Jenis Media: Nasional

Komisi II DPR Taksir Biaya Gelar PSU Pilkada 2024 Telan Biaya Hampir Rp1 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR memperkirakan besaran anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan besaran ini didapatkan setelah menghitung jumlah perkiraan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang lebih sebesar Rp486 miliar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekitar Rp215 miliar.

“Tambah kalau ada pilih kata ulangnya kurang lebih Rp250 [miliar]. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan. Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp900 [miliar] sampai Rp1 triliun,” jelasnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Dia menyebut anggaran PSU dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, jika masih belum mencukupi, dapat pula dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sisanya ya mungkin pemerintah pusat lah, sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa jika pemerintah daerah tidak sanggup, maka pemerintah pusat dapat [membantu],” ucapnya.

Amanat Undang-Undang tersebut, ujar eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini, perlu dibahas lebih lanjut untuk menentukan mekanisme bantuan dana dari APBN.

“Konotasi ini yang kita mesti dudukkan bersama-sama. Dapat itu semuanya kah? Atau nanti ambil dari provinsi kah? Atau yang lainnya?” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyebut butuh anggaran Rp486,3 miliar untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah dan merekapitulasi ulang hasil perolehan suara di satu daerah.

Afifuddin menjelaskan dari 26 satuan kerja atau satker KPU yang melaksanakan PSU ada 6 satker KPU yang tak memerlukan tambahan anggaran karena masih punya sisa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024.

Sementara itu, masih ada 19 Satker KPU yang dia sebutkan mengalami kekurangan anggaran untuk menggelar PSU. Kekurangannya ini mencapai Rp373,7 miliar.

“Kemudian terdapat satu Satker KPU yaitu kabupaten Jayapura yang tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK saja,“ katanya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

27/02/2025 18:18
Dana Otsus Kena Efisiensi, Filep Wamafma Sampaikan 4 Poin Pandangan

loading…

Anggota DPD asal Papua Barat Filep Wamafma melontarkan kritik terkait Keputusan Menkeu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Foto: Ist

JAKARTA – Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berdampak serius pada pengurangan APBD 2025. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 nyatanya dipotong sebesar Rp50,59 triliun.

Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Terkait ini, Anggota DPD asal Papua Barat Filep Wamafma melontarkan kritiknya. Dia menyoroti Keputusan Menkeu (KMK) yang menetapkan 6 item dana TKD yang dipotong antara lain Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Dana Desa.

Berdasarkan data, DAU yang pagu awalnya Rp446,63 triliun dipotong menjadi Rp430,95 triliun. DAK Fisik dipotong Rp18,3 triliun dari pagu Rp36,95 triliun. Dana Otsus dipotong Rp509,45 miliar dari pagu Rp14,51 triliun.

“Khusus untuk Papua, dana Otsus Papua tersisa Rp9,69 triliun dari pagu Rp10,04 triliun. Sementara, dana Otsus Aceh dari Rp4,46 triliun dipotong menjadi Rp4,3 triliun. Untuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dari pagu Rp27,80 triliun dipotong Rp13,90 triliun dari total pagu Rp27,80 triliun. Dana Keistimewaan DIY dari Rp1,2 triliun dipotong Rp200 miliar. Dana Desa dari pagu Rp71 triliun dipotong Rp2 triliun. Semua pemotongan ini pasti berdampak pada pembangunan, bukan sekadar infrastruktur melainkan pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang krusial lainnya,” ungkap Filep, Kamis (27/2/2025).

“Dari perspektif Otsus, kita semua tahu bahwa Dana Otsus sangat bernilai bagi pembangunan masyarakat juga DBH. Dana Otsus dan DBH itu merupakan hak yang harus dikembalikan kepada masyarakat. Dengan mengatakan hak, berarti dana tersebut memang seharusnya tidak boleh dipotong. Memang benar KMK 29/2025 membagi alokasi 6 item transfer ke daerah menjadi 2 bagian yaitu reguler dan cadangan di mana Pemda hanya bisa memakai dana reguler, sementara yang dipotong adalah dana cadangan. Namun, ini mengindikasikan ketidakadilan karena pemerintah mengambil bagian yang bukan haknya,” ujar Filep.

Pace Jas Merah itu kemudian menyoroti dampak pemotongan dana pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, utamanya sektor pendidikan dan kesehatan.

