Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    loading…

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terlihat tengah berbincang usai berkumpul bersama kader PDIP di Magelang, Sabtu (21/2/2025). Foto/Yohanes Demo

    MAGELANG – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut kepala daerah kader PDIP telah siap untuk bergabung dalam kegiatan retreat di Akmil Magelang hari ini, Senin (24/2/2025).

    “Nggih (Ya), masuk hari ini,” kata Hasto singkat saat dihubungi, Senin (24/2/2025) pagi.

    Namun demikian, ia tak menyebut pukul berapa para koleganya tersebut akan bergabung dengan ratusan kepala daerah lainnya. Sebelumnya, sebanyak 55 kepala daerah kader PDIP berkumpul di Magelang pada Sabtu (21/2/2025).

    Dalam sebuah kafe di Magelang, 55 kepala daerah PDIP itu berkumpul untuk menggelar pertemuan. Mereka yang disebut mengikuti konsolidasi itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Wayan Koster, lalu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti, dan termasuk Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

    Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retreat Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto yang merupakan mantan Kepala BKKBN 2019-2024 tersebut.

  • Adies Kadir Ungkap Revisi KUHAP Jawaban Atas Dinamika Perkembangan Zaman

    Adies Kadir Ungkap Revisi KUHAP Jawaban Atas Dinamika Perkembangan Zaman

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai revisi KUHAP sangat urgen di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat. RUU KUHAP disetujui menjadi RUU inisiatif DPR pada Selasa (18/2/2025). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) disetujui menjadi RUU inisiatif DPR melalui rapat paripurna DPR ke-13, Selasa (18/2/2025). Diketahui, usia UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut sudah memasuki 44 tahun.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, revisi KUHAP memang sangat urgen di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat.

    “Memang sudah waktunya harus direvisi atau istilahnya ini semacam ius constituendum (hukum yang tengah dicita-citakan). Hukum acara kita perlu menyesuaikan atau beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman yang begitu kompleks ke depan,” ujar Waketum DPP Partai Golkar itu, Senin (24/2/2025).

    Adies yang juga anggota Komisi III DPR ini juga menuturkan melalui revisi KUHAP para penegak hukum bisa lebih baik lagi dalam menjalankan kerja-kerja penegakan hukum ke depannya.

    “Kami berharap melalui revisi ini Sistem Peradilan Pidana (SPP) ke depan akan jauh lebih baik lagi. Polisi, Jaksa, Hakim, hingga Advokat yang notabenenya adalah para penegak hukum (yang merupakan bagian dari SPP) harus mampu menghadirkan wajah penegakan hukum yang lebih humanis, transparan, serta acceptable (diterima) oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Pembahasan revisi KUHAP akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Tentu saja partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses pembahasan revisi KUHAP. Semua unsur masyarakat mulai dari kalangan akademisi, pegiat hukum dan lainnya pasti kami libatkan dalam proses revisi ini (melalui RDPU),” kata Ketua Umum DPP MKGR ini.

    Soal target revisi KUHAP, pihaknya berharap bisa diselesaikan atau dirampungkan secepat mungkin. “Satu atau dua kali masa sidang ke depan rasanya belum memungkinkan. Tapi, kami berharap revisi KUHAP bisa rampung secepatnya,” ujarnya.

    Menurut Adies, melalui revisi KUHAP penghargaan akan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijadikan pedoman utama oleh para penegak hukum.

    Terakhir, mengutip apa yang dikatakan ahli hukum R Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Hukum Atjara Pidana di Indonesia” sebagaimana dikutip dari buku karya Luhut MP Pangaribuan: Hukum Acara Pidana (edisi revisi), Adies mengungkapkan, R Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana.

    “Apa yang dikatakan beliau jika dikorelasikan dengan konteks hari ini cukup relevan saya kira karena KUHP kita yang baru akan diberlakukan tahun 2026. Jadi sudah sangat urgen KUHAP untuk direvisi dan segera disahkan,” katanya.

    (jon)

  • Danantara Diresmikan Hari Ini, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Sudah Tahu Nama Pimpinannya

    Danantara Diresmikan Hari Ini, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Sudah Tahu Nama Pimpinannya

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pagi hari ini Senin, 24 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

    Menteri Perumahan, Maruarar Sirait mengaku sudah mengetahui nama Pimpinan BPI Danantara yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto.

