Jenis Media: Nasional

  • DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
    Penulis
    KOMPAS.com

    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ) telah memasuki tahapan uji petik atau
    ground checking
    sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

    Ground checking
    menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
    Ia menyatakan, pada tahap
     ground checking
    ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
    Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
    Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
    update
    terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
    Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy,  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
    Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
    round checking
    akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
    Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
    Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
    Pertama
    , melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
    Kedua
    , dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
    Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
    Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
    “Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
    Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Anies soal Gerakan Rakyat Bakal Jadi Partai Pengusungnya di Pilpres 2029

    Respons Anies soal Gerakan Rakyat Bakal Jadi Partai Pengusungnya di Pilpres 2029

  • Kejagung Disorot Soal Oplosan BBM Pertamina hingga Rugikan Negara Hampir Rp1.000 Triliun, Seringkali Bombastis di Awal

    Kejagung Disorot Soal Oplosan BBM Pertamina hingga Rugikan Negara Hampir Rp1.000 Triliun, Seringkali Bombastis di Awal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi menyentil Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi di Pertamina.

    “Tapi seringkali narasi Kejaksaan ini hanya bombastis di awal,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Jumat (28/2/2025).

    Islah mengatakan kerap kali kejaksaan menggembar-gemborkan dugaan korupsi dengan nilai fantastis. Sehingga buat heboh.

    “Nilainya dibuat fantastis supaya kesan penangkapannya mewah dan populer,” ujarnya.

    Namun dalam beberapa kasus, kata Islah. Seperti di kasus Timah dan Tom Lembong, belakangan kejaksaan tidak bisa membuktikan nilai korupsi dimaksud di awal.

    “Seperti kasus Timah yang konon ratusan triliun dan Tom Lembong ratusan miliar, belakangan berubah jadi sekedar ‘potensi’ kerugian negara,” jelasnya.

    Ia mengambil contoh kasus timah. Mulanya disebut Rp300 triliun. Tapi pembuktiannya tidak sebesar itu.

    “Nah itu dia. Kasus Timah nilai korupsinya dibilang Rp300 Triliun. Publik kaget. Tapi lebih kaget lagi ketika vonisnya hanya 6.5 tahun. Ya jelas, karena di persidangan pembuktiannya tidak sebesar itu,” terangnya.

    “Baru setelah banding, vonis bisa diperberat. Itupun karena kuatnya dorongan publik,” tambahnya.

    Sebelumnya Kejaksaan Agung mengatakan praktik oplosan bahan bakar minyak RON 90 menjadi RON 92 dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terjadi pada tahun 2018–2023.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar untuk merespons adanya isu masih adanya bahan bakar minyak (BBM) oplosan yang beredar di masyarakat.

  • 35 Ucapan Maaf Sambut Ramadhan 2025 untuk Bos dan Rekan Kerja, Bisa Formal atau Ramah

    35 Ucapan Maaf Sambut Ramadhan 2025 untuk Bos dan Rekan Kerja, Bisa Formal atau Ramah

    PIKIRAN RAKYAT – Tersedia 35 ucapan maaf menyambut Ramadhan 2025 untuk bos dan kerja. Contoh caption, quotes, kata-kata mutiara berikut ada yang formal, ada pula yang ramah. Pilih yang paling tepat untuk dikirim kepada atasan kita.

    Momen Ramadhan akan segera tiba, jangan sungkan meminta maaf kepada keluarga, kerabat, sahabat, pasangan, juga kepada sesama pekerja di tempat kerja. Deretan ucapan ini bisa dijadikan acuan, Sobat PR boleh memakainya secara gratis, bisa pula memodifikasinya sesuai kebutuhan.

