Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Prabowo Siapkan Diskon Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran

    Prabowo Siapkan Diskon Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran

    Prabowo Siapkan Diskon Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan diskon harga tiket pesawat selama dua minggu ke depan untuk persiapan
    mudik Lebaran
    .
    Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers upaya pemerintah melancarkan bulan puasa Ramadhan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2025).
    “Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang,” kata Prabowo dalam keterangan pers, Rabu.
    Selain tiket pesawat, pemerintah pun berencana menurunkan tarif jalan tol di beberapa ruas utama saat liburan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi.
    Menurut Prabowo, hal ini mengingat waktu liburan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi sangat berdekatan.
    Kemudian, Prabowo memerintahkan Menteri Perhubungan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memantau situasi dan kondisi arus mudik.
    “Dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat,” ucap Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan dalam beberapa pekan terakhir menjelang Ramadhan.
    Ia pun sudah menyampaikan instruksi kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan lonjakan harga yang spekulatif.
    “Ini kita bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat yang paling memerlukan, dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu dan sudah lakukan itu,” kata Prabowo.
    Diketahui, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pada Jumat petang hari ini untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan 1446 hijriah atau 2025 masehi.
    Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu (1/3/2025) besok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KKP Sebut Kades Kohod Bertanggung Jawab Atas Pembangunan Pagar Laut, Harus Bayar Denda Rp48 Miliar

    KKP Sebut Kades Kohod Bertanggung Jawab Atas Pembangunan Pagar Laut, Harus Bayar Denda Rp48 Miliar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar. Denda ini dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, yang dianggap melanggar aturan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono saat menjawab pertanyaan anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Kamis. Dalam kesempatan itu, Daniel Johan mendalami peran Kepala Desa Kohod dalam pembangunan pagar laut yang kini menjadi sorotan.

    “Itu maksimum 30 hari dia (Kepala Desa Kohod dan staf) harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu,” ujar Trenggono di hadapan anggota Komisi IV DPR RI di Jakarta.

    Daniel Johan pun meminta kepastian terkait siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. Ia menanyakan apakah Kepala Desa Kohod merupakan pelaku utama dalam proyek tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Saya hanya ingin penegasan. Apakah dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh KKP, pelaku yang membangun pagar laut adalah Pak Kades. Jadi, Pak Kades pelaku yang membangun?” tanya Daniel Johan kepada Menteri Trenggono.

    Menanggapi hal tersebut, Trenggono mengonfirmasi bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya memang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut. Hal ini, kata dia, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan KKP.

  • Sambut Ramadan, Masjid Istiqlal Siapkan Hotel Gratis bagi Musafir

    Sambut Ramadan, Masjid Istiqlal Siapkan Hotel Gratis bagi Musafir

    Jakarta, Beritasatu.com – Masjid Istiqlal menghadirkan beragam kegiatan menarik dalam rangka menyambut Ramadan 2025. Salah satu rencana besar yang tengah digodok adalah penyediaan hotel gratis bagi musafir yang singgah di Istiqlal selama Ramadan.

    Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan, program ini menjadi salah satu visinya yang belum sepenuhnya terwujud dalam rangkaian acara Ramadan di Masjid Istiqlal.

    “Satu yang belum sempat kita selesaikan ini, tetapi dalam pekerjaan, yaitu di Istiqlal ini ada hotel gratis,” ujarnya dalam konferensi pers bertajuk Ramadhan di Istiqlal: Elevate U’r Vibes of Ramadhan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Lebih lanjut Nasaruddin Umar menjelaskan, hotel gratis ini nantinya akan menyediakan sekitar 40 kamar hingga 50 kamar yang diperuntukkan bagi musafir atau pelancong dari berbagai daerah yang hanya singgah sebentar di Jakarta.

    “Ada sekitar hampir 40 kamar. Ada mungkin dari daerah-daerah yang urusannya hanya satu atau dua hari di Jakarta. Ya daripada menyewa hotel di sekitar sini mahal ya,” katanya.

    Ia juga mencontohkan konsep hotel yang akan diterapkan, yakni hotel compact seperti yang ada di Singapura dan Jepang. Hotel compact adalah hotel yang nyaman, fungsional, dan sudah mencakup sarapan gratis.

