Jenis Media: Nasional

Daftar Ruas Tol yang akan Berikan Diskon Tarif 20 Persen saat Lebaran 2025 – Halaman all

Pemerintah kembali memberikan stimulus diskon tarif tol sebanyak 20 persen pada beberapa ruas jalan tol saat lebaran tahun 2025.

Tayang: Rabu, 26 Februari 2025 11:50 WIB

Tribunnews.com/Irwan Rismawan

ARUS MUDIK – Kepadatan kendaraan yang melintasi jalan tol Palimanan-Kanci (Palikanci) KM 192, Cirebon, Jawa Barat, pada arus mudik Lebaran 2024, Minggu (7/4/2024). Berikut informasi mengenai daftar ruas jalan tol yang sediakan diskon tarif tol sebanyak 20 persen pada saat lebaran 2025.

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah memberikan potongan harga atau diskon tarif tol pada saat lebaran 2025, mendatang.

Mengutip dari setkab.go.id, diskon tarif tol ini diberikan untuk tujuan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Diskon tarif tol ini masuk dalam kebijakan stimulus khusus bulan Ramadan 2025.

Mengutip dari Kompas.com, Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono mengatakan, diskon tarif tol akan diterapkan di 17 ruas jalan tol yang terdiri dari 10 ruas di Jawa dan 7 ruas di Sumatera.

Wakil Menko (Wamen) Polkam Lodewijk F. Paulus telah menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Kesiapan Menyambut Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 H di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/02/2025).

“Jalan tol mendapatkan diskon sebesar 20 persen,” ucapnya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (25/02/2025).

Daftar Ruas Jalan Tol yang Berikan Diskon Tarif 20 Persen saat Lebaran 2025:

Tol Pulau Jawa

Tol Tangerang – Merak
Tol Jakarta – Cikampek
Tol Layang MBZ
Tol Cikampek – Palimanan
Tol Palimanan – Kanci
Tol Kanci – Pejagan
Tol Pejagan – Pemalang
Tol Pemalang – Batang
Tol Batang – Semarang
Tol Semarang ABC.

Tol Sumatera

Tol Indrapura – Kisaran
Tol Kl. Tanjung – Tb. Tinggi – Parapat Segmen Tb. Tinggi – Sinaksak
Tol Pekanbaru – Dumai
Tol Indralaya – Prabumulih
Tol Kayuagung – Palembang
Tol Trb. Besar – Pmt. Panggang – Kayuagung
Tol Bakauheni – Terbanggi Besar.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)(Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani, Hilda B Alexander)

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

26/02/2025 11:50
Terkait Kasus Band Sukatani, Komnas HAM Minta Polri Tak Alergi Kritik

Padang, Beritasatu.com – Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menekankan kasus Band Sukatani melalui lagu mereka berjudul “Bayar Bayar Bayar” seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh institusi agar tidak bersikap defensif terhadap kritik dari masyarakat.

“Sejak awal, Komnas HAM telah menegaskan kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental. Ini adalah hak konstitusional setiap warga negara yang harus dijaga, dihormati, dan dipenuhi,” ujar Anis Hidayah saat berada di Padang, Sumatera Barat, Rabu (26/2/2025) dikutip dari Antara.

Menurutnya, apabila individu atau kelompok menciptakan sebuah karya, baik dalam bentuk lagu maupun medium lainnya, maka ekspresi tersebut harus dilihat sebagai bagian dari hak dasar yang patut dihormati.

“Jika karya tersebut berisi kritik terhadap pemerintah, kebijakan, atau institusi negara, maka harus dipahami sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam hak asasi manusia,” lanjut penerima Yap Thian Hien Award 2014 tersebut.

Anis menilai, pihak yang menjadi objek kritik, dalam hal ini kepolisian, seharusnya tidak merespons dengan sikap reaktif, apalagi represif. Sebaliknya, kritik tersebut mestinya dijawab dengan peningkatan kinerja guna membangun kembali kepercayaan publik dan menjaga reputasi institusi.