    Maruarar Sirait mengaku tak boleh mengumumkannya ke publik, karena ada waktu yang sudah ditetapkan untuk pengumuman nama Ketua Danantara.

    “Ada pada waktunya akan diumumkan. Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan,” ucap Menteri Perumahan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Para Pejabat yang Dipanggil Prabowo

    Presiden Prabowo memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat negara untuk santap siang bersama di Istana pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Mereka di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Selain itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Hadir juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Pandu menjadi salah satu nama yang cukup santer masuk bursa pimpinan Danantara. Namun, Ia membantah kemungkinan ini saat ditemui selepas acara santap siang itu.

    “Enggak jadi apa-apa,” ucap Pandu menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinannya menjadi Pimpinan BPI Danantara.

    Ketika menjawab pertanyaan apa saja pembahasan dalam acara santap siang tersebut, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu menjawab hanya makan.

    Rencana Awal Danantara

    Sovereign wealth fund Indonesia ini disebut-sebut mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal 20 miliar dolar AS.

    Menurut Prabowo, dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir serta produksi pangan.

    Prabowo Subianto juga meminta mantan-mantan presiden serta pimpinan organisasi keagamaan guna ikut mengawasi pengelolaannya.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ucap Prabowo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sibuk Beri Ucapan Selamat, Rudi Valinka Abaikan Kontroversi UU Palsu

    Sibuk Beri Ucapan Selamat, Rudi Valinka Abaikan Kontroversi UU Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski mendapat banyak kritik setelah blunder menyebarkan UU palsu, Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Rudi Valinka tetap aktif di media sosial. Kali ini, ia memberikan ucapan selamat kepada Rosan Roeslani yang akan ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara.”Selamat bertugas kepada bapak Rosan Roeslani yang akan ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara,” ujar Rudi di X @kurawa (23/2/2025). Dikatakan Rudi, Rosan adalah sosok yang tepat untuk mengelola Danantara agar menjadi lembaga yang akuntabel, menguntungkan, dan visioner. “Beliau sosok yang cocok mengelola Danantara menjadi akuntabel, profitable dan visioner,” ucapnya.Ia juga menyoroti latar belakang Rosan yang pernah masuk daftar orang terkaya di Indonesia pada 2021, menempati posisi ke-87.”Tahun 2021 beliau sempat menjadi orang Terkaya no 87 di Indonesia,” tandasnya. Ucapan Rudi ini muncul di tengah kontroversi terkait dirinya yang sebelumnya dikritik karena menyebarkan isi undang-undang yang keliru. Namun, tampaknya ia memilih untuk tetap fokus pada isu-isu lain, termasuk mendukung pengelolaan Danantara di bawah kepemimpinan Rosan Roeslani.Sebelumnya, Rudi Valenka, menjadi sorotan publik setelah diduga menyebarkan informasi yang tidak akurat terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Hal ini bermula ketika seorang pengguna X @LaiElfrid, mempertanyakan dasar hukum yang mewajibkan kepala daerah mengikuti “retreat” yang diadakan pemerintah pusat. Rudi Valenka kemudian merespons dengan mengunggah tangkapan layar Pasal 164 ayat (1) dari UU tersebut. Namun, unggahan tersebut segera mendapat cap “HOAX”, yang menandakan bahwa dokumen yang dibagikan tidak sesuai dengan versi resmi yang tercatat di lembaran negara.Kesalahan Rudi Valenka ini langsung menuai gelombang kritik dari netizen. Sejumlah pengguna X menudingnya sebagai bagian dari “pemerintah yang menyebarkan hoax”. Akun @spacepiquant menuliskan sindiran tajam, “Tukang hoax masuk pemerintahan gitu tuh wk.”Sementara itu, @LaiElfrid terus menekan Rudi dengan mempertanyakan di mana aturan yang mewajibkan kepala daerah ikut retreat. Unggahan tersebut menjadi viral dan menuai ribuan interaksi dari warganet yang meragukan kredibilitas stafsus tersebut.Seiring dengan ramainya perbincangan ini, netizen juga menggali kembali cuitan lama akun resmi Partai Gerindra dari tahun 2017.”Hoax terbaik adalah versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dll,” tertulis pada unggahan Gerindra. Cuitan ini kembali beredar setelah diunggah ulang oleh akun @MurtadhaOne1, yang menyindir bahwa pernyataan tersebut kini relevan dengan kondisi saat ini.”Jadi benar apa kata admin Gerindra dulu, kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” tulisnya dalam unggahan yang juga menampilkan mahasiswa membawa spanduk dengan kutipan tersebut.(Muhsin/fajar)