    35 ucapan maaf sambut Ramadhan 2025 Ucapan formal dan profesional “Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan oleh penyesuaian jadwal saya selama Ramadan.” “Mohon maaf atas kelalaian yang tidak disengaja dari pihak saya. Saya berusaha untuk tetap fokus selama bulan suci ini.” “Mohon maaf dengan tulus jika kinerja saya terpengaruh dengan cara apa pun. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.” “Mohon maaf atas segala kelalaian dalam komunikasi. Saya berupaya untuk memastikan tanggapan yang tepat waktu.” “Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya di masa mendatang.” “Mohon maaf atas segala keterlambatan dalam pengiriman. Saya mengatur waktu saya untuk memenuhi semua tenggat waktu.” “Mohon maaf atas gangguan yang tidak disengaja pada alur kerja.” “Mohon maaf atas segala miskomunikasi yang mungkin terjadi.” “Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan meyakinkan Anda tentang komitmen saya untuk melakukan perbaikan.” “Mohon maaf atas setiap momen di mana konsentrasi saya mungkin goyah.” “Mohon maaf resmi atas segala kekurangan saya.” “Saya minta maaf atas segala kesalahan profesional yang terjadi selama bulan suci ini.” “Saya minta maaf atas segala tindakan yang mungkin menimbulkan kekhawatiran.” “Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya atas segala tindakan yang tidak diinginkan.” “Saya minta maaf atas segala kesalahan dalam pekerjaan saya, dan akan segera memperbaikinya.”

    Puasa 2025 Jatuh pada Tanggal Berapa? Ini Jadwal Sidang Isbat Kemenag dan NU

    34 Twibbon Ramadhan 2025 GRATIS, Desain Menarik, Indah, Warna Cerah

    Ucapan ramah, hangat, dan penuh empati “Saya minta maaf jika saya tampak sedikit tidak enak hari ini. Ramadan memang penuh tantangan, tetapi saya berusaha sebaik mungkin.” “Mohon maaf jika saya sedikit pemarah. Saya menghargai pengertian Anda selama Ramadan.” “Saya minta maaf jika saya kurang tanggap dari biasanya. Saya mencoba menyeimbangkan pekerjaan dan doa.” “Saya minta maaf atas segala kesalahan yang telah saya buat. Saya berusaha untuk tetap fokus selama masa ini.” “Saya minta maaf jika tingkat energi saya lebih rendah dari biasanya.” “Mohon maaf jika saya kurang dari yang terbaik, saya sedang berusaha.” “Saya minta maaf jika tindakan saya membuat Anda tertekan.” “Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung Anda.” “Maafkan saya jika saya terlalu pendiam, atau terlalu berisik.” “Saya minta maaf jika ada saat-saat yang mengganggu, saya mencoba untuk fokus.” “Saya minta maaf jika puasa saya telah memengaruhi hubungan kerja kita dengan cara yang negatif.” “Maafkan saya untuk kesalahan yang tidak disengaja.” “Saya minta maaf untuk saat-saat frustrasi yang mungkin telah saya ungkapkan.” “Saya minta maaf jika saya tampak menjauh.” “Maafkan saya jika saya tidak menjadi diri saya yang biasa.” “Saya minta maaf untuk saat-saat kebingungan yang mungkin telah saya sebabkan.” “Saya minta maaf jika saya tampak lelah atau terganggu.” “Maafkan saya untuk setiap kesalahpahaman.” “Saya minta maaf untuk saat-saat di mana saya tidak sepenuhnya hadir.” “Saya minta maaf jika saya tidak dapat membantu sebanyak biasanya.” 

    Demikian daftar 35 ucapan maaf menyambut Ramadhan 2025 ini bisa dikirimkan kepada bos atau rekan kerja. Sobat PR boleh memodifikasinya sesuai kebutuhan dan keinginan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 100 Hari Prabowo-Gibran: Terobosan Bermunculan, Soliditas Teruji

    100 Hari Prabowo-Gibran: Terobosan Bermunculan, Soliditas Teruji

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membuat banyak terobosan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja. Menurut Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna salah satu kunci utamanya adalah soliditas Prabowo dan Gibran dalam menjalankan pemerintahan.