    “Nah kita fasilitasi mereka, ini adalah musafir. Ya, hotelnya itu mirip dengan yang ada di Jepang atau di bandara Singapura. Hotel absolut, jadi lumayan. Ada kopernya, ada ruang mandinya. Kemudian juga breakfast-nya gratis,” jelasnya.

    Selain memberikan fasilitas bagi musafir, Nasaruddin Umar menegaskan, Masjid Istiqlal juga berperan sebagai pusat moderasi dan kerukunan antarumat beragama, berbangsa, dan bernegara.

    “Masjid Istiqlal ini mendapatkan kepercayaan dari berbagai instansi dunia, misalnya United Nations (PBB) dan institusi lainnya,” katanya.

    Dengan berbagai program inovatif yang dihadirkan, Masjid Istiqlal makin mengukuhkan posisinya sebagai simbol pluralisme dan pusat percontohan dunia dalam pengelolaan masjid modern.
     

  • Menag: Kemungkinan Besar 1 Ramadan 2025 Jatuh pada 1 Maret 2025

    Menag: Kemungkinan Besar 1 Ramadan 2025 Jatuh pada 1 Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama Nasarrudin Umar mengatakan ada kemungkinan besar awal puasa 1 Ramadan 1446 Hijriah akan jatuh pada Sabtu (1/3/2025), sama dengan yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah. 

    Nasarrudin mengatakan meski belum melangsungkan sidang isbat di Kementerian Agama, dirinya memandang kemungkinan perbedaan awal Ramadan 1446 Hijriah tidak akan terjadi tahun ini. Hal ini berdasarkan analisis temuan hisab yang sementara sudah diterima oleh pihaknya. 

    “Ini mohon doanya supaya kita bisa berpuasa di awal sama (berbarengan) 1 Ramadannya, dan kemungkinan besarnya itu bisa sama karena kita berada pada posisi 2,5 derajat sampai 4 derajat,” kata Nasarrudin saat jumpa pers di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Imam besar Masjid Istiqlal ini mengatakan posisi hisab di Aceh menunjukkan angka 4 derajat. Seperti diketahui, ketinggian hilal yang digunakan untuk menentukan awal puasa Ramadan di Indonesia adalah 3 derajat di atas ufuk. Ketinggian hilal 3 derajat tersebut telah disepakati lantaran kekuatan cahaya bulan di bawah 3 derajat masih kalah dengan cahaya mega (syafaq). 

    “Dan insyaallah 1 (Syawal) Idulfitri ini juga diharapkan sama juga, karena pada waktu diperkirakan itu masih minus ya, jadi minus derajatnya,” kata Nasarrudin. 

    Nasarrudin menilai ada kemungkinan muslim dari Nadhatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah akan mulai ibadah puasa Ramadan 2025 secara bersamaan. Begitu juga Idulfitri 1446 Hijriah juga berpotensi dirayakan secara bersamaan. 

    “Sehingga dengan demikian teman-teman dari Muhammadiyah dan NU itu bisa sepakat di sini,” tutur Nasarrudin. 

    Kemenag akan menggelar sidang isbat sore ini untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Sementara Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa jatuh pada 1 Maret 2025.

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    “Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing, 1 Maret 2025 М, kemudian 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta, Rabu (12/2/2025).

  • Tersangka Mutilasi Ngawi Peragakan Total 161 Adegan dalam Rekonstruksi

    Tersangka Mutilasi Ngawi Peragakan Total 161 Adegan dalam Rekonstruksi

    Surabaya (beritajatim.com) Rohmad Tri Hartanto alias Antok tersangka kasus mutilasi Ngawi memperagakan total 161 adegan dalam rekonstruksi ulang. Dari 161 adegan yang dilakukan, 80 adegan diperagakan oleh tersangka Antok di hotel Adisurya, Kediri.

    Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan proses rekonstruksi dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelidikan guna memperjelas kronologi kejadian. Selain itu, penyidik juga mencari detail peristiwa yang mungkin terlewat saat menginterogasi tersangka.