“Dana Otsus, kalau saya melihat dari konteks Papua saja, sesuai Pasal 34 ayat (3) huruf e UU Otsus ditujukan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat selain infrastruktur dan penguatan masyarakat adat. Sedangkan, DBH Migas sesuai Pasal 36 ayat (2) UU Otsus diperuntukkan bagi belanja pendidikan, belanja kesehatan dan perbaikan gizi, belanja infrastruktur, dan belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Jika dana tersebut dipotong dampaknya pasti sangat besar bagi implementasi PP 106/2021 yang memerintahkan pendidikan gratis bagi OAP mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi,” kata Filep.

Senator yang sekaligus akademisi hukum ini berpendapat efisiensi anggaran melalui pemotongan Dana Otsus telah mencederai hak dasar masyarakat. Dana Otsus merupakan hak yang tidak dapat diambil dengan alasan efisiensi.

“Maka, pertama, saya meminta pemerintah mengevaluasi kembali KMK 29/2025 dengan mengeluarkan dana Otsus dari kewajiban efisiensi. Kedua, dalam hari-hari akhir ini, melihat fakta maraknya korupsi sistematik dengan nilai yang sangat fantastis. Saya meminta untuk mempercepat pembahasan terkait regulasi perampasan aset. Masyarakat tidak boleh mengalami penderitaan karena ulah koruptor, terutama di sektor migas,” katanya.

“Ketiga, memikirkan ulang dan menyesuaikan kembali anggaran makan bergizi gratis untuk dialokasikan pada investasi pendidikan dan kesehatan jangka panjang baik dalam hal pendidikan gratis, kesehatan gratis, beasiswa, kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan. Keempat, saya mendorong ASN, para pejabat publik untuk menghindari pemborosan anggaran terkait kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak urgen. Saya kira ini akan menjadi teladan baik bagi masyarakat,” ungkapnya.

(jon)

27/02/2025 18:14
Ramai Momen Raffi Ahmad Dicueki Presiden Prabowo Padahal Sudah Hormat Tiga Kali, Netizen: Sadar Diri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Interkasi Presiden Prabowo Subianto dan Raffi Ahmad ramai menjadi pembahasan di media sosial.

Sebelumnya, salah satu unggahan di video yang memperlihatkan interaksi antara Presiden Prabowo Subianto dan Raffi Ahmad ramai menjadi pembahasan.

Momen ini dibagikan oleh salah netizen di media sosial X oleh akun @NenkMonica.

“Utusan Khusus jalur cucian yg lupa dijemur nasibnya begini,” tulisnya sebagai caption di unggahan tersebut.

Terlihat Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden sedang mengantre bersama tamu undangan lain menunggu giliran untuk bertemu Presiden Prabowo.

Momen ini terjadi di acara peluncuran Danantara pada Senin (24/2/2025) di Istana, santer menyita atensi publik.

Dari unggahan yang beredar, dia tampak sedang bercakap-cakap dengan Ma’ruf Amin.

Setelah itu, tiba giliran Presiden RI k-7 Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, Raffi Ahmad sempat mengira gilirannya telah tiba.

Raffi Ahmad pun sudah memberi hormat sebelum berinteraksi dengan Prabowo Subianto.

Namun, suami Nagita Slavina yang terlihat sudah melakukan tiga kali hormat itu pun tetap tidak dihiraukan.

Prabowo Subianto malah lebih dulu menyambut tamu undangan lain. Dia tampaknya tidak terlalu memprioritaskan sambutan Raffi Ahmad.

Di kolom komentar ramai para netizen yang memberi tanggapan banyak yang meminta Raffi untuk sadar diri.

“Jika manusia normal pasti udah pergi menjauh,, sadar diri,” tulis salah satu komentar netizen.

“PS sdh tau siapa Anda.. 10 kali salam hormat pun tak akan jadi utama. Lebih utama yg lainnya..,” balas netizen lainnya.

27/02/2025 17:59
SBY dan Jokowi Dampingi Prabowo Saksikan Parade Senja Retret Kepala Daerah

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden ke-6 dan ke-7 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal menghadiri parade senja retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah memang mengundang sejumlah Presiden terdahulu, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Saat ini, yang terkonfirmasi hadir hanya dua presiden terdahulu, yakni SBY dan Jokowi.

