Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • BPJS Kesehatan Raih 4 Penghargaan di Public Relations Indonesia Award 2025

    BPJS Kesehatan Raih 4 Penghargaan di Public Relations Indonesia Award 2025

    Jakarta: BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat penghargaan dalam ajang bergengsi Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2025. Dalam acara penganugerahan tersebut, BPJS Kesehatan berhasil menyabet beberapa penghargaan yang meliputi, Kategori Terpopuler di Media Online dan Media Sosial 2024 Sub Kategori Lembaga Negara, Bronze Winner sektor Lembaga Negara Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial, Bronze Winner Kanal Digital Sub Kategori Website, dan Bronze Winner Owned Media Sub Kategori Video Profile, Rabu, 26 Februari 2025.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan capaian ini merupakan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan kemudahan bagi peserta JKN, dalam mengakses berbagai kanal informasi. 

    “Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan pemberian informasi kepada peserta JKN, sehingga peserta JKN dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan,” kata Ghufron.

    Lebih lanjut, Ghufron berharap bahwa penghargaan ini dapat meningkatkan engagement peserta JKN dengan informasi terkini yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, baik melalui situs resmi maupun kanal media sosial resmi. Harapannya, peserta JKN semakin dimudahkan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

    “Capaian ini merupakan buah dari usaha Duta BPJS Kesehatan dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kami tidak bisa berjalan sendiri, dukungan dari berbagai pihak dalam ekosistem JKN, serta komunikasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan Program JKN,” tegasnya. 

     

    Dalam upaya untuk memudahkan peserta JKN, BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai inovasi digital, termasuk peluncuran aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah peserta dalam mengurus administrasi JKN tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. 

    “Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengambil nomor antrean secara online ketika hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, prosedur mendapatkan layanan di faskes menjadi lebih efisien dan efektif,” ujar Ghufron.

    Pada kesempatan yang sama, Founder dan CEO PR Indonesia, Asmono Wikan menjelaskan bahwa public relations telah berkembang menjadi fungsi strategis yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

    “Saat ini public relations menjadi fungsi strategis dalam organisasi, namun saya yakin ke depannya public relations akan menjadi fungsi utama yang berkontribusi bagi organisasi. Komunikasi memainkan peran penting dalam membentuk citra positif organisasi di mata masyarakat,” kata Asmono. 

    Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya penting untuk organisasi, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan.

    Jakarta: BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat penghargaan dalam ajang bergengsi Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2025. Dalam acara penganugerahan tersebut, BPJS Kesehatan berhasil menyabet beberapa penghargaan yang meliputi, Kategori Terpopuler di Media Online dan Media Sosial 2024 Sub Kategori Lembaga Negara, Bronze Winner sektor Lembaga Negara Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial, Bronze Winner Kanal Digital Sub Kategori Website, dan Bronze Winner Owned Media Sub Kategori Video Profile, Rabu, 26 Februari 2025.
     
    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan capaian ini merupakan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan kemudahan bagi peserta JKN, dalam mengakses berbagai kanal informasi. 
     
    “Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan pemberian informasi kepada peserta JKN, sehingga peserta JKN dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan,” kata Ghufron.

    Lebih lanjut, Ghufron berharap bahwa penghargaan ini dapat meningkatkan engagement peserta JKN dengan informasi terkini yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, baik melalui situs resmi maupun kanal media sosial resmi. Harapannya, peserta JKN semakin dimudahkan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
     
    “Capaian ini merupakan buah dari usaha Duta BPJS Kesehatan dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kami tidak bisa berjalan sendiri, dukungan dari berbagai pihak dalam ekosistem JKN, serta komunikasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan Program JKN,” tegasnya. 
     
     

     
    Dalam upaya untuk memudahkan peserta JKN, BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai inovasi digital, termasuk peluncuran aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah peserta dalam mengurus administrasi JKN tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. 
     
    “Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengambil nomor antrean secara online ketika hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, prosedur mendapatkan layanan di faskes menjadi lebih efisien dan efektif,” ujar Ghufron.
     
