Jenis Media: Nasional

  • Megawati Tugaskan Pramono Anung Wakili PDIP untuk Komunikasi ke Kemendagri soal Retret – Halaman all

    Megawati Tugaskan Pramono Anung Wakili PDIP untuk Komunikasi ke Kemendagri soal Retret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk mewakili partai sebagai pihak yang berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Seperti diketahui, seluruh kepala dan wakil kepala daerah mendapat instruksi dari Megawati untuk menunda keikutsertaan dalam retreat. 

    Instruksi itu, disampaikan Megawati dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken per 20 Februari 2025 atau satu hari sebelum retret dimulai. 

    “Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri),” ucap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu di Magelang, Sabtu (22/2/2025).

    Masinton mengatakan, saat ini sejumlah kepala daerah dari PDIP sudah bersiaga di Magelang. 

    Namun, Masinton menegaskan, pihaknya masih menunggu arahan selanjutnya dari ketua umum.  

    “Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya,” katanya. 

    Hal senada juga disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. 

    Pramono, kata Hasto, melakukan komunikasi intens dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara. 

    “Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara. Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).

    Hasto mengatakan, di satu sisi, Pramono mewakili para kepala daerah asal PDIP yang sudah siap untuk mengikuti retreat di Akademi Militer.

    Di sisi lain, Pramono juga mewakili pengurus pusat partai untuk menjelaskan kebijakan partai kepada pihak pemerintah dan penyelenggara retreat.

    “Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto.

    Saat ini, kata Hasto, semua masih menunggu arahan lanjutan dari Megawati. 

    Ia memastikan, saat ini sejumlah kader sudah bersiap jika sewaktu-waktu ada arahan lanjutan dari ketua umum 

    Hasto bahkan mengungkapkan, barang-barang yang mereka bawa bahkan sudah berada di area Akmil.

    “Semua siap lah sudah ada di sini. Kan semua sudah bawa barang-barang kan? Kopernya sudah di dalam, jadi kan sudah menunjukkan bahwa kita punya kesungguhan yang tinggi,” ucap Hasto.

    Pramono sendiri diketahui sudah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Sabtu (22/2/2025) pukul 13.20 WIB tadi. 

    Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Pramono yang menyinggung terkait retret ini. 

    Pramono hanya menuturkan bahwa ia hendak berkunjung ke kampung halamannya di Yogyakarta.

    “Mau naik mobil. Saya kan orang Jogja, bapak ibu saya dimakamkan di sini,” katanya, Sabtu, dikutip dari Kompas.com. 

    (Tribunnews.com/Milani/Erik S) (Kompas.com) 

  • Residivis Asal Bojonegoro Curi Uang Rp30 Juta untuk Foya-foya di Surabaya

    Residivis Asal Bojonegoro Curi Uang Rp30 Juta untuk Foya-foya di Surabaya

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Seorang residivis asal Kabupaten Bojonegoro, Jumain (22) kembali diringkus polisi usai bebas dari hukuman penjara. Kali ini, Jumain mencuri uang tetangganya di Desa Cendono, Kecamatan Padangan, Bojonegoro senilai Rp30 juta.

    Sesuai pengakuan pelaku dihadapan penyidik kepolisian, uang tersebut kini sudah habis dipakai untuk foya-foya dan bermain judi di lokalisasi yang ada di Surabaya.

    Kapolsek Padangan, Polres Bojonegoro, Kompol Hufron Nurrochim mengatakan, usai ditangkap dan dimintai keterangan oleh penyidik, pelaku mengakui semua perbuatannya. Sedangkan uang hasil curiannya telah ludes dibuat bermain judi di sebuah lokalisasi.

    “Ia ngaku uangnya habis dipakai main judi di salah satu lokalisasi di Surabaya. Dan tersangka ini baru keluar dari Lapas di Jateng dengan kasus yang sama, yakni curat,” ujar Perwira Menengah ini, Sabtu (22/2/2025).

    Pencurian ini diketahui setelah korban bernama Sumiran, melihat kunci pintu rumah belakangnya rusak. Namun, ia tak curiga jika kunci tersebut memang dirusak oleh pencuri. Bahkan, ia mengira jika yang merusak kunci merupakan istrinya karena tak sengaja.

