Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Kerugian Negara Korupsi Pertamina, Boyamin Soiman: Ini Menghitungnya Gampang Kok Nilai Kerugiannya

    Kerugian Negara Korupsi Pertamina, Boyamin Soiman: Ini Menghitungnya Gampang Kok Nilai Kerugiannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nilai kerugian negara pada kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Pertamina menyita perhatian luas publik tanah air. Betapa tidak, kerugian negara disebut-sebut mencapai Rp1 kuadtriliun.

    Itu jika asumsi kasus rasuah tersebut terjadap pada periode 2018-2023. Pasalnya, untuk kerugian negara pada tahun 2023 saja, Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkirakan mencapai Rp192,7 triliun.

    Merespons angka kerugian negara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan kerugian negara yang diperkirakan oleh Kejagung mencapai Rp.193,7 triliun di kasus dugaan korupsi impor minyak adalah hal yang masuk akal.

    Dalam penghitungan kerugian negara itu, menurut Boyamin, bisa maksimal. “Seluruh keuntungan atau biaya bisa dianggap kerugian negara, kalau cara memperolehnya dengan cara yang tidak sesuai aturan,. Misalnya, cara pekerjaan menyuplai BBM dengan cara yang tidak benar, karena dengan penunjukan langsung. Maka biaya yang muncul dari mengangkut, membeli dan menyerahkan kepada anak perusahaan Pertamina bisa dihitung sebagai kerugian negara,” ungkap Boyamin, Senin (3/3).

    Kerugian lainnya, menurut Boyamin, adalah selisih harga pertamax dengan pertalite.
    Sehingga, menurut Boyamin, masuk akal kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun tersebut.

    “Toh ini nanti juga masih dikonfirmasi hasil auditor negara, baik itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP. Ini menghitungnya gampang kok nilai kerugiannya,” kata Boyamin.

    Dengan langkah Kejagung mengungkap kasus minyak di Pertamina ini, Boyamin, mengatakan, bisa menjadi pemicu perbaikan di internal Pertamina.

  • Tantangan MBG di Depan Mata: Target Makin Tinggi dan Harga Bahan Pangan Kian Mahal

    Tantangan MBG di Depan Mata: Target Makin Tinggi dan Harga Bahan Pangan Kian Mahal

    Tantangan MBG di Depan Mata: Target Makin Tinggi dan Harga Bahan Pangan Kian Mahal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Badan Gizi Nasional
    (BGN) menargetkan program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) dapat menjangkau 6 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025.
    Namun, tantangan terkait efisiensi anggaran dan
    kenaikan harga bahan pokok
    menjadi perhatian utama dalam perencanaan program ini.
    Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa kenaikan harga bahan pangan akan berdampak pada anggaran MBG.
    Oleh karena itu, BGN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rantai pasok tetap stabil.
    “Ya, tentu saja. Nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Tapi itu rantai pasok harusnya jamin,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).
    “Antisipasinya melalui rapat ini supaya kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta (penerima),” lanjut Dadan.
    Setelah Agustus, jumlah penerima akan meningkat signifikan.
    Pada November 2025, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima, yang berarti kebutuhan bahan pangan seperti telur dan beras akan melonjak drastis.
    “Itu berapa kebutuhannya tadi disebutkan. Tapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam, apalagi di Desember,” lanjut Dadan.
    “Kalau target 82,9 juta sudah tercapai, kita butuh 82,9 juta butir telur per hari atau sekitar 5 juta ton. Ini membutuhkan rantai pasok khusus yang harus disiapkan dari sekarang,” tambahnya.
    Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan hanya menetapkan standar komposisi gizi.
    Menu makanan akan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat di setiap daerah.
     