  • Kemendagri Diminta Jatuhkan Sanksi Kepala Daerah Tak Ikut Retreat

    Kemendagri Diminta Jatuhkan Sanksi Kepala Daerah Tak Ikut Retreat

    loading…

    Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan Kemendagri menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Foto: Raka Dwi

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Sanksi dinilai penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah.

    “Pendapat saya Kemendagri harus tegas memberikan sanksi. Pemberian sanksi ini penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah,” ujar Irawan, Minggu (23/2/2025).

    Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan, pemberian sanksi bisa berupa administratif. Ketentuan pemberian sanksi diatur dalam UU Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Saya berpendapat dan selalu menyampaikan kalau ada yang tanya bahwa yang tidak hadir harus diberi sanksi administratif. UU Pemda mengatur derajat dan tingkatan dalam pemberian sanksi administrasi mulai dari teguran, penonaktifan, hingga pemberhentian sebagai kepala daerah,” ungkapnya.

    Kegiatan retreat wajib diikuti kepala daerah terpilih setelah dilantik. “Mengikuti retreat telah ditetapkan sebagai suatu kegiatan yang wajib diikuti kepala daerah setelah dilantik. Dengan demikian, jika melanggar kewajiban tersebut, maka bagi yang melanggar harus dijatuhi sanksi. Pemerintah harus adil dan memperlakukan setara setiap kepala daerah,” ujar Irawan.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melaporkan sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir dalam retreat di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, hingga Jumat (21/2/2025).

    Namun, di tengah konferensi pers ada 2 kepala daerah dari Papua tiba sehingga 53 kepala daerah yang tidak menghadiri retreat.

    Dari 53 kepala daerah, 6 kepala daerah telah mengonfirmasi atau meminta izin tidak bisa hadir karena sakit serta acara keluarga. Dengan begitu, ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan jelas.

    (jon)

  • Revisi KUHAP: Langkah Penting DPR Menjawab Tantangan Zaman

    Revisi KUHAP: Langkah Penting DPR Menjawab Tantangan Zaman

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat dibutuhkan guna menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang telah berusia 44 tahun dianggap perlu diperbarui agar lebih relevan.

    Revisi KUHAP telah resmi menjadi usulan inisiatif DPR setelah disetujui dalam rapat paripurna ke-13 pada Selasa (18/2/2025). Menurut Adies Kadir, perubahan ini bertujuan menciptakan hukum acara yang adaptif terhadap tantangan hukum modern.

    Adies menekankan, pentingnya revisi KUHAP dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Ia juga menggarisbawahi peran aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan juga advokat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih humanis dan transparan.

    “Melalui revisi ini, kami berharap sistem peradilan pidana akan semakin baik dan mampu memberikan keadilan yang lebih transparan serta diterima publik,” ungkap Adies, Senin (24/2/2025) terkait Revisi KUHAP telah resmi menjadi usulan inisiatif DPR.

    Adies memastikan revisi KUHAP akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). Ia menegaskan proses ini akan berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam revisi ini. Kami akan melibatkan berbagai elemen untuk memastikan hukum yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan zaman,” tambahnya.

    Dalam revisi ini, Adies menegaskan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) harus menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum. “Setiap langkah dalam penegakan hukum harus mengedepankan nilai-nilai HAM agar keadilan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

    Dengan revisi KUHAP yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan zaman, DPR berharap sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih efektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

  • Dahnil Peringatkan Connie Bakrie Soal Dokumen Skandal Pejabat: Jangan Sampai Melempar Fitnah

    Dahnil Peringatkan Connie Bakrie Soal Dokumen Skandal Pejabat: Jangan Sampai Melempar Fitnah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak memperingati pengamat militer Connie Bakrie. Terkait dokumen skandal pejabat.