    “Soliditas presiden dan wakil presiden itu penting untuk bisa secara kompak mengakselerasikan serta memaksimalkan kinerja pemerintahan khususnya para menteri Kabinet Merah Putih. Hal tersebut sudah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sehingga banyak terobosan yang muncul dalam waktu kurang lebih 100 hari kerja,” ujar Sutisna dalam diskusi dan rilis hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk “Pandangan Publik terhadap Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Sutisna menegaskan, tak ada keretakan antara Prabowo dan Gibran dan keduanya saling mengisi dan melengkapi dalam menjalankan pemerintahan. 

    “Saya mengapresiasi survei LPI ini dan saya melihat tidak ada keretakan pada pucuk hirarki kepemimpinan sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik,” jelas Sutisna.

    Dia menyebutkan sejumlah terobosan pemerintahan Prabowo-Gibran selama ini, mulai dari pemberlakuan PPN 12% hanya barang mewah, penghapusan utang petani, nelayan dan UMKM, pelaksanaan program makan bergizi gratis, implementasi cek kesehatan gratis, kebijakan efisien anggaran, pelibatan UMKM daerah mengelola tambang, pembentukan Danantara, retret para menteri dan kepala daerah, dan peluncuran bank emas pertama di Indonesia.

    “Terobosan dalam kebijakan tersebut tidak bisa terjadi kalau Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tidak solid, begitu juga dengan jajaran kabinetnya. Soliditas ini perlu kita dukung dan jaga. Tidak perlu terjebak dalam hasutan-hasutan kelompok tertentu yang menginginkan Prabowo dan Gibran tak akur,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Sutisna juga mengingatkan situasi pemerintahan saat ini berada dalam kondisi dunia yang tidak pasti dan tidak baik-baik saja. Karena itu, kita membutuhkan soliditas dan persatuan.

    “Itu sebabnya, koherensi atau keterpaduan semua pihak, tidak hanya pada pucuk pemerintahan, tetapi juga pada jajaran kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Mengapa penting? Oleh sebab itu syarat untuk dapat berakselerasi menterjemahkan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Indonesia saat ini tengah dinantikan perannya dalam konteks kawasan maupun global. Ini artinya, Indonesia mempunyai peran strategis di mata dunia,” pungkas dia.

    Berdasarkan hasil survei LPI terbaru, sebanyak 47,34% responden yakin dengan soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran, lalu sangat yakin sebanyak 15,27%, kurang yakin sebanyak 20,15% dan tidak yakin sama sekali sebanyak 15,75%. Sementara responden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu sebanyak 1,49%.

  • Ada Wanita Muda Dibalik Sengketa Kutus-kutus, Babe Bambang Angkat Bicara

    Ada Wanita Muda Dibalik Sengketa Kutus-kutus, Babe Bambang Angkat Bicara

    Surabaya (beritajatim.com) – Bambang Pranoto atau biasa disapa Babe Bambang angkat bicara terkait keterangan saksi yang diajukan pihak tergugat yakni Fazli Hasniel Sugiharto dalam persidangan yang digelar beberapa waktu lalu.

    Pada awak media, Bambang memberikan klarifikasinya. Perombakan manajemen di PT Kutus-kutus termasuk perintah dia pada anak sambungnya Fazli Hasniel Sugiharto bukan pengaruh siapapun.

    ” Jadi tidak benar kalau sosok wanita muda yang disebut di sidang kemarin itu sebagai pemicu masalah ini. Karena sejak awal memang sudah ada konflik. Tuntutan-tuntutan uang itu sudah ada. Selama 10 tahun saya mendiamkan saja, karena saya masih menjaga reputasi keluarga dan juga nama PT Kutus-Kutus,” ujarnya.

    Dari semua permasalahan yang terjadi, akhirnya Bambang menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan merk di PN Niaga Surabaya. Pengajuan gugatan tersebut juga atas saran berbagai pihak termasuk dari pihak Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

    Pengajuan gugatan pembatalan merk ini pun kata Bambang tidak ada niat untuk menguasai merk tersebut, karena dia sudah melounching merk Sanga-Sanga dan sudah terdaftar di HKI.

