Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Rano Sebut Surat Megawati Bukan Melarang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, tapi Menunda

    Rano Sebut Surat Megawati Bukan Melarang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, tapi Menunda

    loading…

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memberikan keterangan kepada media di Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu (22/2/2025). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Si Doel menjelaskan, Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri bukan melarang kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, di surat tersebut hanya disebutkan untuk menunda.

    Si Doel menyatakan dirinya bersama Pramono Anung bisa saja menghadiri retret gelombang kedua. “Mungkin bisa saja (Pram-Doel hadiri retret gelombang kedua), ingat sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang, kembali lagi teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” kata Doel di Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu (22/2/2025).

    Di sisi lain, Rano menyebutkan untuk wakil kepala daerah dijadwalkan untuk hadir di Magelang pada 27 Februari. Berbeda dengan kepala daerah yang mengikuti retret selama sepekan. “Oh iya, saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari),” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, kepala daerah yang tak ikut retreat di Akmil Magelang wajib mengikuti kegiatan serupa pada gelombang berikutnya. Sebab, menurutnya, retreat ini dianggap penting dan harus diikuti oleh seluruh kepala daerah yang telah dilantik.

    “Untuk kepala daerah, tetap harus mengikuti kegiatan pada gelombang berikutnya. Waktunya menunggu keputusan MK,” katanya saat konferensi pers di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/02)2025).

    Namun demikian, Bima memastikan, tidak ada sanksi administrasi apa pun bagi kepala daerah yang tidak hadir. Hanya, mereka akan diwajibkan ikut kegiatan retreat selanjutnya mengingat pentingnya acara ini untuk mensinergikan kebijakan pendidikan pusat dan daerah.

    Sementara itu, dari 503 kepala daerah, Bima menyebut ada seorang 53 kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat tersebut, di mana 47 orang di antaranya tidak ada keterangan yang jelas. Pihaknya masih akan menunggu sampai malam nanti untuk memastikan apakah peserta tersebut hadir atau tidak.

    “Kemudian, untuk yang tidak ada kabar kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang tadi dan hal-hal yang lain apabila diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal maka panitia meminta kepada yang bersangkutan mengirimkan wakilnya,” katanya.

    (abd)

  • PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan total Rp 750 triliun dari efisiensi anggaran merupakan rencana yang diperlukan. 

    “Target Rp 750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung, “ kata Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” kata Furqan.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. 

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Satu hal, kata Aktivis 98 ini, pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” lanjut Furqan.

    PSI berkeyakinan langkah terobosan memang diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju.

    Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop pemborosan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. 

    Perintah berhemat itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Tak cukup efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pemangkasan anggaran besar-besaran itu hingga putaran ketiga. 

    Dalam rencana ini, dananya naik menjadi Rp 750 triliun. Nantinya dari hasil penghematan tersebut, Prabowo mengatakan, sejumlah US$ 24 miliar (setara Rp 390 triliun dengan kurs Rp 16.260) akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis, sisanya US$ 20 miliar (sekitar Rp 325 triliun dengan kurs Rp 16.260 per dolar AS) akan diinvestasikan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. 

    Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah apakah penghematan tiga putaran ini akan dilakukan sekaligus sepanjang tahun 2025, atau justru dilakukan secara bertahap per tahun anggaran. Soal mekanisme penghematan ini pun belum dijelaskan secara rinci.

  • 2 Jenderal Intelijen Sukses Jabat Kapolda, Salah Satunya Punya Banyak Pengalaman di Polda Papua

    2 Jenderal Intelijen Sukses Jabat Kapolda, Salah Satunya Punya Banyak Pengalaman di Polda Papua

    loading…

    Ada 2 jenderal intelijen yang sukses menjabat Kapolda saat ini. Keduanya yakni Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko dan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare. Foto: Ist

    JAKARTA – Ada 2 jenderal intelijen yang sukses menjabat Kapolda saat ini. Salah satu di antaranya banyak pengalaman di wilayah hukum Polda Papua.

    Keduanya yakni Irjen Pol Achmad Kartiko dan Brigjen Pol Alfred Papare. Dua Perwira Tinggi (Pati) Polri ini berpengalaman di bidang intelijen.