    “Kami ingin memastikan seluruh rangkaian peristiwa sesuai dengan fakta yang telah kami kumpulkan dalam penyelidikan. Sejauh ini, tersangka cukup kooperatif,” kata Jumhur, Jumat (28/02/2025).

    Dari hasil rekonstruksi, keterangan tersangka dengan adegan yang diperagakan masih sama. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Beritajatim.com, tersangka tidak sedikitpun menunjukkan penyesalan meski telah menghabisi nyawa Uswatun Khasanah, kekasih gelapnya. Ia bahkan sesekali terlihat tersenyum saat memperagakan adegan pembunuhan sadis tersebut.

    “Selama rekonstruksi berlangsung, pelaku mengikuti setiap adegan secara kooperatif tanpa melakukan bantahan. Tidak ada tanda-tanda kebingungan atau tersangka mencoba mengubah keterangan,” kata Djumhur, Jumat (28/02/2025).

    Terkait dengan rekan tersangka yang sempat diperiksa, Djumhur mengatakan dari hasil penyelidikan, ia menegaskan bahwa saksi tidak tahu terkait aksi mutilasi yang dilakukan oleh Antok.

    “Dia (saksi), posisinya memang dimintai bantuan, tidak ikut kegiatan membantu atau memperlancar (pembunuhan). Dia, tidak tahu sama sekali. Saat baru tahu, ya marah, tidak percaya,” tutup Jumhur. (ang/ted)

  • Kejagung Buka Peluang Panggil Ahok soal Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

    Kejagung Buka Peluang Panggil Ahok soal Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

  • Puasa Tanggal Berapa? Penetapan Awal Ramadhan 2025, Ini Perbedaan Jadwal Pemerintah dan Muhammadiyah

    Puasa Tanggal Berapa? Penetapan Awal Ramadhan 2025, Ini Perbedaan Jadwal Pemerintah dan Muhammadiyah

    PIKIRAN RAKTAT – Di Indonesia, penetapan awal puasa Ramadhan biasanya dilakukan pemerintah lewat Sidang Isbat.

    Namun, ada juga masyarakat yang mengikuti ketetapan ormas Islam, salah satunya Muhammadiyah.

    Berikut perbedaan jadwal pemerintah dan Muhammadiyah dalam penetapan awal puasa Ramadhan 2025 atau1446 Hijriah.

    Jadwal Penetapan Awal Puasa Muhammadiyah

    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh hari Sabtu, 1 Maret 2025.

    Keputusan itu dibuat menurut metode hisab hakiki wujudul hilal, perhitungan astronomi guna memastikan bulan baru telah terbit di atas ufuk ketika matahari terbenam.

    Muhammadiyah telah dapat menetapkan awal puasa Ramadhan 2025 jauh sebelum hilal (bulan sabit) terlihat dengan metode ini.

    Masyarakat atau umat Islam yang mengikuti Muhammadiyah dapat mempersiapkan diri lebih awal.

    Selain penetapan awal puasa Ramadhan, Muhammadiyah juga sudah mengumumkan Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh hari Senin, 31 Maret 2025.

    Jadwal Penetapan Awal Ramadhan Pemerintah

    Pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) belum menetapkan 1 Ramadhan dan baru akan menggelar Sidang Isbat hari ini Jumat, 28 Februari 2025.

    Sidang ini akan melibatkan berbagai pihak seperti ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak dan lembaga terkait lainnya.

    Hasil keputusan akan diumumkan malam harinya usai sidang. Jika hilal terlihat, pemerintah akan menetapkan 1 Ramadhan pada 1 Maret 2025 sama dengan keputusan Muhammadiyah.

    Perbedaan Metode Penetapan

    Meskipun Muhammadiyah dan pemerintah menggunakan pendekatan berbeda, keduanya bertujuan sama memberi kepastian pada umat Islam guna melaksanakan ibadah puasa.

    Perbedaan utama terletak pada metode yang digunakan, Muhammadiyah mengandalkan perhitungan astronomi (hisab), sementara pemerintah biasanya mengacu pengamatan hilal fisik (rukyatul hilal).