    Usai mengetahui kunci tersebut tak dirusak istrinya, Sumiran bergegas mengecek uang miliknya yang disimpan di laci meja kamar. Dari jumlah uang yang disimpan senilai Rp110 juta kini tinggal Rp80 juta. Sedangkan Rp30 juta telah raib.

    Atas kejadian ini, Sumiran langsung melaporkan kejadian yang ia alami ke Polsek Padangan. Usai menerima laporan, selanjutnya Unit Reskrim Polsek Padangan melakukan penyelidikan dengan mengecek video CCTV yang ada didalam rumah pelapor.

    Dengan berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian berhasil meringkus pelaku keesokan harinya (19/2/2025) sekitar pukul 21.00 WIB malam. Kemudian pelaku langsung dibawa ke Polsek Padangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. “2 hari kami lakukan pencarian, akhirnya pelaku berhasil kami amankan dirumahnya sendiri,” ungkap Kompol Hufron. [lus/kun]

  • Pakar Pendidikan Respons Video Hasto Soal Jokowi: Ini Hanya Pembelaan Diri Saja

    Pakar Pendidikan Respons Video Hasto Soal Jokowi: Ini Hanya Pembelaan Diri Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Pendidikan Nasional, Darmaningtyas ikut berkomentar soal video Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto soal Mantan Presiden Joko Widodo.

    Dalam video berdurasi 5 menit itu mengungkap soal andil Jokowi dalam melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Darmaningtyas menyebut pernyataan Hasto dalam video hanya pembelaan diri saja. Apalagi kalau itu PDIP ikut menyetujui revisi. 

    “PDIP tetep bertanggung jawab lah karena sebagai pemilik suara terbanyak saat itu menyetujui revisi. Kalau memang PDIP tidak menyetujui revisi harusnya ya menolak keras revisi. Jadi ini hanya pembelaan diri saja,” kata Darmaningtyas dalam akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Sebelumnya dalam video yang diterima fajar.co.id itu, Hasto tampak berdiri menggunakan batik lengan pendek. Ia dengan tenang menjelaskan bagaimana revisi UU KPK dengan menyebut nama presiden ke-7 itu.

    Saat itu, Hasto mengaku ngobrol dengan Jokowi di istana. Jokowi berencana mendorong anaknya, Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.

    “Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi Wali Kota maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain,” kata Hasto.

    Beberapa waktu setelah pertemuan itu. Hasto kemudian didatangi seorang menteri. Ia tak menjelaskan siapa menteri dimaksud.

    “Beliau mengatakan kepada saya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK, saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik, kemudian ada beberapa pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung di KPK,” paparnya.

  • 47 Kepala Daerah Absen di Retret, Pramono Anung dan Wayan Koster Masih Ditunggu

    47 Kepala Daerah Absen di Retret, Pramono Anung dan Wayan Koster Masih Ditunggu

    PIKIRAN RAKYAT – Retret kepala daerah di Magelang pada hari ini, 22 Februari 2025, capai hari ke-2. Kemarin dikonfirmasi bahwa dari 503 kepala daerah, yang hadir tercatat sebanyak 456, di mana sebanyak 5 orang izin sakit dan 1 orang izin karena ada acara keluarga.

    Sementara itu, 47 kepala daerah yang tidak hadir tidak memberikan kabar. Ketidakhadiran kepala daerah itu banyak dikaitkan dengan instruksi Ketum PDIP Megawati kepada kadernya untuk tidak mengikuti retret, sehingga disinyalir mereka yang tidak hadir berasal dari PDIP.

    Lantas, benarkah 47 kepala daerah yang tidak hadir merupakan kader dari partai berlambang banteng tersebut?

    Kepala Daerah yang Tidak Hadir

    Hingga saat ini masih belum dikonfirmasi oleh Kemendagri terkait nama-nama kepala daerah yang tidak hadir dalam retret.

    Akan tetapi, dipastikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Gubernur Bali Wayan Koster belum tampak dalam acara retret di Magelang. Saat kemarin, 21 Februari 2025 ditanya terkait retret, kedua gubernur tersebut juga bungkam.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sebelumnya mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak ikut retret bisa mengirimkan wakil.

    “Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga,” katanya.

    Bima juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mencoba menghubungi para kepala daerah yang tidak hadir tersebut.