    “Indonesia tidak boleh dibangun dengan laku saling ancam dan bargain-bargain seperti ini,” kata Dahnil dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/2/2025).

    Jika ingin menyampaikan kebenaran melalui dokumen dimaksud. Dahnil meminta disampaikan saja.

    “Bila mau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja. Tidak perlu ragu,” ucapnya.

    Meski begitu, kader Gerindra itu menegaskan, apa yang disampaikan memang fakta. Bisa dipertanggungjawabkan.

    “Namun, pertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Jangan sampai melempar fitnah,” pungkasnya.

    Dokumen Connie dimaksud, merupakan milik Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto. Dokumen itu dititipkan kepada Connie, tang Selanjutnya disimpan di Rusia.

    Dokumen tersebut dikabarkan berisi rahasia dan skandal milik pejabat. Mereka yang punya posisi strategis di Indonesia.
    (Arya/Fajar)

  • Makan Bergizi Gratis Jadi Berkah untuk Mak-mak, Gajian Per 10 Hari

    Makan Bergizi Gratis Jadi Berkah untuk Mak-mak, Gajian Per 10 Hari

    Banyuasin, Beritasatu.com – Program  makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya menghadirkan kebahagiaan buat para anak-anak sekolah, tetapi juga para ibu rumah tangga (IRT). Pasalnya, para ibu rumah tangga senang bisa mendapatkan penghasilan secara mandiri dengan bekerja di dapur makan bergizi gratis. 

    Kegembiraan itu terlihat ketika para mak-mak mendapatkan gaji yang dibayarkan per 10 hari karena bekerja di dapur MBG.

    “Terima kasih Pak Prabowo, Gibran, dan masyarakat yang bayar pajak. Semenjak ada MBG, satu dapur MBG bisa membuka lowongan pekerja,” kata akun TikTok @IndahDil, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Menurutnya, keberadaan dapur MBG dapat membuka kesempatan atau lowongan bagi para IRT yang sulit untuk mendaftar pekerjaan karena faktor batas usia dan kemampuan.

    “Ibu-ibu IRT ini mungkin mereka sudah susah cari pekerjaan lain, karena terbatas usia, skill, atau karena tidak punya kesempatan untuk kerja. Sekarang mereka sudah tidak nganggur lagi. Karena ada MBG, mereka bisa punya penghasilan bulanan dan tersenyum,” ucapnya.

    Beragam komentar positif disampaikan netizen yang menyebut program MBG membuka lapangan pekerjaan bagi para ibu rumah tangga. Salah satunya  mengungkapkan usaha katering seorang netizen yang dapat menyerap 40 tenaga kerja untuk kegiatan makan bergizi gratis.

    “Katering gue juga lagi proses ikut pengadaan MBG yang minimal menggunakan 40 karyawan, dari situ aja udah ada 40 orang pengangguran yang terserap, jadi semua berkesinambungan,” ujar akun TikTok @Kuro.

    Kemudian, ada juga seorang netizen yang menceritakan para IRT di dapur MBG wilayah Lamongan, Jawa Timur, termasuk ibunya sendiri yang saat ini bekerja sebagai data entry.

    “Emakku lulusan SD, kini juga dapat job bagian data. Lumayan katanya gajinya, daerah Lamongan, Jawa Timur,” ujar akun TikTok @Wahyu niey.

    Salah satu netizen di kolom komentar juga menyebutkan dampak MBG untuk lapangan pekerjaan IRT merupakan salah satu bentuk efisiensi yang diharapkan. Ia meminta para mahasiswa dapat melihat realita di akar rumput.

    “Mahasiswa tidak mengerti, justru karena efisiensi ini banyak banget dampak positifnya bisa buka loker bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur,” kata akun @CantikSip.

    “Masih ada yang bilang Indonesia Gelap? Baru ini para lansia bisa produktif,” timpal komentar netizen lainnya.

  • Raffi Ahmad Dukung Danantara sebagai Strategi Optimalkan Aset Negara

    Raffi Ahmad Dukung Danantara sebagai Strategi Optimalkan Aset Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad menyatakan dukungannya terhadap Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai strategi baru untuk mengoptimalkan aset negara. Dengan mengelola dividen dan investasi BUMN secara lebih terintegrasi, lembaga ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional.

