Jenis Media: Nasional

  • Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025 Digelar? Simak Penjelasan Lengkapnya!

    Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025 Digelar? Simak Penjelasan Lengkapnya!

     

    PIKIRAN RAKYAT – Bulan Ramadhan semakin dekat. Untuk menentukan kapan 1 Ramadhan, Kementerian Agama (Kemenag) harus terlebih dahulu mengadakan Sidang Isbat. Kapankah Sidang Isbat 2025 akan dilaksanakan?

    Sidang Isbat biasanya diadakan pada malam hari. Dengan mengetahui waktunya, umat Islam di Indonesia dapat mempersiapkan diri menyongsong ibadah puasa.

    Kapan Sidang Isbat 2025?

    Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “isbat” berarti penetapan atau penentuan.

    Sidang Isbat sendiri adalah sidang untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah berbeda dari kalender Masehi karena berdasarkan siklus bulan yang mengelilingi bumi.

    Penetapan bulan baru dilakukan dengan mengamati bulan sabit muda pertama yang terlihat setelah terjadinya konjungsi atau bulan baru yang terjadi dekat dengan matahari terbenam. Jika bulan sabit terlihat, itu menandakan awal bulan baru dalam kalender Hijriah.

    Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menyelenggarakan sidang untuk menetapkan awal bulan Hijriah, terutama untuk bulan Ramadhan dan Syawal.

    Berdasarkan informasi dari kemenag.go.id, Sidang Isbat 2025 untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah akan digelar pada 28 Februari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

    Informasi Penting Secara Kronologis Acara: Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1446 H Tanggal: Jumat, 28 Februari 2025 Waktu: Pukul 17.00 WIB hingga selesai Tempat: Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat

    Sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, perwakilan DPR, dan Mahkamah Agung. Sidang Isbat ini akan terdiri dari tiga rangkaian kegiatan:

    Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada masyarakat Islam di Indonesia. Perhitungan Hilal dalam Sidang Isbat

    Perhitungan hisab atau konjungsi menjelang Ramadhan 1446 Hijriah diperkirakan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.

    Pada hari pemantauan, posisi hilal di seluruh Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3° 5,91′ hingga 4° 40,96°.

    Sementara, sudut elongasi (jarak sudut antara matahari dan bulan) diperkirakan berada dalam rentang 4° 47,03′ hingga 6° 24,14°.

    Hasil pemantauan hilal di berbagai daerah, bersama dengan data hisab mengenai posisi hilal, akan menjadi bahan pembahasan dalam Sidang Isbat dan menjadi dasar untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 H bagi umat Islam di Indonesia.

    Itulah penjelasan mengenai kapan Sidang Isbat 2025 untuk menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah. Seluruh muslim dalam negeri, siapkan diri sebaik-baiknya! ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025? Ini Jadwal dan Prediksi Awal Puasa

    Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025? Ini Jadwal dan Prediksi Awal Puasa

    PIKIRAN RAKYAT – Sidang Isbat Ramadhan 2025 akan segera digelar Kementerian Agama (Kemenag). Sidang ini diadakan untuk menentukan kapan jadwal puasa tahun 2025 kali ini.

    Tak hanya dihadiri Menteri Agama, sidang ini juga akan dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), duta besar negara sahabat, BRIN, BMKG, dan tim unifikasi kalender hijriah Kemenag. Umat Islam bisa menyaksikannya untuk mengetahui kapan puasa bisa dilaksanakan.

    Jadwal Sidang Isbat Ramadhan 2025 Kemenag

    Informasi jadwal Sidang Isbat sudah disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad. Abu menyatakan sidang akan diadakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Jumat 28 Februari 2025.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung. Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” kata Abu di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2025.

    Rangkaian jadwal Sidang Isbat tersebut adalah sebagai berikut:

    Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah

    Sementara itu, organisasi Islam Muhammadiyah sudah menetapkan jadwal puasa atau 1 Ramadhan pada Januari 2025. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 menetapkan bahwa, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal, ketentuannya adalah:

    1 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025 Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H: Minggu, 30 Maret 2025 Jadwal 1 Ramadhan versi NU

    Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) biasanya menetapkan jadwal puasa sama dengan pemerintah yaitu mempertimbangkan pengamatan fisik hilal dan Sidang Isbat. Oleh karena itu, jadwal 1 Ramadhan bisa sama dengan Muhammadiyah (Sabtu, 28 Februari 2025) atau keesokan harinya (Minggu, 1 Maret 2025).

