Jenis Media: Nasional

  • Novi ‘Twister Angel’ Guru SD Islam di Jawa Tengah, Status Dapodik Tak Aktif Karena Dipecat?

    Novi ‘Twister Angel’ Guru SD Islam di Jawa Tengah, Status Dapodik Tak Aktif Karena Dipecat?

    PIKIRAN RAKYAT – Vokalis band Sukatani yang belakangan viral setelah menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar, Novi Citra Indriyati, belakangan diketahui sebagai seorang guru di sekolah Islam Terpadu (IT) di Purwareja.

    Setelah merilis dan menyanyikan lagu yang dinilai ‘menghinakan’ polisi, sosok Novi dengan nama panggung ‘Twister Angel’ mendadak jadi perbincangan hangat.

    Pasalnya, dengan berbagai penelusuran, profesi yang bersangkutan ternyata bukan hanya musisi melainkan pengajar di sekolah Islam. Hal ini diketahui melalui pencatatan di Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan (SIMPKB), milik Kemendikbud RI.

    Novi terdaftar di sistem SIMPKB dengan nomor peserta UKG 202300002689. Akun SIMPKB-nya terbit pada tanggal 25 Juli 2023.

    Statusnya SIMPKB Novi aktif meskipun ia belum mendapatkan NUPTK, yaitu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk syarat berhak atas segala program Pendidikan untuk Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK).

    Novi juga tercatat sudah menyelesaikan registrasi akun SIMPKB dan berhasil menautkan akun Belajar.id miliknya.

    “Novi bertugas di SD IT Mutiara Hati, di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari sisi Dapodik, Novi tercatat sebagai PTK, namun status Dapodik saat ini menunjukkan ‘Tidak Aktif’,” demikian keterangan di akun GTK Novi, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Menjadi sorotan pula, sinkronisasi terakhir dari sekolah ke Dapodik Pusat sebelum dinyatakan tidak aktif ialah pada 13 Februari 2025. Sementara, tanggal tersebut hanya beberapa hari sebelum video permintaan maafnya untuk polisi diunggah ke internet.

    Timbul dugaan publik, Novi ‘Twister Angel’ dipecat sepihak usai berkasus dengan polisi. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi baik dari yang bersangkutan maupun pihak berwenang di sekolah mengenai isu pemecatan.

    Permintaan Maaf Sukatani

    Grup musik Sukatani yang berasal dari Purbalingga diketahui telah mengunggah video permintaan maaf kepada Polri melalui akun Instagram mereka, @sukatani.band, terkait lagu mereka yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’.

    Band Sukatani diduga dicegat aparat dan meminta maaf usai viral lagu Bayar Bayar Bayar dengan lirik bayar polisi.* Instagram @sukatani.band

    Dalam video tersebut, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Ufti (gitaris) dan Novi Chitra Indriyaki (vokalis), secara terbuka menyampaikan permohonan maaf.

    Mereka menegaskan bahwa lagu tersebut tidak dimaksudkan untuk menyerang institusi Polri secara keseluruhan, melainkan untuk mengkritik oknum-oknum yang melanggar aturan.

    “Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi,” ujar Syifa.

    Mereka bahkan memohon pada pendengar untuk menghapus lagu itu dari media sosial dan berbagai platform lainnya di dunia maya.

    Polda Jateng Buka Suara

    Polda Jawa Tengah (Jateng) buka suara soal video yang diunggah grup musik Sukatani. Polda Jateng menyebut Polri tak antikritik dan menghargai kritik membangun.

    Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, usai beredar kabar band tersebut diminta membuat video klarifikasi terkait lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ yang mereka rilis.

    “Kita memang sempat klarifikasi terhadap Band Sukatani tersebut. Hasil klarifikasi terhadap grup band tersebut, kita menghargai kegiatan berekspresi dan berpendapat melalui seni,” kata Artanto di Polda Jateng, Semarang, Jumat, 21 Februari 2025.

    “Kemudian melalui seni atau pendapat atau kritikan tersebut, Polri tidak antikritik. Polri menghargai kritik tersebut sebagaimana masukan untuk perbaikan,” ujarnya lagi.

    Artanto juga menambahkan bahwa klarifikasi tersebut hanya sebatas diskusi antara penyidik Siber Polda Jateng dan grup band Sukatani, dan mereka tidak dilarang untuk menampilkan lagu tersebut dalam penampilan mendatang. Polri menghargai ekspresi dan kritik konstruktif terhadap institusi. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membatalkan rencana studi banding ke tiga negara untuk kepentingan desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karena efisiensi anggaran.

