Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Bareskrim Polri Ungkap Perbedaan Modus Pemalsuan SHM di Kohod dan Segarajaya

    Bareskrim Polri Ungkap Perbedaan Modus Pemalsuan SHM di Kohod dan Segarajaya

    Jakarta, Beritasatu.com –  Bareskrim Polri mengungkap ada perbedaan modus pemalsuan sertifikat hak milik (SHM) di Desa Kohod, Tangerang, serta Segarajaya maupun Hurip Jaya, Bekasi, terkait kasus pagar laut.

    Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, dalam kasus pagar laut Kohod maupun Hurip Jaya, pemalsuan SHM sudah direncanakan.

    “Kalau yang di Segarajaya ini hampir mirip dengan di Kohod ya, jadi sebelumnya sudah dipersiapkan,” ujar Djuhandani kepada wartawan Jumat (28/2/2025).

    Sementara di Desa Segarajaya, kata Djuhandani, pemalsuan SHM mempunyai modus berbeda, yakni mengubah objek laut menjadi tanah.

    “Sementara objek yang ini akan dijanjikan di kemudian hari menjadi hak masyarakat. Jadi mengubah sertifikat yang sudah ada,” ungkapnya.

    Saat ini, kasus pagar laut tiga lokasi tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Kendati demikian sampai saat ini belum ada tersangka dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya maupun Hurip Jaya.

    “Kita melaksanakan penyidikan step by step dan juga kami juga maunya cepat semuanya segera terungkap,” kata dia.

    Lebih lanjut, Djuhandani menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) seusai kasus tersebut naik ke tahap penyidikan.

    “Banyak koordinasi ataupun minta keterangan-keterangan baik itu ahli ataupun hasil-hasil uji laboratorium yang nantinya kita bisa mengenakan kepada tersangka,” kata Djuhandani terkait kasus pagar laut.

  • Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Jumat (28/2/2025) sore.

    Mereka hadir ke rumah Jokowi usai mengikuti kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, yang ditutup oleh Presiden RI Prabowo Subianto, hari ini Jumat. 

    Dikutip dari Tribun Solo, dalam pertemuan tersebut, kepala daerah yang sudah dilantik berbincang dengan Jokowi selama kurang lebih satu jam.

    Para pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
    Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin
    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
    Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak
    Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati
    Bupati Probolinggo Muhammad Haris,
    Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono
    Ketua PP Muslimat NU Arifah Fauzi.

    Menguatkan Program Pemerintah Pusat

    Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, mengungkapkan bahwa kedatangan para kepala daerah ini merupakan bagian dari kegiatan retreat yang telah dilaksanakan di Magelang.

    Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan wejangan dan penguatan dari Jokowi, sehingga mereka dapat kembali ke daerah masing-masing dengan semangat dan pemahaman yang lebih baik.

    “Kami sowan ke Pak Presiden, kebetulan setelah retreat, kami ingin mendapatkan penguatan dan pesan-pesan beliau untuk bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, dan memperluas jejaring kami,” kata Khofifah kepada awak media setelah pertemuan.

    Sementara itu, Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng, menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan pesan khusus terkait dukungan terhadap program-program pemerintah pusat.

    Luthfi menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk mendukung dan mengakselerasi implementasi program-program yang tertuang dalam Asta Cita.

    “Pesan beliau sangat jelas, yaitu untuk mendukung program-program pemerintah pusat yang ada dalam Asta Cita. Beliau juga meminta kami untuk mengakselerasi program-program tersebut agar lebih cepat terwujud,” jelas Luthfi, yang juga merupakan mantan Kapolda Jateng.

    Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah dan Pemerintah Pusat

    Pertemuan tersebut tidak hanya membahas program-program nasional, namun juga sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Jokowi diyakini ingin memastikan bahwa kepala daerah memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya percepatan pembangunan serta penguatan kerjasama dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

    Sejumlah kepala daerah yang hadir pun sepakat untuk mengimplementasikan pesan-pesan Jokowi dalam kepemimpinan mereka di daerah.

