Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Sinar Mas dan APP Group Wakafkan Ribuan Alquran kepada ICMI

    Sinar Mas dan APP Group Wakafkan Ribuan Alquran kepada ICMI

    Bisnis.com, JAKARTA – Sinar Mas bersama pilar bisnisnya, APP Group, menyerahkan 2.000 mushaf Al Quran ke Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk dibagikan ke masyarakat guna meningkatkan amal ibadah publik selama Ramadan.

    Hal ini penting, mengingat keutamaan dalam meraih akhlak mulia saat Ramadan adalah dengan membaca Alquran berikut menjalankan makna yang ada di dalamnya. 

    Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) Saleh Husin mengatakan momentum Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk berbagi dengan masyarakat. 

    “Agar bersama-sama kita berkesempatan meraih akhlak mulia melalui berpuasa serta memaknai dan mengamalkan nilai kebaikan dan toleransi dalam Alquran,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

    Adapun, secara simbolis mushaf tersebut diserahkan ke Ketua Umum ICMI Arif Satria. Menurut Saleh, sebanyak 2.000 mushaf akan disalurkan oleh ICMI ke berbagai masjid serta lembaga pendidikan Islam.

    Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas YMSM sekaligus Vice Director APP Group Irsyal Yasman bersyukur masih bisa melakukan aktivitas sosial berbasis produk unggulan buatan Sinar Mas.

    “Mushaf yang kami wakafkan, tercetak di atas kertas premium Sinar Tech, atau lebih dikenal sebagai Quran Paper (QPP), yang pengembangan dan produksinya kami lakukan guna pencetakan kitab suci dan buku agama,” ujarnya.

    Tidak hanya pada Ramadan kali ini, Sinar Mas dan APP Group juga mewakafkan ribuan mushaf kepada ICMI pada Ramadan dua tahun terakhir.

    Irsyal menambahkan, YMSM hadir mewadahi praktik keislaman yang terbuka, toleran, setara, dan penuh kasih di lingkup Sinar Mas, dan secara eksternal mereka mendukung dan bekerja sama dengan sosok maupun lembaga dengan niatan serupa.

    Tercatat, sejak 2008, setidaknya ada 1,3 juta mushaf telah didonasikan, baik melalui pilar bisnis Sinar Mas yang tersebar di berbagai wilayah, menjangkau lembaga keagamaan, entitas pendidikan, komunitas, hingga kesatuan TNI-Polri di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil di Nusantara.

    Selain wakaf, APP Group juga memperluas program ini dengan mendistribusikan lebih dari 200.000 buku panduan membaca Alquran atau Juz Amma, yang ditujukan untuk berbagai lapisan usia. 

    Tujuannya untuk mengenalkan anak-anak pada cara membaca Alquran dengan baik dan benar sejak dini. Turut hadir menyaksikan penyerahan simbolik mushaf Alquran di ICMI Center, di antaranya Dewan Pembina YMSM Laksamana (Purn) TNI Marsetio, Ketua 1 YMSM Irsyal Yasman, Ketua 2 YMSM Yan Partawijaya dan Sekjen ICMI Andi Yuliana Paris, serta Waketum ICMI Jafar Hafsah.

  • Hotman Sindir Ahok Cuap-cuap soal Kasus Korupsi Pertamina: Jangan Sekarang seperti Pahlawan – Halaman all

    Hotman Sindir Ahok Cuap-cuap soal Kasus Korupsi Pertamina: Jangan Sekarang seperti Pahlawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengacara Hotman Paris Hutapea memberikan tanggapan tajam terhadap pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Komisaris Utama PT Pertamina, mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung.

    Hotman menilai bahwa Ahok memiliki tanggung jawab dalam melanggengkan praktik korupsi di Pertamina.

    Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagramnya pada Minggu, 2 Maret 2025, Hotman menegaskan bahwa Ahok seharusnya tidak berbicara seolah-olah tidak bersalah.

    “Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apa pun, jadi kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu, setidak-tidaknya sekarang ini jangan dong cuap-cuap di media, seolah-olah dia tidak salah,” ujarnya.

    Hotman menyebutkan bahwa ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh Ahok:

    “Bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai atau memang tahu, tapi tidak diproses. Saya tidak tahu mana yang benar,” ucapnya.