    “Di Jawa Barat mungkin makan nasi, sementara di Papua lebih cocok papeda, dan di Halmahera mungkin singkong atau pisang rebus. Sumber protein pun berbeda, di Jawa telur dan ayam, di daerah pesisir lebih banyak ikan,” jelasnya.
    BGN memastikan bahwa pengadaan bahan baku akan dilakukan melalui koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
    “Iya, sekarang mitra kami, mayoritas koperasi, UMKM, BUMDes, dan lain-lain yang menjadi pemasok di SPPG-SPPG yang sudah jalan,” jelas Dadan.
    “Dan kenapa hari ini rapat? Karena kami harus mengsinkronisasi antara kebutuhan kami yang terus meningkat dengan rantai pasoknya,” tambah Dadan.
    Saat ini, mayoritas pemasok MBG berasal dari koperasi, UMKM, dan BUMDes.
    Oleh karena itu, BGN terus melakukan sinkronisasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Kelautan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dalam jumlah besar.
    “Kalau program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima, lalu kita tetapkan satu hari makan telur, apakah pasokannya cukup?” tanya dia.
    “Kita butuh sinkronisasi antara kementerian, karena ini menyangkut petani, peternak, nelayan, dan UMKM yang harus siap memenuhi permintaan dalam skala besar,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3,4 Juta Tiket Disiapkan oleh KAI untuk Angkutan Lebaran

    3,4 Juta Tiket Disiapkan oleh KAI untuk Angkutan Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Angkutan lebaran tahun 2025 sudah dipersiapkan dan digunakan untuk kelancaran dalam mengangkut penumpang mudik tahun ini. Salah satu moda transportasi yang selalu dinanti kehadirannya adalah kereta api.

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku operator penyelenggara operasional kereta api telah menyiapkan sebanyak 3.443.832 tiket kereta api jarak jauh (KA JJ) untuk angkutan libur Lebaran 2025. Hal ini guna memastikan kelancaran perjalanan masyarakat selama periode mudik tersebut. 

    “Dengan tingginya antusiasme masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api, KAI telah menyiapkan kapasitas hingga 3.443.832 tiket KAJJ untuk periode keberangkatan 21 Maret – 11 April 2025 atau selama 22 hari,” ujar Anne Purba selaku Vice President Public Relation KAI pada Senin, 3 Maret 2025.

    Pelanggan KAI yang memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan dapat melakukan pemesanan tiket KA Jarak Jauh hingga 45 hari sebelum keberangkatan. Sementara itu, tiket KA Lokal tersedia mulai H-30, dan beberapa layanan lainnya dapat dipesan sejak H-7 sebelum keberangkatan.

    Anne lebih lanjut menyebutkan bahwa hingga Minggu, 2 Maret 2025 pukul 07.00 WIB, KAI mencatat penjualan tiket KAJJ Lebaran telah mencapai 1.486.649 tiket, atau 43,17 persen dari total kapasitas yang disediakan.

    Tren penjualan akan menunjukkan adanya lonjakan permintaan dan terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025, dengan penjualan mencapai 102.233 tiket pada tanggal tersebut. Angka perkiraan ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat periode pemesanan masih berlangsung dan antusias pemudik belum begitu terasa saat ini.

    Berikut adalah data sementara mengenai stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi selama musim mudik Lebaran 2025. 10 stasiun tersebut adalah Stasiun Pasar Senen 208.106 penumpang, Gambir 116.861 penumpang, Bekasi 65.489 penumpang, Kiaracondong 56.014 penumpang, dan Stasiun Yogyakarta 47.663 penumpang. 

    Lebih lanjut, stasiun yang merupakan memiliki volume keberangkatan tertinggi adalah Stasiun Surabaya Pasar Turi 47.198 penumpang, Surabaya Gubeng 44.973 penumpang, Lempuyangan 43.926 penumpang, Bandung 37.700 penumpang, dan Semarang Tawang Bank Jateng 35.456 penumpang 

    KAI telah menyiapkan berbagai peningkatan layanan untuk masa angkutan Lebaran 2025. Tujuannya adalah untuk memastikan pengalaman dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman kali ini terasa lebih nyaman bagi pelanggan yang menggunakan moda transportasi kereta api.

    Langkah strategis yang ditempuh, salah satunya dengan melakukan penempatan 170 petugas Customer Service Mobile (CSM) di 39 stasiun di berbagai Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre). Petugas tersebut memiliki tugas untuk memberikan informasi dan juga memberikan bantuan kepada setiap pelanggan dalam berbagai keperluan selama perjalanan masa Lebaran 2025.

