Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Ridwan Yasin Masih Berstatus Terpidana, MK Perintahkan Pilbup Gorontalo Utara Diulang

    Ridwan Yasin Masih Berstatus Terpidana, MK Perintahkan Pilbup Gorontalo Utara Diulang

    loading…

    Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di pilbup setempat lantaran calon Bupati Gorontalo Utara Ridwan Yasin masih berstatus terpidana. Foto/Ilustrasi/SindoNews

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi ( MK ) memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di pilbup setempat dalam jangka waktu selambatnya 60 hari lantaran calon Bupati Gorontalo Utara Ridwan Yasin masih berstatus terpidana. Mahkamah mendiskualifikasi Ridwan Yasin sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara dalam Pilbup Gorontalo Utara 2024.

    Adapun putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya

    “Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024,” ujar Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (24/2/2025).

    MK memerintahkan, PSU Pilbup Gorontalo Utara dilakukan dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara 2024. Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan diucapkan.

    Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan, terdapat fakta hukum Ridwan Yasin ternyata masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan selama 1 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024 pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Pasalnya, masa percobaan selama 1 tahun baru berakhir setelah 25 April 2025.

    “Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, dan dalam kaitannya dengan status terpidana yang dimilikinya, Ridwan Yasin harus pula telah selesai menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan,” kata Hakim Konstitusi Erny.

    “Dengan demikian, terhadap Ridwan Yasin harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024,” sambungnya.

    Dalam pertimbangan MK, kata Erny, konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati Ridwan Yasin karena statusnya sebagai terpidana, sekalipun Wakil Bupati Muksin Badar memenuhi syarat, namun keduanya merupakan pasangan calon. Hal demikian membawa akibat bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dinyatakan batal demi hukum.

    Selanjutnya, kata dia, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon lain, in casu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