    Selain itu, mereka berkomitmen untuk terus berkolaborasi guna mewujudkan program-program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah. (TribunSolo/Andreas Chris Febrianto)

  • Bima Arya: Kepala Daerah yang Dipilih Rakyat Bisa Diberhentikan

    Bima Arya: Kepala Daerah yang Dipilih Rakyat Bisa Diberhentikan

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, kepala daerah bisa diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meski dipilih oleh rakyat.

    “Pak Menteri (Mendagri Tito Karnavian) sampaikan, kepala daerah itu walau dipilih oleh rakyat, tetapi bisa diberhentikan berdasarkan undang-undang. Jadi, bukan berarti dipilih langsung tidak bisa berhenti,” kata Bima Arya kepada wartawan di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).

    Bima Arya menjelaskan, beberapa alasan yang dapat menyebabkan kepala daerah diberhentikan, antara lain tidak melaksanakan program prioritas nasional, bepergian ke luar negeri tanpa izin, atau melakukan perbuatan tercela.

    “Kepala daerah bisa diberhentikan karena tidak melaksanakan program prioritas nasional, tidak izin ketika keluar negeri, atau melakukan perbuatan tercela,” ucapnya.

    Bima Arya mengingatkan agar para kepala daerah berhati-hati dalam menjalankan amanah mereka. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang akan diterima jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

    “Jangan sampai ketentuan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Kepala daerah harus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya hingga akhir masa jabatan,” tutup Bima Arya yang menyebut kepala daerah terpilih bisa diberhentikan.

  • Bukan Rp500 Juta, tapi Rp3 Miliar

    Bukan Rp500 Juta, tapi Rp3 Miliar

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) tahun 2025 setelah dipangkas adalah sebesar Rp3 miliar. Dia menepis mengenai kabar pemangkasan anggaran KND tinggal menyisakan Rp500 juta.

    “Jadi saya ingin sampaikan bahwa dari data yang kita terima anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih dan setelah ada efisiensi itu tersisa Rp3 miliar lebih. Jadi tidak benar seperti yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025.

    Dia mengatakan bahwa seluruh layanan yang diberikan kepada disabilitas tidak ada yang dipotong dari Kemensos. Termasuk bantuan sosial (bansos) kepada bansos juga tidak kena potong.

    “Untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk disabilitas, kemudian tugas tugas utama untuk KND tetap diberikan, penganggarannya masih ada,” kata Gus Ipul.

    Berdasarkan data yang dibagikan, pagu anggaran KND tahun 2025 sebesar Rp6.915.689.000. Ada pemangkasan sebesar Rp3.885.502.000 sehingga sisa anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp3.030.187.000.

    Dirincikan efisiensi blokir anggaran terhadap sejumlah pos belanja mulai dari belanja perjalanan dinas Rp2.994.435.000, belanja bahan Rp107.106.000, belanja sewa Rp493.000.000, belanja langganan termasuk persediaan konsumsi dan barang non-operasional lain Rp198.961.000, hingga belanja barang jasa profesi Rp92.000.000.

    Adapun adanya anggaran yang dipangkas menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 yang diteken Presiden RI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Berpuasa untuk Umat Muslim Indonesia

    Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Berpuasa untuk Umat Muslim Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 2025 kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto lewat unggahan di akun Instagram resminya.

    “Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh saudara-saudari umat Muslim di Indonesia,” tulis Presiden dalam unggahan di akun Instagram resminya, @presidenrepublikindonesia, pada Jumat (28/2/2025).

    Dalam unggahan tersebut, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin.

    Presiden mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai kesempatan mempererat persaudaraan, meningkatkan ketakwaan, serta memperkuat semangat kebersamaan demi kemajuan Indonesia.

    Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi jatuh pada Sabtu (1/2/2025) Keputusan tersebut diambil setelah Sidang Isbat yang diselenggarakan di gedung Kemenag, Jakarta.