    Kementerian PU bersama Otorita IKN sudah membentuk Tim Penguatan Desain yang diketuai oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta desain gedung legislatif dan yudikatif IKN dikaji ulang. 

    Tim tersebut rencananya akan studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk mempelajari desain gedung tersebut, tetapi harus dibatalkan karena ada kebijakan efisiensi anggaran. Akhirnya desainnya akan dipelajari lewat internet. 

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan, bisa juga dilihat dari Google kan,” kata Dody, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah memutuskan tidak ada studi banding ke tiga negara, Dody mengatakan ketua tim akan memperluas benchmarking, sehingga tidak terpaku pada desain gedung yudikatif-legislatif di IKN ketiga negara tersebut. 

    Namun, akan melirik desain negara lain, seperti Srilanka. Selain itu, akan ada tindak lanjut atas saran atau masukan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, sebelum disampaikan ke Presiden Prabowo.

    “Hasil desain (gedung legislatif dan yudikatif IKN) itu mungkin akan difinalkan setelah retret (kepala daerah) di Magelang,” kata Dody.

  • Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Siaga Ikuti Retret, Koper Sudah Siap di Area Akmil – Halaman all

    Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Siaga Ikuti Retret, Koper Sudah Siap di Area Akmil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 53 kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan telah berkumpul di Magelang, Sabtu (22/2/2025). 

    Mereka berkumpul untuk bersiap mengikuti orientasi atau retreat di Akademi Militer (akmil), Magelang, Jawa Tengah. 

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan, para kader PDIP bersiaga mengikuti retreat meski belum diketahui secara pasti kapan akan masuk ke area akmil. 

    “Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung (gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025) dikutip dari Kompas.com. 

    “Makanya semua ini ada standby di sekitar sini,” lanjutnya.

    Hasto menyebut, barang-barang yang mereka bawa bahkan sudah berada di area Akmil.

    “Semua siap lah sudah ada di sini. Kan semua sudah bawa barang-barang kan? Kopernya sudah di dalam, jadi kan sudah menunjukkan bahwa kita punya kesungguhan yang tinggi,” ucap Hasto. 

    Lebih lanjut, Hasto mengatakan, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, saat ini menjadi perwakilan PDIP untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait retret ini.

    “Komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP,” kata Hasto.

    “Kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” lanjutnya. 

    Seperti diketahui, seluruh kepala dan wakil kepala daerah mendapat instruksi dari ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk menunda keikutsertaan dalam retreat. 

    Instruksi itu disampaikan Megawati dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken per 20 Februari 2025 atau satu hari sebelum retreat dimulai. 

    Pramono sendiri diketahui sudah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Sabtu (22/2/2025) pukul 13.20 WIB tadi. 

    Saat tiba, ia memilih enggan merespons saat ditanya soal keikutsertaan retreat.

    Pramono hanya melemparkan senyum dan menaikkan telapak tangan beberapa kali. 

    “Bismillahirrahmanirrahim,” ucap Pramono singkat sembari berjalan menuju Toyota Alphard, Sabtu. 

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai tujuannya, ia menyatakan, hendak berkunjung ke kampung halamannya di Yogyakarta.

     “Mau naik mobil. Saya kan orang Jogja, bapak ibu saya dimakamkan di sini,” katanya.

    Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah merupakan amanat undang-undang.

    “Jadi, yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah,” ucapnya di Media Center Magelang, Jumat(21/2/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai apakah ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, ia mengatakan sanksinya lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini.

    “Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya.”

    “Tapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Milani/Erik S) (Kompas.com) 

  • Personel Polda Jateng Diperiksa Propam Buntut Dugaan Intimidasi ke Band Sukatani

    Personel Polda Jateng Diperiksa Propam Buntut Dugaan Intimidasi ke Band Sukatani

    Personel Polda Jateng Diperiksa Propam Buntut Dugaan Intimidasi ke Band Sukatani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Empat orang personel Subdit I Ditreskrimum Polda Jawa Tengah diperiksa Bidang Propam Polda Jawa Tengah buntut dugaan intimidasi terhadap personel band
    Sukatani
    .
    Hal ini dikatakan Divisi Profesi dan Pengamanan
    Polri
    (Divpropam) dalam akun X.
    Kepala Divpropam Polri Abdul Karim telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutipnya pada Sabtu (22/2/2025).