“Yang saya dengar, yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir Pak Jokowi,” ujarnya kepada waratwan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Selain presiden terdahulu, kata Tito, pemerintah turut mengundang kepala lembaga seperti Ketua MPR-RI, DPD-RI, dan DPR-RI untuk hadir dalam agenda tersebut.

Sekadar informasi, parade senja sudah dimulai sejak pukul 16.00 WIB, di mana para kepala daerah bersama wakil kepala daerah yang berjumlah lebih dari 900 orang itu dimobilisasi ke Lapangan Pancasila, Akademi Militer, Magelang.

Nantinya, Presiden Prabowo akan memimpin Upacara Parade Senja dan Penurunan Sang Merah Putih di Komplek Akademi Militer Magelang pada pukul 18.10 WIB

Selesai parade, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Husein, Akmil Magelang.

Setelah itu, para kepala daerah beristirahat malam untuk bersiap melaksanakan kegiatan terakhir keesokan harinya, yakni pengarahan Presiden Prabowo Subianto pukul 08.30 WIB, Jumat (28/2/2025).

“Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

27/02/2025 17:59
Ratusan Kepala Daerah Bersiap Ikuti Parade Senja di Akmil Magelang

loading…

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah bersiap mengikuti Parade Senja, Kamis (27/2/2025) petang. FOTO/iNEWS

MAGELANG – Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah bersiap mengikuti Parade Senja , Kamis (27/2/2025). Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara tersebut.

Berdasarkan pantauan, terlihat para pimpinan daerah itu telah berkumpul di Lapangan Pancasila, Akmil Magelang. Mereka duduk di bawah tenda dengan bangku berwarna putih.

Para peserta terlihat mengenakan seragam Komcad. Tampak di barisan depan sosok Gubernur Jakarta Pramono Anung yang duduk bersebelahan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir dalam Parade Senja. Parade senja ini merupakan semi upacara sebagai bagian dari rangkaian penutupan kegiatan retreat kepala daerah se-Indonesia yang telah dilaksanakan sejak 21-28 Februari 2025 lalu.

“Ya saya dengar, yang hadir Pak SBY dan saya dengar juga yang hadir Pak Jokowi,” ujar Tito.

Selain kedua tokoh tersebut, Tito mengaku juga telah mengirimkan surat kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Tito juga mengatakan, sejumlah kepala lembaga akan hadir dalam acara ini.

“Saya juga sampaikan suratnya (ke Megawati). Kemudian, yang kepala lembaga ada tiga yang diundang, yaitu Ketua MPR RI Pak Ahmad Muzani dan konfirmasi hadir, Ketua DPD Pak Sultan Najamudin, saya dengar konfirmasi hadir dan Ketua DPR Ibu Puan Maharani, saya dengar juga akan hadir,” tuturnya.

(abd)

27/02/2025 17:56
Istana: Kasus Pertamina Harus Jadi Contoh Perbaikan Tata Kelola BUMN

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan meminta supaya kasus korupsi di PT Pertamina terkait tata kelola minyak mentah menjadi pembelajaran bagi BUMN lainnya dalam memperbaiki tata kelola.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa meskipun kasus yang melibatkan Pertamina Patra Niaga bukanlah masalah yang terjadi di tubuh utama Pertamina, melainkan di anak perusahaan tersebut, tetapi pemerintah mendukung sepenuhnya langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Menurutnya, langkah ini dianggap penting dalam upaya memerangi korupsi, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hasan menekankan bahwa korupsi harus diberantas di seluruh lembaga negara, baik di pusat maupun daerah, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah juga mendorong Pertamina untuk terus memperbaiki tata kelola agar perusahaan ini bisa berkembang lebih baik dan lebih transparan.

“Pertamina adalah aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi kita dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam jajaran Fortune 500,” ujar Hasan.

Dalam hal ini, Hasan menilai tindakan bersih-bersih di Pertamina sangat didukung agar nantinya perusahaan tersebut menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya.

Pemerintah berharap dengan perbaikan ini juga dilakukan oleh BUMN lainnya, sehinga akan lebih efisien dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat Indonesia.

Mengomentari langkah-langkah perbaikan tata kelola, Hasan menjelaskan bahwa bukan hanya Pertamina yang perlu melakukan perubahan, tetapi seluruh institusi negara dan BUMN juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.

Pemerintah, melalui Presiden, juga telah melakukan efisiensi anggaran di APBN, dan ini harus diikuti oleh sektor BUMN untuk menciptakan hasil yang optimal.