“Karena ini adalah hak fundamental, negara memiliki tiga kewajiban, yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut,” jelasnya.

Ia juga menyayangkan kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi seperti yang dialami band Sukatani masih terus berulang. Sebelum insiden yang dialami Band Sukatani, hal serupa juga menimpa seniman Yos Suprapto, yang batal menampilkan karyanya di Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024.

Sebagai aktivis yang fokus pada isu buruh dan migran, Anis mengingatkan pemerintah, pejabat, serta pemangku kepentingan lainnya tidak boleh bersikap antikritik atau menganggap kritik sebagai bentuk ketidakloyalan terhadap negara. “Justru mereka yang mengkritik itu menunjukkan kecintaan mereka terhadap negeri ini,” tutup Anis mengenai kasus band Sukatani.

26/02/2025 11:34
Kenapa RANS Nusantara Hebat Tutup Padahal Belum Setahun Buka?

PIKIRAN RAKYAT – RANS Nusantara Hebat, sebuah pusat kuliner yang didirikan oleh Raffi Ahmad dan Kaesang Pangarep, mengumumkan penghentian operasional sementara mulai 28 Februari 2025. Padahal, pusat kuliner yang berlokasi di BSD, Tangerang ini baru diresmikan pada 30 Maret 2024.

Latar Belakang Pendirian

RANS Nusantara Hebat merupakan kolaborasi antara RANS Entertainment milik Raffi Ahmad dan GK Hebat milik Kaesang Pangarep. Pusat kuliner ini didirikan dengan tujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Raffi Ahmad dan Kaesang Pangarep menunjuk Edwin Prasetya sebagai Direktur RANS Nusantara Hebat. Edwin bertugas mengatur kriteria UMKM yang layak bergabung dalam pusat kuliner tersebut.

Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa dengan memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menempati level gaya hidup perkotaan, ekonomi Indonesia akan menjadi lebih hidup.

Kriteria UMKM yang Bergabung

Seleksi UMKM yang bergabung dalam RANS Nusantara Hebat dilakukan secara ketat. Direktur RANS Nusantara Hebat menegaskan bahwa UMKM yang ingin berpartisipasi harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

– Memiliki badan hukum.

– Omzet minimal Rp 50 juta per bulan.

– Aktif di media sosial.

Penghentian Operasional Sementara

Melalui akun Instagram resmi @ransnusantarahebat, diumumkan bahwa RANS Nusantara Hebat menghentikan operasional sementara mulai 28 Februari 2025. Pihak pengelola berjanji akan kembali dengan konsep baru.

“Halo Sahabat Rans Nusantara Hebat! Kami ingin menginformasikan bahwa Rans Nusantara Hebat berhenti operasional sementara pada tanggal 28 Februari 2025 dan akan kembali dengan konsep baru,” tulis akun @ransnusantarahebat.

Pengelola juga mengimbau kepada pengunjung yang masih memiliki voucher untuk segera menukarkannya sebelum masa jeda.

“Bagi yang masih memiliki voucher, jangan lupa untuk segera menukarkannya, ya! Kami ingin memastikan Anda tetap mendapatkan pengalaman terbaik sebelum masa jeda ini.

“Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang luar biasa! Tunggu informasi pembukaan kembali kami, ya!,” tutupnya.

Faktor yang Mungkin Mempengaruhi Penghentian Operasional

Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai alasan penghentian operasional sementara, beberapa faktor yang mungkin mempengaruhinya antara lain:

– Sempat beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa RANS Nusantara Hebat sepi pengunjung.

– Pengelola mengumumkan akan kembali dengan konsep baru, yang mengindikasikan adanya perubahan strategi bisnis.

– Penghentian operasional sementara dapat menjadi bagian dari evaluasi bisnis untuk memperbaiki kinerja dan strategi.