  • Deretan Calon Kepala Daerah yang Kemenangannya Dibatalkan MK

    Deretan Calon Kepala Daerah yang Kemenangannya Dibatalkan MK

    Deretan Calon Kepala Daerah yang Kemenangannya Dibatalkan MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Mahkamah Konstitusi
    (
    MK
    ) telah membacakan putusan 40 perkara sengketa hasil
    Pilkada 2024
    dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Gedung I MK, Senin (24/2/2025).
    MK menyatakan bahwa kemenangan sejumlah calon
    kepala daerah
    dibatalkan karena ditemukannya berbagai persoalan.
    Mereka yang kemenangannya dibatalkan harus menggelar
    pemungutan suara ulang
    (PSU) di daerah masing-masing.
    Berikut beberapa daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang:
    Saat sidang putusan MK, Senin (24/2/2025), calon bupati petahana yang memenangkan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Ade Sugianto, didiskualifikasi berkaitan dengan periodisasi jabatannya.
    Adapun Ade telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya setelah terpilih dalam Pilkada 2020.
    Namun sebelum itu, persoalan muncul karena Ade sempat menggantikan Bupati Tasikmalaya periode sebelumnya, Uu Ruzhanul Ulum.
    Saat itu, Uu Ruzhanul terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat bersanding dengan Ridwan Kamil sebagai Gubernur.
    Dalam putusannya, Mahkamah mempertimbangkan Surat Telegram atau Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm yang terbit pada 5 September 2018.
    Dari Radiogram tersebut, Mahkamah mengutip poin CCC TTK yang menyatakan agar Ade Sugianto melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Tasikmalaya sampai dengan dilantiknya bupati atau diangkatnya penjabat (Pj) Bupati.
    “Secara terang-benderang menunjukkan bahwa H Ade Sugianto telah menjalankan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sampai dengan dilantiknya Bupati/Pj Bupati,” ujar Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan putusan.
    Ade Sugianto, tidak dapat mencalonkan diri lagi dalam Pilkada ulang setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini.
    MK memutuskan untuk membatalkan hasil Pemilihan
    Kepala Daerah
    (Pilkada) Serang 2024 dan memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
    Putusan ini dikeluarkan setelah MK menemukan adanya keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam memberikan dukungan kepala desa kepada salah satu pasangan calon.
    Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas dalam pemilu.
    “Terdapat bukti kuat bahwa Yandri Susanto menghadiri dan menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada dukungan kepala desa secara masif kepada pasangan nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-M. Najib Hamas,” ujar Suhartoyo.
    Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa tindakan Yandri tidak hanya bertentangan dengan prinsip netralitas, tetapi juga berpotensi memengaruhi sikap politik kepala desa yang berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
    MK juga menemukan bukti berupa rekaman video yang memperlihatkan sejumlah kepala desa secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Ratu-Najib.
    Oleh karenanya, MK memerintahkan agar dilakukan pemilihan suara ulang di seluruh TPS.
    MK memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu nomor urut 3, Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah karena terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilkada 2024.
    Owena-Stanislaus dinyatakan terbukti membuat kontrak politik dengan ketua rukun tetangga (RT).
    Kontrak politik itu ditandatangani oleh 28 ketua RT dari 18 desa di lima kecamatan pada Kabupaten Mahakam Ulu.
    Dalam kontrak politik itu, jika terpilih Owena-Stanislaus berjanji akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program alokasi dana kampung sebesar Rp 4 miliar–Rp 8 miliar per kampung per tahun; program ketahanan keluarga sebesar Rp 5 juta–Rp 10 juta per dasawisma per tahun; dan program dana RT sebesar Rp 200 juta–Rp 300 juta per RT per tahun.
    Setelah memeriksa klausul-klausul dalam kontrak politik dimaksud, MK mendapati bahwa ketua RT yang mewakili masyarakat sebagai pihak pertama dan Owena-Stanislaus sebagai pihak kedua.
    MK pun memerintahkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan diucapkan.
    MK juga membatalkan kemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, Joncik Muhammad dan Arifa’i pada Pilkada 2024.
    Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang untuk menggelar pemungutan suara ulang yang diikuti oleh dua pasangan calon.
    “Menyatakan batal Keputusan KPU Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan MK di ruang sidang.
    MK juga memerintahkan KPU menggelar pilkada ulang yang diikuti oleh dua pasangan calon. Kedua pasangan calon itu adalah Joncik Muhammad dan Arifa’i serta Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati.
    MK memutuskan mendiskualifikasi Calon Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Yeremias Bisai dari kepesertaan Pilkada Papua 2024.
    “Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Gubernur Papua 2024 dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Yeremias Bisai, dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024,” ujar Suhartoyo.
    Oleh karenanya, MK menyatakan batalnya Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024.
    MK mendiskualifikasi Yeremias Bisai sebagai Calon Wakil Gubernur Papua lantaran pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura bernomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP dari PN Jayapura.
    Yeremias Bisai diketahui memiliki e-KTP dengan alamat Kabupaten Waropen, sehingga yang bersangkutan seharusnya mengurus suket yang berkaitan dengan syarat sebagai pasangan calon sesuai dengan domisili tempat tinggalnya, yakni di Waropen.
    Hal inilah yang membuat MK memandang telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Yeremias Bisai.
    Oleh karenanya, MK memutuskan untuk mendiskualifikasi Yeremias Bisai dalam kepesertaan Pilkada Papua 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apakah Mie Gacoan Mengandung Minyak Babi? Waspada Hoaks

    Apakah Mie Gacoan Mengandung Minyak Babi? Waspada Hoaks

    PIKIRAN RAKYAT – Beredar kabar Mie Gacoan mengandung minyak babi. Kabar ini ternyata hoaks berdasarkan penelusuran terkini. Kabar angin itu diketahui menyebar lewat video di aplikasi perpesanan WhatsApp (WA) belum lama ini.

    Disebutkan bahwa karena minyak babi, gerai mi pedas yang berasal dari Malang ini sampai disegel Satpol PP. Itu ternyata bukan video baru-baru ini, melainkan kejadian pada 22 Juni 2023 atau hampir dua tahun yang lalu.

    Mie Gacoan mengandung minyak babi?

    Isu Mie Gacoan mengandung minyak babi ternyata adalah hoaks. Video viral yang menyebar di WA menunjukkan gerai itu memang sempat digerebek karena izin operasional. Hal ini sudah diklarifikasi Direktur PT Pesta Pora Abadi, Harris Kristanto, ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena isu izin operasional yang saat itu dikaitkan dengan sertifikasi halal.

    “Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan halal dari MUI ini. Labelisasi ini berlaku buat pabrik maupun seluruh gerai Mie Gacoan saat ini sudah bersertifikat halal, tepatnya pada 22 Juni 2023. Jadi para pelanggan tidak perlu lagi ragu,” kata Harris.

    Kala itu, gerai mi tersebut mengalami polemik sertifikasi halal karena nama-nama produknya seperti Mie Iblis, Mie Setan, Es Genderuwo, Es Tuyul, Es Sundel Bolong, dan Es Pocong. Kini nama menu itu sudah diubah menjadi Mie Hompimpa, Mie Gacoan, Es Gobak Sodor, Es Sluku Bathok, Es Petak Umpet, dan Es Teklek sehingga sudah ada sertifikasi halalnya.