“Sebenarnya bukan hanya di Pertamina ya, tetapi di seluruh institusi negara, di seluruh BUMN, langkah-langkah perbaikan tata kelola. Kan Presiden dari sisi pengelolaan APBN kan sudah melaksanakan efisiensi, supaya lemak-lemak yang ada dalam belanja APBN selama ini itu bisa dihilangkan,” ucapnya.

Meskipun proses perbaikan ini mungkin menimbulkan kejutan, tetapi Hasan optimistis bahwa perubahan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo untuk menciptakan institusi yang bebas dari korupsi dan lebih bertanggung jawab akan segera membawa kesetimbangan baru yang lebih baik.

Hasan juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum yang tengah berlangsung.

Dia percaya penegakan hukum akan berjalan dengan jujur, adil, dan fair. Pemerintah tetap mendukung Pertamina untuk menjadi perusahaan yang lebih baik, serta berharap kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina tetap terjaga.

“Tentu saja, semangat perbaikan harus ada di semua lini, dan hal ini harus dijadikan contoh untuk perbaikan tata kelola di seluruh BUMN,” pungkas Hasan.

27/02/2025 17:50
Momen Akrab Gubernur Jakarta Pramono dan Bupati Kediri Dhito saat Pakai Seragam Loreng Retreat

loading…

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana membagikan momen akrab dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat mengenakan pakaian loreng retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). Foto: IG @dhitopramono

MAGELANG – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana membagikan momen akrab dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat mengenakan pakaian loreng retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Dalam unggahan laman Instagram @dhitopramono dan @pramonoanungw terlihat sang anak merapikan topi yang dikenakan sang ayah.

Dhito mengatakan, memakai seragam loreng mengingatkannya sewaktu kecil saat bermain perang-perangan dengan Pramono.

“Hubungan bapak dan anak memang sulit dipisahkan. Memakai seragam ini mengingatkan saya pada masa kecil saat bermain perang-perangan dengan bapak,” ujar Dhito melalui Instagram @dhitopramono, Kamis (27/2/2025).

“Sekarang kami tidak lagi bermain, tapi berjuang bersama melalui gagasan untuk masyarakat,” tambahnya.

Setelah retreat di Magelang, dia akan kembali fokus bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri dan Pramono bertugas di Jakarta.

“Kami akan kembali berfokus pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri dan Jakarta. Bismillah,” kata kader PDIP itu.

(jon)

27/02/2025 17:50
Kemendagri Sebut Ada Peluang Pemungutan Suaran Ulang Pilkada 2024 Dibiayai APBN

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terdapat peluang penggunaan APBN untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kemungkinan itu pun sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2014. Dalam Pasal 166 disebut pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi nanti kita cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya [menggunakan APBD] seperti apa, kalau memang tidak bisa ya barulah kita akan menempuh mekanisme sumber pembiayaan dari APBN,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Dia pun menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bila memang nantinya PSU akan menggunakan dana tambahan dari APBN.

Mantan Pj Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan penggunaan APBN ini memang sangat dimungkinkan meski di tengah efisiensi yang ada di pemerintahan saat ini.

“Itu bisa, bisa, ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan ada 18 daerah yang anggarannya belum sanggup menggelar PSU Pilkada 2024.

Ribka menjelaskan dari 18 daerah itu, 16 di antaranya gugatannya dikabulkan oleh MK, sedangan dua daerah lainnya perlu PSU karena kotak kosong yang menang.

“Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,” tuturnya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Sementara itu, ujarnya, daerah yang sanggup dan memiliki dana untuk menggelar PSU ada sekitar delapan daerah yaitu Kabupaten Bungo, Bangka Barat, Barito Utara, Magetan, Mahakam Ulu, Kutai Kertanegara, Siak, dan Banggai.

27/02/2025 17:43
Kronologi Dugaan Kilang Cilacap Terbakar hingga Bantahan Pertamina

Bisnis.com, JAKARTA — Beredar kabar kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, terbakar. Insiden itu terjadi ketika petugas sedang melakukan pembersihan lumpur atau sludge.

Pejabat sementara Area Manager Communication, Relations and CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Sunaryo Adi Putra memastikan tidak ada kebakaran tangki 38T-101 di Kilang Cilacap seperti dalam video yang beredar melalui media sosial.