    Anne memberikan penjelasan lebih lanjut dan menegaskan bahwa KAI memiliki komitmen untuk menghadirkan layanan terbaik bagi pelanggan dalam menyambut masa angkutan Lebaran 2025. 

    Bentuk apresiasi kepada pelanggan yang sedang melakukan perjalanan selama bulan suci Ramadhan, KAI kembali menghadirkan program berbagi takjil gratis di berbagai stasiun. Program takjil ini berlangsung selama 10 hari, dari H-10 hingga H-1 Lebaran. Total 34.400 paket takjil yang akan dibagikan di 21 stasiun besar menjelang waktu berbuka puasa. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan yang berbuka puasa di perjalanan maupun di area stasiun.

    Himbauan diberikan untuk masyarakat, segera melakukan pemesanan lebih awal melalui aplikasi Access by KAI atau situs web resmi kai.id guna mendapatkan jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan dan adanya kepastian untuk mendapatkan kursi.

    Berbagai peningkatan layanan yang dilakukan, membuat KAI berharap dapat menghadirkan perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan berkesan bagi pelanggan selama momen Lebaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sidang Hasto Kristiyanto Ditunda, Kuasa Hukum Curiga KPK Percepat Berkas Perkara

    Sidang Hasto Kristiyanto Ditunda, Kuasa Hukum Curiga KPK Percepat Berkas Perkara

    PIKIRAN RAKYAT – Tim penasihat hukum Sekretaris DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan harapan agar penundaan sidang praperadilan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilandasi alasan yang sah, bukan merupakan upaya penguluran waktu.

    “Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu,” ujar kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 3 Maret 2025.

    Maqdir menyatakan hal tersebut setelah sidang praperadilan mengalami penundaan oleh hakim, yang disebabkan oleh ketidakhadiran pihak KPK. Menurutnya, apabila perkara pokok yang melibatkan Hasto sebagai tersangka telah dilimpahkan ke pengadilan, maka secara otomatis proses praperadilan yang sedang berlangsung akan dihentikan.

    “Kalau itu memang betul mereka lakukan, ini bisa dimaknai bahwa dengan legislasi dan politisasi terhadap kasus ini, makin hari makin terang benderang. Kita harapkan bahwa itu tidak dilakukan oleh KPK,” ucap Maqdir.

    Ia mengutarakan harapannya agar KPK bersedia menyelesaikan proses praperadilan terlebih dahulu sebelum merampungkan berkas perkara yang melibatkan Hasto.

    Tudingan pengacara Hasto

    Todung Mulya Lubis, yang juga merupakan bagian dari tim penasihat hukum Hasto, menyatakan kekecewaannya jika KPK secara sengaja mempercepat penyelesaian berkas perkara dengan tujuan menggugurkan proses praperadilan yang sedang berlangsung. Menurutnya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi proses penyidikan.

    “Jadi, bukan saudara Hasto Kristiyanto yang melakukan ‘obstruction of justice’, tetapi juga KPK melakukannya karena tidak menghormati proses praperadilan yang kami ajukan karena hakimnya sudah ditunjuk, tanggal sidangnya sudah ditentukan dan seharusnya KPK menghormati itu,” kata Todung.

    Pada Senin 3 Maret 2025 ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan sidang praperadilan untuk menentukan keabsahan penetapan status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

    Namun, persidangan tersebut kembali mengalami penundaan dikarenakan ketidakhadiran pihak KPK yang beralasan masih melakukan koordinasi internal dan penyusunan materi. Sidang permohonan praperadilan dengan nomor registrasi 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi.

    Persidangan ini bertujuan untuk menilai validitas penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 terkait dugaan tindak pidana suap.

    Selanjutnya, permohonan praperadilan dengan nomor registrasi 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu.