    Profil Mie Gacoan Nama dagang: Mie Gacoan Nama perusahaan: PT Pesta Pora Abadi Jenis: Perseroan Terbatas Didirikan: 2016 Kantor pusat: Jln. Peltu Sujono No.9, Ciptomulyo, Sukun, Malang, Jawa Timur Cabang: 280 Pendiri dan CEO: Anton Kurniawan COO: Harris Kristanto Produk: Mi Goreng, Dimsusm, Es Buah Website: Miegacoan.com Instagram: @mie.gacoan (KLIK DI SINI) Daftar 10 lokasi Mie Gacoan di Bandung

    Bagi warga Bandung yang ingin mencobanya, bisa mengunjungi 10 gerai berikut:

    Mie Gacoan Braga
    Alamat: Jalan Sumatera No.1, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.
    Jam Operasional: 24 jam. Mie Gacoan Buah Batu
    Alamat: Angkringan Kang Jalan Buah Batu No.14
    Jam operasional: 24 jam. Mie Gacoan Dipati Ukur
    Alamat: Jalan Dapali Ukur No.3
    Jam operasional: 10.00-21.00 WIB. Mie Gacoan Setia Budi
    Alamat: Jalan Dr. Setiabudi No. 191B, Gegerkaling, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.
    Jam Operasional: 08.00 – 23.00 WIB. Mie Gacoan Gatsu
    Alamat: Jalan Gatot Subroto No.149
    Jam operasional: 10.00-22.00 WIB. Mie Gacoan Sumantri
    Alamat: Jalan Surya Sumantri
    Jam operasional: 10.00-22.00 WIB. Mie Gacoan Paskal
    Alamat: Jalan Pasir Kaliki No.181
    Jam operasional: 10.00-22.00 WIB. Mie Gacoan Dago
    Alamat: Jalan Dago No.151A, Lb. Siliwangi, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.
    Jam operasional: 10.00-21.00 WIB. Mie Gacoan Peta
    Alamat: Jalan Peta No.176
    Jam operasional: 10.00-21.00 WIB. Mie Gacoan Paskal
    Alamat: Jalan Pasir Kaliki No.181, Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat
    Jam Operasional: 08.00-23.00 WIB.

    Demikian klarifikasi siu mie gacoan mengandung minyak babi yang ternyata hanyalah hoaks. Ada profil dari gerai mi pedas beserta lokasinya di Bandung, Jawa Barat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • MK Putuskan PSU Pilkada Serang, Ini Respons PAN

    MK Putuskan PSU Pilkada Serang, Ini Respons PAN

    loading…

    Waketum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut menyesalkan putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serang 2024. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serang 2024. Hasil persidangan membuktikan adanya keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto dalam kemenangan paslon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas.

    Untuk diketahui, Calon Bupati (Cabup) Nomor Urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah merupakan istri Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Menanggapi hal itu, Waketum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut Yandri tampil seadanya dan tidak pernah kampanye secara terbuka di Pilkada Serang 2024. Menurutnya, Yandri sangat paham dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu.

    “Mas Yandri itu tahu UU Pemilu. Beliau itu, ikut membahas UU tersebut. Tidak hanya itu, beliau bahkan adalah wakil ketua pansusnya di kala itu. Jadi aneh betul kalau keberadaan beliau sebagai menteri malah dianggap sebagai dasar untuk menganulir kemenangan pasangan Ratu-Najib,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

    Di sisi lain, ia juga menyoroti keanehan atau kejanggalan dalam Putusan MK. Pasalnya, selisih suara antarpasangan dalam Pilkada Serang ini sangat jauh. Saleh juga menilai, tidak mungkin ada pelanggaran yang bersifat TSM.

    Dia mengaku, dari informasi yang diterima di lapangan, kekinian banyak masyarakat yang tidak puas dan mempertanyakan soal putusan MK tersebut.

    “Masyarakat tahu bahwa pasangan Ratu-Najib jauh unggul di atas pasangan lawan. Ratu Najib kemarin mendapatkan suara 598.654 suara, sedangkan lawannya hanya memperoleh 254.494 suara. Pasangan Ratu-Najib unggul lebih dua kali lipat,” ujarnya.