    Pada kesempatan yang sama, Founder dan CEO PR Indonesia, Asmono Wikan menjelaskan bahwa public relations telah berkembang menjadi fungsi strategis yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
     
    “Saat ini public relations menjadi fungsi strategis dalam organisasi, namun saya yakin ke depannya public relations akan menjadi fungsi utama yang berkontribusi bagi organisasi. Komunikasi memainkan peran penting dalam membentuk citra positif organisasi di mata masyarakat,” kata Asmono. 
     
    Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya penting untuk organisasi, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Hasto Kristiyanto Jadi Tahanan KPK, Yakin Kebenaran Pasti Menang

    Hasto Kristiyanto Jadi Tahanan KPK, Yakin Kebenaran Pasti Menang

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 26 Februari 2025. Ini adalah pemeriksaan pertama sejak Hasto ditahan terkait dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

    Sebelum pemeriksaan, Hasto menyatakan kondisinya baik selama dalam tahanan dan semangat juangnya tetap tinggi. Ia menegaskan bahwa proses hukum yang dijalaninya adalah bagian dari perjuangan mencari keadilan serta menjaga Indonesia dari penyalahgunaan hukum oleh pihak berkuasa.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta penangguhan penahanan ke KPK.

    “Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu,” kata Hasto di gedung KPK, Rabu, 26 Februari 2025.

    Hasto juga mengungkapkan bahwa ia diterima dengan baik oleh tahanan lain di Rutan KPK. Saat ditempatkan di ruang isolasi, beberapa tahanan bahkan memberinya kopi dan teh. Di dalam rutan, ia mengajak sesama tahanan tetap optimis dengan menggelorakan semangat Satyameva Jayate atau kebenaran pasti menang.

    “Kemudian disitulah saya merasakan bahwa gelora kemanusiaan itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh eksis,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Hasto mengatakan dirinya berupaya membangun kebersamaan dan kedisiplinan di rutan. Ia mengajak tahanan lain berolahraga setiap pagi sambil menyanyikan lagu nasional seperti “Maju Tak Gentar” dan “Indonesia Raya.” Menurutnya, momen tersebut memperkuat rasa kebangsaan dan semangat perjuangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

    “Bahkan sekarang setiap pagi kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya semua berdiri dengan sikap sempurna untuk mengeluarkan semangat kebangsaan bahwa Republik Indonesia ini dibangun dengan cita-cita memperjuangkan keadilan yang sejati berdasarkan Pancasila,” ujarnya.

    Hasto berpesan kepada kader dan simpatisan PDIP agar tetap menjaga semangat juang serta muruah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dari pihak-pihak yang ingin mengganggu partai.

    KPK Tahan Hasto Usai Diperiksa Sebagai Tersangka

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto pada Kamis, 20 Februari 2025, setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

    Hasto tampak mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan tangan diborgol. Ia akan mendekam di rumah tahanan (rutan) cabang KPK selama 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.

    Dua Kasus yang Menjerat Hasto Kristiyanto

    KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto diduga terlibat bersama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Desember 2024.

    Setyo menjelaskan, Hasto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan, anggota KPU RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio. Suap tersebut bertujuan agar Harun Masiku bisa ditetapkan sebagai anggota DPR RI menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Selain itu, KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Pada 8 Januari 2020 saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi, untuk menyuruh Harun Masiku merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” ujar Setyo.

    Selain itu, lanjut Setyo, Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” katanya.

