Jenis Media: Nasional

  • Apa Itu Liga Korupsi Indonesia? 11 Klasemen Teratas Jadi Sorotan

    Apa Itu Liga Korupsi Indonesia? 11 Klasemen Teratas Jadi Sorotan

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai di internet, Liga Korupsi Indonesia, plesetan dari liga sepak bola untuk merunutkan ranking kasus korupsi Tanah Air.

    Dengan cap Fakta Bola Garuda di sebelah kiri atas, didedahkan kasus-kasus korupsi RI dengan penyebab kerugian terbanyak menempati urutan pertama.

    Sejauh ini, kasus korupsi dalam negeri yang paling merugikan negara ialah PT Timah Tbk. yang menjerat salah satunya suami dari pesohor Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka.

    Di urutan dua, ada new entry alias kasus baru di dalam Liga Korupsi, yaitu, Pertamina. Oplosan kandungan bensin yang merugikan konsumen sekaligus negara itu saat ini tengah menjadi samsak kemarahan masyarakat.

    oke klasemen sementara pertamina menggeser pt timah di urutan pertama klasemen dan berpeluang masuk champions league musim depan pic.twitter.com/CxGB3uUOYU— abcdefuck (@re_search30) February 27, 2025

    Selengkapnya, berikut Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia, protes rakyat dalam bentuk meme sepak bola:

    PT TIMAH – 300 T PERTAMINA – 193 T BL BLBI – 138 T DUTA PALMA – 78 T PT TPPI – 37 T PT ASABRI – 22 T PT JIWASRAYA – 17 T KEMENSOS – 17 T SAWIT CPO – 12 T GARUDA INDONESIA – 9 T BTS KOMINFO – 8 T

    Adapun, rupa-rupa komentar unik dan menggelitik dari warganet juga mewarnai kemunculan Liga Korupsi Indonesia ini, berikut di antaranya:

    @Riodi***: “Ayo dong pertamina susul PT timah biar langsung scudeto.” @arvi***: “Siap2 Danantara penghuni posisi pertama.” @Zepr***: “Masih nunggu beton waskita fc dan antam fc bangkit dari liga 2.” @koko***: “tolong di update klasemennya. pertamina harusnya naik satu, timah turun satu.” @purno**: “kominfo jangan sampe kena degradasi. ayo lanjutkan performa korup nya.” @java***: “ini jadi motivasi bagi para koruptor berbakat di indonesia untuk bisa melampauinya.” Dugaan Korupsi dalam Pengadaan BBM

    Kasus yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung ini menyoroti dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga. Modus yang digunakan adalah dengan membeli RON 90 tetapi mengklaimnya sebagai RON 92, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

    Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka dan terus melakukan pendalaman terhadap praktik tersebut untuk memastikan transparansi dalam pengadaan BBM di Indonesia.

    Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa permasalahan utama yang diungkap bukanlah tentang pencampuran atau oplosan BBM yang merugikan konsumen, tetapi terkait mekanisme pengadaan bahan baku BBM yang bermasalah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Rosyanto Yudha, Polisi Bintang 2 Ultahnya Mewah, Belum Lapor LHKPN?

    Profil Rosyanto Yudha, Polisi Bintang 2 Ultahnya Mewah, Belum Lapor LHKPN?

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Rosyanto Yudha Hermawan viral di media sosial X (Twitter) usai muncul foto kegiatan ultah (ulang tahun) dirinya, simak profil sang jenderal. Foto itu menjadi pembicaraan usai diunggah akun X diduga anaknya, @ghazyysuck3r, yang kini akunnya sudah tidak bisa ditemukan.

    “SELAMAT ULANG TAHUN UNTUK AYAH TERBAIK,” demikian tulis akun X diduga milik anak sang Irjen polisi bintang 2, @ghazyysuck3r.

    Foto yang dimaksud menampilkan Rosyanto Yudha di banner “Syukuran Ulang Tahun”, banner itu dikelilingi banyak hiasan bunga dan dekorasi yang indah. Tertulis nama lengkap beserta pangkat (Irjen) dan gelarnya yaitu S.I.K (Sarjana Ilmu Kepolisian), S.H (Sarjana Hukum), dan M.H. (Magister Hukum).

