Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Jadwal Buka Puasa Ramadan di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang Hari Ini, 1 Maret 2025

    Jadwal Buka Puasa Ramadan di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang Hari Ini, 1 Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini merupakan hari pertama ibadah puasa ramadan dilaksanakan di Indonesia.

    Dalam hasil sidang isbat Kemenag yang digelar kemarin, 28 Februari 2025 pemerintah memutuskan 1 ramadan 1446 H dimulai 1 Maret 2025.

    Artinya, umat muslim di Indonesia sudah menjalankan ibadah puasa saat ini hingga waktu berbuka ketika adzan magrib sore nanti.

    Berikut jadwal buka puasa 1 ramadan 1446 H di Jabodetabek melansir dari laman Kemenag.

    JAKARTA

    ASAR 15:12
    MAGRIB 18:15
    ISYA’ 19:24

    BOGOR

    ASAR 15:11
    MAGRIB 18:19
    ISYA’ 19:24

    DEPOK

    ASAR 15:11
    MAGRIB 18:15
    ISYA’ 19:24

    TANGERANG

    ASAR 15:12
    MAGRIB 18:15
    ISYA’ 19:25

    BEKASI

    ASAR 15:11
    MAGRIB 18:14
    ISYA’ 19:23

  • LBH Pessandra Laporkan Akun Palsu yang Catut Nama Kiai Abdul Ghofur untuk Penggandaan Uang

    LBH Pessandra Laporkan Akun Palsu yang Catut Nama Kiai Abdul Ghofur untuk Penggandaan Uang

    Lamongan (beritajatim.com) – Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Santri Alumni Sunan Drajat (LBH PESSANDRA) melaporkan akun palsu di media sosial yang menggunakan nama Kiai Abdul Ghofur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Akun tersebut diketahui menawarkan jasa penggandaan uang, yang meresahkan masyarakat serta para santri dan alumni pesantren.

    Koordinator Bidang Hukum Pessandra, Ahmad Umar Buwang, mengatakan bahwa laporan ini dibuat karena akun bernama “Kyai Abdul Ghofur” di Facebook telah menimbulkan keresahan.

    “Sejak akun palsu itu mengudara, semua jaringan alumni yang tergabung dalam Pessandra resah. Mereka yakin itu akun palsu karena selama ini Abah Kiai Ghofur tidak pernah pegang handphone, apalagi bermain media sosial,” ujar Buwang, Sabtu (1/3/2025).

    Akun tersebut diketahui mengunggah video berdurasi 1 menit 13 detik pada Selasa, 25 Februari 2025, dengan tulisan:

    “Assalamualaikum untuk saudara saudari yang mau konsultasi masalah keuangan, keluarga, dan jabatan bisa hubungi saya.”

    Dalam video itu, terlihat seseorang menata uang di teller bank. Selain itu, akun juga mengunggah berita dari Liputan 6 SCTV dengan narasi yang mengklaim ada seorang kiai yang bisa menarik uang gaib dan menawarkan paket penarikan uang gaib. Akun tersebut juga mencantumkan nomor 082177769795 untuk dihubungi bagi yang berminat.

    Buwang menjelaskan bahwa pihak alumni Pondok Pesantren Sunan Drajat telah melakukan klarifikasi terkait unggahan tersebut. Gus Murobbi Binnur (Gus Obbi), putra Kiai Abdul Ghofur, menegaskan bahwa Kiai Abdul Ghofur tidak pernah memposting atau menyebarkan berita terkait dirinya yang bisa menarik uang gaib.

    “Akibat adanya postingan tersebut, Kiai Abdul Ghofur merasa dirugikan. Nama beliau dipakai orang lain tanpa izin, sehingga nama baiknya tercemar,” kata Buwang.

    Karena itu, LBH Pessandra mendesak Polres Lamongan, khususnya Unit II Tipidter Satreskrim, untuk menyelidiki kasus ini dan menangkap pelaku. Apalagi, nomor telepon yang digunakan sudah teridentifikasi.