    Setyo menegaskan, KPK akan terus mendalami kasus ini serta menelusuri keterlibatan pihak lain yang berperan dalam perkara tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi

    Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi

    Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu)
    Anis Matta
    berharap tidak terjadi eskalasi dalam proses penyaluran dana
    bantuan kemanusiaan
    dari Indonesia ke
    Palestina
    dengan target Rp 3,2 triliun.
    Anis Matta mengatakan, dana yang berhasil dikumpulkan nanti akan digunakan juga untuk penyelesaian konflik atau proses rekonstruksi di Gaza.
    “(Rp 3,2 triliun) termasuk untuk rekonstruksi, karena ini bareng-bareng prosesnya. Kami berharap tidak ada eskalasi lagi ya,” ujar Anis Matta dalam peluncuran kampanye bersama penggalangan dana untuk Palestina di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Anis mengakui bahwa penyaluran bantuan untuk warga Palestina terkendala akses perbatasan antarnegara yang perlu pengamanan ketat.
    “Kendala lapangan terutama disebabkan oleh
    security
    , itu keamanan, baik dari pihak Mesir, Yordania, maupun pihak Israel sendiri,” kata dia.
    Untuk itu, Kemlu siap menggunakan seluruh jalur diplomasi dan politik untuk membantu penyaluran bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk warga Palestina.
    Kemlu bersama Baznas, Majelis Ulama Indonesia, Baznas, dan berbagai lembaga zakat serta bantuan kemanusiaan memastikan bantuan diterima oleh warga Palestina dan tepat sasaran.
    “Nanti melalui koordinasi ini, kami akan bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang ada di sana (Palestina), baik yang di bawah PBB maupun lembaga kemanusiaan lokal yang ada di sana,” jelasnya.
    Sebagai informasi, Kemlu menargetkan penggalangan dana hingga 200 juta USD atau sekitar Rp 3,2 triliun.
    “Kita memulai hari ini gerakan dengan target awal sekitar 200 juta USD atau sekitar Rp 3,2 triliun kira-kira ya,” ujar Anis Matta.
    Kemlu tidak menetapkan target penutupan bantuan untuk disalurkan kepada warga Palestina.
    Masyarakat dapat menyumbang melalui Baznas.
    “Kita tidak menetapkan target tetapi kita memulainya selama bulan Ramadhan, untuk menjalankan dua target program di sana nanti,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3.300 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Kedatangan Presiden Prabowo ke Akmil Magelang

    3.300 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Kedatangan Presiden Prabowo ke Akmil Magelang

    Magelang, Beritasatu.com – Sebanyak 3.300 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Lembah Tidar, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Ribuan pasukan ini akan bertugas hingga seluruh agenda Presiden di Magelang selesai.

    Pengamanan ini melibatkan personel dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Pemadam Kebakaran (Damkar), Satpol PP, serta berbagai instansi terkait lainnya. Apel pasukan telah digelar di Lapangan Rindam IV Diponegoro pada Rabu (26/2/2025) untuk memastikan kesiapan seluruh personel.

    Komandan Korem 072 Pamungkas, sekaligus Dansatgas Pengamanan VVIP, Brigjen TNI Bambang Sujarwo, menjelaskan pengamanan Presiden telah dipersiapkan dengan matang, termasuk skema kedatangan melalui jalur darat maupun udara.

    “Jumlah personel pengamanan bersifat fleksibel, tergantung objek dan rute yang digunakan. Namun, untuk agenda besok, kami siagakan sekitar 3.300 personel gabungan,” ujar Brigjen Bambang usai apel pasukan.

    Ia menambahkan skema pengamanan terbagi dalam dua pola, yaitu pengamanan terbuka dan tertutup, yang akan disesuaikan dengan situasi di lapangan.

    “Pengamanan ini khusus untuk RI 1. Kami wajib memastikan keamanan dalam setiap kunjungan, terutama di wilayah tugas kami,” tegasnya.

    Brigjen Bambang juga menyampaikan dua opsi jalur kedatangan telah disiapkan. Jika cuaca memungkinkan, Presiden Prabowo akan mendarat langsung di Akmil melalui jalur udara. Namun, jika diperlukan, jalur darat juga telah dipersiapkan dengan pengamanan ketat.

    “Kami masih menunggu keputusan terakhir dari Jakarta, apakah Presiden akan tiba melalui jalur udara atau darat. Namun, kedua skenario sudah kami siapkan dengan baik,” katanya.