    Kami sampaikan, sejumlah empat (empat) personel Subdit I Ditreskrimum Polda Jateng telah diperiksa oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Jateng dan di-backup oleh Biropaminal Divpropam Polri
    ,” tulis Divisi Propam Polri, Sabtu.
    Divpropam menuturkan, pemeriksaan juga dilakukan sebagai wujud bahwa Polri tidak anti kritik dan menerima masukan untuk evaluasi.
    Polri menyatakan akan terus memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga.
    Di sisi lain, Polri menjamin perlindungan dan keamanan dua personel
    band Sukatani
    dengan nama panggung Alectroguy dan Twister Angel.

    Perlu ditegaskan bahwa kami menjamin perlindungan dan keamanan dua (2) personel band Sukatani
    ,” tulis Divpropam Polri.
    Sebelumnya, grup band Sukatani menjadi sorotan setelah lagu mereka, “Bayar Bayar Bayar,” viral di media sosial.
    Lagu tersebut dianggap sebagai kritik terhadap oknum kepolisian yang melanggar aturan.
    Namun, setelah menuai perbincangan luas di publik, band ini memutuskan untuk menarik lagu tersebut dari berbagai platform digital dan meminta pihak lain untuk menghapusnya.
    Dalam sebuah unggahan di Instagram, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy, mewakili band, menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri.
    Banyak masyarakat yang bertanya-tanya alasan Sukatani mendadak minta maaf dan menarik lagunya.
    Alhasil, spekulasi dari berbagai masyarakat pun terjadi, termasuk dugaan pihak kepolisian mengintervensi Sukatani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP

    Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP

    Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah kepala daerah dari kader PDI-Perjuangan telah berkumpul di sebuah kafe di
    Magelang
    , Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025) sore.
    Mereka berkumpul untuk bersiaga apabila sewaktu-waktu dapat mengikuti
    retreat kepala daerah
    yang digelar di Akademi Militer, Magelang.
    Suasana pertemuan para kepala daerah itu terekam dalam foto yang dibagikan oleh Bupati Tapanuli Tengah
    Masinton Pasaribu
    .
    Berdasarkan foto tersebut, para kepala daerah berbaris untuk berfoto bersama dengan tangan mengepal.
    Foto itu memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama dengan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang berbaju batik.
    Sejumlah kepala daerah juga telah mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja, seragam yang dikenakan kepala daerah peserta retreat pada hari ini.
    Salah satu yang terlihat menggunakan seragam Satpol PP adalah Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
    Masinton mengatakan, pertemuan ini memberikan penjelasan agar seluruh kepala daerah yang berstatus kader
    PDI-P
    bersiaga di sekitar lokasi retreat.
    “Ya tadi kami berkumpul, ada berkisar lima puluhan lebih kepala daerah dari kader-kader PDI Perjuangan, nah tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram,” ujar Masinton, Sabtu.
    Masinton juga menegaskan, pada prinsipnya seluruh kader PDI-P yang menjadi kepala daerah terpilih siap mengikuti retreat kepala daerah, tetapi menunggu kepastian untuk dapat bergabung,
    “Prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini. Nah jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret, dan waktunya kapan, insyaAllah dalam 1-2 hari ini nanti bisa bergabung,” kata dia.
    Masinton juga menjelaskan, PDI-P dalam sikap pemerintahan tetap menjalin hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah.
    Namun untuk sikap politik, Masinton menyebut PDI-P punya sikapnya sendiri dan para kader harus taat dengan keputusan tersebut.
    “Namun, hal yang berbeda adalah ketika dalam keputusan politik. Kami sebagai anggota organisasi partai politik, tentu kami ikut dengan garis politik partai kami. Jadi dalam aspek pemerintahan, kami semua kader PDI Perjuangan tunduk pada keputusan presiden,” imubuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) kemarin.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gratis! Ini Rekomendasi Acara Akhir Pekan di Jakarta, Salah Satunya Dimeriahkan Bondan Prakoso

    Gratis! Ini Rekomendasi Acara Akhir Pekan di Jakarta, Salah Satunya Dimeriahkan Bondan Prakoso

    PIKIRAN RAKYAT – Libur akhir pekan menjadi salah satu momen yang cukup banyak dinanti-nanti oleh masyarakat, karena dianggap menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang tercinta, baik itu rekan ataupun keluarga.

    Di Jakarta saat ini diketahui tengah menghadirkan beberapa kegiatan yang tidak boleh untuk dilewatkan, selama akhir pekan kali ini.

    Bahkan untuk mengunjungi tempat-tempat ini, para pengunjung tidak perlu mengeluarkan dana karena diadakan secara gratis untuk seluruh masyarakat umum.