    15 kumpulan Poster Menyambut Ramadhan 2025 LINK DOWNLOAD 1 LINK DOWNLOAD 2 LINK DOWNLOAD 3 LINK DOWNLOAD 4 LINK DOWNLOAD 5 LINK DOWNLOAD 6 LINK DOWNLOAD 7 LINK DOWNLOAD 8 LINK DOWNLOAD 9 LINK DOWNLOAD 10 LINK DOWNLOAD 11 LINK DOWNLOAD 12 LINK DOWNLOAD 13 LINK DOWNLOAD 14 LINK DOWNLOAD 15

    Demikian jadwal Sidang Isbat 1 Ramadhan 2025 lengkap dengan jadwal awal puasa Muhammadiyah. Ormas Islam NU dan Pemerintah akan menentukan awal Ramadan dengan sidang isbat terlebih dahulu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Banyak yang Tahu! Ini Sejarah Pertamina dari Nol Hingga Jadi Penguasa Energi Nasional

    Tak Banyak yang Tahu! Ini Sejarah Pertamina dari Nol Hingga Jadi Penguasa Energi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara yang memiliki peran strategis dalam sektor energi Indonesia dengan sejarah pembentukan panjang sejak masa penjajahan Belanda. Lantas, bagaimana perjalanannya?

    Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Pertamina mengelola berbagai produk, termasuk bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO, bahan bakar khusus (BBK), gas, non-BBM, serta petrokimia.

    Lantas, bagaimana sejarah perjalanan Pertamina dalam mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia? Dilansir dari laman resmi Pertamina, berikut lengkapnya!

    Awal Mula Eksplorasi Minyak di Indonesia

    Eksplorasi minyak bumi di Indonesia dimulai pada tahun 1871 ketika Belanda melakukan pengeboran pertama di daerah Cirebon. Langkah ini kemudian diikuti dengan pendirian Royal Dutch Company di Pangkalan Brandan, Sumatra Utara, pada tahun 1885. Perusahaan-perusahaan minyak asing mendominasi industri perminyakan di Indonesia hingga kemerdekaan pada tahun 1945.

    Pascakemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih aset minyak dan gas bumi yang sebelumnya dikuasai Belanda dan Jepang. Langkah ini menjadi awal dari kemandirian energi nasional dan cikal bakal berdirinya Pertamina.

    Pembentukan Permina dan Pertamin

    Pada 10 Desember 1957, pemerintah mendirikan Perusahaan Minyak Nasional (Permina) berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 3177/M tanggal 15 Oktober 1957. Permina bertugas mengelola eksplorasi dan produksi minyak di dalam negeri sebagai upaya menggantikan dominasi perusahaan asing.

    Pada tahun 1959, pemerintah Republik Indonesia membeli saham NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij (NV NIAM) yang sebelumnya dimiliki Belanda dan Amerika Serikat. Saham ini kemudian dialihkan ke Permina dan perusahaan negara lain yang bergerak di sektor minyak dan gas, yaitu Pertamin.

    Penggabungan Permina dan Pertamin menjadi Pertamina

    Pada tahun 1968, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Permina dan Pertamin menjadi satu entitas, yaitu Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat sektor migas nasional serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

    Pada tahun 1971, Pertamina ditetapkan sebagai tonggak industri migas nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Perusahaan ini bertanggung jawab dalam eksplorasi, produksi, serta distribusi minyak dan gas bumi di Indonesia.

    Perubahan Peran Pertamina dan Transformasi Menjadi Perseroan

    Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengubah peran Pertamina agar lebih berorientasi pada bisnis dan efisiensi. Pada tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina tidak lagi memiliki kewajiban langsung dalam pelaksanaan PSO, melainkan beroperasi sebagai perusahaan yang mengikuti prinsip bisnis.

    Pada tahun 2003, Pertamina resmi bertransformasi menjadi perusahaan perseroan (persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam menghadapi tantangan industri migas global.