    “Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil,” tambahnya.

    Retret Hari Kedua

    Sementara itu, untuk agenda retret kepala daerah hari kedua ini diawali dengan sesi senam pagi yang diadakan di area terbuka, dengan latar pemandangan alam indah khas Lembah Tidar.

    Pada pagi itu, dua jenis kegiatan olahraga dilakukan, yaitu Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88 dan senam Tamang Pung Cerita.

    Sebelum pukul 06.00 WIB, seluruh kepala daerah sudah berkumpul di lapangan dengan mengenakan pakaian olahraga. Mereka mengikuti instruksi dari pelatih profesional dengan penuh semangat dan kegembiraan. Selain menjaga kesehatan tubuh, aktivitas ini juga menjadi momen untuk mempererat rasa kebersamaan di antara peserta.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang Trending Usai Komentari Lagu Bayar Bayar Bayar

    Profil Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang Trending Usai Komentari Lagu Bayar Bayar Bayar

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon baru-baru ini menjadi perbincangan hangat publik usai memberikan respons terkait lagu Bayar Bayar Bayar milik Band Sukatani.

    Diketahui, lagu Bayar Bayar Bayar dari band Sukatani viral karena memuat kritikan terhadap institusi Polri. Lagu ini bahkan dinyanyikan oleh massa demonstrasi “Indonesia Gelap”.

    Menanggapi fenomena ini, Fadli Zon menyebut bahwa Indonesia sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tetap ada batasannya.

    Pernyataan politikus Partai Gerindra tersebut sontak mendapatkan banyak kritik di media sosial, terutama platform X (dulu Twitter).

    Dengan ramainya topik ini, banyak pihak yang mempertanyakan profil atau latar belakang Fadli Zon.

    Fadli Zon lahir pasangan Zon Harjo dan Ellyda Yatim, yang merupakan anak sulung dari tiga bersaudara.

    Dia pernah menimba pendidikan di Sekolah Dasar Desa Cisarua, Bogor lalu melanjutkan ke SMPN 1 Cisarua di Gadog Bogor, dan pindah ke SMP Fajar Jakarta.

    Kemudian, ia pun melanjutkan pendidikan di SMA 3 Jakarta tetapi hanya belajar selama dua tahun sebelum akhirnya mendapatkan beasiswa dari American Field Service (AFS) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Fadli Zon pun lulus dengan predikat summa cum laude.

    Setelah itu, ia juga melanjutkan studi dengan jurusan Sastra Rusia di Universitas Indonesia (UI).

    Semasa kuliah, ia mengikuti banyak organisasi hingga akhirnya menjabat sebagai Ketua Biro Pendidikan Senat mahasiswa FSUI 1990-1993, Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI 1993, Ketua Luar Senat Mahasiswa 1993-1994.

    Diketahui, Fadli Zon juga dikenal sebagai mantan aktivis yang pada akhirnya berhasil memasuki ke dunia politik.

    Sepanjang kariernya, ia pernah menjadi anggota MPR RI 1997-1999 dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2014-2019.

    Lalu, bersama Prabowo Subianto ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.

    Tidak hanya itu, ia juga pernah menjadi Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) pada periode 2015-2017.

    Kemudian, pada 8 Oktober 2025 ia pun dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia.

    Selain itu, Fadli Zon juga pernah menjadi Wakil Presiden Liga Parlemen untuk Palestina (The League of Parliamentarians for Al Quds). Lalu, Presiden Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC).

    Profil Fadli Zon

    Nama: Fadli Zon
    Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 1 Juni 1971
    Partai: Gerindra
    Nama anak: Shafa Sabila Fadli dan Zara Saladina Fadli
    Nama pasangan: Katharine Grace

    Itulah profil lengkap Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang baru-baru ini jadi perbincangan publik karena pernyataannya soal lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Polisi Gerebek Mini Bar Remang-Remang di Gresik, Sita Puluhan Botol Miras

    Polisi Gerebek Mini Bar Remang-Remang di Gresik, Sita Puluhan Botol Miras

    Gresik (beritajatim.com)- Perang terhadap peredaran minuman keras (Miras) di wilayah hukum Polres Gresik terus digaungkan. Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) setempat, menggerebek mini bar remang-remang di kawasan pantai Jalan Raya Ngimboh, Kecamatan Ujung Pangkah.