    Persidangan ini akan menilai keabsahan penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto terkait dugaan upaya menghalangi proses penyidikan, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Polisi Bubarkan Balap Liar di Kawasan Makam Gus Dur Jombang, 15 Motor Diamankan

    Polisi Bubarkan Balap Liar di Kawasan Makam Gus Dur Jombang, 15 Motor Diamankan

    Jombang (beritajatim.com) – Aksi balap liar yang kerap terjadi di jalur Bypass Cukir, kawasan Makam Gus Dur, Kecamatan Diwek, Jombang, kembali dibubarkan oleh pihak kepolisian, Senin (3/3/2025).

    Petugas dari Polres Jombang menggelar operasi pada Senin sore, menjelang waktu berbuka puasa, untuk menertibkan para pembalap liar yang meresahkan masyarakat.

    Saat petugas tiba di lokasi, puluhan remaja yang asyik menonton aksi balapan mendadak kocar-kacir melarikan diri. Sejumlah pengendara bahkan terjatuh saat mencoba menerobos barikade polisi.

    Tak sedikit juga yang berusaha menghindari petugas dengan putar balik, tetapi mereka sudah terkepung dari berbagai penjuru jalan. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan 15 unit sepeda motor beserta pemiliknya.

    Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat terkait aksi balap liar yang mengganggu pengguna jalan.

    “Masyarakat merasa resah dengan suara kendaraan yang digeber-geber di tengah lalu lintas. Oleh karena itu, kami mengambil tindakan tegas dengan mengamankan kendaraan yang digunakan dalam balapan liar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kapolres menambahkan bahwa motor yang digunakan untuk balapan liar akan disita selama satu bulan hingga setelah Hari Raya Idulfitri. Sementara itu, bagi penonton yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat kendaraan seperti STNK, akan dikenakan tilang di tempat.

    Dengan adanya operasi ini, diharapkan aksi balap liar yang meresahkan masyarakat dapat berkurang, sehingga jalur tersebut dapat kembali digunakan dengan aman oleh para pengguna jalan lainnya. [suf]

  • Kurir Sabu 15 Kg Tertangkap BNN Jatim, Pemasok Masih Buron

    Kurir Sabu 15 Kg Tertangkap BNN Jatim, Pemasok Masih Buron

    Surabaya (beritajatim.com) – BNN Jatim menangkap kurir membawa 15 kilogram sabu, Kamis (19/02/2025) kemarin di Jembatan Suramadu. Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur (Jatim) juga melakukan penggeledahan di 4 rumah yang diduga punya keterkaitan dengan kasus itu.

    AKBP Suharsi mengatakan, kurir yang diamankan itu berinisial AM. Ia mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial F yang saat ini tengah buron.

    “AM ditangkap pada Kamis, 19 Februari 2025, di Parseh, Bangkalan, saat mengendarai mobil Toyota Calya putih bernomor polisi L 1079 CAE. Saat digeledah, petugas menemukan 15 bungkus plastik kemasan teh merek Guanyinwang berisi kristal putih yang diduga sabu,” ujar Suharsi, Senin (03/03/2025).

    Atas peristiwa ini, anggota BNN Jatim melakukan penggeledahan di 4 tempat. 2 di Madura dan 2 lokasi di Surabaya. Salah satu yang digeledah adalah rumah orang tua AM di Jalan Kedondong Kidul 2, Tegalsari, Surabaya. Namun, tak ada barang bukti narkotika yang ditemukan di tempat tersebut.

    “Penggeledahan dilakukan berdasarkan alamat KTP tersangka. Tapi di lokasi itu tidak ada indikasi keterlibatan orang tua tersangka dalam jaringan ini,” tuturnya.

    Kini, AM beserta barang bukti narkoba berbentuk kristal putih itu saat ini diamankan di kantor BNNP Jatim di Surabaya. “Kami masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar,” kata Suharsi.

    Masyarakat juga dihimbau agar turut serta dalam mencegah dan memerangi peredaran narkoba di Jawa Timur. “Kolaborasi dengan warga sangat penting. Jika ada informasi sekecil apa pun, segera laporkan,” tegasnya. (ang/but)

  • Golkar Dukung Kejagung Panggil Ahok Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Golkar Dukung Kejagung Panggil Ahok Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. 