    “Syukuran Ulang Tahun Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan kebahagiaan dan kemudahan dalam hidup dan kesuksesan yang tidak terbatas,” demikian tertulis dalam banner tersebut.

    Rosyanto ternyata merupakan Kapolda Kalsel (Kalimantan Selatan) yang mulai menjabat sejak akhir 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Wakapolda di wilayah yang sama dari akhir tahun 2022, ia menjabat hampir dua tahun.

    Polisi Rosyanto Yudha belum lapor LHKPN?

    Nama sang Irjen polisi bintang 2 ternyata tidak ditemukan dalam website LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) KPK berdasarkan penelurusan hari ini, Kamis 27 Februari 2025 pukul 13.15 WIB. Penelusuran dengan kata kunci spesifik seperti ‘Rosyanto’ atau ‘Yudha’ atau dengan nama lengkapnya juga tidak mendapati hasil.

    Hal ini berbeda dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang data harta kekayaan miliknya muncul di website e-lhkpn KPK. Pimpinan tertinggi Kepolisian ini terakhir kali melaporkan harta pada 30 Maret 2024 atau periode 2023. Adapun harta periode 2024 belum ditemukan datanya di laman yang sama.

    Profil Rosyanto Yudha Nama lengkap: Rosyanto Yudha Hermawan TTL: Purworejo, Jawa Tengah, 26 Februari 1970 Pekerjaan: polisi Riwayat pendidikan Rosyanto Yudha Akademi Kepolisian 1992 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri 2017

    Foto Rosyanto Yudha, polisi Kapolda Kalsel diduga menggelar ultah secara mewah. Kolase foto X

    Polisi Backing Tambang, Parcok, Tembak Mati Siswa Semarang, Jokowi Rusak Institusinya

    Kronologi Humas Polrestabes Semarang Tuduh Warga Sumbu Pendek, Ajudan Prabowo Dicolek Netizen

    Riwayat karier Rosyanto Yudha di kepolisian Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo Kapolres Kotabaru (2011) Kabidpropam Polda Kalsel (2013) Dirreskrimsus Polda Kaltim Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri (dalam rangka Dik Sespimti Polri Dikreg ke-26 TA 2017) Wakapolda Sulawesi Tenggara (Januari – September 2019) Wadirtipidkor Bareskrim Polri (September 2019 – Agustus 2020) Auditor Kepolisian Madya Tk. I Itwasum Polri (2020) Irbidjemenlog Itwil V Itwasum Polri (2020) Wakapolda Kalimantan Selatan (Desember 2022 – November 2024) Kapolda Kalimantan Selatan (sejak November 2024 sampai sekarang)

    Demikian profil Rosyanto Yudha, Kapolda Kalsel yang viral kegiatan ultah dirinya mewah. Diduga polisi tersebut belum lapor LHKPN atau harta kekayaan berdasarkan penelusuran di website resmi e-lhkpn.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bikin Negara Bangkrut? Ini 5 Dampak Mengerikan dari Korupsi

    Bikin Negara Bangkrut? Ini 5 Dampak Mengerikan dari Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dampak dari korupsi begitu luas dan merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Negara yang terjerat dalam praktik korupsi yang sistemik akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, serta degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

    Korupsi bukan hanya sekadar tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas dan kemajuan sebuah negara. Ketika korupsi menjadi budaya dalam sistem pemerintahan, kepercayaan publik terhadap negara akan terus menurun.

    Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan, menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, dan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

    Dilansir dari jurnal Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012-2022 karya Ridho Irawan dan Irsad Lubis, berikut adalah beberapa dampak utama korupsi bagi negara.

    Dampak Korupsi bagi Negara

    1. Kerugian ekonomi

    Korupsi menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi per kapita dapat menurun hingga 1% per tahun.

    Selain itu, tingkat korupsi yang tinggi juga membuat investor enggan menanamkan modalnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya investasi, pengangguran yang meningkat, serta lemahnya daya saing negara di kancah global.