    Hasil dari penggerebekan itu, polisi menyita 64 miras berbagai merek. Terungkapnya peredaran miras tersebut berasal dari informasi masyarakat melalui hotline “Lapor Kapolres”.

    Selain menyita miras, polisi juga mengamankan tersangka berinisial MM (50), warga Jalan Raya Ngimboh Kecamatan Ujungpangkah. Disamping miras, ditemukan pula 5 galon plastik berisi minuman tradisional Tuak Jawa dengan kapasitas masing-masing 25 liter.

    “Berdasarkan hasil interogasi di lokasi, MM tidak memiliki izin resmi untuk menjual miras di Gresik. Seluruh barang bukti dan tersangka langsung diamankan ke polres guna pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kapolres AKBP Rovan Richard Mahenu, Sabtu (22/2/2025).

    Perwira menengah Polri ini menambahkan, penggerebekan serupa juga dilakukan di kawasan Perumahan GKB, Jalan Abdul Rokhim, Kecamatan Manyar.

    “Laporan dari masyarakat ada sebuah toko sembako yang ternyata menjual miras secara ilegal. Dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa toko tersebut akan menerima kiriman sebanyak 20 karton miras jenis anggur Cap Orang Tua pada Jumat malam.

    “Anggota kami di lapangan menemukan 18 karton miras jenis Anggur Cap Orang Tua yang sudah tersimpan rapi dalam dus. Pemilik toko, berinisial S (46) warga Jalan Abdul Rokhim X, Kecamatan Manyar, diamankan beserta barang bukti,” imbuhnya.

    Atas perbuatannya itu kata Rovan, tersangka dikenakan sanksi berdasarkan Perda Kabupaten Gresik nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Perda nomor 15 Tahun 2002 mengenai larangan peredaran minuman keras di wilayah Gresik. [dny/kun]

  • Sungai Watch Rilis Daftar Merek Penyumbang Sampah Terbesar, Salah Satunya Perusahaan Market Leader AMDK

    Sungai Watch Rilis Daftar Merek Penyumbang Sampah Terbesar, Salah Satunya Perusahaan Market Leader AMDK

    Jakarta: Sampah plastik masih menjadi permasalahan lingkungan di Tanah Air. Sampah plastik, termasuk botol dan gelas bekas kemasan air minum, bahkan ditemukan mengotori sungai. Menariknya, dari banyaknya temuan sampah plastik yang mencemari sungai tersebut justru didominasi oleh produk kemasan plastik bermerek, salah satunya perusahaan market leader Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang cukup tersohor di Indonesia.

    Fakta tersebut diungkapkan organisasi lingkungan, Sungai Watch. Dalam Brand Audit Report 2024, Sungai Watch mencatat telah mengumpulkan 600 ribu item sampah dari berbagai sungai di Bali dan Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 persen atau sekitar 102 ribu item berasal dari produk perusahaan market leader AMDK, terutama dalam bentuk gelas dan botol plastik. 

    “Selama empat tahun, perusahaan ini konsisten berada di peringkat pertama sebagai penyumbang sampah,” tulis laporan audit tersebut.

    Audit tahun ini menjadi yang terbesar bagi Sungai Watch dengan cakupan wilayah yang lebih luas hingga ke Banyuwangi. Meskipun Grup Wings tercatat sebagai penyumbang sampah terbesar secara keseluruhan dengan 52.600 item dari berbagai merek, perusahaan market leader AMDK juga menduduki posisi teratas sebagai penyumbang sampah terbesar dari satu merek dengan 39.480 item sampah.

    Sungai Watch juga menyoroti perusahaan market leader AMDK tersebut yang mengklaim produk mereka dapat didaur ulang 100 persen. Faktanya perusahaan tersebut, menurut Sungai Watch, tidak memiliki sistem deposit, pengumpulan, dan daur ulang yang memadai untuk memastikan siklus akhir dari produknya.

    “Sebagian besar gelas dan botol plastik berakhir di sungai, pantai, dan hutan mangrove,” ujar Sam Bencheghib dalam sebuah video saat merilis Brand Audit Report 2024. 

    “Kami tidak bisa terus-menerus membersihkan sungai dari sampah produk kalian. Ini saatnya untuk benar-benar melakukan perubahan,” lanjutnya. 