  • Tak Hanya Memalak untuk Fashion Show Anak, Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Terima Gratifikasi Valas dan Deposito

    Tak Hanya Memalak untuk Fashion Show Anak, Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Terima Gratifikasi Valas dan Deposito

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kelakuan eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk memperkaya diri sendiri sudah di luar nalar. Selain memalak wajib pajak untuk membiayai fashion show atau peragaan busana bisnis fashion anak, Mohamad Haniv juga menerima gratifikasi berupa uang valas Dolar Amerika Serikat dan sejumlah deposito.

    Gratifikasi tersebut terjadi saat Mohamad Haniv atau Muhammad Haniv atau Muhamad Haniv menjabat kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Kasus gratfikasi terjadi pada periode 2015-2018 lalu.

    Sejak 18 Januari 2019 lalu, Haniv tidak aktif lagi bekerja di Ditjen Pajak Jakarta.

    Saat menjabat kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Haniv menggunakan jabatannya untuk mendapatkan gratifikasi dari wajib pajak.

    Dia memalak para wajib pajak untuk membiayai fashion show bisnis fashion desainer Feby Paramita atau Feby Haniv yang tak lain putri Muhamad Haniv. Feby Haniv memiliki bisnis fashion dengan merek atau brand bernama FH Pour Homme by Feby Haniv sejak 2015 lalu.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025 mengungkap modus gratifikasi yang dilakukan Haniv untuk menyokong bisnis fashion show anaknya.

    Asep mengatakan, pada 5 Desember 2016, Haniv mengirim email ke Yul Dirga selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3.

    Melalui email tersebut Haniv minta bantuan Yul Dirga untuk mencarikan sponsor bagi bisnis fashion show anaknya yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2016.

  • Transformasi Bisnis dengan AI: Webinar Amerop Business Academy oleh PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa – Halaman all

    Transformasi Bisnis dengan AI: Webinar Amerop Business Academy oleh PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, kecerdasan buatan (AI) semakin menjadi topik hangat.

    Untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana AI dapat mentransformasi model bisnis, Amerop Business Academy (ABA) oleh PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa baru-baru ini menyelenggarakan sebuah webinar bertajuk “The Age of AI: Transforming Business Models for the Future”.

    Webinar yang digelar pada 9 Februari ini menghadirkan berbagai ahli yang membahas pengaruh AI terhadap daya saing bisnis serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

    Ketua Amerop Business Academy 2025, Galang Pratama Kusuma Putra, menjelaskan bahwa tujuan dari webinar ini adalah untuk membekali generasi muda pelaku bisnis dan profesional dengan wawasan yang mendalam mengenai peran AI dalam transformasi ekonomi global.

    “Kami ingin membangun pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana AI bukan sekadar alat otomatisasi, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang mampu menciptakan nilai baru bagi perusahaan,” ujarnya.

    Dengan pemahaman yang komprehensif tentang AI, para pelaku usaha diharapkan dapat menyusun strategi jangka panjang yang lebih efektif dalam menghadapi perubahan di dunia bisnis.

    Dalam webinar tersebut, Dr. Dicky Jhoansyah, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah, memaparkan konsep dasar AI, jenis-jenis AI yang umum digunakan dalam industri, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu dalam analisis data, pengambilan keputusan berbasis data, dan pengembangan layanan yang lebih personal.

    Selanjutnya, Tyo Guritno, Founder Inspigo, menjelaskan strategi dan inovasi bisnis berbasis AI.

    Ia menyoroti bagaimana AI dapat menjadi alat strategis dalam merancang model bisnis yang lebih inovatif dan memberikan contoh studi kasus perusahaan global seperti Amazon, Tesla, dan Google yang berhasil mentransformasikan bisnis mereka dengan memanfaatkan AI.