    Pasalnya, kasus dugaan korupsi tersebut terjadi selama beberapa tahun ketika Ahok masih menjabat di Pertamina.

    “Saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan karena yang bersangkutan pada waktu itu aktif sebagai komisaris dan mengetahui katanya. Apalagi ada pernyataannya seperti itu,” ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025).

    Idrus mengatakan penjelasan dan pernyataan Ahok bisa dijadikan bukti tambahan. Pasalnya, Ahok mengaku memiliki informasi-informasi yang lebih faktual sehingga Ahok bukan lagi dipanggil oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, tetapi langsung oleh Kejagung yang sedang menangani kasus dugaan korupsi tersebut.

    “Nah saya kira itu yang harus kita lakukan, bukan Menteri ESDM yang harus manggil tetapi dipanggil dalam kerangka penegakan hukum dan ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung,” tandas Idrus.

    Sebelumnya, Kejagung membuka peluang untuk memanggil Ahok dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Menurut Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, Kejagung akan memanggil semua pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.

    “Jadi siapa pun yang terlibat dalam perkara ini baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan,” ujar Abdul dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025). 

  • Profil Putra Mahkota Keraton Solo KGPAA Hamangkunegoro, Viral ‘Nyesel Gabung Republik’

    Profil Putra Mahkota Keraton Solo KGPAA Hamangkunegoro, Viral ‘Nyesel Gabung Republik’

    PIKIRAN RAKYAT – KGPAA Hamangkunegoro, atau Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko, adalah Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

    Unggahan statusnya di media sosial yang menyatakan “Nyesel Gabung Republik” dan “Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi” pada akhir Februari 2025 lalu, mengundang perhatian publik dan memicu perdebatan.

    Profil Singkat

    Nama Lengkap: KGPAA Hamangkunegoro (Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko)

    Jabatan: Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

    Pendidikan: Saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

    Pengangkatan: Diangkat sebagai Putra Mahkota pada 27 Februari 2022, dalam acara Tingalan Dalem Jumenengan atau peringatan kenaikan takhta Raja Keraton Solo, Pakubuwono XIII.  

    Latar Belakang dan Pandangan

    KGPAA Hamangkunegoro dikenal sebagai sosok muda yang aktif dan memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial dan politik.

    Unggahan status kontroversialnya tersebut diduga merupakan bentuk kritik terhadap kondisi terkini Republik Indonesia.

    Putra Mahkota Keraton Solo KGPAA Hamangkunegoro viral usai mengunggah status “Nyesel Gabung Republik” di akun Instagram pribadinya. X

    Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, pihak keraton menjelaskan bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk kritikan terhadap pemerintah Indonesia yang belakangan diterpa sejumlah permasalahan rumit.

    Terdapat empat isu yang menjadi perhatian KGPAA Hamangkunegoro sehingga ia menuliskan unggahan kritikan tersebut.

    Walaupun masih muda, Gusti Purbaya menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap dunia hukum dengan melanjutkan studinya di Fakultas Hukum.

    Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin menjadi simbol kerajaan, tetapi juga ingin berkontribusi secara aktif di masyarakat.  

    Reaksi dan Kontroversi

    Unggahan tersebut memicu berbagai reaksi dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik. Beberapa pihak menilai bahwa status tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang Putra Mahkota.

    Namun, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kondisi negara. Unggahan itu pun menjadi perbincangan hangat di media sosial dan media massa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ganti PPDB, Kemendikdasmen Luncurkan SPMB dengan 4 Jalur Penerimaan

    Ganti PPDB, Kemendikdasmen Luncurkan SPMB dengan 4 Jalur Penerimaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Sistem baru ini memperkenalkan empat jalur penerimaan siswa.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem penerimaan murid agar lebih adil dan inklusif.