    Hotman menilai, Ahok seharusnya tak perlu berkoar-koar jika dirinya mengetahui ada skandal korupsi di Pertamina.

    Menurutnya, eks Gubernur Jakarta itu seolah-olah merasa tak “berdosa” dalam kasus itu.

    Padahal, kasus korupsi di Pertamina terjadi ketika Ahok menjabat sebagai komisaris utama.

    “Kalau pun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka (skandal korupsi), setidak-tidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat,” ujar Hotman.

    Hotman menduga bahwa alasan Ahok terkesan membiarkan praktik korupsi adalah karena lebih memilih menikmati gaji yang besar saat menjabat.

    “Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih memilih gaji yang miliaran, jadi mengenai Ahok, siapa pun kau akan saya lawan, saya tidak menyalahkan dia.”

    “Kalau bukan karena dia cuap-cuap, harusnya diam aja, karena semua pelanggaran tersebut terjadi pada saat dia sebagai pengawas, yaitu komisaris utama, itu sama saja seperti kepala sekolah, tidak tahu apa yang terjadi di dalam kelas bertahun-tahun kalau pun dia tidak tahu, dia tidak salah, tapi gagal dalam tugas, jangan sekarang seperti seorang pahlawan, Ahok tetap aku tantang,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Hotman Paris Serang Ahok yang Cuap-cuap soal Korupsi Pertamina: Seolah-olah Dia Bersih, Saya Lawan!

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Refleksi Kesalehan Sosial di Bulan Ramadan: Manifestasi Spiritual dalam Kehidupan Bermasyarakat

    Refleksi Kesalehan Sosial di Bulan Ramadan: Manifestasi Spiritual dalam Kehidupan Bermasyarakat

    Ramadan merupakan bulan yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Selain sebagai bulan diwajibkannya puasa, Ramadan juga menjadi arena pembentukan karakter sosial umat Islam. Kesalehan yang dibangun selama Ramadan tidak hanya berhenti pada aspek ritual-spiritual, tetapi harus termanifestasi dalam perilaku sosial yang konstruktif.

    Transformasi spiritual yang terjadi selama Ramadan seharusnya memberikan dampak nyata pada perubahan sosial masyarakat. Kesadaran kolektif yang terbangun melalui ibadah puasa dapat menjadi katalis perubahan sosial yang signifikan. Kebersamaan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, seperti tercermin dalam ibadah salat tarawih berjemaah, menciptakan solidaritas sosial yang kuat.

    Puasa Ramadan pada hakikatnya memiliki dimensi sosial yang kuat. Melalui puasa, seorang Muslim dilatih untuk merasakan penderitaan orang yang kekurangan, sehingga tumbuh rasa empati dan kepedulian sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab, puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga merupakan proses pendidikan jiwa untuk lebih peka terhadap penderitaan sesama.

    Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:”Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR Ath Thobroniy dalam Al Kabir).

    Kesalehan Sosial dalam Tradisi RamadanPenyandang tuna netra di Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Jalan Beringin, Janti, Kota Malang, Jawa Timur, menghabiskan waktu ramadan dengan membaca Al Qur’an Braille, Sabtu 1 Maret 2025. – (Beritasatu.com/Didik Fibrianto)

    Kesalehan sosial dalam Ramadan termanifestasi dalam berbagai bentuk aktivitas kolektif. Tradisi berbuka puasa bersama (iftar jama’i), misalnya, tidak hanya menjadi momentum berbagi makanan, tetapi juga mempererat ikatan sosial antaranggota masyarakat. Masjid-masjid dan musala menjadi pusat aktivitas sosial yang menghidupkan semangat kebersamaan.

    Momentum spiritual Ramadan dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kebersamaan dan solidaritas sosial. Berbagai program sosial yang dilaksanakan selama Ramadan berpotensi menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Tradisi-tradisi sosial yang berkembang selama Ramadan dapat menjadi modal sosial yang berharga bagi pembangunan masyarakat yang lebih baik.

    Menjaga Relevansi Nilai Ramadan di Era ModernRibuan warga di Kota Gorontalo menggelar tradisi koko’o atau ketuk sahur untuk membangunkan warga saat Ramadan, Sabtu (1/3/2025) dini hari. – (Beritasatu.com/Melki Gani)

    Inovasi dalam manifestasi kesalihan sosial perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi digital untuk memfasilitasi program-program sosial dapat memperluas jangkauan dan dampak program tersebut. Digitalisasi program sosial melalui media sosial juga memungkinkan partisipasi generasi muda yang lebih besar.