Pengumuman penghentian operasional sementara RANS Nusantara Hebat menuai beragam reaksi dari publik. Banyak yang menyayangkan keputusan tersebut, mengingat pusat kuliner ini baru beroperasi kurang dari setahun. Namun, ada juga yang mendukung keputusan pengelola untuk melakukan evaluasi dan perubahan konsep.

Penghentian operasional sementara RANS Nusantara Hebat menjadi pelajaran berharga bagi pelaku bisnis, terutama di bidang kuliner.

Diharapkan, dengan konsep baru yang akan dihadirkan, RANS Nusantara Hebat dapat kembali beroperasi dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

26/02/2025 11:28
Soal Tagar Kabur Aja Dulu, Analis: Harus Direspons secara Bijak dan Rasional

Jakarta, Beritasatu.com – Maraknya tagar “kabur aja dulu” dinilai menunjukkan ekspresi individual rights yang mengandung kritikan dan masukan. Analis politik Boni Hargens mengatakan tagar tersebut perlu direspons secara bijak dan rasional oleh menteri kabinet Prabowo-Gibran.

“Saya yakin Pak Prabowo dan Mas Wapres Gibran sangat menghargai masukan dan kritik dari masyarakat. Pembantu-pembantu presiden harus lebih bijak dan rasional dalam merespons kritik. Jangan jadi domba yang tidak menaati gombalannya,” ujar Boni di acara diskusi Sinergi Indonesia bertajuk “Klarifikasi atau #Kaburajadulu” di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

Menurut Boni, narasi “kabur aja dulu” sebagai ekspresi individual rights dan tidak ada masalah. Pasalnya, orang boleh tinggal di mana saja, termasuk di luar negeri. Hanya saja, kata dia, kalau tagar tersebut memantulkan realitas adanya masalah kepercayaan dalam relasi masyarakat dan negara, maka perlu ditanggap secara responsif dan inovatif.

Termasuk, kata Boni, melakukan pembenahan di lingkungan internal pemerintahan, memastikan warga negara yang bekerja di luar negeri mengikuti prosedur yang berlaku atau menggalang gerakan atau dukungan untuk produktif di dalam negeri.

“Karena itu, pemerintah perlu menjadikan gerakan itu sebagai masukan atau input untuk membenahi apa yang penting dalam lingkungan internal pemerintahan,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Boni mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan bahkan reshuffle terhadap para menteri atau wakil menteri yang tidak sejalan atau bekerja sama mewujudkan Asta Cita Prabowo-Gibran. Termasuk, kata dia, mereka yang tidak bijak merespons kritikan, saran dan masukan dari publik.

“Menteri-menteri atau wakil menteri yang tidak sejalan atau tidak bisa bekerja bersama Presiden Prabowo dan Wapres Gibran mesti dievaluasi, bila perlu dievakuasi dari kabinet,” tandas Boni.

Lebih lanjut, Boni menegaskan pembangunan hanya bisa berjalan kalau ada stabilitas. Menurut dia, stabilitas terbangun kalau hubungan masyarakat dan negara harmonis berlandaskan adanya rasa saling percaya.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran baik-baik saja. Yang bermasalah adalah para pembantu ada yang tidak mampu menterjemahkan Asta Cita dalam tindakan politik dan dalam kinerja mereka,” pungkas Boni mengenai maraknya tagar “kabur aja dulu”.

26/02/2025 11:27
Absen di Retret Magelang, 10 Kepala Daerah PDIP Akan Ikut Pembekalan Susulan

Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan, 10 kepala daerah yang merupakan kader PDIP dipastikan tidak mengikuti retret di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu berdasarkan surat pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh PDIP kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Dipastikan tidak (absen), kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi,” kata Bima kepada awak media saat ditemui di kompleks Akmil Magelang, Rabu (26/2/25).