    Salah satu perubahan utama adalah penggantian jalur zonasi menjadi jalur domisili. “Aturan baru ini akan diterapkan mulai tahun ajaran 2025/2026. Keputusan ini diambil setelah evaluasi bersama pemangku kepentingan di bidang pendidikan,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    SPMB berlaku untuk penerimaan SD, SMP, dan SMA melalui empat jalur utama. Pertama, jalur domisili. Jalur ini memprioritaskan murid yang berdomisili dekat sekolah.

    Kedua, jalur afirmasi dalam SPMB yang menggantikan PPDB, dikhususkan untuk murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ketiga, jalur prestasi. Dibuka untuk murid dengan prestasi akademik, olahraga, seni, dan kepemimpinan (termasuk ketua OSIS).

    Keempat, jalur mutasi. Jalur ini Diperuntukkan bagi murid yang orang tuanya berpindah tugas. Perubahan signifikan pada SPMB adalah peningkatan kuota jalur prestasi, yang sebelumnya hanya mengandalkan sisa kuota dalam PPDB.

    Perinciannya, untuk SMP sebanyak 25% jalur prestasi, 40% domisili, 20% afirmasi,  dan 5% mutasi. SMA mencapai 30% jalur prestasi, 30% domisili, 30% afirmasi, dan 5% mutasi. Sementara itu untuk SD kuotanya tetap mengikuti sistem PPDB sebelumnya.

    Peningkatan kuota ini bertujuan untuk menjaring lebih banyak siswa berprestasi serta memastikan seleksi penerimaan lebih inklusif. “Selama ini, kuota prestasi hanya berdasarkan sisa daya tampung. Sekarang, minimal 25% di SMP dan 30% di SMA,” jelas Abdul Mu’ti.

    Agar seleksi berjalan adil, data sekolah dan kapasitas daya tampung harus diumumkan sebelum pelaksanaan SPMB. “Selama ini, banyak sekolah menerima murid melebihi kapasitas. Dengan aturan baru, transparansi lebih terjaga,” tegas Mu’ti.

    Perubahan dari PPDB ke SPMB diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata di Indonesia. Dengan sistem baru ini, Kemendikdasmen berharap para murid memiliki akses lebih luas ke sekolah berkualitas berdasarkan domisili dan prestasi mereka.

  • Produksi Handak Tanpa Ijin, Warga Sumenep Dibekuk Polisi

    Produksi Handak Tanpa Ijin, Warga Sumenep Dibekuk Polisi

    Sumenep (beritajatim.com) – AT (38) warga Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, Madura, dibekuk aparat Satreskrim Polres setempat karena diduga kuat memproduksi bahan peledak (handak) tanpa ijin.

    “Di rumah tersangka, kami menemukan bahan dan alat pembuat handak. Saat diinterogasi, tersangka mengakui jika barang-barang itu miliknya,” kata Plt Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S, Senin (03/03/2025).

    Penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Rubaru yang digunakan untuk memproduksi handak. Selanjutnya Tim Resmob melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah sesuai dengan informasi tersebut. Ternyata benar, didapati ada bahan-bahan peledak dan alat pembuat handak. Diduga tersangka akan memproduksi petasan untuk bulan Ramadhan dan Lebaran.

    Dari rumah tersangka, disita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 plastik berisi serbuk silver, 2 plastik berisi serbuk belerang, 2 wadah plastik berisi serbuk hitam, 1 plastik berisi sumbu warna hijau, 100 biji sreng dor ukuran kecil, 1 biji sreng dor berukuran besar, 2 palu terbuat dari kayu, 5 kayu, 3 bambu, 1 obeng bergagang kayu, 1 bendel kertas semen, 1 bendel kertas minyak warna merah dan putih, 1 sendok plastik warna putih, alat penjepit terbuat dari kayu dan besi, saringan warna hijau, 2 ikat lidi, lesung terbuat dari besi, dan 1 plastik selongsong yang tidak ada isinya.

    “Jadi di rumah tersangka ini didapati barang bukti berupa petasan jenis sreng dor yang sudah jadi, dan yang akan diproduksi,” ungkap Widiarti.

    Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 1 ayat (1) dan (3) UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 tentang handak, dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. (tem/kun)