kualitas dalam proses hukum, menjadi fondasi dalam sistem peradilan yang baru. Hal ini memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

    Dosen Hukum Acara Pidana Universitas Indonesia Febby Mutiara Nelson menjelaskan, Pasal 132 KUHP 1/2023 memperlihatkan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penuntutan tidak lagi hanya dimulai setelah penyidikan selesai, tetapi mencakup seluruh proses sejak tahap penyidikan.

    Menurutnya, KUHAP harus mengalami revisi agar selaras dengan pendekatan KUHP Nasional. Terutama dalam hal supervisi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

    ”Penguatan hubungan ini akan mencegah kesalahan prosedural, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan memenuhi standar hukum yang jelas,” katanya.

    Selain itu, ia menekankan KUHAP juga perlu mengintegrasikan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan dalam satu sistem yang lebih terpadu. “Dengan sistem yang lebih sinkron, proses peradilan diharapkan lebih efisien dan transparan, serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat merugikan para pihak,” sambungnya.

    Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto Selamat Widodo menegaskan peran jaksa sebagai dominus litis sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Di negara-negara dengan sistem hukum yang kuat seperti Jerman dan Jepang, jaksa memiliki peran dominan dalam memastikan bahwa penyidikan hingga penuntutan dilakukan sesuai prinsip hukum yang adil.

    Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menyoroti masih adanya fragmentasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam tahap pra-ajudikasi yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

  • Makin Canggih, AI Jadi Prioritas Pasar

    Makin Canggih, AI Jadi Prioritas Pasar

    Jakarta: Kemajuan teknologi membuat perusahaan melihat peluang di pasar emerging market dan fokus pada pengembangan produk dengan integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) sebagai prioritas.

    CEO PT EDOT Ernest F Lesmana mengatakan, inovasi merupakan faktor utama dalam setiap produk dan layanan yang dikembangkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika industri. 

    Pihaknya mengembangkan berbagai aplikasi, seperti Sales Force Automation (ework), Distribution Management System (esuite), B2B Customer Loyalty Apps (emitra), dan Brand Campaign & Reward Apps (eDOT). 

    Selain perangkat lunak, perusahaan juga menyediakan perangkat keras, termasuk Point of Sales (POS), Portable POS, Kiosk, Tablet, dan Delivery Bot.

    “Tidak hanya perangkat lunak, tetapi juga ekosistem bisnis yang mendukung efisiensi dan efektivitas operasional bagi pelaku usaha,” kata Ernest.

    Ernest menyebut perusahaan melihat peluang di pasar emerging market dan fokus pada pengembangan produk dengan integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) sebagai prioritas.

    Dia mencontohkan perusahaan yang menyediakan layanan pemasaran digital yang mencakup strategi pemasaran digital, pengelolaan media sosial, dan optimalisasi penjualan melalui platform seperti TikTok Shop (TSP).

    Penyewaan kendaraan melalui unit bisnis elog. Selain itu, melalui emagineer dengan berbagai fitur seperti aplikasi ework dilengkapi dengan fitur anti-fake GPS untuk memastikan akurasi lokasi tim penjualan. 

    Sementara itu, esuite memiliki asisten AI untuk meningkatkan efisiensi manajemen distribusi. Di sisi perangkat keras, produk eDOT dirancang dengan fitur all-in-one, seperti built-in printer dan metode pembayaran offline, serta ditawarkan dengan harga yang kompetitif.

    Jakarta: Kemajuan teknologi membuat perusahaan melihat peluang di pasar emerging market dan fokus pada pengembangan produk dengan integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) sebagai prioritas.
     
    CEO PT EDOT Ernest F Lesmana mengatakan, inovasi merupakan faktor utama dalam setiap produk dan layanan yang dikembangkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika industri. 
     
    Pihaknya mengembangkan berbagai aplikasi, seperti Sales Force Automation (ework), Distribution Management System (esuite), B2B Customer Loyalty Apps (emitra), dan Brand Campaign & Reward Apps (eDOT). 

    Selain perangkat lunak, perusahaan juga menyediakan perangkat keras, termasuk Point of Sales (POS), Portable POS, Kiosk, Tablet, dan Delivery Bot.
     
    “Tidak hanya perangkat lunak, tetapi juga ekosistem bisnis yang mendukung efisiensi dan efektivitas operasional bagi pelaku usaha,” kata Ernest.
     
    Ernest menyebut perusahaan melihat peluang di pasar emerging market dan fokus pada pengembangan produk dengan integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) sebagai prioritas.
     
    Dia mencontohkan perusahaan yang menyediakan layanan pemasaran digital yang mencakup strategi pemasaran digital, pengelolaan media sosial, dan optimalisasi penjualan melalui platform seperti TikTok Shop (TSP).
     