Bima menjelaskan, dalam surat itu tidak disampaikan secara rinci alasan ketidakhadiran kepala daerah dari PDIP di retret Magelang. Hanya saja partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menyebut, mereka absen karena pertimbangan situasi dan kondisi yang ada.

“Disampaikan pada suratnya adalah karena pertimbangan situasi dan kondisi yang ada,” ujarnya.

Selain itu, isi surat juga tidak menyinggung terkait instruksi ketua umum PDIP yang meminta agar kadernya menunda retret.

“Enggak ada ya, di situ kan dijelaskan juga bahwa tidak ada keputusan atau instruksi dari partai untuk tidak mengikuti. Yang ada adalah penundaan karena kondisi-kondisi tertentu yang dipertimbangkan oleh partai. Jadi tidak pernah ada secara resmi partai meminta kadernya untuk tidak mengikuti, tidak ada,” katanya.

Bima menjelaskan, bagi kepala daerah PDIP yang absen nantinya akan mengikuti pembekalan susulan, bersama kepala daerah terpilih hasil pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

“Jadi setelah keputusan MK, nanti kan ada hasil pemungutan suara ulang dan lain-lain gitu, ada yang seluruhnya, ada yang sebagian, ada yang beberapa TPS, itu nanti direncanakan dilantik, secara akan dilantik. Kemudian juga akan mengikuti pembekalan,” ujarnya.

Bima menjelaskan, pembekalan susulan dilakukan setelah Lebaran 2025 dengan konsep yang lebih minimalis karena jumlah peserta yang lebih sedikit. Pihaknya juga mengusahakan agar jajaran menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri.

“Mungkin lebih simpel, lebih minimalis, lebih sederhana karena jumlah juga sedikit. Belum tentu di Magelang, mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM Kemendagri, tetapi pastinya akan kita putuskan kemudian,” ucapnya.

Terakhir, Bima mengucapkan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri yang akhirnya telah mengizinkan kadernya untuk mengikuti retret di Akmil Magelang dan pembekalan susulan.

“Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDIP yang telah mendukung acara retret ini dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya,” tutupnya.

Diketahui, retret kepala daerah di Akmil, Magelang berlangsung selama 7 hari hingga 28 Februari 2025, diikuti 493 kepala daerah dari jumlah yang seharusnya diikut 503 kepala daerah.

Adapun, 10 kepala daerah PDIP yang tidak ikut retret di Magelang, yakni sembilan kepala daerah dari Bali termasuk Gubernur, dan kepala daerah dari Asmat, Papua Selatan.

26/02/2025 11:13
Kapolri Tegaskan Hubungan Polri dan TNI Tetap Solid Usai Insiden di Polres Tarakan

Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan hubungan antara TNI dan Polri tetap harmonis meskipun sempat terjadi insiden penyerangan di markas Polres Tarakan oleh sejumlah oknum prajurit TNI pada Senin (24/2/2025).

“Saya kira Pangdam (Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha) dan Kapolda (Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hary Sudwijanto) sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. TNI dan Polri tetap solid serta terus bekerja sama dalam menjaga dan mengawal negeri ini,” ujar Jenderal Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/1/2025) dikutip dari Antara.

Ia menegaskan bentrokan TNI dengan polisi tersebut tidak akan mengganggu hubungan baik antara kedua institusi sebagai aparat penegak hukum yang bekerja sama dalam menjaga keamanan nasional.

Lebih lanjut, kapolri mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kekompakan dan sinergi antara TNI dan Polri.

“Selama ini kami telah menjalankan berbagai program bersama, termasuk mengawal kebijakan pemerintah, menjaga ketahanan pangan, serta menjalankan tugas di lapangan. Ke depan, sinergi dan solidaritas ini harus terus diperkuat,” jelasnya.

“Saya kira masing-masing komandan sudah memahami hal ini. Kami pun sepakat dengan panglima TNI untuk terus menjaga serta meningkatkan kerja sama yang telah terjalin,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Senin (24/2/2025) malam, terjadi insiden penyerangan di Polres Tarakan, Kalimantan Utara, yang melibatkan beberapa oknum prajurit TNI dari Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif 614/RJP.