     

    Laporan ini juga menyoroti bahwa perusahaan market leader AMDK masih sangat bergantung pada kemasan berukuran kecil yang sulit dikumpulkan dan didaur ulang. Sepertiga dari sampah yang ditemukan berupa gelas plastik 220 ml. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim ramah lingkungan perusahaan dengan realitas di lapangan.

    Menariknya, perusahaan tersebut diketahui mulai menghapus produk gelas plastik 220 ml dari situs resminya dan menggantinya dengan produk ‘Cube’ berukuran serupa. Namun, produk gelas plastik lama masih banyak ditemukan di pasaran.

    Selain itu, audit Sungai Watch menemukan adanya perbedaan harga yang mencolok. Gelas plastik 220 ml dijual seharga Rp1.000, sedangkan produk ‘Cube’ dengan volume serupa dijual Rp2.000. Bahkan, pada Februari 2025, volume air dalam kemasan gelas plastik menyusut dari 220 ml menjadi 200 ml tanpa adanya perubahan harga. 

    “Konsumen sekarang membayar sama, tetapi mendapatkan lebih sedikit,” ungkap laporan tersebut.

    Sungai Watch menilai bahwa perubahan kemasan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan sampah plastik. Tanpa adanya sistem pengelolaan sampah yang memadai, perubahan ini justru memperkuat ketergantungan terhadap plastik yang sulit didaur ulang.

    “Ketika perusahaan mengklaim akan mengurangi polusi plastik, publik mengharapkan aksi nyata, bukan sekadar perubahan kosmetik,” mengutip isi laporan Sungai Watch.

    Jakarta: Sampah plastik masih menjadi permasalahan lingkungan di Tanah Air. Sampah plastik, termasuk botol dan gelas bekas kemasan air minum, bahkan ditemukan mengotori sungai. Menariknya, dari banyaknya temuan sampah plastik yang mencemari sungai tersebut justru didominasi oleh produk kemasan plastik bermerek, salah satunya perusahaan market leader Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang cukup tersohor di Indonesia.
     
    Fakta tersebut diungkapkan organisasi lingkungan, Sungai Watch. Dalam Brand Audit Report 2024, Sungai Watch mencatat telah mengumpulkan 600 ribu item sampah dari berbagai sungai di Bali dan Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 persen atau sekitar 102 ribu item berasal dari produk perusahaan market leader AMDK, terutama dalam bentuk gelas dan botol plastik. 
     
    “Selama empat tahun, perusahaan ini konsisten berada di peringkat pertama sebagai penyumbang sampah,” tulis laporan audit tersebut.

    Audit tahun ini menjadi yang terbesar bagi Sungai Watch dengan cakupan wilayah yang lebih luas hingga ke Banyuwangi. Meskipun Grup Wings tercatat sebagai penyumbang sampah terbesar secara keseluruhan dengan 52.600 item dari berbagai merek, perusahaan market leader AMDK juga menduduki posisi teratas sebagai penyumbang sampah terbesar dari satu merek dengan 39.480 item sampah.
     
    Sungai Watch juga menyoroti perusahaan market leader AMDK tersebut yang mengklaim produk mereka dapat didaur ulang 100 persen. Faktanya perusahaan tersebut, menurut Sungai Watch, tidak memiliki sistem deposit, pengumpulan, dan daur ulang yang memadai untuk memastikan siklus akhir dari produknya.
     
    “Sebagian besar gelas dan botol plastik berakhir di sungai, pantai, dan hutan mangrove,” ujar Sam Bencheghib dalam sebuah video saat merilis Brand Audit Report 2024. 
     
    “Kami tidak bisa terus-menerus membersihkan sungai dari sampah produk kalian. Ini saatnya untuk benar-benar melakukan perubahan,” lanjutnya. 
     
     

     
    Laporan ini juga menyoroti bahwa perusahaan market leader AMDK masih sangat bergantung pada kemasan berukuran kecil yang sulit dikumpulkan dan didaur ulang. Sepertiga dari sampah yang ditemukan berupa gelas plastik 220 ml. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim ramah lingkungan perusahaan dengan realitas di lapangan.
     