    Meski demikian, upaya penguatan kohesi sosial ini menghadapi berbagai tantangan di era kontemporer. Individualisme dan materialisme yang menjadi ciri masyarakat modern berpotensi mengikis dimensi sosial dari ibadah Ramadan. Dibutuhkan upaya serius untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai sosial Ramadan dalam konteks kekinian.

    Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:”Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka.” (HR At Tirmidzi).

    Pada akhirnya, Ramadan diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat bagi pembentukan kesalehan sosial dalam masyarakat Islam. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai sosial ini agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, sembari terus berinovasi dalam manifestasi kesalihan sosial yang sesuai dengan konteks kontemporer.

    Penulis adalah mahasiswa Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI)

  • Masyarakat Cemaskan Danantara, SBY: Niatnya Baik dan Bisa Perkuat Investasi

    Masyarakat Cemaskan Danantara, SBY: Niatnya Baik dan Bisa Perkuat Investasi

    Masyarakat Cemaskan Danantara, SBY: Niatnya Baik dan Bisa Perkuat Investasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan dukungan terhadap peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    Indonesia) oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Menurut SBY, niat dan tujuan peluncuran lembaga tersebut adalah baik dan diharapkan dapat memperkuat investasi nasional.
    Dalam unggahan di akun X @SBYudhoyono pada Minggu (2/3/2025), SBY merespons kecemasan masyarakat terkait lembaga yang bertugas mengelola investasi pemerintah tersebut.
    “Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis atau
    long-term strategic investment
    yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat atau
    strong economy
    ,” kata SBY.
    Peluncuran Danantara yang berlangsung pada 24 Februari 2025 lalu telah menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk ekonom, pengamat, dan politisi.
    SBY mencatat, terdapat kekhawatiran dari beberapa pihak mengenai
    potensi Danantara
    yang tidak memberikan manfaat, bahkan berisiko menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia.
    “Kalangan tersebut menyangsikan
    governance
    , transparansi dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan ‘
    political envolvement’
    yang tidak semestinya,” ungkapnya.
    SBY menekankan, kekhawatiran tersebut sebaiknya dilihat dari sudut pandang positif.
    “Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” ujarnya.
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menegaskan, suara rakyat seharusnya menjadi tantangan bagi para pengelola Danantara untuk membuktikan bahwa kekhawatiran masyarakat tidak akan terwujud.
    Kunci keberhasilan Danantara, menurut SBY, adalah penerapan prinsip
    “good governance”
    , keahlian para pengelola, serta penilaian ekonomi dan bisnis yang tepat dan
    prudent
    .
    Ia menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, kepatuhan pada hukum, serta adanya progres positif yang terukur dari waktu ke waktu.
    “Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan,
    ‘politics free’
    dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” tambahnya.
    Dengan pernyataan ini, SBY berharap Danantara dapat berfungsi secara efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mudik Gratis Dikurangi Akibat Efisiensi, Kendaraan Pribadi Berpotensi Mendominasi

    Mudik Gratis Dikurangi Akibat Efisiensi, Kendaraan Pribadi Berpotensi Mendominasi

    PIKIRAN RAKYAT – Efisiensi anggaran negara berpotensi mengurangi kuota program mudik gratis dari pemerintah pada Lebaran 2025. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menilai kebijakan itu merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan program mudik gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga angka kecelakaan turun,” katanya, Minggu (2/3/2025).

    Dia menyebutkan kuota program mudik gratis pada 2024 terdiri dari 80.125 pemudik dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ditambah, kuota mudik gratis sebanyak 85.694 pemudik yang disediakan Kementerian Perhubungan.

    Pada tahun ini, Djoko mendapat informasi bahwa program mudik gratis hanya diadakan oleh Kementerian BUMN dengan kuota sekitar 100.000 pemudik. Menurutnya, kuota yang disediakan itu masih kurang karena jumlah pemudik cenderung naik dari tahun ke tahun.

    “Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024. Setidaknya, kuotanya sekitar 165.000 pemudik,” ujarnya menyarankan.