    “Keluarga besar PP. Sunan Drajat berharap pelaku bisa ditangkap agar ada efek jera. Pencemaran nama baik adalah pelanggaran yang jelas diatur dalam UU ITE,” tegasnya. [fak/beq]

  • Maung MV3 Garuda Calon Mobil Dinas Menteri Bakal Segera “Launching”

    Maung MV3 Garuda Calon Mobil Dinas Menteri Bakal Segera “Launching”

    Maung MV3 Garuda Calon Mobil Dinas Menteri Bakal Segera “Launching”
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Maung MV3 Garuda
    untuk
    kendaraan dinas
    kementerian dan lembaga pemerintah dikabarkan akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.
    “Jadi, versi Garudanya sudah kita siapkan, dalam waktu dekat inilah kita segera
    launching
    ,” ujar Direktur Utama PT Pindad, Sigit Santosa, saat ditemui di Lapangan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/3/2025).
    Sigit mengatakan,
    PT Pindad
    sudah siap untuk memproduksi massal Maung MV3 Garuda.
    Namun, proses produksi belum bisa dilakukan karena masih menunggu jumlah pesanan yang diperlukan.
    “Menunggu koordinasi antara kementerian, kebutuhan totalnya berapa sehingga kami bisa menyiapkan
    supply chain
    -nya karena kita
    just in time
    , jadi kita tidak nyetok,” kata dia.
    Jika pesanan ini sudah masuk, proses produksi bisa dilakukan dengan cepat.
    Per harinya, PT Pindad bisa memproduksi 30-50 unit Maung untuk memenuhi pesanan yang ada.
    Diberitakan sebelumnya, para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih bakal memiliki kendaraan dinas baru.
    Mereka akan “menunggangi” mobil dinas Maung buatan PT Pindad.
    Pihak Istana telah mengonfirmasi bahwa Presiden
    Prabowo Subianto
    memang memerintahkan agar semua anggota kabinetnya menggunakan mobil Maung produksi Pindad.
    Perintah itu disampaikan Prabowo saat menggelar retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 25-27 Oktober 2024.
    “Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).
    Dengan demikian, kendaraan dinas yang para menteri gunakan akan sama seperti yang digunakan Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • FSGI Dorong Siswa Sekolah Ikut Pesantren Kilat selama Ramadan 2025

    FSGI Dorong Siswa Sekolah Ikut Pesantren Kilat selama Ramadan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menilai pesantren kilat menjadi salah satu program yang penting untuk anak-anak sekolah selama Ramadan 2025. Program ini biasanya berfokus pada pendidikan agama, seperti mengenalkan makna puasa dan sejarah nabi-nabi.

    Di tingkat SMA, pesantren kilat biasanya dilengkapi dengan kajian-kajian mendalam tentang ayat-ayat tertentu yang dapat dipahami dengan perspektif berbeda.

    “Untuk siswa SMA, tahapan untuk mendiskusikan isu-isu semacam ini sudah sangat tepat, karena mereka berada pada usia yang cukup matang untuk memahami dan berdialog mengenai berbagai perspektif,” kata Retno kepada Beritasatu.com.

    “Hal ini dapat membantu mereka dalam memperdalam pemahaman agama dan kepercayaan mereka, serta membentuk pandangan hidup yang lebih kritis,” tambahnya.

    Sementara itu, untuk anak-anak tingkat SD atau yang berusia di bawah 13 tahun, program pesantren kilat lebih berfokus pada pembangunan karakter. Misalnya, mereka bisa mempelajari nilai-nilai kebersihan dan makna pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman.

    “Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan usia peserta didik, sehingga dapat dipahami dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Retno.

    Retno menilai dengan mengisi libur awal Ramadan 2025 ini dengan pesantren kilat, tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi religius, tetapi juga dapat membentuk akhlak dan budi pekerti anak-anak. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk beraktivitas bersama teman-teman sebayanya, yang dapat mempererat tali persaudaraan.