    Raffi menjelaskan, Danantara dirancang untuk mengelola aset negara yang potensinya mencapai hingga Rp 14.000 triliun. Lembaga ini bertujuan untuk memastikan agar aset negara lebih produktif dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    Lebih lanjut, Raffi menyatakan Danantara merupakan contoh baik yang telah terbukti berhasil di negara lain, seperti Temasek Holdings (Singapura), China Investment Corporation (China), dan Khazanah Nasional (Malaysia), yang sukses meningkatkan daya saing ekonomi mereka melalui investasi global.

    “Pemerintah menegaskan, Danantara akan dikelola secara profesional dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap investasi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian finansial Indonesia,” ujar Raffi Ahmad melalui akun Instagram pribadinya @raffinagita1717 pada Senin (24/2/2025).

    Suami Nagita Slavina ini juga menegaskan, Danantara bukan sekadar lembaga investasi, melainkan langkah besar untuk menjadikan Indonesia lebih mandiri dan kompetitif di tingkat global.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025) pukul 10.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan bahwa peluncuran ini menandai awal transformasi dalam pengelolaan investasi strategis nasional.

    “Ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan Astacita, visi besar untuk mengangkat perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih maju melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Yusuf Permana, seperti dikutip dari Antara.

    Danantara akan berfungsi sebagai sovereign wealth fund Indonesia dengan target pengelolaan aset senilai lebih dari US$ 900 miliar. Untuk tahap awal, dana yang akan dikelola diperkirakan mencapai US$ 20 miliar.

    Presiden menyatakan, Danantara akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan yang memiliki dampak besar di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Begitu juga dengan Raffi Ahmad yang mendukung penuh program tersebut yang nantinya akan dikelola secara profesional dan transparan.

  • Sosok Suci Sutjipto, Aspri Wamendagri yang Curi Perhatian di Retret Kepala Daerah

    Sosok Suci Sutjipto, Aspri Wamendagri yang Curi Perhatian di Retret Kepala Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Dalam retret kepala daerah di Magelang, satu sosok mencuri perhatian publik. Seorang wanita selalu terlihat mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Tak sekadar hadir, ia aktif berinteraksi dengan para pejabat daerah, menunjukkan kecakapan dan kepercayaan diri yang tinggi.

    Sosok wanita yang kerap terlihat di sisi Wamendagri ini adalah Suci Sutjipto, asisten pribadi (aspri) Bima Arya. Ia bukan orang sembarangan. Suci memiliki latar belakang akademik yang kuat sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pengajar dan pendiri Suci Sutjipto Foundation.

    Keberadaannya yang selalu mendampingi wamen memicu spekulasi di kalangan publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ia sekadar asisten pribadi atau memiliki peran lebih besar dalam pemerintahan?

    Sementara itu, dalam retret kepala daerah yang telah memasuki hari ketiga, 47 kepala daerah masih belum bergabung. Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu kehadiran mereka untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan.

    “Belum ada, kami masih menunggu yang belum bergabung,” ujar Wamendagri Bima Arya, seusai meninjau peserta retret yang beribadah di Gereja Mikail, kompleks Panca Arga, Akademi Militer, Minggu (23/2/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut memberikan pembekalan kepada ratusan kepala daerah dalam acara ini. Ia menegaskan orientasi ini merupakan program pemerintah untuk kepentingan kepala daerah, bukan agenda partai politik.

    “Saya sudah sampaikan, partai itu hanya kendaraan. Setelah menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat, bukan karena partainya. Kehadiran mereka di acara ini adalah untuk rakyat,” kata Tito.

    Dari total 97 kepala daerah kader PDIP, sebanyak 51 orang hadir, sementara jumlah keseluruhan kepala daerah yang mengikuti acara ini mencapai 503 orang.

    Selain itu, Tito mengungkapkan masih ada 40 kepala daerah yang belum dilantik karena terhambat oleh sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau pemilihan ulang. Ia menyebut mereka masih menunggu keputusan final sebelum mengikuti retret berikutnya.

    “Ada 40 kepala daerah yang belum dilantik karena sengketa di MK atau pilkada ulang. Kita masih menunggu keputusan MK apakah ditolak atau harus dilakukan pemungutan suara ulang,” jelas Tito.