    Bus antar kota berhenti di wilayah sekitar Gerbang Tol Cikopo Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu. Penyelenggaraan mudik gratis dinilai meningkatkan penggunaan angkutan umum saat mudik lebaran dua tahun berturut-turut.

    Selain itu, Djoko menyarankan sistem pendaftaran mudik gratis yang dibuat terfokus lewat satu aplikasi. Tujuannya, untuk mencegah kursi kosong akibat satu pemudik yang mendaftarkan diri di beberapa penyedia program mudik gratis sekaligus, sehingga program mudik gratis bisa lebih efektif.

    Program mudik gratis dipercaya ikut menambah pengguna kendaraan umum untuk mudik dari sebelumnya didominasi kendaraan pribadi. Dengan demikian, pengurangan kuota mudik gratis dikhawatirkan kembali meningkatkan potensi pemudik menggunakan kendaraan pribadi baik roda empat maupun sepeda motor.

    “Melihat hasil survei dua tahun terakhir (2023 dan 2024), minat masyarakat Indonesia menggunakan angkutan umum meningkat. Tahun-tahun sebelumnya, hasil survei menunjukkan mayoritas memilih mobil pribadi dan sepeda motor,” kata Djoko.

    Hasil Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2024 mencatat 20,3 persen pemudik menggunakan kereta api antar kota (39,32 juta orang), 19,37 persen gunakan bus (37,51 juta orang), 18,29 persen mobil milik pribadi (35,42 juta orang) dan 16,07 persen sepeda motor (31,12 juta orang). Untuk pengguna mobil sewaan ada 6,01 persen (11,64 juta orang) dan pesawat 5,67 persen (10,97 juta orang).

    Kemudian, pemudik dengan kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5 persen), mobil travel 8,27 juta orang (4,27 persen), kapal laut 2,9 juta orang (1,5 persen) dan angkutan lainnya 1,84 juta orang (0,95 persen). Sisanya, gunakan kereta cepat (1,42 juta orang), kereta perkotaan (1,25 juta orang), taksi online (1,07 juta orang), taksi regular (153,93 ribu orang) dan sepeda (143,31 ribu orang).

    “Diperkirakan mudik Lebaran tahun 2025, pengguna travel gelap akan meningkat mengingat mudik gratis ditiadakan yang diselenggarakan Kemenhub. Menggunakan travel gelap lebih murah dan lebih praktis,” tutur Djoko.

    Kereta Tambahan

    Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung belum memastikan akan menyediakan program mudik gratis. Mereka lebih memilih untuk terus menambah kereta api pada periode angkutan Lebaran 2025.

    Setelah menambah tiga kereta api jarak jauh, mereka kembali menambah dua kereta api yaitu KA Pasundan Lebaran dan KA Kutojaya Selatan Tambahan. Penambahan itu diakui untuk memberikan layanan transportasi kereta api yang baik bagi para pemudik.

    “Kami melihat adanya lonjakan permintaan tiket selama periode Lebaran. Dengan penambahan KA Pasundan Lebaran dan KA Kutojaya Selatan Tambahan, kami berharap dapat memberikan pilihan perjalanan yang lebih banyak dan nyaman bagi pelanggan,” ujar Executive Vice President KAI Daop 2 Bandung, Dicky Eka Priandana.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 700 Unit Kendaraan Maung Produksi PT Pindad Diserahkan Menhan ke TNI dan Polri

    700 Unit Kendaraan Maung Produksi PT Pindad Diserahkan Menhan ke TNI dan Polri

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyerahkan 700 unit kendaraan khusus (ransus) Maung MV3 hasil produksi PT Pindad kepada TNI dan Polri. Acara penyerahan tersebut dilaksanakan di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, pada Sabtu, 1 Maret 2025.

    Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa penyerahan kendaraan Maung MV3 ini merupakan tonggak penting bagi industri pertahanan dalam negeri.

    “Hari ini, pemerintah secara resmi menyerahkan produk industri pertahanan nasional yang dikembangkan oleh PT Pindad untuk digunakan oleh TNI dan Polri. Ini membuktikan bahwa industri pertahanan kita telah mencapai target dalam mendukung upaya Indonesia menjaga stabilitas nasional,” ujar Sjafrie usai acara.

    Menurutnya, langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung operasional TNI dan Polri untuk menjaga kedaulatan negara.