    Restrukturisasi Pertamina-Holding dan Subholding

    Pada 12 Juni 2020, Pertamina mengalami transformasi besar dengan diterapkannya sistem Holding-Subholding di bawah Kementerian BUMN RI. Struktur baru ini membagi Pertamina menjadi enam subholding utama:

    Upstream Subholding: PT Pertamina Hulu Energi.Gas Subholding: PT Perusahaan Gas Negara.Refinery & Petrochemical Subholding: PT Kilang Pertamina Internasional.Power & NRE Subholding: PT Pertamina Power Indonesia.Commercial & Trading Subholding: PT Patra Niaga.Integrated Marine Logistics Subholding: PT Pertamina International Shipping.

    Dengan restrukturisasi ini, Pertamina semakin fokus dalam mengembangkan sektor energi dan mewujudkan kedaulatan energi nasional.

    Sejarah Pertamina mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Dari eksplorasi minyak pertama oleh Belanda hingga menjadi perusahaan energi berskala global, Pertamina terus berkembang dan berinovasi.

  • Kasus Dihentikan, Dirtipidum Polri Bantah Penggelapan dan Kembalikan Sertifikat Tanah

    Kasus Dihentikan, Dirtipidum Polri Bantah Penggelapan dan Kembalikan Sertifikat Tanah

    Kasus Dihentikan, Dirtipidum Polri Bantah Penggelapan dan Kembalikan Sertifikat Tanah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menekankan anggotanya tidak melakukan penggelapan, menyembunyikan, dan menahan tanpa dasar hukum surat-surat berharga milik seorang pelapor ahli waris.
    Djuhandani mengatakan, kasus tersebut kini sudah dihentikan atau SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).
    “Tanggal 21 Januari 2025, dilaksanakan gelar (perkara) di Pidum dengan hasil dihentikan. Tanggal 24 Februari 2025, di-SP3. Rekomendasi untuk dihentikan berdasarkan gelar di Biro Wassidik yang dihadiri pelapor dan terlapor pada 30 September 2024,” ujar Djuhandani kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).
    Djuhandani menjelaskan, penyidik telah mengembalikan barang bukti berupa dokumen sertifikat kepada kuasa hukum dan korban.
    Polisi juga sekaligus menyerahkan pemberitahuan SP3 kepada mereka.
    “Dokumen yang diserahkan sebagai barang bukti dalam perkara pemalsuan dokumen, dan atau memasuki pekarangan tanpa izin sudah dikembalikan kepada kuasa hukum pelapor atas nama Poltak Silitonga,” tuturnya.
    Untuk itu, Djuhandani menegaskan, penyidik tidak pernah melakukan penggelapan terhadap barang bukti yang diserahkan oleh terlapor kepada penyidik.
    Dia menyebut penyidik harus tetap mengikuti prosedur untuk pengembalian barang bukti tersebut.
     
    “Penyidik tidak pernah melakukan penggelapan terhadap barang bukti yang diserahkan oleh terlapor kepada penyidik. Terkait pengembalian barang bukti harus sesuai prosedur rekomendasi dari gelar perkara yang menyatakan laporan polisi tersebut di-SP3. Selain itu, dalam proses SP3 juga ada pengawasan dari pimpinan secara berjenjang,” jelas Djuhandani.
    Diketahui, Djuhandani telah membantah tuduhan bahwa pihaknya menggelapkan sertifikat tanah.
    Hal ini ia sampaikan merespons laporan dugaan penggelapan sertifikat tanah yang dilaporkan oleh seseorang bernama Brata Ruswanda terhadap dirinya ke Divisi Propam Polri.
    “Kalau laporan penyidik ataupun menggelapkan itu, ‘kan, harus apa yang digelapkan? Semuanya ada di Bareskrim. Semuanya sesuai aturan yang dilakukan. Kalau dilaporkan sebagai penggelapan, silakan,” kata Djuhandani, Sabtu (22/2/2025).
    Ia menjelaskan bahwa mulanya, pihaknya mendapatkan laporan mengenai dugaan pemalsuan dokumen tanah.
    Dalam rangka pemeriksaan, pihak pelapor mengirimkan dokumen asli sertifikat tanah sebagai barang bukti.
    Akan tetapi, dalam prosesnya, ditemukan bahwa sertifikat yang menjadi dasar laporan tersebut adalah palsu berdasarkan hasil laboratorium forensik (labfor).
    “Ada ketentuan dari KUHAP menyatakan bahwa jika barang itu sudah tidak dipakai dalam proses penyidikan, tentu saja dikembalikan kepada pemilik. Dalam proses itu, ‘kan, ada gelar perkara. Gelar perkara yang dilakukan setelah itu saat ini sedang proses. Kalau prosesnya sedang proses gelar, apakah boleh saya serahkan?” ucap Djuhandani.
    Usai dilaksanakan gelar perkara penyelidikan, ia memastikan bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan, tetapi dengan catatan.
    “Sesuai KUHAP, pasti akan kami kembalikan dengan catatan. Kami akan memberikan catatan bahwa surat ini berdasarkan hasil laboratorium forensik adalah nonidentik. Kami tetap menjaga agar jangan sampai surat ini digunakan untuk perbuatan lain,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Prabowo, Jokowi, dan SBY Diguyur Hujan Ikuti Parade Senja di Lembah Tidar