    Menariknya, perusahaan tersebut diketahui mulai menghapus produk gelas plastik 220 ml dari situs resminya dan menggantinya dengan produk ‘Cube’ berukuran serupa. Namun, produk gelas plastik lama masih banyak ditemukan di pasaran.
     
    Selain itu, audit Sungai Watch menemukan adanya perbedaan harga yang mencolok. Gelas plastik 220 ml dijual seharga Rp1.000, sedangkan produk ‘Cube’ dengan volume serupa dijual Rp2.000. Bahkan, pada Februari 2025, volume air dalam kemasan gelas plastik menyusut dari 220 ml menjadi 200 ml tanpa adanya perubahan harga. 
     
    “Konsumen sekarang membayar sama, tetapi mendapatkan lebih sedikit,” ungkap laporan tersebut.
     
    Sungai Watch menilai bahwa perubahan kemasan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan sampah plastik. Tanpa adanya sistem pengelolaan sampah yang memadai, perubahan ini justru memperkuat ketergantungan terhadap plastik yang sulit didaur ulang.
     
    “Ketika perusahaan mengklaim akan mengurangi polusi plastik, publik mengharapkan aksi nyata, bukan sekadar perubahan kosmetik,” mengutip isi laporan Sungai Watch.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pencarian Harun Masiku, Penyidik Masih Berusaha Maksimal

    Pencarian Harun Masiku, Penyidik Masih Berusaha Maksimal

    PIKIRAN RAKYAT – Meskipun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sudah ditahan dan sedang dalam proses peradilan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan buronan KPK Harun Masiku tetap ditangani secara optimal.

    Hingga kini Harun Masiku masih tidak ketahuan batang hidungnya. Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya tidak akan kendur dalam pencarian atas DPO sejak 2020 itu.

    “Pencarian Harun Masiku sampai saat ini penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan,” kata Setyo, di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

    Setyo menambahkan, KPK sangat mempersilakan semua pihak membantu dengan informasi sekecil apapun, untuk mencari keberadaan Harun Masiku.

    Jadi, ia mengimbau pihak yang punya informasi relevan dengan pencarian untuk segera melapor saja kepada lembaga antirasuah.

    “Kami tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari masyarakat, untuk bisa memberikan informasi mana kala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan,” ucap dia.

    Penahanan Hasto Kristiyanto

    Pada malam hari, Kamis, 20 Februari 2025, penyidik KPK menahan Hasto selama 20 hari, yang berlaku mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025, di Rumah Tahanan KPK.

    Penyidik KPK mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk mengenakan tuduhan perintangan penyidikan.

    Setyo menjelaskan bahwa penerapan pasal tersebut dilakukan karena intervensi yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku berhasil meloloskan diri dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh komisi antirasuah dan masih buron hingga saat ini.

    Setyo menceritakan bahwa pada 8 Januari 2020, KPK sedang melaksanakan OTT terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, dan salah satu target dari OTT tersebut adalah Harun Masiku.

    Namun, Hasto memberikan perintah kepada Nur Hasan, yang bertugas sebagai penjaga Rumah Aspirasi di Jl. Sutan Syahrir No. 12 A, yang juga sering digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menghubungi Harun Masiku dan menyuruhnya merendam ponselnya dalam air serta segera melarikan diri.

    “Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” ucap Setyo.

    Kemudian, kata Setyo, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    “Di mana (dalam ponsel tersebut) terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK,” ujarnya.

    Penyidik KPK juga mengungkapkan bahwa Hasto mengumpulkan beberapa orang yang terkait dengan kasus Harun Masiku dan memberi arahan agar mereka tidak memberikan keterangan yang benar saat dipanggil oleh KPK.

    Tindakan ini diduga bertujuan untuk menghalangi dan mempersulit jalannya penyidikan kasus suap yang tengah berlangsung. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cerita Korban Copet di Festival Duren Nak’nan Magetan, ATM di Dompet Terbobol

    Cerita Korban Copet di Festival Duren Nak’nan Magetan, ATM di Dompet Terbobol

    Magetan (beritajatim.com) – Festival 3th Duren Nak’nan Panekan di Lapangan Panekan, Sabtu (22/2/2025) menjadi momen yang tak hanya meriah tetapi juga membawa insiden yang kurang menyenangkan bagi beberapa warga. Salah satu yang mengalami kejadian nahas adalah jurnalis televisi lokal Madiun, Heru Irawan.