    Beberapa manfaat utama AI yang dibahas dalam webinar meliputi:

    1. Otomatisasi Proses: AI dapat mengotomatiskan tugas repetitif seperti layanan pelanggan melalui chatbot.

    2. Analisis Data yang Lebih Akurat: Dengan kemampuan machine learning, AI mampu menganalisis data besar dan memberikan wawasan yang lebih tepat.

    3. Peningkatan Pengalaman Pelanggan: AI membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal melalui rekomendasi berbasis data.

    4. Keamanan dan Pencegahan Risiko: AI digunakan untuk mendeteksi ancaman dalam sistem keamanan siber.

    5. Inovasi Produk dan Layanan: AI memungkinkan pengembangan produk dan layanan inovatif, seperti kendaraan otonom.

    Pembicara terakhir, Aryo Pamoragung dari Kementerian Komunikasi dan Digital, membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam integrasi AI di industri nasional, termasuk isu regulasi, privasi data, dan etika penggunaan AI.

    Dalam diskusi panel, para narasumber menekankan bahwa adopsi AI harus dilakukan secara bijaksana.

    “AI adalah bagian dari masa depan bisnis. Perusahaan yang tidak mulai mengadopsi teknologi ini akan tertinggal. Namun, adopsi AI harus dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan aspek etika dan regulasi yang ada,” pungkas Aryo Pamoragung.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sudah Bergaji Tinggi, Eks Kepala Kanwil Pajak Terima Gratifikasi untuk Biaya Bisnis Fashion Show Anak

    Sudah Bergaji Tinggi, Eks Kepala Kanwil Pajak Terima Gratifikasi untuk Biaya Bisnis Fashion Show Anak

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025 mengungkap modus gratifikasi yang dilakukan Haniv untuk menyokong bisnis fashion show anaknya.

    Asep mengatakan, pada 5 Desember 2016, Haniv mengirim email ke Yul Dirga selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3.

    Melalui email tersebut Haniv minta bantuan Yul Dirga untuk mencarikan sponsor bagi bisnis fashion show anaknya yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2016.

    “Permintaan ditujukan untuk dua atau tiga perusahaan yang kenal dekat saja,” pinta Haniv kepada Yul Dirga.

    Nominal permintaan uang juga tertera pada email tersebut, yakni Rp 150 juta. Nomor rekening BRI serta nomor telepon Feby Paramita juga ada di dalam pesan email.

    Kemudian, berdasarkan e-mail permintaan tersebut, terdapat transfer masuk ke rekening BRI milik Feby. Transfer rekening itu yang diidentifikasi terkait dengan pemberian gratifikasi yang berasal dari Wajib Pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing 3 senilai Rp300 juta.

    Ternyata, gratifikasi tersebut tak berhenti pada momen itu saja. Sepanjang 2016-2017, uang yang masuk ke rekening BRI milik Feby terkait pelaksanaan seluruh fashion show FH POUR HOMME by FEBY HANIV mencapai Rp387 juta.

    Sumber uang tersebut berasal dari perusahaan maupun perorangan yang menjadi Wajib Pajak dari Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus. Artinya, para wajib pajak dipalak untuk membiayai fashion show desainer Feby Paramita atau Feby Haniv, anak Mohamad Haniv.

  • PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina

    PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina

    PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk membersihkan praktik korupsi di lingkungan Pertamina, buntut terungkapnya skandal tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga.
    Wakil Ketua Harian PKB Najmi Mumtaza Rabbany mengatakan, kasus korupsi tata kelola minyak tersebut sudah seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya Pertamina.
    “Kami di PKB tentu mendukung penuh langkah Pak Presiden Prabowo untuk bersih-bersih BUMN, terutama di Pertamina ya,” ujar Najmi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2025).
    “Bagi kami, dugaan korupsi di (lingkungan) PT Pertamina harus menjadi momentum untuk berbenah, tidak ada lagi kecurangan oleh siapa pun di tubuh BUMN,” sambungnya.
    Menurut Najmi, pemberantasan korupsi di BUMN sudah sepatutnya menjadi prioritas utama pemerintah.
    Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan aset negara.
    “Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN,” kata Najmi.
    Dia pun mengingatkan bahwa BUMN adalah perusahaan negara, sehingga harus dikelola secara profesional dan transparan.
    Najmi juga mengajak semua lapisan agar turut mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi di BUMN yang dijalankan pemerintahan Prabowo.
     