  • Work From Anywhere untuk ASN Berlaku Mulai 24 Maret, Disesuaikan dengan Jadwal Libur Sekolah – Halaman all

    Work From Anywhere untuk ASN Berlaku Mulai 24 Maret, Disesuaikan dengan Jadwal Libur Sekolah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) akan mulai diberlakukan pada 24 Maret 2025.

    Pemberlakuan WFA atau yang disebut AHY Flexible Working Arrangement, diberlakukan sebagai upaya mengurangi kepadatan lalu lintas saat mudik Lebaran 2025.

    “Jadi pada tanggal 24 Maret diharapkan sudah bisa diberlakukan Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement,” katanya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    AHY mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk pemberlakuan WFA ini.  

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait dengan mengurai kemacetan dengan cara Flexible Working Arrangement,” ujar AHY.

    AHY mengatakan, pemberlakuan Work from Anywhere untuk para ASN ini juga perlu disesuaikan dengan jadwal libur sekolah.

    “Harapannya juga disesuaikan dengan libur-libur sekolah. Ini juga mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang berlebihan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan, Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan Work From Anywhere (WFA) periode libur Lebaran 2025.

    Menhub Dudy merekomendasikan Kementerian/Lembaga dan BUMN agar menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025.

    Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi.

    “Kami juga mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Menhub Dudy bilang, Kemenhub telah menyiapkan rencana operasi di semua matra perhubungan, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

    Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan masyarakat dalam momen libur Lebaran 2025.

    “Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh beberapa hari sebelumnya. Alhasil, banyak masyarakat yang akan memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk mudik, tapi juga untuk berlibur,” ucap Menhub Dudy.

    “Kami sangat berharap penerapan kebijakan WFA dapat menekan kepadatan lalu lintas sebelum Hari Raya Idul Fitri,” paparnya.

    Pada saat Rapat bersama Komisi VI DPR RI, Menhub Dudy mengusulkan penerapan WFA mulai 24 hingga 27 Maret 2025.

    “Kami akan mengusulkan mulai tanggal 24 Maret sampai 27 Maret untuk diberlakukan work from anywhere,” kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (23/1/2025).

    “Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lain bisa melakukan work from anywhere untuk pegawai-pegawai. Jadi mereka bisa bekerja dari mana saja,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, cuti bersama dan libur nasional Hari Suci Nyepi jatuh pada Jumat 28 Maret dan 29 Maret 2025. Sedangkan libur nasional Idul Fitri 1446 Hijriah pada 31 Maret dan 1 April 2025.

     

  • Sidang Perdana Tom Lembong di Kasus Impor Gula Digelar 6 Maret 2025

    Sidang Perdana Tom Lembong di Kasus Impor Gula Digelar 6 Maret 2025

    Sidang Perdana Tom Lembong di Kasus Impor Gula Digelar 6 Maret 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Sidang perdana
    terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Kamis (6/3/2025).
    Tom Lembong
    merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi
    impor gula
    di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016.
    Dilihat dalam Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, perkara Tom Lembong bernomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
    Tom Lembong dijadwalkan menjalani
    sidang perdana
    pada 6 Maret 2025 pukul 09.00 WIB hingga selesai.
    “Sidang perdana,” tulis SIPP PN Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (1/3/2025).
    Disebutkan juga, nama penuntut umum dalam sidang tersebut adalah Muhammad Fadil Paramajeng.
    Diketahui, total ada 11 orang tersangka ditetapkan
    Kejaksaan Agung
    dalam kasus
    korupsi impor gula
    tersebut.
    Penyidik menilai para tersangka telah melaksanakan importasi gula secara melawan hukum pada Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.
    Perbuatan mereka dianggap telah menguntungkan pihak lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 578 miliar berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
    Meski begitu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, menyebutkan bahwa Tom Lembong tidak dibebankan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula.
    Qohar menjelaskan bahwa uang pengembalian kerugian negara yang diperoleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini berasal dari praktik korupsi yang terjadi tidak pada masa jabatan Tom Lembong sebagai menteri.
    “Ini adalah kerugian di tahun 2016 yang pada saat itu pejabatnya bukan Pak Menteri Perdagangan saat itu, bukan Pak Thomas Lembong,” kata Qohar, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
    “Jadi, karena bukan pada masa beliau, maka kerugian itu tidak dibebankan pada para tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Pak Thomas Lembong,” ujar dia.
    Qohar menambahkan, sejauh ini Kejaksaan Agung telah memperoleh pengembalian kerugian negara senilai total Rp 565.339.071.925,25 atau Rp 565 miliar dari 9 tersangka yang berstatus pihak swasta.
    Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung menetapkan Charles Sitorus (CS) selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI sebagai tersangka.
    Sembilan tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT AP berinisial TW; Presiden Direktur PT AF berinisial WN; Direktur Utama PT SUC berinisial HS; Direktur Utama PT MSI berinisial IS; dan Direktur PT MP berinisial TSEP.
    Kemudian, Direktur PT BSI berinisial HAT; Direktur Utama PT KTM berinisial ASB; Direktur Utama PT BFM berinisial HFH; dan Direktur PT PDSU berinisial ES.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polemik Disertasi Bahlil, Komisi X DPR Minta UI Segera Umumkan Keputusannya