    Selain Presiden Prabowo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga dijadwalkan hadir di Magelang. SBY akan memberikan pembekalan kepada 494 kepala daerah yang mengikuti orientasi selama tujuh hari di Lembah Tidar, kompleks Akmil Magelang.

  • Bantah Tudingan Hasto Terkait Revisi UU KPK, Jokowi: Itu Karangan Cerita

    Bantah Tudingan Hasto Terkait Revisi UU KPK, Jokowi: Itu Karangan Cerita

    Surakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) merupakan inisiatif dirinya untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam kontestasi politik.

    “Itu karangan cerita. Semua orang bisa membuat karangan cerita,” ujar Jokowi di Solo, Rabu (16/2/2025).

    Jokowi membantah tudingan bahwa dirinya terlibat dalam penyusunan RUU KPK demi kepentingan politik anak dan menantunya. Menurutnya, revisi UU KPK merupakan inisiatif seluruh fraksi DPR sejak 2015 dan bukan berasal dari dirinya.

    “Hubungannya apa? Pakai logika. Masa revisi UU KPK dilakukan hanya untuk pemilihan wali kota? Yang benar saja,” tegasnya.

    Jokowi kemudian menjelaskan kronologi pembahasan revisi UU KPK yang pertama kali diajukan oleh DPR pada 2015, tetapi tidak dibahas karena ketidaksepakatan dengan pemerintah.

    “Dari 2015 DPR sudah mengusulkan revisi ini ke Prolegnas. Namun, saat itu tidak ada kesepakatan dengan pemerintah, jadi tidak dibahas,” ujarnya.

    Pada 2016 hingga 2018, DPR kembali mengusulkan revisi, tetapi tetap tidak menemukan titik temu. Baru pada 2019, seluruh fraksi DPR menyetujui revisi UU KPK dan membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan.

    “Semua fraksi di DPR setuju, lalu dibahas dan diketok palu di rapat paripurna atas inisiatif DPR,” jelas Jokowi.

    Terkait Surat Presiden (Surpres) yang dikeluarkan untuk menyukseskan revisi UU KPK, Jokowi menegaskan bahwa jika dirinya menolak, maka akan berkonflik dengan semua fraksi di DPR.

    “Kalau semua fraksi DPR setuju, lalu presiden menolak, maka itu sama saja bermusuhan dengan semua fraksi,” ujarnya.

    Namun, ia juga menekankan dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut, meskipun dalam aturan perundang-undangan, setelah 30 hari, UU tetap berlaku meski tanpa tanda tangan presiden.

    “Saya tidak tanda tangan. Tapi aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku,” tandasnya.

    Tudingan terhadap Jokowi muncul dalam video yang diunggah di kanal YouTube koreksi_org pada Sabtu (22/2/2025). Dalam video tersebut, Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi bertanggung jawab atas revisi UU KPK yang disahkan pada 2019.

  • Menteri Ekraf: Potensi Besar Event sebagai Industri, Mampu Berkontribusi Bagi Perekonomian Nasional – Halaman all

    Menteri Ekraf: Potensi Besar Event sebagai Industri, Mampu Berkontribusi Bagi Perekonomian Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengungkap hasil survei, yang menyebut ekonomi kreatif menempati posisi ke-8 dalam industri yang diyakini masyarakat akan berkembang di Indonesia.

    Industri event sendiri disebut sebagai sektor strategis ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi perekonomian nasional. 

    Dengan kata lain, event bukan hanya bicara biaya, tetapi juga investasi yang dapat mendorong ekonomi kreatif dan membuka lapangan kerja.

    “Ini menunjukkan bahwa industri event memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi,” kata di acara pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan 24 DPD yang dihadiri 361 anggota di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Umum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana menambahkan, industri event mencakup banyak sektor, seperti musik, kuliner, fashion, film, animasi, hingga pengembangan aplikasi digital. 

    Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu lebih berpihak pada industri ini agar dapat memaksimalkan manfaatnya dalam meningkatkan pendapatan daerah serta menciptakan lapangan kerja.

    “Jangan melihat para pegiat ekonomi kreatif sebagai beban, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun daerah,” katanya.

    Backstagers Indonesia telah memiliki perwakilan di 24 provinsi yang siap menjadi penghubung antara pelaku event dan pemerintah daerah.

    Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan kebijakan yang mendukung industri event bisa lebih diperkuat di tingkat daerah.

    Andro menegaskan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas dan dampak ekonomi event.

    Dia berharap dapat terlibat dalam pembahasan kebijakan agar penghematan anggaran tidak merugikan industri event.

    “Event bukan hanya biaya, melainkan investasi yang memberi dampak ekonomi besar, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi,” kata Andro.

    Pihaknya juga berkomitmen meningkatkan profesionalisme industri event dengan menerapkan standar internasional di seluruh daerah.

    Melalui program pendidikan lanjutan (Continuing Education), mereka ingin memastikan bahwa penyelenggaraan event dari Aceh hingga Papua memiliki kualitas yang setara dan bisa bersaing di tingkat global.

    “Komitmen Backstagers Indonesia pada pendidikan dan penelitian kami buktikan dengan perjanjian kerjasama dengan LPEM UI” ujarnya.

    Andro menambahkan, timnya akan terus melakukan penelitian tentang industri event nasional.

    Melalui riset yang mendalam, diharapkan muncul inovasi baru yang bisa meningkatkan daya saing industri event Indonesia di era digital.

    Kementerian Ekonomi Kreatif mendukungan upaya Backstagers Indonesia dan siap berkolaborasi dalam pengembangan industri event.

    Dengan kepengurusan yang baru, Teuku Riefky Harsya mengharapkan, Backstagers Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan pelaku industri dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan peluang baru.

    “Kolaborasi antara Backstagers Indonesia, pemerintah, dan pelaku industri adalah kunci untuk memastikan industri event berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi nasional,” tutupnya. 

  • Mau Minyak Bagus Harganya juga Bagus

    Mau Minyak Bagus Harganya juga Bagus

    GELORA.CO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) sudah sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

    “Kualitas kita kan sudah sesuai standar. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Adapun, pihaknya juga akan melakukan audit terhadap kualitas BBM yang dijual. Bahkan, dia akan melakukan penataan terhadap pengelolaan BBM hingga liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia.

    “Kita di ESDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata, ya begini terus. Kita kan mau melakukan perubahan,” imbuhnya.

    Dia mengatakan sejatinya proses blending BBM di dalam negeri memang dilakukan untuk mencapai spesifikasi yang dituju. Sedangkan, khusus untuk BBM dengan kualitas tinggi, tidak bisa dilakukan pencampuran.

    Bahlil menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang dijual oleh SPBU Pertamina.

    “Oh kalau itu beda lagi, kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok, nggak perlu khawatir,” tegas Bahlil.

    Lebih jauh, Bahlil menegaskan pihaknya bahkan akan membentuk tim untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM dengan kualitas yang sesuai.

    “Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah,” tutupnya.

  • 5 Hak Istimewa yang Dimiliki KPK dalam Memberantas Korupsi di Indonesia

    5 Hak Istimewa yang Dimiliki KPK dalam Memberantas Korupsi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki hak istimewa atau wewenang besar dalam memberantas tindak pidana korupsi.

    Keberadaan KPK didukung oleh berbagai hak istimewa yang memungkinkan lembaga ini menjalankan tugasnya secara efektif. Hak istimewa KPK memberikan keleluasaan dalam penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku korupsi.

    Tugas dan Fungsi KPK

    KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019. Sebagai lembaga independen, KPK tidak berada di bawah kendali lembaga negara lain sehingga dapat bekerja secara objektif tanpa tekanan dari pihak mana pun.