    Penyewaan kendaraan melalui unit bisnis elog. Selain itu, melalui emagineer dengan berbagai fitur seperti aplikasi ework dilengkapi dengan fitur anti-fake GPS untuk memastikan akurasi lokasi tim penjualan. 
     
    Sementara itu, esuite memiliki asisten AI untuk meningkatkan efisiensi manajemen distribusi. Di sisi perangkat keras, produk eDOT dirancang dengan fitur all-in-one, seperti built-in printer dan metode pembayaran offline, serta ditawarkan dengan harga yang kompetitif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Pramono-Rano Berpeluang Hadiri Retret Akmil Gelombang 2

    Pramono-Rano Berpeluang Hadiri Retret Akmil Gelombang 2

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, berpeluang menghadiri retret Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah. 

    Wakil Gubernur Rano Karno menegaskan bahwa surat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, hanya bersifat menunda, bukan melarang kehadiran dalam acara tersebut.

    “Mungkin bisa saja, ingat sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang,” jelasnya ketika ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025). 

    Rano mengakui bahwa dirinya, sebagai Wakil Gubernur, memang mendapat undangan untuk menghadiri penutupan retret Akmil tersebut. Namun, keputusan akhir masih bergantung pada perkembangan selanjutnya.

    “Sampai hari ini kan belum dicabut [surat dari PDIP]. Ingat, wakil diundang itu 27, hanya untuk penutupan,” tegas Doel. 

    Terlebih, untuk kehadiran Pramono Anung, Rano enggan berkomentar lebih jauh dan menyerahkan keputusan kepada partai.

    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain, ini bukan juga pekerjaan mudah teman-teman ya, jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” pungkas Doel. 

  • Pramono Anung Tiba-tiba ‘Membisu’ Tak Ingin Komentari Retret di Magelang – Halaman all

    Pramono Anung Tiba-tiba ‘Membisu’ Tak Ingin Komentari Retret di Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih untuk tidak berkomentar saat ditanya mengenai kegiatan retret kepala daerah.

    Diketahui, retret ini tengah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dari tanggal 21-28 Februari 2025.

    Sikap Pramono Anung ini tentu membuat publik semakin menyadari ada peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di balik bungkamnya Gubernur DKI itu.

    Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025), menghimbau penundaan kegiatan retret bagi para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah.

    Para kepala daerah dari PDIP pun berbondong-bondong menarik diri dari kegiatan tersebut.

    Saat ditanya oleh wartawan mengenai keikutsertaannya dalam retret, Pramono Anung tak mau mengucapkan satu patah kata pun.

    Ia hanya melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi saat melayat di rumah duka eks Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Syafruddin Kambo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    “Pak ikut retret enggak?” tanya seorang wartawan, namun Pramono tidak memberikan jawaban.

    Antusias sebelum Instruksi Terbit

    Sebelum instruksi Megawati, Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap retret yang digelar atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Keduanya bahkan sempat berdiskusi dengan riang tentang rencana retret yang berlangsung selama delapan hari ke depan.

    Mereka telah mendapatkan kesepakatan bersama.

    Pramono Anung mengikuti seluruh rangkaian acara retret di Magelang, sedangkan Rano Karno akan menahkodai pemerintahan DKI Jakarta sementara.

    Sesuai dengan mandat Prabowo, Rano Karno juga akan menyusul Pramono Anung untuk mengikuti retret di hari terakhir.

    “Jadi begitu besok harus retret delapan hari, saya akan ikut retret.”

    “Saya iri sama Bang Doel yang hanya datang tanggal 28,” ungkap Pramono Anung dengan nada bercanda saat dilantik pada Kamis (20/2/2025).

    Di sisi lain, Rano Karno juga sempat bercanda mengenai rencana retret Pramono Anung.

    Rano Karno menanggapinya dengan santai dan penuh tanggung jawab.

    “Alhamdulillah si Doel selama seminggu jadi gubernur.

    “Lumayan bisa jadi gubernur seminggu,” ujar Rano Karno sambil tersenyum, menunjukkan dukungan terhadap rekannya.