    Momen Prabowo, Jokowi, dan SBY Diguyur Hujan Ikuti Parade Senja di Lembah Tidar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

    Ketiga tokoh negara itu terlihat menaiki kendaraan taktis Maung untuk memeriksa pasukan dalam agenda yang merupakan rangkaian dari kegiatan retret kepala daerah.

    Di tengah hujan, ketiganya melihat kesiapan para taruna yang juga telah berbaris dengan menumpang di atas Maung buatan PT Pindad, Prabowo terlihat berdiri di depan. Di belakangnya, terlihat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Kemudian, di belakang ketiga tokoh ini juga terlihat ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Lalu, ada rombongan menteri-menteri, dan rombongan pimpinan lembaga negara, yang berjalan beriringan saat inspeksi pasukan.

    Kemudian, di kendaraan selanjutnya terlihat Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Dan, di Maung ketiga mengangkut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Kegiatan pemeriksaan pasukan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Selepas itu, Prabowo kembali posisinya sebagai inspektur upacara, sementara tamu kehormatan seperti SBY dan Jokowi, pimpinan lembaga, serta menteri-menteri kembali ke mimbar tempat mereka duduk semula.

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian memimpin sesi mengheningkan cipta. Seluruh peserta upacara berdiri dan menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan.

    “Mengenang jasa dan arwah para pahlawan kita, mengheningkan cipta mulai,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Presiden duduk di barisan yang sama dengan tamu-tamu kehormatan, para mantan-mantan Presiden, dan menyaksikan aksi marching band Akmil Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL).

    Ada yang menarik dalam parade tersebut, lantaran hanya Jokowi yang tak terlihat menghormati taruna yang sedang menampilkan atraksi bagi para pejabat negara. 

    Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera sore ini diikuti oleh seribuan lebih taruna dari tiga matra TNI dan para kepala daerah peserta retret.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah memang mengundang sejumlah Presiden terdahulu, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Saat ini, yang terkonfirmasi hadir hanya dua presiden terdahulu, yakni SBY dan Jokowi.

    “Yang saya dengar, yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir Pak Jokowi,” ujarnya kepada waratwan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). 

    Selesai parade, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Husein, Akmil Magelang.

    Setelah itu, para kepala daerah beristirahat malam untuk bersiap melaksanakan kegiatan terakhir keesokan harinya, yakni pengarahan Presiden Prabowo Subianto pukul 08.30 WIB, Jumat (28/2/2025).

    “Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan,
    lembaga filantropi
    hingga pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat menggunakan 
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ).
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa akses itu dibuka agar lembaga-lembaga itu dapat berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan secara sinergi dengan pemerintah dan tapat sasaran,
     