    Sehingga bagi masyarakat yang tengah berada di sekitaran Kota Jakarta, bisa langsung menuju beberapa lokasi seperti yang dikutip dari laman Antara berikut ini:

    1. Mencari Sita di Hindia Belanda

    Jika suka menonton pertunjukan teater, tampaknya Mencari Sita di Hindia Belanda ini wajib dikunjungi karena membahas terkait sejarah kolonial.

    Mengambil alur cerita dari karya Angelina Enny, teater ini akan dilaksanakan pada hari ini, Sabtu, 22 Februari 2025 mulai dari pukul 15.00 WIB hingga 19.00 WIB.

    Jika berminat untuk berkunjung, lokasinya berada di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

    2. Konser Musik Indie Rock: LOUPE

    Berlokasi di Pusat Kebudayaan belanda Erasmus Huis, Jakarta Selatan, konser ini akan sangat cocok bagi Sobat PR yang suka dengan musik indie dengan aliran rock.

    Mengundang band asal Belanda yang bernama Loupe, konser ini bakal dilaksanakan pada Sabtu, 22 Februari 2025 pada pukul 19.30 WIB.

    Sehingga ini tentunya menjadi salah satu momen yang sayang untuk dilewatkan, apalagi diadakan secara gratis.

    3. International Education Fair 2025

    Selanjutnya adalah kegiatan bincang santai yang diselenggarakan oleh EL Square, yang merupakan sebuah perusahaan konsultan pendidikan luar negeri.

    Nantinya, perbincangan ini akan mengarah ke pendidikan di luar negeri dan tentunya akan sangat cocok jika ingin melanjutkan pendidikan baik di Singapura, Malaysia, Australia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, hingga Jerman.

    Bincang santai ini bakal diselenggarakan selama dua hari mulai dari Sabtu, 22 Februari hingga Minggu, 23 Februari 2025.

    Sedangkan untuk pelaksanaannya juga akan dibagi menjadi dua tempat, yakni Hotel Mulia Jakarta pada hari Sabtu dan Pullman Hotel Central Park pada hari Minggu.

    4. Trash Fest 2025

    21 Februari merupakan peringatan Hari Sampah Nasional, dan Trash Fest 2025 ini adalah salah satu rangkaian acara yang dilakukan untuk memeriahkannya.

    Dilaksanakan di Lapangan Benteng Jakarta Pusat, acara ini akan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang tidak kalah seru dan menarik untuk dikunjungi.

    Selain sebagai salah satu momen untuk menumbuhkan rasa cinta lingkungan, nantinya acara ini akan diisi dengan hiburan tarian khas Betawi, Lenong Edukasi tentang persampahan, screening film Heal the World Ep. 3, serta kehadiran dari band DLH hingga Bondan Prakoso.

    Acaranya akan digelar pada Minggu, 23 Februari 2025 mendatang dari pukul 12.00 WIB hingga 21.00 WIB.

    5. Pasar Seni Pulang Kampung

    Jika senang dengan budaya Betawi, tampaknya kegiatan ini juga tidak bisa dilewatkan begitu saja karena selain gratis ada berbagai ilmu dan keseruan yang bakal didapatkan.

    Dilaksanakan di Hotel Ashley Tanah Abang Jakarta Pusat, kegiatan ini akan dilakukan dengan kehadiran 30 UMKM lokal yang barangnya bisa dibeli secara langsung.

    Uniknya, acara ini akan hadir dengan sentuhan budaya Betawi yang membuat kegiatan semakin terasa menarik dan khas.

    Jika Berminat, Sobat PR dapat berkunjung pada Minggu, 23 Februari 2025 mendatang pada pukul 10.00 WIB.

    Itulah beberapa lokasi yang bisa dikunjungi pada liburan akhir pekan kali ini, yang tentunya gratis dan sayang untuk dilewatkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mendagri Tito: Retret di Magelang Penting untuk Masa Depan Daerah

    Mendagri Tito: Retret di Magelang Penting untuk Masa Depan Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga demi kemajuan daerah masing-masing. 

    Tito menyampaikan, kegiatan ini akan memberikan wawasan yang cukup bagi kepala daerah sebelum menjalani masa jabatan selama lima tahun ke depan.

    “Ini bukan untuk kepentingan pusat, tetapi untuk daerah itu sendiri. Agar kepala daerah memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun ke depan melangkah,” kata Tito saat ditemui seusai membuka pembekalan kepala daerah di lokasi retret, Sabtu (22/2/2025).