    “Kendaraan ini akan digunakan secara luas di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat Pangdam hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Ini adalah kebanggaan nasional yang kita wujudkan agar Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain,” tambah Sjafrie.

    Sebanyak 700 unit Maung MV3 yang diserahkan terdiri dari 50 unit untuk Markas Besar TNI, 400 unit untuk TNI Angkatan Darat, 100 unit untuk TNI Angkatan Laut, 100 unit untuk TNI Angkatan Udara, dan 50 unit untuk Polri.

    Kendaraan khusus ini akan digunakan secara intensif oleh personel di berbagai daerah untuk memperkuat operasional pertahanan dan keamanan nasional.

    Dengan dukungan dari industri pertahanan dalam negeri, diharapkan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) serta meningkatkan daya saing di kancah global.

    Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, menjelaskan bahwa kendaraan taktis ‘Maung’ yang diserahkan kali ini merupakan bagian dari total 4.100 unit yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan sejak tahun 2023.

    “Ini adalah penyerahan tahap kedua sebanyak 700 unit. Sisanya akan kami upayakan untuk diselesaikan seluruhnya pada akhir tahun ini,” kata Sigit.

    Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini PT Pindad belum mampu memproduksi kendaraan ‘Maung’ secara massal, dengan kapasitas produksi sekitar 15 unit per hari. Namun, ke depannya, pihaknya berencana meningkatkan kapasitas produksi hingga 30–40 unit per hari, termasuk untuk memenuhi potensi pasar sipil.

    “Jika produksi dapat dipercepat dan dilakukan secara massal, kami berharap dapat memproduksi 30 hingga 40 unit per hari, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sipil,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyambut positif langkah Kementerian Pertahanan dalam mendistribusikan kendaraan operasional bagi TNI dan Polri di daerah.

    Menurut Herman, bantuan kendaraan ini akan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan membangun daerah, terutama di Jawa Barat yang memiliki populasi terbesar di Indonesia serta kondisi geografis yang cukup menantang.

    “Ini luar biasa. Langkah ini akan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam upaya membangun daerah,” ujar Herman.

    Herman menekankan bahwa salah satu kunci keberhasilan koordinasi pemerintahan adalah mobilitas yang lancar. Oleh karena itu, kendaraan operasional yang tangguh sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

    “Dengan dukungan kendaraan yang handal ini, mobilitas aparat akan semakin lancar, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dapat berjalan lebih optimal dalam menjalankan tugas untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • THR Ojol Kapan Cair? Wakil Menteri Prabowo Sedang Siapkan Aturannya

    THR Ojol Kapan Cair? Wakil Menteri Prabowo Sedang Siapkan Aturannya

    PIKIRAN RAKYAT – Informasi THR ojol (ojek online) kapan cair sedang menjadi pembicaraan. Wakil Menteri Prabowo bidang Politik Hukum dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodejwik Freidrich Paulus, buka suara tentang hal tersebut.

    Biasanya, Tunjangan Hari Raya hanya didapat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta. Kini ada wacana ojek online akan diberikan tunjangan menjelang Idul Fitri 2025 atau 1 Syawal 1446 Hijriah. Wacana ini tentu amat dinantikan oleh pekerja tersebut.

    THR ojol kapan cair?

    Wakil Menteri Prabowo bidang Politik Hukum dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodejwik Freidrich Paulus, menyebut pemerintah sedang menyiapkan aturan agar para pengemudi ojol bisa mendapatkan THR tahun ini. Salah satu prinsipnya adalah harus cair 7 hari sebelum lebaran.

    “Kementerian Tenaga Kerja akan segera menyusun aturan sehingga para pengemudi ataupun ojek online ini dapat mendapatkan hak THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sudah sedang disiapkan,” ujar Lodewijk Freidrich Paulus setelah mengadakan rapat koordinasi untuk menyambut bulan Ramadhan 1446 Hijriah, di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    “Prinsip tujuh hari sebelum Lebaran diharapkan THR ini sudah dapat diterima oleh karyawan-karyawan yang tersebar di Indonesia,” katanya, dilansir dari laman ANTARA.

    Rancangan aturan untuk hal tersebut sudah dibahas dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan juga pada Senin, 17 Februari 2025. Pihak Kemenkopolkam meminta Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan aturan dan memastikan agar tunjangan hari raya bisa diberikan dengan tepat.