    “Kita juga bersyukur
    data tunggal sosial ekonomi
    nasional ini akan mempermudah keterlibatan filantropi, lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial, dan lembaga berbasis keagamaan serta keumatan zakat, infak, sedekah, dan lembaga keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial,” kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sehingga partisipasi yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan badan-badan sosial lainnya non-pemerintah bisa bersinergi,” ujar dia.
    Menurut Cak Imin, dana sosial berbasis keagamaan  dapat dikelola lebih terukur dengan menggunakan data yang sama dengan yang dimiliki pemerintah.
    Harapannya, bantuan dari pemerintah dan badan sosial non-pemerintah bisa lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait lembaga bantuan sosial dan perlindungan sosial nonpemerintah untuk memastikan kepastian hukum dalam penyaluran bantuan.
    “Mereka merasa sudah waktunya diberi satu regulasi yang memberi kepastian. Tapi tahap awal tentu dalam koordinasi yang lebih serius,” kata dia.
    Cak Imin menegaskan bahwa semua bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, harus berbasis data tunggal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan upaya
    pengentasan kemiskinan
    bisa lebih efektif.
    “Pada akhirnya, semua harus menggunakan data tunggal agar upaya kita dalam menanggulangi kemiskinan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Cak Imin.
    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, Registrasi Sosial Ekonomi, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan akurasi data.
    Ke depan, DTSEN akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ungkap Kondisi Kesehatannya Selama Ditahan KPK

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ungkap Kondisi Kesehatannya Selama Ditahan KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku dalam kondisi sangat sehat selama menjalani masa penahanan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 20 Februari 2025. Hal itu disampaikan Hasto saat akan menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

    “Kepada seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan, saya tegaskan bahwa saya dalam kondisi yang sangat sehat, penuh semangat,” kata Hasto kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa proses hukum di KPK adalah bagian dari kristalisasi perjuangan, karena ia meyakini Indonesia dibangun dengan cita-cita keadilan. Ia optimistis keadilan akan ditegakkan dalam kasus yang tengah dihadapinya.

    “Karena memang dari seluruh proses yang telah saya jalani ini adalah terhadap suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah,” ucap Hasto.

    “Bahkan hasil eksaminasi oleh para ahli hukum, ahli pidana itu menunjukkan tidak ada keterlibatan saya,” katanya melanjutkan.

    Hasto menyatakan rompi oranye tahanan KPK dan borgol yang melingkar di tangannya merupakan lambang dari perjuangannya. Sebelumnya, Hasto sempat diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Donny Tri Istiqomah pada Rabu, 26 Februari 2025.

    “Sebagai warga negara yang baik, rompi orange dan borgol ini adalah sebagai lambang dari perjuangan saya,” ujar Hasto.

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

    Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.

    Dua Kasus yang Menjerat Hasto Kristiyanto

    KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo.

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kejagung Geledah 2 Rumah Riza Chalid di Jakarta dan Kantor Anaknya di Terminal Merak

    Kejagung Geledah 2 Rumah Riza Chalid di Jakarta dan Kantor Anaknya di Terminal Merak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah tiga lokasi yang diduga terkait kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

    Tiga lokasi tersebut meliputi rumah pengusaha Muhammad Riza Chalid serta kantor anaknya, M Kerry Andrianto Riza, di Kawasan Terminal Merak, Cilegon, Banten.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa penggeledahan pertama dilakukan di rumah Riza Chalid di Jalan Jenggala Dua, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “Dalam penggeledahan ini, penyidik menemukan setidaknya 144 bundel berkas dokumen,” ujar Harli kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

    Penggeledahan kedua dilakukan di kantor PT Orbit Terminal Merak di Cilegon, Banten, yang dimiliki oleh M Kerry Andrianto Riza, anak Riza Chalid. Lokasi ini diduga menjadi tempat pengoplosan BBM jenis Pertalite yang diubah menjadi Pertamax.

    “Dari penggeledahan ini, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen terkait. Namun, detail dokumen yang disita belum dapat kami ungkapkan,” kata Harli.

    Penggeledahan ketiga dilakukan di rumah Riza Chalid di kawasan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hingga Kamis sore, penggeledahan masih berlangsung.

    “Saat ini, penyidik masih mengecek apakah lokasi tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang kami selidiki,” ungkap Harli.

    Harli menambahkan Kejagung akan segera memeriksa para tersangka dan pihak terkait guna mempercepat penyelesaian kasus ini.

    “Dari berbagai sumber dan saksi-saksi yang telah diperiksa, serta dengan sudah ditetapkannya sembilan tersangka (termasuk Riza Chalid), pemeriksaan akan dipercepat agar kasus ini segera tuntas,” tegasnya.

  • DPR Beri Pemerintah Waktu 10 Hari untuk Kasih Solusi Pembiayaan PSU Pilkada 2024

    DPR Beri Pemerintah Waktu 10 Hari untuk Kasih Solusi Pembiayaan PSU Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR memberi tenggat waktu selama 10 hari kepada pemerintah untuk memastikan solusi pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di sejumlah daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut tenggat waktu itu diberikan mulai hari ini hingga Jumat, 7 Maret mendatang alias pekan depan.