    Keputusan untuk tidak mengikuti retret ini menandai sebuah pergeseran dalam dinamika politik di tubuh PDIP, yang mungkin akan mempengaruhi langkah-langkah kedepan para kadernya.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

    Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri

    Mendagri Sebut Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan mengalami kerugian sendiri.
    Menurut dia, retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di
    Magelang
    , Jawa Tengah, adalah untuk kepentingan daerah yang akan dipimpin selama periode lima tahun.
    “Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang tidak mengambil bagian, ya rugi sendiri,” ucap Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    Tito menjelaskan, dalam retreat ini, para kepala daerah bisa mendapatkan relasi antar daerah dengan cara yang lebih baik.
    Selain itu, kepala daerah juga akan mengenal para menteri yang akan mengisi materi sehingga bisa secara langsung menanyakan kesulitan mereka di daerah.
    Sebab itu, kata Tito, kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan momentum berharga yang ada dalam kegiatan retret.
    “Mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal, atau mungkin kita carikan alternatif lain dengan membuat momentum dengan cara
    zoom meeting
    . Tapi
    zoom meeting
    itu tidak keluar
    chemistry
    -nya,” imbuh dia.
    Adapun kepala daerah yang tidak hadir dalam retret berjumlah 53.
    Dari jumlah tersebut, enam di antaranya mengirimkan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.
    Ditengarai, 47 kepala daerah ini berasal dari kader
    PDI-P
    yang tidak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P, seperti misalnya Bupati Tapanuli Utara Masinton Pasaribu dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retret.
    Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bentuk Ekspresi Pesimisme Masyarakat Ubah Jadi Optimisme

    Bentuk Ekspresi Pesimisme Masyarakat Ubah Jadi Optimisme

    loading…

    Pakar hukum Prof Henry Indraguna menyatakan ada banyak alasan di balik Demo Indonesia Gelap yang marak di berbagai kota. Foto: Ist

    JAKARTA – Demo Indonesia Gelap menjadi tema panas di berbagai kota. Pemicu utama diawali dari masalah ekonomi sampai kebebasan berbicara yang dianggap dibatasi dan gaya komunikasi yang kurang diterima akal sehat oleh rakyat.

    Menurut pakar hukum Prof Henry Indraguna, ada banyak alasan di balik peristiwa tersebut. “Salah satu alasan adalah masalah ekonomi. Ketika harga-harga barang naik, lapangan pekerjaan terbatas mengakibatkan banyak pengangguran. Lalu terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, tentu saja rakyat merasa tertekan sehingga demo yang dilakukan mahasiswa sebagai amplifikasi suara,” ujar Henry, Sabtu (22/2/2025).

    “Kondisi masyarakat yang sesungguhnya adalah reason yang wajar diteriakkan kepada penguasa,” tambahnya.

    Dia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijadikan preferensi tepat untuk menyiasati cupetnya fiskal. Tentu kebijakan pemerintah ini memicu protes masyarakat yang tak berpihak kepada mereka, sebagai kelas berpenghasilan rendah bahkan susah hidup. Terlebih kalau pengeluaran sehari-hari makin berat. Ini terjadi ketika daya beli turun.

    Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan sosial juga menjadi masalah bangsa ini. Negara belum mampu berlaku adil untuk menghukum berat dan memiskinkan para perampok uang rakyat karena tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Sementara masih banyak rakyat yang belum mendapatkan penghidupan yang layak dan manusiawi sebagai warga bangsa yang bermartabat di negeri yang sudah merdeka 79 tahun ini.

    “Berbagai saluran untuk protes ternyata juga belum mendinginkan suasana. Selain itu persoalan penegakan hukum terutama korupsi, juga ikut memperburuk situasi. Sehingga rakyat menilai bahwa negara belum berlaku adil untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti amanah konstitusi,” ungkap Henry.

    “Pemerintah kita lihat sudah berusaha sekuat kemampuan mewujudkan hal ini. Tentu ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang dilakukan pemerintah belum dianggap cukup bijaksana untuk berpihak kepada rakyatnya,” lanjutnya.

    Henry menawarkan beberapa solusi untuk meminimalisir unjuk rasa, agar tak sampai anarkistis dan malah merugikan kepentingan umum.

  • Bagaimana Awal Mula Letkol Eka Wira Dijuluki “King Sparko”?

    Bagaimana Awal Mula Letkol Eka Wira Dijuluki “King Sparko”?

    Bagaimana Awal Mula Letkol Eka Wira Dijuluki “King Sparko”?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Letkol Inf Eka Wira Dharmawan
    dikenal dengan julukan ”
    King Sparko
    “. Perwira TNI Angkatan Darat (AD) ini dikenal karena menginspirasi banyak orang lewat dedikasinya terhadap kalistenik dan disiplin militer.
    Kepada
    Brigade Podcast

    Kompas.com,
    Letkol Eka Wira bercerita bagaimana awal mula ia bisa diberikan julukan “King Sparko”.
    Sparko adalah akronim dari Spartan Komando.
    Semua berawal dari perintah pimpinannya di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang bakal mengadakan lomba peleton tangkas antarbatalyon.
    “Saya waktu itu menjadi Wakil Komandan Batalyon, Wadanyon di Satuan 81 Kopassus Gultor, di mana beliau (Komandan Batalyon) itu memerintahkan saya untuk menyiapkan pasukan untuk lomba peleton tangkas Kopassus,” kata Eka Wira dalam tayangan “Brigade Podcast” di
    channel
    YouTube
    Kompas.com.