    Terkait Tunjangan Hari Raya tersebut, sebelumnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menyebut banyak pengemudi ojol atau taksi online yang menuntut agar ada THR tahun ini. Menurutnya, tuntutan itu adalah hal yang wajar.

    “Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional,” ujar Noel di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    THR ojol wujud visi misi Prabowo

    Noel juga menyebut pelindungan bagi pekerja berbasis layanan aplikasi adalah perwujudan visi misi Presiden Prabowo. Para pekerja, menurutnya, berhak atas upah dan kesejahteraan layak sebagaimana UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    “Pun kalau kita mengacu negara-negara Eropa, kawan-kawan driver ini adalah pekerja. Mengacu pada International Labour Organization (ILO), posisi driver juga sebagai pekerja. Maka dari itu, harus mendapat THR, tidak bisa tidak,” ucapnya.

    “Kemarin kita sudah menyampaikan soal THR, masih soal teknisnya juga, mau itu bentuknya bonus, bonus hari raya, dan lainnya. Dan keinginannya (bentuk bonus) berupa uang, nilainya lebih terasa untuk teman-teman ojol,” tuturnya.

    Noel juga menyatakan pihaknya sudah diskusi dengan aplikator dan THR sudah disiapkan, hanya tinggal teknis penyalurannya saja. Ia berharap tunjangan bisa segera diberikan kepada para driver ojek online.

    Demikian penjelasan kapan THR ojol cair menurut para Wakil Menteri Prabowo. Disebutkan bahwa aturannya sudah disiapkan, diharapkan tunjangan hari raya bisa cair H-7 lebaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Berbuat Salah Tiba-tiba Mau Terlihat Baik

    Berbuat Salah Tiba-tiba Mau Terlihat Baik

    PIKIRAN RAKYAT – Band Punk Sukatani yang belakangan mencuri perhatian menolak dijadikan Duta Kepolisian oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan tegas, Sukatani mengaku tak ingin berurusan dengan pihak yang sudah banyak merugikan mereka.

    Melalui unggahan di Instagram, pada Sabtu, 1 Maret 2025, Sukatani yang terdiri atas sepasang suami istri itu, mengungkapkan kabar mereka usai diintimidasi polisi sejak Juli 2024.

    “Kawan-kawan, Mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik, namun masih dalam proses recovery pasca kejadian bertubi yang selama ini kami hadapi sejak Juli 2024 lalu. Tekanan dan intimidasi dari Kepolisian terus kami dapatkan,” ujar mereka, dikutip Minggu, 2 Maret 2025.

    Mereka terang-terangan mengaku bahwa video klarifikasi dan permintaan maaf atas lagu yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” adalah hasil intimidasi yang panjang.

    “Kejadian tersebut membuat kami mengalami berbagai kerugian, baik secara materiil maupun nonmaterial,” ucapnya menambahkan.

    Sukatani juga menjelaskan meluruskan narasi-narasi terkait dengan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh pihak Yayasan kepada vokalis Sukatani, Twister Angel alias Novi Citra Indriyati.

    Dijelaskan bahwa Twister Angel benar-benar diberhentikan atau kena PHK sepihak oleh Yayasan tempatnya mengajar dengan alasan yang bersangkutan termasuk salah satu personel Sukatani Band Punk.

    “Namun, pemecatan tersebut dilakukan tanpa memberikan ruang dan kesempatan bagi Twister Angel untuk dimintai keterangan. Bahkan, dalam surat pemecatan yang diterima, sama sekali tidak dijelaskan apakah keikutsertaan Twister Angel sebagai personel Sukatani dianggap sebagai pelanggaran berat,” kata unggahan itu.

    Sukatani menegaskan, pengawalan khusus dari pihak kepolisian di sejumlah acara mereka itu di luar kuasa mereka, sebab tak pernah ada permintaan penjagaan sama sekali.

    Dua personel band tersebut juga menekankan bahwa mereka lebih memilih menggandeng pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat, dibandingkan Polri. Mereka tak ingin kejadian ini dimanfaatkan oleh polisi untuk mengais simpati publik setelah apa yang mereka alami.