“Tangki tersebut sebenarnya sedang menjalani pembersihan sludge (lumpur). Itu merupakan agenda pemeliharaan berkala,” kata Sunaryo Adi Putra dilansir dari Antara.

Sunaryo menuturkan bahwa secara kebetulan pada hari Kamis (27/2), sekitar pukul 11.00 WIB, terjadi flash atau percikan api. Menurut dia, tim pemadam kebakaran Kilang Cilacap telah melakukan penanganan dan saat ini tangki tersebut dalam proses pendinginan.

“Ini sudah penanganan, foam juga sudah masuk ke dalam tangki, terus yang di luar sudah mulai pendinginan. Terus di sini tidak ada korban jiwa,” katanya menjelaskan.

Dia mengatakan, pihaknya telah menginformasikan kepada masyarakat sekitar bahwasanya kejadian tersebut hanya proses pembersihan, bukan kebakaran karena di dalam tangki sudah tidak ada minyaknya.

Menurut dia, material yang ada hanyalah sludge atau semacam lumpur yang menjadi sedimen di dalam tangki.

“Alhamdulillah tidak ada korban. Kondisi BBM (bahan bakar minyak) tetap terjaga, operasional masih lancar 100 persen kapasitas kilang kita, dua-duanya enggak terganggu,” kata Sunaryo.

Dalam sejumlah media sosial seperti Facebook dan aplikasi perpesanan WhatsApp beredar beberapa video yang menunjukkan adanya asap hitam pekat dari salah satu tangki di Kilang Cilacap pada Kamis (27/2) siang yang dinarasikan sebagai kejadian kebakaran di kilang terbesar se-Indonesia itu.

27/02/2025 17:42
Danantara Jangan Dianggap Perebutan Kekuasaan, Enggak

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa cara kerja Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan kementeriannya itu sinergi bukan rebutan kekuasaan sebagaimana anggapan publik.

Antara dirinya dengan Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Erick memastikan hanya akan ada kerja sama saling berkesinambungan.

Hal itu diungkapkannya dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Ia sekaligus membantah adanya anggapan perebutan kekuasaan di Danantara.

“Sekarang sudah tidak perlu dividen policy approval ini, approval ini, langsung ke Pak Rosan, saya cuma, oke Pak Rosan tinggal investasinya apa? Visinya apa? Jadi jangan seakan-akan ada anggapan di publik, ini jangan-jangan perebutan kekuasaan, enggak, kita orang market, kita sama-sama orang private sector dan kita ngerti jobnya,” ucap dia.

“Dan kita akan nanti punya hal yang sesuai dengan undang-undang mana yang Pak Rosan tidak perlu approval, mana yang saya approval, mana yang harus approval bersama, atau saya approval,” ujarnya menambahkan.

Erick percaya bahwa ke depan, koordinasi yang lebih baik antara dirinya dan Rosan akan mempercepat proses pengambilan keputusan serta mendukung kemajuan BPI Danantara.

Dia juga menambahkan bahwa kolaborasi yang solid di antara mereka akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan investasi strategis nasional secara lebih efisien dan produktif.

“Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa ini justru menjadi percepatan. Dan ini hal yang positif yang selama ini kami di BUMN tidak punya luxury itu. Ini yang sebagai catatan paling penting, jangan dikonotasikan negatif seakan-akan ini seperti 8 ya,” ucap Erick.

“Kan nggak ada juara yang diingat nomor 8, palingnya top three. Top three ini yang kita dorong sama-sama. Nah prosesnya berapa tahun nanti konsolidasi yang kita coba dorong,” tutur dia.

Di kesempatan yang sama, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa mereka siap untuk bekerja sama dengan Kementerian BUMN.

“Justru antara Danantara dan Kementerian BUMN ini kita bersinergi, kolaborasinya justru makin akan makin penting dan makin dekat menurut saya, karena memang kita membicarakan proyeksinya, anggaran seperti apa, ini kita bicara bersama,” kata Rosan.

Klarifikasi Anggaran Rp300 Triliun

Penasihat Khusus Presiden untuk Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp300 triliun yang disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah dana operasional untuk Danantara, melainkan dialokasikan untuk investasi.

Bambang menjelaskan bahwa Danantara sudah memiliki modal yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan BUMN yang berada di bawah naungannya.

Pembentukan superholding ini dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan saham BUMN dari Kementerian BUMN secara langsung ke Danantara.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

27/02/2025 17:42