    Tito juga menyoroti pentingnya interaksi antarkepala daerah dalam retret yang berlangsung selama tujuh hari. Menurutnya, forum ini menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun hubungan yang lebih cair.

    “Baru satu setengah hari saja mereka sudah saling kenal. Satu kamar ternyata tidak satu daerah. Tadi saya datang ke salah satu tenda, ada yang dari Jawa, ada yang dari timur, gabung dalam satu tenda. Itu yang kita harapkan. Rakyat yang memilih dia, sekarang silakan rakyat yang menilai,” ujarnya.

    Tito juga menanggapi ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam retret di Magelang. Menurutnya, beberapa kepala daerah belum bisa hadir karena kendala perjalanan atau kebijakan dari partai masing-masing. Namun, ia berharap mereka tetap datang atau setidaknya mengirimkan perwakilan.

    “Yang belum ada keterangan bisa masalah gangguan perjalanan atau mungkin kebijakan partainya. Saya menganggap kegiatan retret di Magelang ini sangat-sangat penting,” kata Tito.

  • 55 Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Tunggu Arahan Megawati untuk Gerak ke Arena Retret

    55 Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Tunggu Arahan Megawati untuk Gerak ke Arena Retret

    Magelang, Beritasatu.com – Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah berkumpul di Magelang, Jawa Tengah untuk ikut retret. Mereka masih menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergerak ke Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil).

    “Ya saya kira semua sudah paham ya, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat ditemui seusai acara koordinasi internal di sebuah kafe di Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Hasto yang juga kader PDIP mengatakan mereka sudah siap ikut retret kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025. “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” tambahnya.

    Menurut Hasto, Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP PDIP maupun Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” terangnya.

    Hasto mengatakan Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret kepala daerah.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara (retret kepala daerah) yang ada di Magelang,” ucapnya.

  • Video Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto untuk Periksa Keluarga Jokowi seusai Ditahan di Rutan KPK – Halaman all

    Video Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto untuk Periksa Keluarga Jokowi seusai Ditahan di Rutan KPK – Halaman all

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, merespons permintaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.  

    Tayang: Sabtu, 22 Februari 2025 17:36 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, merespons permintaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.  

    Pasalnya Hasto meminta KPK untuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terkait dugaan korupsi.

    Setyo menegaskan, siapa pun yang memiliki informasi korupsi dapat melapor ke KPK. (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Megawati Halau Kepala Daerah PDIP, Pakar Hukum Tata Negara: Retret Punya Legal Basis Kokoh

    Megawati Halau Kepala Daerah PDIP, Pakar Hukum Tata Negara: Retret Punya Legal Basis Kokoh

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menyikapi kebijakan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan untuk mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

    Fahri menilai sebenarnya kegiatan retret kepala daerah memiliki basis legal yang kokoh, serta dapat dipandang sebagai sarana konsolidasi dan sinkronisasi visi-misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat. 

    Tak hanya itu, dia juga berujar bahwa retret berguna untuk membangun perspektif, pemahaman, tugas, kewenangan, dan kepemimpinan bagi kepala daerah.

    “Ini sangat urgen agar adanya akselerasi dalam merumuskan kebijakan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI],” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/2/2025).

    Dia turut menyampaikan retret ini tentunya akan mengafirmasi kepala daerah sebagai state organizer, memberikan aspek wawasan mendalam terkait tugas dan tanggung jawab kepala daerah selaku top executive.

    Kemudian, lanjutnya, memberikan pemahaman terkait tugas pokok kepala daerah, pemahaman Asta Cita, membangun kedekatan emosional antar-kepala daerah, pemahaman soal anggaran daerah, hingga tentang ketahanan nasional ataupun wawasan kebangsaan.

    Fahmi menuturkan, menilik spirit Pasal 376 ayat (3) Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni, agar kepala daerah/wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori-teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara.

    “Jadi pada hakikatnya [retret] ini merupakan program pemerintah yang urgen serta strategis atau disebut important and strategic program,” tuturnya.

    Fahri berpendapat, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara melalui kementerian terkait, secara prinsip melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    “Dengan demikian agar tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sebagai konsekuensi atas prinsip itu, maka rumusan norma ketentuan Pasal 373 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur adanya rezim atau pranata Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti acara retret pada 21-28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang untuk segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertulis dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2/2025).

    Dalam surat yang sama, Presiden ke-5 RI itu mengecam sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan sekjen partainya, Hasto Kristiyanto, terkait perkara korupsi. Megawati mengatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dikriminalisasi oleh KPK di kasus korupsi yang dinilai tidak ada kerugian negaranya.

    “Telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.”

    Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.