    Babe Bambang, sapaan akrabnya, sekaligus mengumumkan pergantian merek Kutus Kutus menjadi Sanga Sanga sebagai minyak kesehatan dengan racikan dari bahan-bahan alami yang sama setelah resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum serta bersertifikasi halal sejak 2024.

    “Kami mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek Kutus Kutus melalui Pengadilan Niaga PN Surabaya atas anjuran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan/ BPOM dan DJKI agar tidak membingungkan konsumen,” katanya kepada wartawan di Surabaya.

    Anjuran tersebut diharapkan menyelesaikan konflik dualisme produk minyak kesehatan asal Kabupaten Gianyar, Bali, dengan merek Kutus Kutus yang sejak 2021 semakin gencar memenuhi pasar dari versi milik Fazli Hasniel Sugiharto, yang tak lain adalah anak sambung Babe Bambang.

    Ceritanya, pada tahun 2004, Babe Bambang menikahi Lilies Susanti Handayani, seorang janda yang telah memiliki anak Fazli Hasniel Sugiharto, yang saat itu duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar (SD) atau berusia sekitar 10 tahun.

    Ketika Babe Bambang mulai meracik minyak Kutus Kutus di tahun 2013, Fazli telah beranjak remaja yang menginjak usia 20 tahun.

    “Kutus Kutus ini minyak kelapa. Awalnya belum bermerek karena saya racik untuk mengobati diri sendiri yang ketika itu mengalami kelumpuhan pada kedua kaki akibat terperosok di tanah sekitar rumah yang ambles,” ujarnya, mengenang.

    Ternyata kelumpuhan pada kedua kakinya bisa sembuh dan kembali berfungsi normal, sehingga Babe Bambang mencoba memasarkan minyak kelapa hasil racikannya yang kemudian diberi merek Kutus Kutus melalui media sosial Facebook.

    Mendapat respon positif di pasaran, Babe Bambang menindaklanjutinya dengan mematenkan hak cipta merek dagang Kutus Kutus ke DJKI yang pengurusannya dipercayakan kepada Fazli.

    Proses pengurusannya lama sampai 2,5 tahun lebih. Semula Babe Bambang tidak mempermasalahkan ketika DJKI akhirnya menerbitkan hak atas kekayaan intelektual/HKI merek Kutus Kutus atas nama Fazli Hasniel Sugiharto.

    Putra sambungnya itu juga dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama pada perusahaan produsen minyak balur tersebut.

    Hingga 2018, Babe Bambang mencopot jabatan Fazli Hasniel Sugiharto sebagai Direktur Utama setelah perusahaannya mengalami kekacauan manajemen dengan kerugian mencapai Rp9 miliar dan memilih untuk mengelolanya sendiri.

    Pada 2021, Lilies Susanti Handayani, ibu kandung Fazli Hasniel Sugiharto, yang juga istri Babe Bambang meninggal dunia. Sejak itulah muncul dualisme produk minyak balur Kutus Kutus versi Babe Bambang dan putra sambungnya dengan bahan racikan dan khasiat kesehatan berbeda yang masing-masing diklaim asli sehingga membingungkan jutaan konsumen setianya se- Indonesia. [uci/ted]

  • Kepastian Ekstradisi Buronan KPK Paulus Tannos Tunggu Hasil Sidang di Singapura – Halaman all

    Kepastian Ekstradisi Buronan KPK Paulus Tannos Tunggu Hasil Sidang di Singapura – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan perkembangan terbaru mengenai proses ekstradisi buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos di Singapura. 

    Dikatakan Supratman, seluruh dokumen permohonan Paulus Tannos sudah diterima otoritas Singapura.

    “Semua surat yang dibutuhkan untuk permintaan ekstradisi telah saya tandatangani dan lewat Kementerian Luar Negeri itu sudah mengirimkan karena yang mengirim Kementerian Luar Negeri,” kata Supratman kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

    Supratman menyebut seluruh dokumen ekstradisi telah dikirim ke Singapura pada pekan ini. 

    Pemerintah Indonesia saat ini menunggu hasil sidang di Singapura terkait kepastian untuk memulangkan Paulus Tannos ke Tanah Air.