    2. Ketidakadilan sosial

    Salah satu dampak paling nyata dari korupsi adalah ketidakadilan sosial. Praktik korupsi memperparah ketimpangan ekonomi karena hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan, sementara masyarakat umum tetap berada dalam kondisi yang sulit. 

    Ketimpangan ini memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin, menciptakan ketidakpuasan sosial, serta meningkatkan potensi konflik di dalam masyarakat.

    3. Kerusakan lingkungan

    Korupsi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam dapat menyebabkan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Banyak kasus di mana izin pertambangan dan deforestasi diberikan tanpa memperhatikan dampak lingkungan akibat adanya suap dan kolusi antara pejabat dan pengusaha.

    Akibatnya, terjadi pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta bencana alam yang merugikan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.

    4. Penurunan kepercayaan publik

    Ketika korupsi terjadi secara masif dalam suatu negara, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara akan semakin menurun. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan cenderung bersikap apatis terhadap kebijakan publik dan partisipasi politik. Hal ini melemahkan legitimasi pemerintah, menghambat kebijakan reformasi, serta memperburuk stabilitas politik dan ekonomi suatu negara.

    5. Tantangan dalam penegakan hukum

    Korupsi juga menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan. Banyak kasus di mana aparat penegak hukum justru terlibat dalam praktik korupsi, sehingga proses penindakan terhadap para pelaku menjadi lemah.

    Kolusi antara pejabat tinggi dan aparat hukum menciptakan impunitas bagi koruptor, sehingga mereka dapat terhindar dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem hukum yang transparan, independen, dan tegas dalam menindak segala bentuk praktik korupsi.

    Korupsi memberikan dampak yang sangat luas dan merugikan bagi negara, baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

  • Jelang Ramadhan, Kapolri Instruksikan Pengamanan Ketat di Seluruh Wilayah

    Jelang Ramadhan, Kapolri Instruksikan Pengamanan Ketat di Seluruh Wilayah

    Jelang Ramadhan, Kapolri Instruksikan Pengamanan Ketat di Seluruh Wilayah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya di daerah-daerah untuk mencegah kejahatan selama bulan
    Ramadhan 2025
    .
    Sigit mengatakan, kejahatan tidak boleh diberi ruang supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat di bulan suci.
    Hal tersebut disampaikan Sigit usai menggelar Baksos Polri Presisi di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Kami turunkan di wilayah-wilayah yang memang padat dengan kehadiran aktivitas masyarakat untuk mencegah. Jangan sampai terjadi kejahatan-kejahatan yang tentunya kemudian bisa mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Sigit dalam jumpa pers.
    “Dan ini sudah kami instruksikan untuk seluruh wilayah agar betul-betul turun ke lapangan, agar kegiatan masyarakat di bulan suci Ramadhan ini betul-betul bisa terlaksana dengan khidmat,” sambungnya.
    Sigit mengatakan, Polri telah melakukan antisipasi dengan menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan menjelang Ramadhan 2025 ini.
    Tujuannya agar kondisi keamanan di masyarakat bisa tetap terjaga.
    “Dan apa yang menjadi harapan dan kebijakan pemerintah untuk terus bisa melaksanakan berbagai programnya juga bisa terlaksana dengan baik,” jelas Sigit.
    Sementara itu, Sigit menyebut Polri juga menjaga kebutuhan bahan pokok agar selalu tersedia di lapangan.
    Dia menyebut, kebutuhan pokok selama Ramadhan biasanya akan meningkat.
    “Kemudian terhadap kegiatan Ramadhan yang kemudian diiringi dengan tradisi mudik, ini juga tentunya menjadi PR kami. Dan kami juga akan melaksanakan rakor untuk memastikan semua pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berantas Korupsi di Pertamina, Perkuat Kepercayaan Publik ke Prabowo

    Berantas Korupsi di Pertamina, Perkuat Kepercayaan Publik ke Prabowo

    loading…

    Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mega korupsi Pertamina periode 2018–2023 mendapat apresiasi sejumlah kalangan. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mega korupsi Pertamina periode 2018–2023 mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Tindakan tersebut dinilai memperkuat kepercayaan publik kepada Prabowo.

    Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Donny Manurung menegaskan peringatan-peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato 100 hari pemerintahannya bukan sekadar retorika belaka. Hal ini terbukti dengan langkah tegas aparat penegak hukum dalam membongkar salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.

    “Dukungan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 80% dalam berbagai survei, dan kini kepercayaan itu semakin kuat dengan tindakan nyata dalam menindak koruptor tanpa pandang bulu,” ujar Donny, Kamis (27/2/2025).

    Kasus korupsi di Pertamina yang merugikan negara ratusan triliunan rupiah ini disebut sebagai bukti BUMN selama ini telah menjadi sapi perah para oknum kotor dan oligarki minyak. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, keberanian untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi semakin nyata.

    “Langkah ini harus diapresiasi. Prabowo bukan hanya lantang berbicara, tetapi juga membuktikan dengan aksi konkret dalam memberantas korupsi,” tegasnya.

    Donny menyoroti langkah Prabowo dalam membersihkan BUMN, termasuk Pertamina, menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo tidak akan berkompromi dengan para koruptor. Hal ini juga berkaitan erat dengan kebijakan terbaru pembentukan superholding Danantara, di mana Pertamina menjadi bagian di dalamnya.

    Menurut Donny, Prabowo ingin memastikan Danantara benar-benar bersih dari praktik korupsi, sebuah langkah yang tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat dan dunia investasi.

    “Langkah bersih-bersih ini bukan hanya dinantikan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi para investor global. Dengan BUMN yang bersih dan transparan, investor tidak akan takut lagi berurusan dengan Indonesia,” jelas Donny.

    Donny menegaskan, penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dalam kasus BBM Pertamina harus berjalan maksimal. Donny mengingatkan agar tidak ada kompromi dalam memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan ekonomi ini.

  • Bongkar Kasus Besar di Pertamina, Bukti Prabowo Tegas Berantas Korupsi

    Bongkar Kasus Besar di Pertamina, Bukti Prabowo Tegas Berantas Korupsi

    loading…

    Kapuskenkum Kejagung Harli Siregar membeberkan awal mula penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Ridwan Fawallang menyoroti kasus dugaan mega korupsi di Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

    Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kita tidak bisa membiarkan praktik kotor ini terus terjadi. Pertamina adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan permainan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi,” ujar Ridwan, Kamis (27/2/2025).

    Ridwan menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya sekadar retorika dalam memerangi korupsi. Pidato-pidato Presiden di berbagai kesempatan menunjukkan tekad kuat untuk membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

    “Presiden Prabowo pernah menegaskan koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Ini bukan sekadar omong kosong, tetapi peringatan keras bahwa tidak ada tempat aman bagi para perampok uang rakyat,” tegasnya.

    Dalam konteks pemberantasan korupsi, Ridwan juga menyoroti era kepemimpinan Prabowo membawa semangat baru dalam membersihkan Indonesia dari mafia-mafia korupsi yang telah lama menggurita. Bahkan, langkah ini disebut mulai menyasar para elite bisnis, termasuk salah satu orang terkaya di Asia yang selama ini diduga memiliki keterlibatan dalam permainan minyak dan sumber daya negara.

    Sebagai akademisi, Ridwan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdiri di barisan kebenaran dan mendukung penuh langkah Presiden dalam membersihkan Indonesia dari koruptor.

    “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu melawan para perampok uang negara yang telah menyengsarakan bangsa ini selama bertahun-tahun,” ujarnya.

    (shf)

  • Tak Cuma Tuntut 3 Poin Keadilan, Pengemudi Ojol Desak KPK Usut Dugaan TPPU dan Gratifikasi Regulator

    Tak Cuma Tuntut 3 Poin Keadilan, Pengemudi Ojol Desak KPK Usut Dugaan TPPU dan Gratifikasi Regulator

    PIKIRAN RAKYAT – Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (Garda Indonesia) menggelar demonstrasi bertajuk “Aksi Ojol 272” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025 pukul 13.00 WIB. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh dua perusahaan platform ojek online milik asing yang dinilai mengeksploitasi pengemudi ojol dan merchant-merchant daringnya.