    “BUMN adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan bancakan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan,” tutur Najmi.
    “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu padu melawan para koruptor yang menggasak uang negara dan telah menyengsarakan hidup rakyat selama ini,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut buka suara mengenai kasus dugaan korupsi yang mem-blending atau mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 92 (Pertamax) dengan RON 90 (Pertalite) di Pertamina.
    Kepala Negara menyatakan, kasus tersebut tengah diurus.
    “Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua,” kata Prabowo usai peresmian Bullion Bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Dia menyatakan, pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atau korupsi tersebut.
    Mantan Menteri Pertahanan itu pun berujar akan membela kepentingan rakyat.
    “Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” jelas Prabowo.
    Sebelumnya, Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax.
    Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi RON 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).
    “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
    Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/2/2025), PT Pertamina Patra Niaga membantah dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam proses pengadaan dan distribusi BBM.
    “Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, izin kami memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya soal kualitas BBM RON 90 dan RON 92,” kata Ega dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu.
    “Kami berkomitmen dan kami berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92, yang RON 90 sesuai dengan RON 90,” sambungnya.
    Beberapa jam setelah rapat selesai, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung membantah pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang mengeklaim bahwa tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite.
    “Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 (Pertalite) atau di bawahnya 88 di-blending dengan 92 (Pertamax). Jadi RON dengan RON sebagaimana yang sampaikan tadi,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, di Kantor Kejagung, Rabu (26/2/2025).
    Abdul Qohar menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti.
    Dugaan pengoplosan itu pun ditemukan berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik.
    “Jadi hasil penyidikan, tadi saya sampaikan itu. RON 90 atau di bawahnya itu tadi fakta yang ada, dari keterangan saksi RON 88 di-blending dengan 92. Dan dipasarkan seharga 92,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap, Ini Alasan Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Peserta Retret Magelang

    Terungkap, Ini Alasan Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Peserta Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Rangkaian kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah telah berakhir pada hari ini, Jumat (28/2/2025). 

    Dengan demikian, ratusan kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Wali Kota, Bupati yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari akan kembali ke daerahnya masing-masing setelah digembleng di Magelang selama sepekan.

    Namun ada hal yang menarik di tengah hiruk pikuk retret, sosok Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X justru ramai menjadi buah bibir di media sosial. Sultan HB X disebut menjadi salah satu kepala daerah yang tidak masuk daftar peserta retret di Magelang.

    Hal itu dikarenakan oleh eksistensi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengamanatkan DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI.

    Menilik Pasal 18 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa syarat mengemban jabatan Gubernur DIY adalah orang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.

    “Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur,” tulis beleid tersebut dan dikutip Jumat (28/2/2025).

    Ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) bahwa kedua takhta itu merupakan warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun.

    Bunyi pasal 1 ayat (4):

    Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

    Bunyi Pasal 1 ayat (5):

    Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.

    Maka demikian, merujuk pada UU 13/2012 tersebut, memberikan kewenangan yakni tidak adanya Pilkada, karena Sri Sultan dan Paku Alam otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

    Selain aturan itu, menurut Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Sultan HB X belum lama ini dilantik untuk periode jabatan sampai dengan tahun 2027. Jadi tidak termasuk dalam rombongan kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024.

    Keistimewaan Yogyakarta tidak lepas dari sumbangsihnya dalam sejarah republik. Yogyakarta memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

    Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Dia termasuk raja yang lebih awal mengintegrasikan Yogya dengan Indonesia.

    Selain itu, Sultan juga merelakan harta kraton untuk membiayai perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota negara ketika serangan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949.