    Tugas utama KPK diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 2002, yang mencakup:

    Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Melakukan supervisi terhadap penanganan kasus korupsi oleh lembaga lain.Menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi.Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.Memantau penyelenggaraan pemerintahan negara.Kewenangan luas yang dimiliki KPK tidak hanya sebatas penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan dan pengawasan terhadap instansi pemerintahan agar praktik korupsi dapat diminimalkan sejak dini.
    Hak Istimewa yang Dimiliki KPK

    Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi, KPK diberikan sejumlah hak istimewa yang membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya. Hak istimewa KPK ini meliputi:

    1. Independensi dalam penyelidikan dan penuntutan

    KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi tanpa intervensi dari pihak mana pun. Keleluasaan ini memungkinkan KPK untuk bekerja secara mandiri dalam menangani kasus-kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara.

    2. Pengambilan alih kasus korupsi

    Jika dianggap ada ketidakefektifan atau ketidaksesuaian dalam penanganan kasus oleh lembaga lain seperti kepolisian atau kejaksaan, KPK memiliki hak untuk mengambil alih kasus tersebut. Dengan kewenangan ini, KPK dapat memastikan bahwa penyelidikan dan penuntutan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    3. Kewenangan supervisi terhadap lembaga penegak hukum

    Selain menangani kasus secara langsung, KPK juga berwenang melakukan supervisi terhadap lembaga lain yang berperan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kejaksaan, kepolisian, dan instansi pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam penanganan kasus korupsi.

    4. Hak imunitas terbatas

    Untuk melindungi para penyelidik, penyidik, dan pimpinan KPK dari ancaman kriminalisasi akibat tugasnya, KPK diberikan hak imunitas terbatas. Imunitas ini bertujuan agar pegawai KPK dapat bekerja dengan tenang tanpa takut mengalami tekanan hukum yang bisa menghambat pemberantasan korupsi.

    5. Wewenang dalam pencegahan korupsi

    Selain penindakan, KPK juga memiliki kewenangan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya ini dilakukan melalui pemeriksaan laporan kekayaan pejabat negara, penerimaan laporan gratifikasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi masyarakat dan aparatur negara.

    Sebagai lembaga independen, hak istimewa KPK menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan kewenangan luas dalam penyelidikan, penuntutan, supervisi, hingga pencegahan, KPK dapat bekerja secara efektif untuk menekan angka korupsi.

  • Mendiktisaintek Fokus Pencairan Tukin Dosen 2025, Periode Sebelumnya Tutup Buku

    Mendiktisaintek Fokus Pencairan Tukin Dosen 2025, Periode Sebelumnya Tutup Buku

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan akan fokus terhadap pencairan tunjangan kinerja alias tukin dosen perguruan tinggi untuk 2025.

    Dia menyebut Kemendiktisaintek ingin memastikan agar pencairan dana tukin ini dapat terselesaikan, terlebih juga Komisi X DPR telah meminta bahwa tukin harus pasti cair.

    “Jadi kita fokus dulu tukin yang [tahun] ini gitu ya. Saya ingin memastikan, kami dengan teman-teman di Kementerian memastikan, tadi juga dari Komisi [X DPR] meminta, ini pasti harus cair,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Brian melanjutkan, Kementerian Keuangan pun sudah menyetujui agar tukin dosen perguruan tinggi tetap cair. Hanya saja, dia menyebut kini tinggal masalah teknis pencairannya saja.

    “Jangan sampai nanti persiapannya, itu kan pertama kali ya, tunjangan kinerja perlu dinilai dan sebagainya, itu jangan sampai menghambat. Anggarannya sudah oke, tinggal masalah teknis bagaimana ininya [pencairannya],” jelasnya.

    Di lain sisi, Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang membeberkan bahwa sebenernya anggaran tukin dosen perguruan tinggi belum masuk APBN 2025.

    “Belum, karena dari awal kan begitu, tidak dianggarkan sama sekali,” tuturnya pada kesesmpatan yang sama.

    Untuk itu, Togar menekankan untuk tukin pada periode-periode lalu sudah tidak bisa diselesaikan lantaran tidak pernah dianggarkan sama sekali. 