    Ia sangat menyesalkan putusan PSU Pilkada Serang 2024. Sebab, dengan PSU di seluruh TPS, akan menghabiskan waktu dan uang yang tidak sedikit. Penyelenggara, kata dia, juga harus bekerja keras lagi memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. Regenerasi kepemimpinan di Serang akan lambat karena terkendala PSU.

    Kendati demikian, PAN memahami situasi dan dinamika yang ada. Selalu ada keganjilan yang perlu dipahami dengan penuh kesabaran. Ia berharap, masyarakat tetap konsisten dan solid mendukung pasangan Ratu-Najib.

  • Ingat 1998, Soeharto Tumbang Meski Didukung Penuh Militer dan Konglomerat Besar – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberi pernyataan menarik terkait rezim saat ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin menyebut Rezim di era Presiden Prabowo Subianto percaya dengan pembungkaman.

    Baik pembungkaman media massa resmi dan pengarahan yang dilakukan dengan skala yang besar.

    Kemudian lewat metode inilah kaum yang tertindas kemudian dibuat tunduk ke rezim yang berkuasa.

    “Rezim ini percaya pembungkaman media massa resmi dan pengerahan buzzer secara besar-besaran bisa menundukkan kaum tertindas,” tulisnya dikutip Selasa (25/2/2025).

    Namun, Rezim yang berkuasa tentunya harus menaruh waspada. Sebab menurut Gigin ada kemarahan akn terus bertumbuh.

    Kemarahan yang terus bertumbuh ini yang suatu saat nanti akan meledak dan tentunya mengancam penguasa.

    “Kemarahan akan terus tumbuh di hati mereka dan akan meledak pada waktunya,” sebut.

    Gigin pun memberikan peringatan keras dan menyinggung terkait insiden yan terjadi ke Presiden Soeharto di tahun 1998.

    Saat itu, mantan Presiden kedua RI itu juga berhasil dilengserkan oleh rakyat meski mendapatkan dukungan dari militer dan konglomerat

    “Ingat 1998, Suharto tumbang meski didukung penuh militer dan konglomerat besar,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • BMKG Prediksi Hujan Lebat Mengguyur Indonesia pada 25 Februari-3 Maret 2025

    BMKG Prediksi Hujan Lebat Mengguyur Indonesia pada 25 Februari-3 Maret 2025

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hujan lebat yang berpotensi mengguyur wilayah Indonesia sepekan ke depan pada periode 25 Februari hingga 3 Maret 2025. Foto/Ilustrasi/SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hujan lebat yang berpotensi mengguyur wilayah Indonesia sepekan ke depan pada periode 25 Februari hingga 3 Maret 2025. BMKG saat ini memantau adanya gangguan-gangguan atmosfer yang memberikan pengaruh terhadap kondisi cuaca di Indonesia hingga sepekan ke depan.

    Beberapa di antaranya yakni siklon tropis, gelombang atmosfer, dan sirkulasi siklonik. “Terpantaunya Siklon Tropis Bianca di Samudra Hindia Selatan Jawa, memberikan dampak tidak langsung terhadap potensi pertumbuhan awan hujan khususnya di wilayah Selatan Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Selasa (25/2/2025).

    “Kondisi tersebut dapat menyebabkan signifikansi cuaca dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang di wilayah Lampung, Banten, dan pesisir Selatan Jawa Barat,” sambungnya.

    Selain itu, BMKG juga mendeteksi kombinasi gelombang atmosfer, yakni Low Frequency, Kelvin, dan Rossby Ekuatorial pada pekan ini masih berpotensi meningkatkan pembentukan pola sirkulasi siklonik dan aktivitas konvektif pada sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan bagian barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

    “Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan potensi hujan dengan intensitas signifikan di beberapa wilayah di Indonesia menjadi lebih persisten,” ujarnya.

    Dinamika Atmosfer Sepekan ke Depan
    BMKG memprakirakan kondisi cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan masih dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer. Satu di antaranya adalah Siklon Tropis Bianca yang terletak di Samudra Hindia selatan Jawa.

    Siklon tropis ini bergerak ke arah barat-barat daya dengan kecepatan angin maksimum mencapai 55 knot, sehingga masih memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan curah hujan di Sumatra bagian selatan dan sebagian Jawa.

    “Selain siklon tropis, sirkulasi siklonik juga terpantau di perairan barat Bengkulu dan Laut Arafura selatan Papua Selatan. Sirkulasi-sirkulasi ini memicu pembentukan daerah perlambatan angin (konvergensi) memanjang di Samudra Hindia barat Lampung, dan dari Laut Arafura hingga Papua Selatan bagian selatan,” tulis BMKG.