    “Terima kasih untuk dukungan kawan-kawan dimanapun kalian berada, sehingga membuat kami yakin kami tidak sendirian. Kami mengabarkan bahwa saat ini kami menambah satu kekuatan baru dan kami akan berjalan bersama dengan LBH Semarang-YLBHI. Sampai jumpa di pentas-pentas berikutnya,” ujarnya.

    “Kami paham bahwa apa yang baru saja kami alami dan dukungan luas dari kawan-kawan semua membuat semua pihak yang berbuat salah pada kami tiba-tiba mau terlihat baik,” tutur mereka. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sudirman Said: Korupsi di Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru

    Sudirman Said: Korupsi di Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru

    Sudirman Said: Korupsi di Pertamina, Modus Lama dengan Pemain Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Sudirman Said
    menilai bahwa kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) merupakan praktik lama yang kembali muncul dengan melibatkan pelaku baru.
    “Ada seorang teman dari pemerintahan menyebutnya ini modus lama dengan pemain yang baru,” ungkap Sudirman dalam program
    Gaspol
    yang disiarkan di kanal Youtube
    Kompas.com,
    Sabtu (2/3/2025).
    Sudirman mengidentifikasi tiga faktor yang menyebabkan celah korupsi di Pertamina.
    Pertama, sebagai pemegang pasar utama, Pertamina rentan terhadap tindakan korupsi.
    Kedua, transaksi dengan volume besar di Pertamina menciptakan margin yang signifikan.
    “Marginnya begitu besar artinya dalam iklim yang serba suap menyuap itu sedang terjadi di mana-mana,” ungkap Sudirman.
    Menurut dia, margin yang besar itu bisa saja dibagi untuk apa saja, mulai orang-orang yang terlibat dalam pengadaan di dalam perusahaan Pertamina.
    “Ini bukan tuduhan tapi ini analisis ya,” tegas Sudirman.
    Ketiga, Sudirman berujar, faktor sikap pemerintah terhadap kasus korupsi ini.
    Ia yakin bahwa kerugian negara yang besar tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja.
    “Ketiga adalah sikap dari para pemegang kekuasaan atau pemegang otoritas di sekitar Pertamina. Apakah itu Menteri BUMN, harus kita tanya sikapnya bagaimana terhadap ini. Kemudian Menteri Energinya bagaimana terhadap ini,” tambahnya.
    Sebelumnya,
    Kejaksaan Agung
    mengungkapkan kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berlangsung dari 2018 hingga 2023.
    Kasus ini melibatkan sejumlah petinggi Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, serta beberapa pejabat lainnya.
    Dalam perhitungan sementara, kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun pada tahun 2023.
    Menurut keterangan Kejaksaan Agung, PT Pertamina Patra Niaga diduga melakukan praktik pembelian Pertalite yang kemudian di-blend menjadi Pertamax.
    Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah.
    “Kemudian dilakukan
    blending
    di
    storage
    /depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejaksaan Agung yang dilansir pada Selasa (25/2/2025).

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Hukum Hasto Harap KPK Hadir di Sidang Praperadilan Besok

    Tim Hukum Hasto Harap KPK Hadir di Sidang Praperadilan Besok

    Tim Hukum Hasto Harap KPK Hadir di Sidang Praperadilan Besok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Hasto Kristiyanto
    mengharapkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) dalam sidang gugatan
    praperadilan
    yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 3 Maret 2025.
    Gugatan ini diajukan oleh kubu Hasto Kristiyanto untuk mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka dalam
    kasus dugaan suap
    serta perintangan penyidikan yang melibatkan eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.
    “Kami berharap agar teman-teman di KPK siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Pak Hasto Kristiyanto,” ungkap Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, kepada
    Kompas.com,
    Minggu (2/3/2025).
    Ronny menambahkan, tim hukum Sekjen PDI-P telah mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian persidangan gugatan kedua yang diajukan ke PN Jakarta Selatan. Adapun gugatan pertama sebelumnya tidak diterima oleh hakim.
    “Seperti yang kita tahu bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami untuk mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan,” jelas Ronny.
    Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini menjelaskan, timnya melayangkan dua gugatan sekaligus terhadap KPK.
    Gugatan pertama terkait status suap sesuai dengan sangkaan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Gugatan kedua berkaitan dengan kasus perintangan penyidikan yang disangkakan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Praperadilan
    ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP.
    “Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan tim hukum, kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto,” kata Ronny.
    “Apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma, dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.