    “Garda Indonesia sangat menyayangkan pihak pemerintah tidak berani dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi tegas kepada dua platform asing yang sudah mengeksploitasi mitra-mitra kerjanya, baik itu pengemudi online dia maupun merchant-merchant online dia,” kata Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya, Kamis, 27 Februari 2025.

    Igun mengatakan, pengemudi ojol merasa dirugikan oleh potongan biaya aplikasi yang jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam regulasi. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 tahun 2022, aturan batas maksimal potongan biaya aplikasi adalah 20 persen tetapi kenyataannya pengemudi online menerima potongan hampir mencapai 50 persen.

    “Belum lagi adanya skema-skema promo ataupun argo murah yang melanggar regulasi tarif seperti adanya pilihan skema Aceng (Argo Goceng) dan Slot yang memangkas tarif yang diterima oleh para pengemudi,” ucap Igun.

    Dikatakan Igun, pihaknya menduga ketidaktegasan pihak regulator dalam menindak platform yang melanggar regulasi karena adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ataupun gratifikasi yang diterima oknum-oknum pejabat dari perusahaan platform.

    “Sehingga pihak perusahaan platform dapat kami bilang tidak tersentuh oleh sanksi dan dibiarkan begitu saja mengeksploitasi para pengemudi ojolnya maupun pengemudi online dan merchant-merchant mitra kerjanya,” tutur Igun.

    Atas kecurigaan tersebut, Garda Indonesia menyerahkan pembuktian dugaan tindak pidana tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga berwenang lainnya. Sebab, pihak Garda Indonesia tidak memiliki kemampuan dan instrumen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

    “Namun apabila kami menemukan alat bukti maka kami akan menyerahkan kepada pihak KPK, PPATK dan lembaga hukum yang berwenang untuk menindaklanjuti temuan alat bukti dan pendukungnya,” ujar Igun.

    Tiga Tuntutan Aksi

    Dalam aksi OJOL 272, pengemudi ojol menyampaikan 3 tuntutan utama yaitu:

    Pemerintah berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi. Revisi potongan biaya aplikasi dari 20 persen menjadi maksimum 10 persen. Hapuskan skema-skema program promo yang merugikan pengemudi ojol seperti Aceng, Slot dan sejenisnya.

    “Asosiasi menuntut kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar turun tangan memberikan sanksi tegas kepada platform atau perusahaan aplikator yang melanggar regulasi ini,” kata Igun.

    “Karena jajaran Kementeriannya tidak ada yang mampu memberikan sanksi tegas dan tidak berdaya menertibkan regulasi terhadap perusahaan aplikator yang melanggar regulasi,” ucapnya melanjutkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi II DPR Enggan Tanggapi Terlalu Jauh Soal Wacana Omnibus Law RUU Politik

    Komisi II DPR Enggan Tanggapi Terlalu Jauh Soal Wacana Omnibus Law RUU Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR enggan menanggapi terlalu jauh terkait dengan wacana pembahasan revisi Undang-Undang terkait politik yang menggunakan metode Omnibus Law.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengatakan proses Pilkada pun saat ini masih terjadi dan pemerintahan baru berjalan sekitar empat bulan, sehingga masih melakukan penataan-penataan yang diperlukan.

    Hal tersebut Dede sampaikan seusai menggelar rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu dengan agenda mengenai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    “Kalau mau berbicara tentang revisi Undang-Undang Pemilu, saat ini terlalu terburu-buru, sementara proses Pilkada masih terjadi, kita sebutlah pemerintah yang baru berjalan empat bulan ini sedang melakukan pentaan demi penataan, rasanya kurang pas,” tuturnya.

    Legislator Demokrat ini turut berujar pihaknya akan memberi ruang bagi stakeholder terkait seperti pengamat, peninjau, dan akademisi untuk mendengarkan masukannya untuk revisi UU Politik.