    “Saat ini kita tinggal menunggu karena sepengetahuan saya suratnya sudah diantar kepada pihak berwenang di Singapura. Yang pasti kan karena lagi berproses di sana sekarang dan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, tentu pasti akan dilakukan proses sesuai aturan hukum yang ada di Singapura,” kata Supratman.

    “Prinsipnya kalau ada yang kurang pasti disampaikan ke kita, tetapi sepengetahuan saya semua yang dibutuhkan sudah kami lengkapi semua,” sambung politikus Partai Gerindra ini.

    Menkum menjamin kesiapan otoritas Indonesia dalam menjemput Paulus Tannos jika permohonan ekstradisi itu telah disetujui pengadilan Singapura. 

    Dia mengatakan tim penjemputan Paulus Tannos akan menjadi kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Hubinter Polri.

    “Silakan tanya KPK dan Hubinter Mabes Polri. Itu KPK yang punya ranah kalau soal itu (penjemputan Paulus Tannos),” ujar Supratman.

    Dihubungi terpisah, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan pihaknya saat ini menunggu kabar baik dari pemerintah Singapura terkait permohonan ekstradisi Paulus Tannos.

    “Sampai saat ini kami dibantu rekan-rekan kementerian/lembaga terkait sudah menyampaikan dokumen kelengkapan ke Singapura dan sudah diterima. Adapun perkembangannya menunggu hasil proses hukum di Singapura, doakan semoga dimudahkan dan dilancarkan usahanya,” kata Widodo.

    Korupsi Megaproyek Pengadaan e-KTP

    Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, merupakan buronan KPK di kasus korupsi megaproyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. 

    Perusahaan itu disebut menerima Rp145,8 miliar.

    Paulus Tannos ditetapkan sebagai tersangka sejak 2019 silam. 

    Dia kemudian menjadi buronan KPK sejak 19 Oktober 2021.

    Dalam pengejaran KPK, Paulus Tannos ternyata sempat berganti nama menjadi Thian Po Tjhin dan berganti kewarganegaraan untuk mengelabui penyidik. 

    Tannos tercatat memiliki paspor Guinea Bissau, sebuah negara di Afrika Barat.

    Pelarian Paulus Tannos pun berakhir di awal tahun ini. 

    Tannos ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), bersama otoritas keamanan Singapura pada 17 Januari 2025.

    Saat ini Paulus Tannos sedang menjalani sidang ekstradisi di Pengadilan Singapura.

    Sesuai perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura Pasal 7 huruf (5), Indonesia memiliki waktu 45 hari sejak dilakukannya penahanan sementara (sejak 17 Januari 2025) untuk melengkapi syarat ekstradisi. 

    Batas akhir Pemerintah RI melengkapi syarat ekstradisi hingga 3 Maret 2025.

  • 6 Polisi Diduga Intimidasi Band Sukatani, Kasus Dilimpahkan ke Mabes Polri

    6 Polisi Diduga Intimidasi Band Sukatani, Kasus Dilimpahkan ke Mabes Polri

  • Kapan Mudik Gratis Bio Farma 2025 Dibuka?

    Kapan Mudik Gratis Bio Farma 2025 Dibuka?

    PIKIRAN RAKYAT – Bio Farma, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kembali mengadakan program “Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025” untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Namun, terdapat penundaan dalam pembukaan pendaftaran program ini.

    Penundaan Pendaftaran

    Awalnya, pendaftaran program mudik gratis Bio Farma 2025 direncanakan akan dibuka pada 24 Februari 2025.

    Namun, berdasarkan informasi terbaru dari akun media sosial resmi Bio Farma, pendaftaran ditunda karena masih dalam tahap penyesuaian.

    Penundaan ini dilakukan sesuai dengan arahan Kementerian BUMN, dan link pendaftaran sementara di-hold.

    Bio Farma akan menunggu instruksi lebih lanjut dari Kementerian BUMN untuk pembukaan pendaftaran.