    “Jadi ada lomba internal Kopassus untuk menguji kemampuan perorangan dan tim yang dalam bentuk peleton tangkas,” sambung dia.
    Eka beruntung karena memiliki dasar-dasar kemampuan olahraga atas binaan orangtuanya.
    Namun, kemampuan itu bukan faktor tunggal untuk memimpin batalyon dalam lomba peleton tangkas.
    Terlebih, jumlah Batalyon yang dipimpin Eka tak sebanyak Batalyon lain.
    Alhasil, Eka Wira menanamkan motivasi kepada anggotanya lewat cara yang berbeda, yakni melalui menonton film “300” atau yang dikenal “Spartan”.
    “Karena dia hanya 300 orang melawan tentara ribuan puluhan ribu. Kan kita sebenarnya mindsetnya sendiri itu yang kita ubah, kemudian kita harus satu mindset dulu,” terang Eka.
    Namun, motivasi saja tidak cukup. Ia mau tak mau juga menerapkan disiplin militer termasuk kepada anggotanya yang sudah senior.
    Singkat cerita, didikan Eka tersebut mampu menjadikan Satuan 81 Kopassus atau Gultor meraih juara umum dalam lomba peleton tangkas.
    Capaian ini melampaui target komandan batalyon yang meminta Eka hanya sampai target juara 3.
    “Dan di sanalah anggota saya ada yang menangis, memeluk saya, dan mengangkat saya. Bahwa saya menjadi ‘King Spartan’ pada saat itu. Belum ada ‘komando’-nya,” ujar Eka.
    Setelahnya, julukan tambahan “Komando” disematkan ketika pimpinan Kopassus kala itu, Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus, Letjen TNI Richard Tampubolon, sekarang Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, mulai melihat dedikasi Eka di bidang olahraga kalistenik.
    “Atas perintah beliau (Richard Tampubolon), coba lah dimasukan nama komando di sana (Spartan). Di dalam komunitas ini sebagai ajang kita teritorial juga ke masyarakat,” kata Eka.
    “Bahwasanya ini olahraga dikemasnya di Kopassus, akhirnya saat itu lah diubah jadi Spartan Komando, disingkat jadi Sparko,” tambahnya.
    Komunitas Sparko pun berkembang tidak hanya di internal Kopassus, melainkan juga ke masyarakat.
    Dari situ Eka tidak hanya melatih prajurit Kopasus tetapi juga masyarakat.
    Melatih masyarakat tentu ada perbedaan dan cara-cara tersendiri yang dilalui oleh Eka.
    Seperti apa cerita lengkapnya? Saksikan
    Brigade Podcast
    yang tayang di YouTube
    Kompas.com
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 47 Kepala Daerah Absen di Retret Magelang, Kemendagri Ambil Sikap

    47 Kepala Daerah Absen di Retret Magelang, Kemendagri Ambil Sikap

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang tak bisa menghadiri retret atau pembekalan mengirimkan wakilnya sebagai pengganti.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025.

    “Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga,” ucap Bima Arya seperti dikutip dari Antara.

    Keputusan Kemendagri

    Menurutnya, Kemendagri akan terus menghubungi kepala daerah yang belum tiba di acara retret dalam konpers depan Gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jateng.

    “Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil,” katanya.

    Kemendagri akan menunggu hingga Jumat malam, lalu memutuskan keikutsertaan 47 kepala daerah yang dinilai belum hadir menurut data terakhir.

    “Malam ini semua akan diputuskan. Mana yang kami minta mengirimkan wakil, mana yang masih bisa ditunggu,” ujar Bima Arya.

    Jumlah Kepala Daerah yang Tak Hadir

    Wamendagri mengatakan bahwa jika kepala daerah maupun wakilnya tak bisa hadir, sekretaris daerahnya diminta hadir guna menjalani retret.

    Menurutnya, kepala daerah yang tak bisa hadir dalam pembekalan di Akmil Magelang dari 21 hingga 28 Februari 2025 tetap diminta mengikuti gelombang berikutnya.

    “Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK,” ujarnya.

    Sebagai informasi, 456 dari 503 kepala daerah sudah berada di Akademi Militer guna menjalani retret.

    Sementara 5 orang izin karena sakit dan seorang ada acara keluarga, 47 kepala daerah belum memberikan kabar atau tanpa keterangan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News