    “10 hari dari sekarang [jadi] 7 maret [kepastiannya],” katanya seusai memimpin rapat dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu dengan agenda mengenai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia menjelaskan, tenggat waktu itu diberikan lantaran ada PSU yang tahapannya direncanakan akan mulai pada 22 Maret mendatang. Pihaknya khawatir bilamana pemerintah belum memiliki solusi, maka daerah tersebut terancam tak jadi menggelar PSU.

    “Kenapa? Karena ada Pilkada yang akan start di tanggal 22 Maret. Jadi artinya kalau tanggal 10 Maret Pemerintah belum punya solusi, ini berarti yang tanggal 22 Maret akan terancam tidak jadi Pilkada, maknya kami tadi meminta segera dalam satu minggu ke depan,” jelas Dede.

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terdapat peluang penggunaan APBN untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kemungkinan itu pun sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2014. Dalam Pasal 166 disebut pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Jadi nanti kita cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya [menggunakan APBD] seperti apa, kalau memang tidak bisa ya barulah kita akan menempuh mekanisme sumber pembiayaan dari APBN,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

  • Mengenal Ormas Gerakan Rakyat, Disebut-sebut ‘Kendaraan’ Anies di Pilpres 2029: Lambangnya Kentongan – Halaman all

    Mengenal Ormas Gerakan Rakyat, Disebut-sebut ‘Kendaraan’ Anies di Pilpres 2029: Lambangnya Kentongan – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Mantan calon presiden RI pada Pilpres 2024 Anies Baswedan menyaksikan langsung Deklarasi dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat DPP Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bergerak di bidang pendidikan politik bernama Gerakan Rakyat.

    Acara tersebut digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis, 27/2/2025.

    Anies yang juga Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga tampak mengenakan jaket oranye dengan tulisan Gerakan Rakyat di bagian punggungnya.

    Anies yang didapuk sebagai tokoh yang menginspirasi lahirnya ormas itu juga menyampaikan sambutan.

    Dalam sambutannya, Anies menyatakan peristiwa deklarasi dan pelantikan Ormas Gerakan Rakyat penting bagi perjalanan gerakan rakyat.

    Ia juga mengapresiasi undangan tersebut karena Gerakan Rakyat tersebut tumbuh dengan semangat untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih setara dalam kesempatan sebagai perjuangan gagasan.

    Dan perjuangan gagasan itu kemudian ditawarkan kepada masyarakat.

     “Kita sudah lihat pilpres sudah selesai, hasilnya sudah ada, pemerintah sudah terbentuk,” ungkapnya.

    “Tapi silaturahmi antara komponen ini berjalan terus, diuji oleh waktu, dan waktu ternyata membuktikan bahwa pertemuan larena gagasan, karena cita-cita bisa menjaga silaturahmi, akhirnya berwujud menjadi sebuah organisasi seperti sekarang ini,” lanjutnya.

    Ia mengatakan merawat dan menjaga silaturahmi seluruh komponen adalah hal besar.

    Anies berharap silaturahmi tersebut dijaga dengan kerendahan hati.

    Ia berharap seluruh jajaran Gerakan Rakyat bahwa kebersamaan dengan rakyat adalah awal dari munculnya Gerakan Rakyat sehingga ke depan kerendahan hati menjadi penting.

    “Perjalanan ke depan, teman-teman tengoklah Indonesia dengan wajah optimis. Tengoklah rakyat dengan rasa kepercayaan. Karena kita yakin Indonesia punya masa depan yang amat cerah. Dan kita yakin rakyat akan terus membersamai setiap perjuangan yang membela kepentingan rakyat,” kata Anies.

    Akankah jadi parpol?

    Ormas ini disebut-sebut sebagai ‘kendaraan politik’ untuk maju Pilpres 2029.

    Anies juga sempat ditanya perihal peluang Gerakan Rakyat tersebut untuk menjadi Partai Politik yang akan digunakan sebagai kendaraan politik untuk Pilpres 2029.

    Namun Anies menjawab hal tersebut terlalu jauh.