    Tidak hanya itu, BMKG juga mendeteksi bahwa gelombang ekuator, Monsun Asia, dan Madden-Julian Oscillation (MJO) juga ikut andil dalam peningkatan potensi cuaca signifikan di sebagian wilayah.

    Meskipun saat ini berada di fase 8 (Belahan Bumi bagian Barat dan Afrika), secara spasial MJO masih aktif di sebagian wilayah Maluku Utara, Maluku, serta sebagian besar Papua, yang berpotensi mempengaruhi dinamika atmosfer di daerah tersebut.

  • Legislator Firnando Berharap Danantara Beri Dampak Positif ke Rakyat

    Legislator Firnando Berharap Danantara Beri Dampak Positif ke Rakyat

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto berharap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja yang besar ke depan. Danantara telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2025).

    Kehadiran Danantara dinilai menjadi era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis oleh negara. Danantara bertujuan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan.

    Lembaga tersebut bakal mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp14,615 triliun. Karenanya, pemerintah harus memastikan pengelolaan aset negara berjalan transparan dan akuntabel. “Harapan saya, Danantara ini harus memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja yang besar ke depan,” ujar Firnando kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Selain itu, menurut dia, masyarakat luas juga perlu memahami lembaga Danantara lantaran menyangkut pengelolaan kekayaan negara yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. “Ya, penggunaan dana dari deviden BUMN ini kan yang akan menjadi krusial akan digunakan ke mana,” ujar anggota DPR Dapil Jawa Tengah 1 itu.

    Firnando optimistis peluncuran Danantara dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Paling penting pengelolaan dana investasi melalui lembaga tersebut dilakukan dengan baik. “Tentunya pengelolaan Danantara yang baik, dan juga investasi harus naik signifikan,” kata Firnando.

    Dia mengatakan, pembentukan Danantara juga merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia untuk bergerak lebih cepat. Dia optimistis pembentukan Danantara akan membantu untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi RI 8 persen.

    “Danantara ini merupakan proses transformasi investasi dalam megaproyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia lebih cepat sehingga ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” imbuhnya.

    Dia juga meyakini, Danantara juga akan menjadi penopang stabilitas ekonomi RI. Selaras itu, kata Firnando, menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan strategis.

    Dia pun menilai penunjukan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjadi nakhoda BPI Danantara tepat. Sebab, menurut dia, kerjanya bertalian dengan tugasnya di Kabinet Merah Putih.

    Rosan ditunjuk Presiden Prabowo menjadi kepala Danantara. “Menurut saya tepat. Selain pribadi beliau yang mumpuni, beliau juga menteri investasi. Jadi sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi),” pungkasnya.

    (rca)

  • Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan Selama Bulan Ramadan, Bagaimana Mekanismenya? – Halaman all

    Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan Selama Bulan Ramadan, Bagaimana Mekanismenya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan. 

    Namun, mekanisme pelaksanaan program tersebut akan berbeda sebagaimana biasanya.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan nantinya makanan MBG bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi para siswa saat berbuka puasa.

    “Mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka puasa,” kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Bagi para siswa yang tidak beragama Islam, makanan MBG bisa langsung dikonsumsi di sekolah, namun tetap menghargai siswa yang lain sedang berpuasa.

    “Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah,” kata Dadan.

    Menurut Dadan sempat ada usulan agar di daerah yang mayoritas non muslim, pelaksanaan MBG tetap berjalan seperti biasanya. 

    Namun karena mempertimbangkan adanya siswa yang beribadah puasa, maka usulan tersebut tidak dijalankan.

    “Ya sama. Yang nonmuslim juga sama. Memang ada usulan kalau yang di daerah nonmuslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan,” katanya.

    Meskipun demikian kata Dadan, pihaknya membuka kemungkinan adanya evaluasi pelaksanaan MBG saat bulan Ramadan di daerah yang mayoritas warganya non muslim.

    “Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu gitu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus,” kata Dadan.

    Butuh Rp 28 T

    Disinggung mengenai dana, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan.

    Pada tahun 2025, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 25 triliun sejak bulan September, dengan penambahan jumlah penerima sebesar 82,9 juta penerima dari semula 15 juta hingga 17,5 juta orang.

    Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk program MBG karena penambahan penerima tersebut mencapai Rp 100 triliun mulai September 2025. 

    “Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp 25 triliun,” kata Dadan.

    Makanya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan,” tambahnya.