    Hal tersebut sering kali menyebabkan perbedaan penetapan awal puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PT Sritex Tutup per 1 Maret 2025, Ribuan Buruh Kena PHK, Menaker Yassierli hingga DPR Bereaksi – Halaman all

    PT Sritex Tutup per 1 Maret 2025, Ribuan Buruh Kena PHK, Menaker Yassierli hingga DPR Bereaksi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mulai Sabtu, 1 Maret 2025, PT Sritex akan tutup di tengah kondisi perusahaan yang pailit.

    Penutupan PT Sritex ini, berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sebanyak 10.665 karyawan di perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah ini.

    Merespons hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengaku belum mendapat laporan.  

    Ia mengatakan, masih akan mengecek terkait informasi karyawan PT Sritex yang terkena dampak PHK.

    Hal tersebut, disampaikan Yassierli seusai mengikuti pengarahan Presiden RI sekaligus penutupan Retret Kepala Daerah di Akmil di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). 

    “Nanti kita cek aja dulu. Saya belum lihat laporannya,” katanya, dilansir Kompas.com.

    Yassierli juga enggan menanggapi lebih lanjut pertanyaan wartawan terkait karyawan Sritex yang terakhir bekerja hari ini. 

    “Nanti kita lihat. Saya mengejar pesawat,” imbuh Yassierli.

    Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, akan berada di garis terdepan dalam membela hak-hak buruh PT Sritex yang menurut Kurator dikenakan PHK.

    “Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, kepada Tribunnews, Jumat.

    Diketahui, sesuai aturan dan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, maka kendali perusahaan menjadi kewenangan Kurator. 

    Noel mengatakan, Kemnaker dan manajemen sudah berupaya maksimal agar tidak terjadi PHK. 

    Namun, Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, memilih opsi PHK. 

    Maka, menurutnya, langkah Pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh.

    “Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” tegas Noel.

    Kata DPR

    Sementara itu, Komisi VII DPR meminta Kementerian Perindustrian mengambil langkah antisipatif menghadapi penutupan permanen PT Sritex.

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meyakini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dapat mengatasi permasalahan di Sritex.

    “Sekarang kita perlukan Menteri Perindustrian untuk turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan.”

    “Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita) pasti memiliki jalan dan solusi,” katanya. 

    KSPI

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Pimpinan Yorrys Raweyai bersama federasi Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FP TSK) turut menanggapi soal kondisi PT Sritex.

    Sejumlah pihak berharap, agar ada solusi terbaik bagi ribuan pekerja atau buruh PT Sritex agar selamat dari ancaman PHK. 

    Bagi KSPSI, penyelamatan pekerja PT Sritex merupakan prioritas yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

    “Banyak yang kami diskusikan dengan Pak Menaker salah satu yang paling jadi perhatian kami adalah mendorong upaya penyelamatan pekerja PT Sritex dari ancaman PHK.”

    “Artinya pemerintah kami dorong untuk mencari solusi terbaik termasuk juga bagaimana perusahaan ini bisa selamat dari pailit,” ungkap Arnod Sihite selaku Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai saat bertemu Menteri Tenaga Kerja Yassierli di Jakarta, Senin (12/1/2025).

    Menurutnya, penyelamatan penyelamatan PT Sritex dilakukan dengan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga sehingga mendapat banyak masukan.

    Termasuk mendorong agar Presiden yang sudah memberi perhatian sejak awal tetap konsisten dengan upaya-upaya penyelamatan.

    Karyawan Sritex Isi Surat Pernyataan PHK

    Terkini, karyawan PT Sritex sebagian sudah mengisi surat pernyataan atau formulir Putusan Hubungan Kerja (PHK).

    Surat pernyataan itu, berasal dari kurator yang dikirim ke manajemen dan diteruskan kepada para karyawan. 

    Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sritex, Widada, mengatakan pendataan telah dilakukan sejak sepekan lalu. 

    Menurutnya, sudah sekitar 6.660 karyawan yang kemungkinan terkena dampak. 

    “Sekarang aja transisinya sudah 6.660 karyawan yang kemungkinan kena PHK. Ini pendataan terus,” kata Widada dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (27/2/2025). 

    Meski demikian, karyawan Sritex masih bekerja seperti biasa. Hanya bagian spinning yang sudah tidak beroperasi. 
    Para karyawan ada yang keluar dan dirumahkan. 