26/02/2025 11:10
Video Rocky Gerung Baca Niat Megawati Akhirnya Izinkan Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret – Halaman all

Rocky Gerung membaca niat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirim para kepala daerah kader PDIP untuk akhirnya mengikuti retret do Magelang.

Tayang: Rabu, 26 Februari 2025 11:08 WIB

TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Rocky Gerung membaca niat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirim para kepala daerah kader PDIP untuk akhirnya mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang.

Seperti diketahui, Megawati sempat menahan para kadernya untuk mengikuti program orientasi kepala daerah itu.

Dalam surat perintahnya, Megawati menulis penahanan Skjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK sebagai dasar pertimbangannya.(*)

Berita selengkapnya simak video di atas.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

26/02/2025 11:08
Japto Soerjosoemarno Klaim Sudah Serahkan 11 Mobil Sitaan ke KPK

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno mengeklaim sudah menyerahkan 11 mobil yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyitaan tersebut terkait kasus dugaan gratifikasi perizinan tambang batu bara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari (RW).

“Sudah (diserahkan ke KPK),” kata Japto di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Kedatangannya kali ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tersebut. Japto Soerjosoemarno memilih irit bicara terkait agenda pemeriksaannya kali ini.

“Nanti biar aja di dalam,” kata Japto di lokasi.

Ada 11 mobil yang disita tim penyidik KPK dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025). Mobil yang disita terdiri dari berbagai merek.

“Penyidik melakukan penyitaan terhadap sebelas mobil dengan beragam jenis di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Kamis (6/2/2025).

26/02/2025 10:50
Wapres Gibran, Luhut hingga Budi Gunawan Isi Retret Kepala Daerah Hari Keenam

Magelang, Beritasatu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dijadwalkan memberikan pengarahan dalam retret kepala daerah hari keenam di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Rabu, (26/2/2025).

Gibran akan memberikan pengarahan kepada 493 kepala daerah peserta retret pada pukul 10.00 WIB yang berkaitan dengan memperkuat konsolidasi, sinkronisasi, serta akselerasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan Asta Cita Prabowo Subianto.

“Pak Wapres akan berbicara dalam konteks itu, tentu dengan penekanan-penekanan tertentu, dengan dimensi tertentu yang akan kita lihat nanti,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui di kompleks Akmil.

Bima menjelaskan selain Gibran dan Luhut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga akan menjadi narasumber retret kepala daerah.

Sementara itu, pada sesi terakhir Menteri Agama Nasarudin Umar akan memberikan penguatan dari aspek spiritual dan kepemimpinan bagi para kepala daerah.

“Kita harapkan Pak Menteri Agama juga mewarnai retret ini dengan menambah yakinan kepercayaan diri dari para kepala daerah,” ucapnya.

Dikatakan Bima, berbeda dengan hari sebelumnya, retret kepala daerah hari keenam ini senam dan apel pagi ditiadakan agar peserta beristirahat lebih optimal, mengingat padatnya jadwal kegiatan yang diikuti sejak hari pertama.

“Kita sengaja pagi ini ditiadakan senam pagi karena untuk memberi kesempatan kepada peserta istirahat , karena hampir setiap hari mulainya subuh. Memberi kesempatan untuk lebih segar,” tutupnya.

Diketahui, retret kepala daerah gelombang di Akmil, Magelang berlangsung selama 7 hari hingga 28 Februari 2025, diikuti 493 kepala daerah dari jumlah yang terdaftar 503 kepala daerah.

26/02/2025 10:48
Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan Digelar Lusa, 28 Februari 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025.

Sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya dilansir dari laman resmi Kemenag.

Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

“Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” jelasnya.

Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

“Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” jelasnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

“Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” sebut Arsad.

Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.

26/02/2025 10:45