    Dadan mengungkapkan bahwa tambahan dana senilai Rp 100 triliun itu baru bisa direalisasi pada September 2025 terjadi karena sejumlah hal. 

    Ia menyebut bahwa 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 sehingga baru siap di awal Agustus.

    Namun, dirinya tidak mungkin langsung menugaskan di SPPG.

    Mereka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah setempat. 

    “Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September,” ucap Dadan.

    Sementara itu, terkait masalah infrastruktur agar program makan bergizi gratis terealisasi di berbagai tempat, pihaknya membuka kemitraan yang seluas-luasnya “Mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, pemda, koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INCO, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting. Jadi, kenapa percepatan harus mulai September, karena itu faktornya,” ujar Dadan.(Tribun Network/fik/kps/wly)

  • Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi pada 28-30 Maret 2025

    Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi pada 28-30 Maret 2025

    loading…

    Polri memprediksi puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 sampai 30 Maret 2025. Sedangkan arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 8 April. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Asisten Utama (Waastama) Kapolri Irjen Pol Endi Sutendi menyebutkan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 sampai 30 Maret 2025. Sedangkan arus balik diperkirakan terjadi pada 8 April.

    Dia menyampaikan, Polri berencana melakukan Operasi Ketupat yang dimulai pada tanggal 26 Maret sampai tanggal 8 April 2025.

    “Polri akan menggelarkan Operasi Ketupat pada tanggal 26 Maret sampai tanggal 8 April. Diperkirakan untuk arus mudik itu tanggal 28 sampai tanggal 30. Kemudian untuk arus baliknya dipikirkan tanggal 8 ke atas sudah puncaknya untuk arus baliknya,” kata Endi dikutip Selasa (25/2/2025).

    Di sisi lain, Endi menuturkan, Polri telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas sebagai antisipasi lonjakan pemudik seperti contraflow, pengalihan arus ke jalur arteri, dan sistem buka tutup.

    “Untuk skema yang diterapkan tentunya untuk di tol kita akan melihat situasi dan kondisi di jalan tol. Kita akan terapkan rekayasa lalu lintas seperti contraflow, mungkin satu arus, dan juga hal-hal lainnya yang memungkinkan untuk melancarkan arus lalu lintas di tol tersebut, termasuk pengalihan arus ke jalur arteri,” katanya.

    Dia menambahkan, jumlah pemudik di tahun ini diprediksi lebih dari 100 juta orang. Endi mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan instansi lain dalam mengantisipasi pergerakan pemudik di arus mudik hingga arus balik Lebaran.

    “Dari pengalaman tahun lalu dan Nataru yang lalu di atas 100 juta. Makanya kita selalu antisipasi, dan insyaallah pertengahan Maret nanti, kita akan lakukan, sebelum Operasi Ketupat, Rapat Lintas Sektoral, kita harapkan informasi yang valid dari teman-teman dari Perhubungan,” katanya.

    (abd)

  • 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Ditahan di Dua Lokasi

    7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Ditahan di Dua Lokasi

    7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Ditahan di Dua Lokasi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
    minyak mentah
    dan produk kilang PT
    Pertamina
    (Persero) tahun 2018–2023.
    Adapun tujuh tersangka tersebut yakni RS selaku Direktur Utama PT
    Pertamina Patra Niaga
    .

    SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional.
    YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.
    DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
     
    Para tersangka langsung ditahan di dua lokasi berbeda setelah menjalani pemeriksaan pada Senin (24/2/2025). Empat tersangka, yakni YF, RS, DW, dan GRJ, ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
    Sementara itu, dua tersangka lainnya, SDS dan AP, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Adapun MKAR juga ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
    “Setelah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan telah dinyatakan sehat, lalu Tim Penyidik melakukan penahanan terhadap para Tersangka selama 20 (dua puluh) hari ke depan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangan resminya, Rabu (25/2/2025)
    Dia mengatakan  kasus ini bermula ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
    “Dengan tujuan PT Pertamina diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Harli.
    Kemudian, minyak bagian dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS swasta wajib ditawarkan kepada PT Pertamina. Apabila penawaran tersebut ditolak oleh PT Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor.
    Namun, subholding Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) diduga berusaha menghindari kesepakatan.
    Lebih lanjut, dalam periode tersebut juga terdapat
    Minyak Mentah
    dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) yang diekspor karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang lantaran pandemi Covid-19.
     
    Di saat yang sama, PT Pertamina malah mengimpor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang.
    Ketujuh tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.