    “Kejauhan,” jawab Anies yang disambut tawa jajaran Gerakan Rakyat yang mendampinginya saat tanya jawab dengan awak media usai acara.

    Anies melanjutkan dengan ucapan sampaikan terima kasih kepada jajaran DPP Gerakan Rakyat yang telah mengundangnya hadir dalam deklarasi tersebut.

    Ia juga bersyukur ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga bisa diwujudkan di dalam sebuah organisasi yang lebih tertata.

    ” Sekarang kita syukuri bahwa teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan sekarang berkumpul dalam Gerakan Rakyat,” ungkap Anies.

    “Saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, dan itu kita ya,” ujar dia.

    Jumlah anggota

    Juru bicara Anies Baswedan yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengatakan belum dapat memastikan jumlah anggota ormas berslogan Indonesia Menyala yang dipimpinnya tersebut.

    Namun ia menyatakan terdapat 103 orang dalam kepengurusan di jajaran DPP ormas Gerakan Rakyat.

    Selain itu, lanjut dia, ormas tersebut juga telah membentuk 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang dibentuk baru 50 persen.

    Perihal posisi Anies dalam struktur ormas tersebut, Sahrin mengatakan bahwa struktur yang terbentuk baru DPP.

    Tak ada nama Anies

    Dalam struktur DPP tersebut tidak tercatat nama Anies.

    “Kita tahu bahwa yang tadi baru pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat. Jadi dewan-dewan lain belum ada pengukuhan sama sekali. Hanya baru Dewan Pimpinan Pusat,” lanjutnya.

    Senada dengan Anies, Sahrin juga mengungkapkan saat ini ormas tersebut masih fokus untuk konsolidasi sebagai ormas dan belum diarahkan menuju partai politik.

    “Kita masih fokus di Gerakan Rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum. Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” ungkapnya.

    Meski demikian jajaran pengurus Gerakan Rakyat mayoritas diisi tim sukses Anies di Pilpres 2024 lalu.

    Sahrin Hamid, orang dekat Anies ditunjuk menjadi Ketua Umum Gerakan Rakyat.

    Adapun posisi Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat dijabat oleh Muhammad Ridwan.

    Total ada 103 orang yang menjadi pengurus DPP Gerakan Rakyat.

    Ormas ini juga mengklaim sudah memiliki 38 Dewan Pimpinan Wilayah di seluruh Indonesia.

    Terbentuk dari organ relawan

    Sahrin mengatakan ormas tersebut dibentuk secara organik dari organ-organ relawan pendukung Anies yang memperjuangkan perubahan.

    Organ-organ relawan tersebut, kata dia, kemudian dikonsolidasikan sehingga tumbuh komunitas-komunitas secara organik yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan yang kita sebut dengan Gerakan Rakyat.

    Sahrin juga tidak menjawab secara tegas pertanyaan wartawan perihal tokoh-tokoh selain Anies yang berada di gerakan tersebut.

    Ia hanya mengatakan Anies merupakan simbol utama Gerakan Rakyat.

    “Tentunya simbol utamanya Pak Anies sebagai organisasi Gerakan Rakyat,” jawabnya.

    Soal lambang kentongan

    Soal kentongan yang dijadikan lambang ormas tersebut, Sahrin menjelaskan makna kentongan sendiri sebagai alat komunikasi masyarakat desa zaman dulu.

    Dengan lambang kentongan tersebut, mereka ingin menunjukkan bahwa organisasi harus membangun komunikasi dengan rakyat.

    “Dan kita tahu bahwa kentongan adalah simbol komunikasi rakyat sejak dulu dan tentunya masih hadir saat ini, tentunya di pedesaan di kampung-kampung,” ungkapnya.

    Struktur Kepengurusan DPP Gerakan Rakyat

    Ketua Umum: Safrin Hamid

    Wakil Ketua Umum:  Iwan Roberto, Winson Bernajaya, Yusuf Lakaseng, Tri Bagus S

    Sekretaris Jenderal : Muhammad Ridwan

    Wakil Sekretaris Jenderal : Rahmayanti, Mutia Puspasari, Toto Sudarmanto,  Wawan Gunawan Cholid

    Bendahara Umum : Prita Subono

    Wakil Bendahara Umum :  Syifa Dwi Oktaviana,  Dini Melisda, Nurita Marcelina

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).