    Kebanyakan Kapolda biasanya berasal dari lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse dan beberapa di antaranya bidang lantas, SDM, serta Brimob.

    2 Jenderal Intelijen Sukses Jabat Kapolda

    1. Irjen Pol Achmad Kartiko

    Achmad Kartiko lahir di Jakarta, 20 Maret 1968. Sejak 26 September 2023 lalu, dia telah dipercaya menjabat Kapolda Aceh.

    Lulusan Akpol 1991 ini melanjutkan pendidikannya di PTIK hingga lulus tahun 2007 kemudian meraih gelar magister di bidang hukum Universitas Sumatera Utara.

    Dalam riwayat penugasannya, Kartiko pernah menduduki jabatan sebagai Kapolres Indragiri hilir, Kapolres Bengkalis, dan Wadirreskrimum Polda Riau.

    Tahun 2015 menjadi Dirintelkam Polda Jatim dan setahun kemudian tahun 2016 menjadi Kabidkerma Baintelkam Polri.

    Kartiko juga pernah menjabat Kapolda Sulawesi Barat tahun 2020 dan Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah tahun 2021.

    2. Brigjen Pol Alfred PapareAlfred Papare yang baru saja menjabat Kapolda Papua Tengah setelah mutasi 11 November 2024. Pria asal Serui, Papua ini lahir pada 6 April 1974.

    Setelah lulus Akpol tahun 1995, Alfred melanjutkan pendidikannya di PTIK hingga lulus tahun 2006, Sespim dan Sespimti.

    Untuk riwayat penugasannya, jenderal bintang 1 ini pernah menjabat Kapolres Pegunungan Bintang Polda Papua tahun 2007, Kapolres Raja Ampat Polda Papua tahun 2009, Kapolres Mappi Polda Papua 2010, serta Kapolres Jayapura Kota Polda Papua tahun 2011.

    Alfred juga pernah bertugas sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya tahun 2017 dan Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri tahun 2018.

    Sebelum menjabat Kapolda Papua Tengah, Alfred menduduki posisi Irwasda Polda Papua tahun 2020 dan Wakapolda Papua Barat tahun 2023.

    (jon)

  • Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun, PSI: Perlu untuk Indonesia Maju

    Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun, PSI: Perlu untuk Indonesia Maju

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun. Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun. Menurut Furqan, hal itu merupakan rencana yang diperlukan.

    PSI yakin bahwa langkah terobosan diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju. Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop keborosan.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ ujar Furqan AMC, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi, sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” tuturnya.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Aktivis 98 ini.

    Dia juga menilai pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” pungkasnya.

    (rca)

  • Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    PIKIRAN RAKYAT – Narasi pemerintah akan hapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan kecemasan dan respons negatif dari kalangan publik. Untuk itu Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi gegas membantah isu tersebut.

    Ia menegaskan kalaupun ada penghapusan subsidi BBM, kebijakan itu tidak akan pernah lolos tanpa persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” kata Bambang Haryadi, Jumat, 21 Februari 2025.

    Alih-alih begitu, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru ingin semua pejabat pemangku kebijakan ikut melindungi kebutuhan masyarakat luas.

    Untuk itu ia mengungkap, Presiden Prabowo sejatinya menginginkan penerima subsidi lebih tepat sasaran dengan merubah tata kelola BBM ke arah lebih baik.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” kata Politikus Partai Gerindra.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” kata Bambang lagi.

    Pernyataan Luhut Dipelintir

    Bambang dalam kesempatan serupa menilai bahwa pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seperti dipelintir dan dibelokan ke konteks yang berlainan dengan maksud awal.

    Ia mengatakan, klaim Luhut tidak mengarah sama sekali ke penghapusan subsidi BBM tok, tetapi lebih kepada berbenah skema tata kelolanya di masa depan.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” tutur dia menandaskan.