    Heru baru menyadari dirinya menjadi korban pencopetan tiga jam setelah prosesi rebutan durian selesai. Saat itu, ia mengecek tas yang biasa ia gunakan dan mendapati resleting yang jarang dibuka dalam keadaan terbuka. Setelah diperiksa, dompetnya sudah hilang.

    “Saya tidak tahu kalau dicopet, posisi sudah bergeser dari lokasi dan sampai rumah. Saat itulah saya baru tahu kalau dompet saya tidak ada di dalam tas,” ujarnya.

    Dalam dompet tersebut, terdapat berbagai dokumen penting seperti KTP, tiga kartu ATM, dan SIM. Namun, yang lebih mengejutkan, saldo tabungan Heru telah habis dibobol oleh pelaku. “Resleting yang ada dompet itu jarang saya buka, karena kalau uang justru tidak saya taruh di dompet. Dan di dalam dompet itu ada KTP, 3 kartu ATM, dan SIM. Lalu saya cek saldo rekening dari M-Banking ternyata saldo tabungan saya semua sudah dibobol. Terakhir dari mutasi penarikan itu dilakukan di swalayan (Prima Swalayan) yang ada di luar Magetan,” ungkapnya.

    Menyadari telah menjadi korban kejahatan, Heru segera melapor ke pihak kepolisian. “Kejadian itu begitu cepat, hingga saya pun tidak menyadari kalau dicopet saat meliput prosesi rebutan durian,” tambahnya.

    Festival 3th Duren Nak’nan Panekan yang seharusnya menjadi ajang perayaan bagi para pecinta durian justru diwarnai aksi pencopetan yang merugikan beberapa pengunjung. Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam situasi keramaian agar terhindar dari tindak kriminal. [fiq/kun]

  • Lantik Pengurus Lewat “Zoom”, Partai Gelora: Kami Dukung Penghematan Anggaran

    Lantik Pengurus Lewat “Zoom”, Partai Gelora: Kami Dukung Penghematan Anggaran

    Lantik Pengurus Lewat “Zoom”, Partai Gelora: Kami Dukung Penghematan Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Partai Gelora
    melantik 313 orang sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2024-2029 secara hibrida, Sabtu (22/2/2025).
    Sekretaris Jenderal Partai Gelora
    Mahfuz Sidik
    menyebutkan, sebagian pengurus mengikuti proses pelantikan melalui aplikasi
    Zoom 
    sebagai bentuk dukungan Partai Gelora terhadap kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah.
    “Alhamdulillah jajaran pengurus DPP ada yang hadir di ruangan ini dan sebagian yang tinggal di luar Jabodetabek berkenan mengikuti lewat
    Zoom meeting
    ,” kata Mahfuz dalam kata sambutannya, di acara yang digelar di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu.
    “Mungkin dalam sejarah republik, baru kali ini pelantikan lewat
    Zoom meeting
    . Ini respons kami untuk mendukung kebijakan pemerintah, penghematan anggaran,” ujar dia.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Nomor 001/SK/DPP-Gelora/XII/2024.
    Pelantikan kepengurusan DPP Gelora periode 2024-2029 merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya kembali
    Anis Matta
    sebagai Ketua Umum Partai Gelora pada 8 Desember 2024 dalam Musyawarah Nasional (Munas).
    Fahri Hamzah kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum, dan Mahfuz juga sebagai Sekretaris Jenderal.
    Mahfuz melanjutkan, kepengurusan DPP sejatinya sudah disepakati sejak terpilihnya Anis Matta sebagai Ketua Umum.
    “Tetapi kemudian perlengkapan susunan pengurus lengkap ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena ternyata ada pengembangan struktur organisasi di DPP sebagai respons dari bertambahnya dukungan dan animo tokoh-tokoh masyarakat bergabung dengan Partai Gelora Indonesia,” kata Mahfuz.
    Pada kesempatan tersebut, nama-nama 313 pengurus DPP Partai Gelora 2024-2029 turut ditampilkan dan dibacakan.
    Selain melantik kepengurusan DPP, Partai Gelora juga melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) seluruh Indonesia sebanyak 189 orang, dan 73 anggota legislatif dari Gelora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.