    Polemik Disertasi Bahlil, Komisi X DPR Minta UI Segera Umumkan Keputusannya

    Polemik Disertasi Bahlil, Komisi X DPR Minta UI Segera Umumkan Keputusannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi X
    DPR
    RI, Hetifah Sjaifudian meminta pihak Universitas (
    UI
    ) segera mengumumkan keputusan soal disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    .
    Sebab, beredar di media sosial dokumen risalah rapat pleno Dewan Guru Besar (DGB) UI tertanggal 10 Januari 2025 yang merekomendasikan disertasi
    Bahlil
    dibatalkan sebagai bentuk sanksi atas berbagai pelanggaran yang ditemukan.
    “Sebagai Ketua
    Komisi X DPR
    RI, saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa UI sebagai institusi, perlu segera mengumumkan sikap resminya,” kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (1/3/2025).
    Menurut Hetifah, risalah DGB UI terkait
    disertasi Bahlil
    belum mencerminkan sikap resmi UI selaku institusi secara keseluruhan.
    Dia menjelaskan, dalam sistem tata kelola UI, terdapat empat organ utama, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar.
    Oleh karena itu, sikap UI sebagai institusi pendidikan masih ditunggu untuk perlu segera disampaikan, agar isu ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
    “Jika institusi UI tidak segera mengambil keputusan resmi, maka publik dan media akan terus mendiskreditkan Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa, bahkan merugikan UI sendiri,” ujar Hetifah.
    Dia juga menekankan soal pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menangani isu akademik. Hal ini agar citra perguruan tinggi tetap terjaga.
    “Kami mendesak UI untuk mengambil keputusan yang adil dan berbasis pada prinsip akademik yang objektif, bukan karena tekanan politik tertentu,” katanya.
    Politikus Partai Golkar ini juga menilai upaya menjaga integritas akademik merupakan fondasi penting dalam dunia pendidikan.
    Menurut dia, segala keputusan akademik harus didasarkan pada aturan dan standar yang berlaku, tanpa intervensi kepentingan di luar akademik.
    Hetifah pun mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan UI dan menunggu proses penyelesaian secara resmi.
    Dia juga menekankan pentingnya reformasi Pendidikan Tinggi melalui peningkatan pengawasan dan reformasi dalam sistem pendidikan tinggi terutama terkait tata kelola program pascasarjana.
    “Saya berharap, agar isu semacam ini tidak mengganggu fokus kerja kita semua dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan,” ujar Hetifah.
    “Komisi X DPR RI akan terus mengawasi tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia untuk tetap menjunjung tinggi integritas akademik serta keadilan bagi seluruh mahasiswa dan civitas akademika,” katanya lagi.
    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar doktor dalam program studi Kajian Strategik dan Global UI dengan predikat cum laude dalam waktu 1 tahun 8 bulan.
    Menteri Bahlil mengikuti program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI. Sidang terbuka promosi doktor Bahlil dilakukan pada 16 Oktober 2024.
    Namun, disertasi Bahlil mendapat sorotan publik.
    Dewan Guru Besar UI pun melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang terjadi dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) di SKSG, Bahlil Lahadalia.
    Rekomendasi hasil sidang kode etik DGB UI yang dipimpin oleh Harkristuti Harkrisnowo menyebutkan bahwa disertasi Bahlil harus dibatalkan sebagai bentuk sanksi.
    Akan tetapi, keputusan dan pelaksanaan rekomendasi sanksi tersebut ada di tangan rektor.
    Rekomendasi sanksi untuk Bahlil tersebut tertulis dalam dokumen risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025, yang dihimpun
    Kompas.com
    .
    Di situ, DGB telah melakukan investigasi mendalam dengan penuh kehati-hatian dan melewati proses wawancara berbagai pihak, termasuk pelapor, terlapor, saksi, serta pejabat akademik terkait.
    “Atas temuan ini, DGB UI memberikan sanksi pembatalan disertasi dan wajib menulis ulang dengan topik baru sesuai standar akademik UI,” tulis DGB UI dalam risalah rapat.
    Sementara itu, Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah menegaskan bahwa dokumen DGB UI yang beredar hanya berisi rekomendasi.
    Menurut dia, UI secara kelembagaan belum secara resmi mengambil keputusan terkait
    disertasi Bahlil Lahadalia
    .
    “Bahwa UI secara resmi belum membuat keputusan apa pun terhadap (disertasi) Bapak Bahlil,” kata Arie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Libur Awal Ramadan 2025, FSGI: Harus Diisi Kegiatan Kreatif Antara Orang Tua dan Anak