    Begini Skema Rencana Luhut Binsar

    Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk digantikan skema pemberian bantuan lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Abaikan Instruksi Megawati, Bupati Lebak: Ikut Retret Kepala Daerah demi Sinergi Pusat-Daerah

    Abaikan Instruksi Megawati, Bupati Lebak: Ikut Retret Kepala Daerah demi Sinergi Pusat-Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Bupati Kabupaten Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang merupakan kader PDIP, mengabaikan instruksi Megawati Soekarnoputri dengan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Dia beralasan, kehadirannya dalam retret bertujuan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Padahal, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan. “Yang pasti ini untuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam jangka panjang. Insyaallah ini membawa kebaikan,” kata Hasbi saat ditemui di lokasi retret kepala daerah Akmil Magelang.

    Hasbi juga mengeklaim kehadirannya telah mendapat persetujuan dari DPD PDIP Kabupaten Lebak. “Insyaallah (sudah terkonfirmasi),” imbuhnya terkait kehadirannya dalam retret kepala daerah.

    Pantauan Beritasatu.com memperlihatan pada hari kedua pelaksanaan retret, beberapa kepala daerah dari PDIP tidak hadir, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Semarang Agutina Wuliajeng. Namun, selain Hasbi, beberapa kader PDIP lainnya yang tetap hadir adalah Bupati Brebes Pramitha Widya Kusuma dan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Magelang. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025).

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” bunyi surat instruksi Ketum PDIP terkait retret kepala daerah.

  • Kepala Daerah Nggak Bisa Bekerja Sendiri

    Kepala Daerah Nggak Bisa Bekerja Sendiri

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian resmi membuka Retreat Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Foto: SINDOnews/Raka Dwi Novianto

    MAGELANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka Retreat Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Forum tersebut dihadiri para kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia yang mengenakan seragam Satpol PP.

    Dalam sambutannya, Tito menekankan kegiatan retreat kepala daerah sangat penting lantaran menjadi momentum kepala daerah untuk saling mengenal. Dengan koordinasi tersebut, kepala daerah dapat mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis.

    “Kepala daerah nggak bisa bekerja sendiri. Gubernur nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota nggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga nggak bisa bekerja sendiri,” ujar Tito.

    Dia memuji sejumlah daerah yang telah memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan pendekatan informal antarkepala daerah. Dia berharap kebersamaan yang terjalin dapat membantu kepala daerah untuk mengurangi sekat-sekat yang selama ini kerap terjadi.

    Pada retreat yang berlangsung hari ini akan ada sejumlah pemateri yang dihadirkan yakni Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menurut dia, berbagai materi yang diberikan akan membantu daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Menurut pengamatan kami, ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menapakkan langkah menuju kepemimpinan di tempat daerah masing-masing,” kata Tito.

    Dia menilai forum tersebut juga menjadi momentum kepala daerah untuk mengenal lebih dekat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pasalnya, menteri dijadwalkan akan memberikan materi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.

  • Rano Karno Pastikan Hadiri Retret pada 27 Februari: Hanya untuk Penutupan

    Rano Karno Pastikan Hadiri Retret pada 27 Februari: Hanya untuk Penutupan

    loading…

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Si Doel memastikan akan menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Si Doel memastikan akan menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Hal itu ia sampaikan di tengah instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari partai berlambang banteng bermoncong putih itu menunda keberangkatan ke Magelang.

    “Oh iya (datang), sampai hari ini kan belum dicabut,” kata Doel di Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu (22/2/2025).

    Si Doel menjelaskan, untuk wakil kepala daerah dijadwalkan untuk hadir pada 27 Februari 2025. Berbeda dengan kepala daerah yang dijadwalkan sejak 21-28 Februari.

    “Ingat, wakil diundang itu 27, hanya untuk penutupan,” ujarnya.

    Saat disinggung perihal kehadiran Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta di Magelang, Si Doel enggan menjelaskan secara detail. “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain,” ucapnya.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP. Megawati meminta kadernya untuk tak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Dalam surat instruksi itu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang tanggal 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.

    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, satu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut

    (rca)

  • Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.H., M.Si. – Halaman all

    Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.H., M.Si. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.H., M.Si. adalah seorang perwira menengah (Pamen) Polri yang menjabat sebagai Kapolresta Banyuwangi.

    Kombes Rama Samtama sudah mengisi kursi jabatan sebagai Kapolresta Banyuwangi sejak September 2024.