    Persiapan Dokumen

    Meskipun pendaftaran ditunda, Bio Farma mengimbau masyarakat yang berminat mengikuti program ini untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Berikut adalah daftar dokumen yang perlu disiapkan:

    1. Kartu Keluarga (KK)

    Dokumen ini penting untuk memastikan peserta mudik terdaftar dalam satu keluarga.

    2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA)

    Dokumen ini digunakan sebagai bukti identitas peserta mudik.

    3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Terbaru

    Dokumen ini diperlukan sebagai bukti bahwa peserta mudik termasuk dalam kategori masyarakat yang membutuhkan bantuan.

    4. Format Dokumen

    Seluruh dokumen harus diunggah dalam format PDF atau JPG. Pastikan dokumen dapat terbaca dengan jelas.

    Informasi Tambahan

    Masyarakat diimbau untuk terus memantau akun media sosial resmi Bio Farma untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pembukaan pendaftaran.

    Program mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian Bio Farma terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

    Tips Persiapan

    Pastikan dokumen-dokumen yang disiapkan dalam kondisi baik dan mudah dibaca. Jika ada dokumen yang belum lengkap, segera urus agar tidak terkendala saat pendaftaran dibuka.

    Ikuti terus informasi terbaru dari akun media sosial resmi Bio Farma agar tidak ketinggalan informasi penting.

    Disclaimer: Informasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan penyelenggara. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dari Bio Farma.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga

    Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga

    Kementerian Desa PDT dan Kemenag Berkolaborasi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Keluarga
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) bersama Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) berkolaborasi dalam mewujudkan masyarakat desa yang rukun penuh toleransi dan memiliki semangat keberagaman tinggi.
    Tak sebatas itu, keduanya juga tidak akan meninggalkan penguatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan pendekatan ekonomi keluarga.
    Hal ini akan direalisasikan dengan menggandeng setiap kekuatan di desa dengan menyesuaikan kondisi yang mungkin berbeda di setiap daerah.
    Menteri Desa PDT Yandri Susanto yakin hal tersebut akan menjadikan masyarakat semakin rukun dan mampu mewujudkan Indonesia emas dan bermartabat.
    Hal tersebut dikatakan Yandri Susanti saat bertemu Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta pada Kamis (27/2/2025).
    “Kita membicarakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) sama Menag. Insyaallah kita akan
    kick off
    membangun majelis taklim, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an), termasuk juga agama lain sehingga akhlak atau kehidupan di masyarakat desa lebih maju, lebih beradab, dan lebih bermanfaat dunia akhirat,” papar Menteri Desa Yandri dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025)
    Salah satu langkah untuk menindaklanjuti MoU atau nota kesepahaman tersebut adalah berfokus pada pengembangan majelis taklim di tingkat desa.
    Pengembangan majelis taklim tersebut diharapkan bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antarwarga sekaligus meningkatkan pengetahuan keagamaan.
    Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong majelis taklim di desa-desa dapat berkembang menjadi wadah yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi  berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga.
     
    Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui usaha-usaha ekonomi kecil yang dijalankan oleh keluarga.
    Tidak hanya itu, kedua kementerian juga menekankan pentingnya usaha bersama untuk memberantas buta huruf Al-Quran di desa-desa.
    Langkah tersebut dilakukan dengan mengadakan program-program pendidikan yang dapat mengajarkan masyarakat untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
    Pentingnya semangat toleransi antarumat beragama di desa juga menjadi salah satu fokus utama dalam kolaborasi ini. Dengan memperkuat semangat toleransi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian di setiap desa.
    Rangkaian kegiatan tersebut direncanakan akan di-
    launching
    pada pertengahan Ramadhan, tepatnya di Desa Lambang Sari Kabupaten Bekasi.
    Kedua kementerian berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal secara keseluruhan.
    Kegiatan ini juga diyakini menjadi langkah konkret dalam menciptakan desa yang lebih sejahtera, beragama, dan toleran, serta memiliki perekonomian yang mandiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.