    Libur Awal Ramadan 2025, FSGI: Harus Diisi Kegiatan Kreatif Antara Orang Tua dan Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengungkapkan pandangannya terkait libur awal Ramadan 2025 bagi anak-anak sekolah mulai dari PAUD hingga SMA. Libur berlangsung mulai 27 Februari 2025 hingga 5 Maret 2025.

    Retno menyarankan agar orang tua memanfaatkan waktu libur ini dengan kegiatan yang bermanfaat dan kreatif untuk anak-anak.

    “Saat mengisi liburan, tidak selalu harus berkaitan dengan buku atau pelajaran. Anak-anak bisa belajar hal-hal baru yang berbeda, baik di luar ruang kelas maupun dari referensi lainnya,” kata Retno Listyarti kepada Beritasatu.com.

    Menurutnya, libur awal Ramadan 2025 ini bisa diisi dengan kegiatan yang bervariasi. Orang tua dan sekolah dapat memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti kegiatan seperti membaca Al-Qur’an secara rutin, salat berjemaah, atau mengikuti pesantren kilat menjelang Idulfitri. Namun, orang tua juga dapat merencanakan kegiatan yang menarik dan berkesan di luar aktivitas keagamaan.

    “Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengunjungi tempat ibadah yang bersejarah, seperti masjid tertua atau terbesar di daerah sekitar. Selain itu, anak-anak juga bisa diajak mengunjungi tempat-tempat lain yang positif, seperti museum atau tempat wisata edukasi,” jelas Retno.

    Selain itu, Retno juga menekankan pentingnya komunikasi dengan anak-anak dalam merencanakan kegiatan liburan. Orang tua bisa berdiskusi dengan anak tentang kegiatan yang mereka inginkan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

    “Liburan tidak harus selalu mahal. Kegiatan positif yang dapat dilakukan di sekitar kota atau tempat tinggal anak juga bisa sangat bermanfaat pada awal Ramadan 2025 ini,” ujarnya.

  • Peran Kejaksaan Agung dan KPK dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

    Peran Kejaksaan Agung dan KPK dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Upaya memberantas korupsi di Indonesia melibatkan dua institusi utama yang memiliki peran penting, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi merupakan salah satu kasus yang marak terjadi dan dapat ditindak pidana apabila terdapat cukup bukti.

    Kejagung dan KPK memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun masing-masing lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda.