    (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia, Hasanudin Aco, Reza Deni, Kompas.com)

  • Presiden Prabowo Ingin Retret Kepala Daerah Kembali Digelar pada 2026

    Presiden Prabowo Ingin Retret Kepala Daerah Kembali Digelar pada 2026

    Magelang, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginginkan retret kepala daerah kembali digelar pada 2026 sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan.

    Hal ini disampaikan saat penutupan retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).

    “Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retret ini. Bahkan, beliau meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan retret kepala daerah pada 2026 guna mengevaluasi target-target yang telah diberikan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

    Evaluasi Target Pembangunan Nasional

    Menurut Bima Arya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai target pembangunan, termasuk swasembada pangan, hilirisasi industri, serta program-program prioritas lainnya.

    “Supaya kita semua tidak sekadar bicara, tetapi ada bukti nyata. Presiden Prabowo ingin memastikan beliau dan para kepala daerah benar-benar menjalankan program sesuai target. Maka pada 2026, akan ada retret lagi untuk mengevaluasi angka-angka dan capaian tersebut,” tegas Bima.

    Bima juga menjelaskan retret kepala daerah 2026 rencananya kembali diadakan di Akmil Magelang, dengan jumlah peserta 503 kepala daerah.

    Retret Kepala Daerah 2025 Berlangsung 8 Hari

    Retret kepala daerah 2025 telah berlangsung selama delapan hari, dari 21 hingga 28 Februari 2025, dengan total 493 peserta hadir, sedangkan 10 kepala daerah absen tanpa alasan.

    Sebelumnya, Bima menjelaskan, Prabowo menyampaikan arahan yang lebih detail dan teknis terkait Asta Cita untuk Indonesia. Selain itu, pengarahan ini juga menjadi momen bagi kepala daerah untuk mendapatkan motivasi dan inspirasi langsung dari Prabowo.

    “Pasti semua kepala daerah menunggu arahan yang detail dan teknis terkait Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. Kedua juga kepala daerah butuh semangat butuh motivasi butuh inspirasi dan presiden biasa menyampaikan itu kepada para menteri dan sekarang dibagikan kepada kepala daerah,” ucapnya terkait penutupan retret kepala daerah.

  • Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu

    Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu

    Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR
    Puan Maharani
    kembali memastikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    dan Presiden
    Prabowo Subianto
    segera bertemu.
    Hal ini disampaikan Puan menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri acara Parade Senja dalam
    retreat kepala daerah
    di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
    “Pasti, pasti (bertemu). Secepatnya, Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).
    Dalam kesempatan itu, Puan juga mengaku menyampaikan pesan Megawati kepada Presiden Prabowo terkait retreat kepala daerah.
    Kata Puan, Megawati berpesan agar retreat kepala daerah berjalan lancar.
    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.
    Menurut dia, Megawati sejatinya diundang untuk menghadiri Parade Senja, tetapi berhalanagan hadir, tetapi berhalangan hadir.
    Sementara itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri acara tersebut.
    Adapun Puan hadir dalam posisinya sebagai Ketua DPR RI bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Najamuddin.
    Puan mengaku sempat berbincang-bincang dengan Prabowo dan SBY sebelum parade senja dimulai.
    “Berkumpul dan bersilaturahmi tiga presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata dia.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , Puan berulang kali menyebut Megawati-Prabowo pasti bertemu, tetapi keduanya tak kunjung bertemu secara terbuka.
    Pertama, Puan mengaku Megawati dan Prabowo akan bertemu menjelang ulang tahun Prabowo pada Kamis (17/10/2024).
    “Insya Allah,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).
    Pada Januari lalu, Puan kembali menjawab pertanyaan awak media mengenai kepastian pertemuan Megawati-Prabowo.
    Sama seperti Oktober tahun lalu, lagi-lagi Puan memberikan sinyal Megawati-Prabowo bakal bertemu.
    Saat itu, Puan mengatakan pertemuan akan terjadi ketika Megawati merayakan ulang tahun ke-78.
    “Mungkin saja (kejutan). Insya Allah,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Namun, pertemuan tersebut belum juga terlaksana hingga akhir Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.