    “Ya tidak bisa lah, ini kan tidak pernah dianggarkan, tidak memenuhi prosedur dan sudah tutup buku. Tidak bisa diselesaikan. Udah lah, itu perjuangan yang memang sudah selesai,” tegasnya.

    Menurutnya, saat ini yang bisa dilakukan adalah berfokus untuk yang ada di depan yakni tukin dosen perguruan tinggi pada tahun ini. 

    “Kita fokus dulu yang 2025, itu sudah syukur Alhamdulillah. Itu dulu lah. Jadi kita kalau maksain terus ke sana, itu yang saya bilang selalu membentur peraturan. Kita tidak mau dibentur peraturan. Tidak mau, tidak boleh lho,” pungkasnya.

  • Program Makan Bergizi Gratis Bakal Tetap Ada Selama Ramadhan 2025? Ini Jawaban Kepala BGN

    Program Makan Bergizi Gratis Bakal Tetap Ada Selama Ramadhan 2025? Ini Jawaban Kepala BGN

    PIKIRAN RAKYAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini memang telah dilaksanakan oleh pemerintah, di berbagai titik yang tersebar di seluruh Indonesia, namun bagaimana saat puasa Ramadhan 2025?

    Terkait hal ini, Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) telah angkat suara terkait hal ini, seperti halnya yang dikutip dari laman Antara.

    Dalam hal ini, Dadan menerangkan bahwa program MBG akan tetap dilaksanakan selama ibadah puasa Ramadhan 2025, seperti biasanya.

    Namun untuk pelaksanaannya akan ada sedikit perbedaan dalam mekanisme pendistribusiannya, karena siswa dan siswa yang beragama Islam akan menjalankan ibadah puasa.

    Terkait hal ini Dadan menerangkan bahwa nantinya, makanan yang diberikan kepada anak-anak akan dibawa pulang, dan bisa dikonsumsi saat berbuka puasa nantinya.

    Sehingga dengan hal ini, bulan ramadhan 2025 tidak akan menjadi penghalang terkait pendistribusian dan pelaksanaan program MBG yang mulai dicetus semenjak dilantiknya Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Subianto.

    Di sisi lain, Dadang juga menegaskan bahwa untuk jenis makanan yang diberikan mungkin juga akan ada perbedaan, karena harus disesuaikan agar tidak basi dan tetap layak untuk dimakan.

    Misalnya nanti akan disediakan susu, telur rebus, kurma, kue kering, hingga buah-buahan agar kandungan protein, karbohidrat, dan juga serat tetap tercukupi selama Ramadhan ini.

    Bahkan ia juga mengatakan nantinya akan ada beberapa menu berbeda yang akan didapatkan oleh anak-anak, seperti kacang hijau hingga kolak.

    Sedangkan untuk pengemasan makanannya, nanti akan dipilih kemasan yang menggunakan bahan ramah lingkungan agar terhindar dari penumpukan sampah, dan besoknya harus ditukar oleh anak-anak yang mendapatkan MBG.

    Hal ini dilakukan, sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan edukasi kepada mereka agar dapat menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir sampah.

    Dadan menerangkan bahwa, hal ini akan dilaksanakan uji coba, dengan wilayah yang terpilih di Sukabumi.

    “Jadi ada uji coba di Sukabumi, sehingga tidak menimbulkan sampah, dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari,” jelasnya.

    Sedangkan untuk daerah yang non-muslim, ia menerangkan bahwa akan dilakukan kegiatan seperti biasanya.

    Namun ini akan dilakukan evaluasi setelah satu minggu berjalan, apakah akan dilanjutkan seperti biasa atau ada tindakan khususnya.

    Di sisi lain, diketahui juga sebelumnya bahwa program MBG ini telah menyasar di 38 provinsi di Indonesia, yang laporannya juga sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dari pihak BGN.

    “Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Dan minggu ini insya Allah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat,” jelas Dadang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News