    Dalam tindak pidana korupsi, Kejagung lebih berfokus pada penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan. Sementara KPK memiliki kewenangan lebih luas dalam hal pencegahan, koordinasi, dan pengawasan terkait kasus korupsi.

    Lebih dalam, berikut merupakan peran Kejagung dan KPK dalam kasus tindak pidana korupsi, dikutip dari berbagai sumber.

    Peran Kejaksaan Agung

    Kejaksaan Agung berfungsi sebagai lembaga penuntut umum yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, termasuk sebagai berikut.

    1. Penuntutan

    Melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi setelah proses penyidikan selesai. Kejaksaan bertanggung jawab untuk membawa kasus ke pengadilan dan memastikan pelaksanaan putusan hakim.

    2. Penyelidikan dan penyidikan

    Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

    3. Pelaksanaan putusan

    Setelah pengadilan memutuskan suatu kasus korupsi, Kejagung bertugas untuk melaksanakan putusan tersebut, termasuk eksekusi hukuman bagi terpidana.

    Peran KPK

    KPK memiliki mandat yang lebih luas dalam pemberantasan korupsi, di antaranya adalah berikut.

    1. Koordinasi dan supervisi

    KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta mengawasi pelaksanaan tugas instansi tersebut.

    2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

    KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK dapat mengambil alih kasus dari kepolisian atau kejaksaan jika ditemukan indikasi ketidakefisienan atau penyalahgunaan wewenang.

    3. Pencegahan korupsi

    Selain penindakan, KPK juga melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai sektor pemerintahan.

    Peran Kejaksaan Agung dan KPK sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Sinergi antara kedua lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Meskipun memiliki peran yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi secara menyeluruh.

  • Miliki 15 Tempat Karaoke, Satpol PP Blitar akan Rutin Lakukan Razia

    Miliki 15 Tempat Karaoke, Satpol PP Blitar akan Rutin Lakukan Razia

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar telah mengeluarkan aturan bahwa selama bulan Ramadhan ini seluruh tempat karaoke di Bumi Penataran harus tutup. Menindaklanjuti aturan tersebut, Satpol PP Kabupaten Blitar akan rutin melakukan razia ke semua tempat karaoke tersebut.

    Total Kabupaten Blitar memiliki 15 tempat karaoke. Belasan tempat karaoke tersebut mayoritas berada di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Kelimabelas tempat karaoke itu pun diminta mematuhi aturan soal penutupan selama bulan Ramadhan 2025 ini.

    “Razia pasti kita lakukan, nanti razia akan kita jadwalkan, ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tempat karaoke itu mematuhi aturan yang berlaku,” ucap Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Agus Santosa, Sabtu (01/03/2025).

    Satpol PP Kabupaten Blitar pun akan menindak tegas tempat karaoke yang nekat buka di bulan Ramadhan ini. Penutupan paksa pun akan dilakukan jika menemukan tempat karaoke yang buka di bulan suci ini.

    “Untuk sanksi lain tentu akan mengikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Disinggung soal sanksi pencabutan izin, Satpol PP Kabupaten Blitar pun tidak mau berspekulasi lebih jauh. Pihaknya akan berpatokan pada aturan dan undang-undang berlaku dalam penegakan aturan tersebut.

    “Tentu yang pertama kita lakukan adalah melakukan penutupan jika menemukan adanya tempat karaoke yang masih beroperasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Bupati Blitar telah mengeluarkan surat edaran nomor B/180.07/01/409.1.3/2025 tentang pelaksanaan rangkaian kegiatan ibadah bulan suci Ramadhan dan perayaan Idulfitri 1446 H/2025. Dalam surat edaran tersebut, Rijanto menegaskan bahwa seluruh tempat karaoke yang berada di Kabupaten Blitar dilarang untuk beroperasi.

    “Selama bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 M khusus rumah karaoke dan hiburan malam lainnya tutup total dengan menaati segala ketentuan yang telah diterapkan dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis Rijanto, dalam surat edaran tersebut. (owi/ian)