    “Dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini, kita akan terus membuat panja [panitia kerja] untuk mendengarkan masukan-masukan. Kita belum akan mungkin melakukan keputusan,” jelasnya.

    Keputusan itu, imbuh Dede, baru bisa dilakukan pada 2026 mendatang. Hal ini karena tahapan Pemilu sudah mulai dilangsungkan pada 2027, sehingga sudah dengan proses yang baru.

    Eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengaku pihaknya sudah mulai melakukan pendalaman tentang revisi UU Politik, tetapi tidak sampai membuat naskah akademik.

    “Karena kalau kita buat naskah akademik saat ini di mana pemerintah baru berjalan, kelihatannya belum pas. Kita sekarang masih harus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana mengembalikan investasi anggaran, dan sebagainya,” ucapnya.

    Akan tetapi, dia kembali menegaskan pihaknya mendengar masukan-masukan dari eksternal dengan sebanyak-banyaknya, karena teori tentang Pemilu banyak sekali.

  • Tak Masuk Struktur Pengurus Ormas Gerakan Rakyat, Anies Jadi Tokoh Inspirasi Semangat Perubahan

    Tak Masuk Struktur Pengurus Ormas Gerakan Rakyat, Anies Jadi Tokoh Inspirasi Semangat Perubahan

    loading…

    Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat telah resmi dideklarasikan di Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025). FOTO/REFI SANDI

    JAKARTA – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat telah resmi dideklarasikan di Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025). Anies Baswedan tidak masuk dalam struktur DPP ormas yang diketuai Sahrin Hamid tersebut.

    Menanggapi hal itu, Sahrin mengatakan bahwa sosok Anies merupakan tokoh inspirasi dengan semangat perubahan. “Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi dan kita tahu bahwa semangat perubahan simbolnya adalah Pak Anies. Gerakan rakyat adalah gerakan perjuangan, gerakan perubahan, sehingga tentunya relevansinya harus ada Pak Anies di situ menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dengan gerakan rakyat dan semangatnya,” kata Sahrin usai acara deklarasi.

    Ia menekankan saat ini masih fokus konsolidasi menjadi ormas, sehingga belum terpikirkan untuk menjadi partai politik (parpol) dalam waktu dekat. “Belum (kepikiran jadi Partai Politik), kita baru menjadi organisasi kemasyarakatan, kita fokus membangun organisasi masyarakat ini,” ujarnya.

    “Kita masih fokus perkumpulan berbadan hukum. (Arah menjadi Parpol) Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” tambahnya.

    Sementara itu, Anies Baswedan buka suara soal langkah Ormas Gerakan Rakyat menjadi partai politik sekaligus kendaraan menuju Pilpres 2029. Menurutnya, hal itu terlalu jauh untuk dibahas, tapi dirinya menyambut baik deklarasi tersebut.

    “Kejauhan (Ormas Gerakan Rakyat jadi kendaraan politik Pilpres 2029),” ucap Anies.

    (abd)

  • Menpan RB Pastikan THR ASN Cair 10 Hari Sebelum Lebaran

    Menpan RB Pastikan THR ASN Cair 10 Hari Sebelum Lebaran

    loading…

    Menpan RB Rini Widyantini memastikan THR untuk ASN bakal cair 10 hari sebelum Lebaran 2025. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) cair 10 hari sebelum Lebaran 2025.

    “THR InsyaAllah. Biasanya 10 hari sebelum Lebaran,” kata Rini kepada awak media usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Bahkan, kata Rini, pencairan THR untuk ASN bisa lebih cepat tergantung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Tapi bisa lebih cepat, itu tergantung dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rini pun menegaskan jika sudah ada anggaran dan masing-masing Kementerian berbeda-beda.

    “Sudah ada anggaran, masing-masing kementerian beda-beda,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumukan bahwa pemerintah akan membagikan THR bagi ASN, sebagai bagian dari kebijakan pendorong perekonomian kuartal I/2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Diketahui tahun lalu, kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS 2024 tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2024. Anggaran THR dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah dananya mencapai Rp99,5 triliun atau hampir Rp100 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD.

    (shf)