    Ia menggantikan posisi terdahulunya yakni Kombes Pol Nanang Haryono.

    Sebelum itu, Kombes Rama sempat terlebih dahulu menjabat sebagai Kabid Propam Polda Sulawesi Tengah.

    Ia tercatat aktif mengemban amanah jabatan sebagai Kabid Propam Sulteng selama kurang lebih 3 bulan, yakni pada Juni 2024 hingga September 2024.

    Polisi kelahiran 22 Juli 1979 ini juga memiliki rekam jejak karier yang cemerlang di Polri.

    Rama Samtama merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2001.

    Sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara pun juga sudah pernah diembannya.

    Dari penelusuran Tribunnews, Rama tercatat pernah menjabat sebagai Kasubdit I/Tipid Indagsi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada 2017.

    Pada 2018, ia lalu dimutasi menjadi Kasubdit III/Tipid Korupsi Ditreskrimsus Polda Jatim.

    Satu tahun kemudian, Kombes Rama Samtama Putra diangkat menjadi Kapolres Bangkalan.

    Setelah setahun mengemban tugas di Bangkalan, Rama Samtama diutus menjadi Kapolres Karawang pada 2020.

    Tak berselang lama, ia lalu didapuk sebagai Wakapolres Metro Bekasi Kota pada 2021.

    Seiring prestasi diraihnya, Rama lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Sulteng pada Juni 2024.

    Baru setelah itu ia mendapat kepercayaan untuk mengemban jabatan sebagai Kapolresta Banyuwangi pada September 2024.

    Harta kekayaan

    Kombes Rama Samtama Putra tercatat memiliki total harta sebesar Rp2,5 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Rama terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada tanggal 13 Januari 2025.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Kombes Rama Samtama Putra.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.300.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/97 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/110 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

    1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 106.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 2.506.000.000

    II. HUTANG Rp.—

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 2.506.000.000

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Amnesty International Indonesia Desak Polri Ungkap Pengintimidasi Band Sukatani

    Amnesty International Indonesia Desak Polri Ungkap Pengintimidasi Band Sukatani

    loading…

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons penarikan lagu berjudul Bayar Bayar Bayar karya band Post-Punk atau New Wave asal Purbalingga Sukatani. Foto/Instagram Sukatani

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons penarikan lagu berjudul Bayar Bayar Bayar karya band Post-Punk atau New Wave asal Purbalingga Sukatani . Dia mendesak Polri mengungkap siapa saja pihak-pihak yang mengintimidasi band Sukatani.

    Usman mengatakan, Amnesty menyesalkan kembali adanya peristiwa baru penarikan karya seni dari ruang publik. “Tanpa adanya tekanan, tidak mungkin kelompok musik Sukatani membuat video permohonan maaf yang ditujukan kepada Kapolri dan jajarannya,” kata Usman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/2/2025).

    Dia menambahkan, Amnesty mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengambil tindakan koreksi atas dugaan adanya tekanan dalam bentuk apa pun kepada kelompok musik Sukatani. “Polri harus mengungkap siapa pihak-pihak yang diduga menekan Sukatani untuk membuat video permohonan maaf dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari ruang publik,” jelasnya.

    Dia menuturkan, Polri harus menjamin kebebasan setiap warga negara dalam berkesenian dan memastikan bahwa Sukatani terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi dalam menyuarakan kritik sosial lewat karya-karya mereka.

    Dia menjelaskan, musik dalam perspektif HAM adalah salah satu pilar penting bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka terhadap realita yang mereka alami. “Oleh karena hak untuk berkesenian adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia,” katanya.

    Dia melanjutkan, hak atas kebebasan berekspresi lewat karya seni dijamin dalam Pasal 19 Konvesi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan dalam pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dikatakan Usman, seni menjadi salah satu ruang publik yang akhir-akhir ini menjadi target represi dan pemberedelan oleh negara.

    “Desember lalu penarikan karya seni juga terjadi atas karya seni Lukis Yos Seprapto. Beberapa hari yang lalu, pertunjukan drama Wawancara Dengan Mulyono juga dilarang untuk dipentaskan,” jelasnya.