Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Jangan Sampai Merembet ke Masalah Politik

    Jangan Sampai Merembet ke Masalah Politik

    loading…

    Banjir yang melanda Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat mencapai ketinggian hingga empat meter. Foto/Aldhi Chandra

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak agar segera menangani banjir yang mengepung jantung nasional, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ( Jabodetabek ). Pratikno menyampaikan hal ini pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa (4/3/2025).

    Dia juga mengingatkan jangan sampai kejadian banjir menjadi isu sosial dan politik. “Ini kejadian banjir di jantung nasional, Jabodetabek, mudah sekali isu ini akan bergelinding menjadi isu sosial, isu politik, dan seterusnya karena itu mohon ditangani secepat-cepatnya, koordinasi adalah kunci,” tegas Pratikno.

    Pratikno pun meminta agar Pemerintah Provinsi menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). “Jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh pak Kepala BNPB. Memang ini kalau bisa modifikasi cuaca bukan hanya dari BNPB tetapi juga dari pemprov. Jadi apakah memungkinkan pemprov menyediakan juga pendanaan untuk Operasi Modifikasi Cuaca ini dalam waktu singkat ini.”

    Apalagi, kata Pratikno, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati telah mengeluarkan peringatan dini potensi puncak cuaca ekstrem para periode 11-20 Maret 2025.

    “Karena kan Ibu Kepala BMKG sudah menyampaikan ada potensi untuk terus berlanjut minimal seminggu ke depan. Jadi kita (atasi) di hulu Sungai Ciliwung agar tidak terus menerus ada mengarah ke (hilir). Jadi kalau ini bisa dikurangi dengan menurunkan (awan) di laut mungkin yang urgent dalam waktu singkat,” katanya.

    Pratikno juga meminta penyelamatan warga harus diutamakan. “Selain urgent yang kedua penyelamatan warga. Jadi ini sudah dijelaskan dari BNPB, jadi mohon di sini untuk melakukan mengoordinasi ke BNPB.”

    “Kemudian Kemensos nanti kami akan juga koordinasi dengan Mensos untuk juga menambah kekuatan untuk turun ke lapangan, juga Kemenkes jadi kami akan cek juga dukungan Kemensos dan Kemenkes,” ujarnya.

    Selain itu, Pratikno mengingatkan jangan sampai masalah infrastruktur rusak akibat banjir menjadi masalah serius pada saat pelaksanaan mudik Idulfitri mendatang. “Juga tentu saja tadi kaitannya dengan pemulihan infrastruktur tadi Pak Kepala BNPB, apalagi kita juga mendekati Idulfitri dan tidak menjadi masalah serius di mudik.”

    “Nanti hal-hal yang di mana kami di Kemenko PMK perlu untuk terlibat lebih intens memobilisasi sumber daya dari kementerian lain kami siap, saya akan mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BNPB. Terima kasih atas respons cepat dan ini memang situasinya emergensi, bukan hanya isu bencana, tetapi jangan sampai bencana nanti merembet ke masalah-masalah sosial, masalah politik,” pungkasnya.

    (rca)

  • Kasus Dugaan Pertamax Oplosan, Pertamina Diminta Beri Kompensasi Konsumen yang Dirugikan

    Kasus Dugaan Pertamax Oplosan, Pertamina Diminta Beri Kompensasi Konsumen yang Dirugikan

    Kasus Dugaan Pertamax Oplosan, Pertamina Diminta Beri Kompensasi Konsumen yang Dirugikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mufti Aimah Nurul Anam, mendorong Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan imbas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Diduga, PT Pertamina Patra Niaga mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan menjualnya dengan harga Pertamax.
    Jika dugaan oplosan BBM Pertamax ini benar terjadi, kata dia, Pertamina diminta untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.
    “Maka kami usulkan semua konsumen yang terkait dengan hal ini, yang merasa dirugikan, untuk bagaimana mereka diberikan kompensasi, kalau itu memang benar-benar terjadi,” kata Mufti, dalam keterangannya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).
    Hal ini diusulkannya usai jajaran anggota Komisi VI DPR dari PDI-P melakukan sidak pada Senin (3/3/2025) di SPBU Pertamina, Palmerah Utara, Jakarta, untuk mengecek kualitas dan ketersediaan BBM.
    Dari sidak tersebut, ia menemukan adanya kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat akibat kasus dugaan korupsi di Pertamina, yang disebut merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun.
    “Ternyata betul, keresahan dirasakan oleh konsumen. Kepercayaan mereka terhadap Pertamina semakin menurun, yang ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk kita perbaiki,” ungkap Mufti.
    Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu berharap Pertamina bisa segera memperbaiki diri untuk mengembalikan
    kepercayaan publik
    .
    “
    Kepercayaan publik
    sudah semakin berkurang terhadap Pertamina. Ini yang harus kita kembalikan bersama-sama, ini menjadi PR bagaimana kita diskusikan agar kemudian masyarakat bisa kembali percaya terhadap Pertamina,” ucap dia.
    Di sidak itu juga hadir Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, ke lokasi.
     
    Dari penjelasan singkat pihak Pertamina Patra Niaga, Mufti menilai memang ada banyak ruang untuk bisa dilakukan kecurangan terkait tata kelola BBM.
    “Ruangnya sangat banyak sekali, banyak celah untuk bagaimana melakukan pengoplosan. Baik mulai dari importasi dari luar ke dalam, kemudian di depo-depo tadi itu bisa dilakukan di mana pun. Kecuali di tempat SPBU sudah tidak punya ruang untuk mereka melakukan pengoplosan,” papar dia.
    Selain Mufti Anam, anggota Fraksi PDI-P lainnya yang hadir dalam sidang itu adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, Darmadi Durianto, Rieke Diah Pitaloka, Sadarestuwati, Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono, GM Totok Hedisantosa, dan I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan.
    Sementara itu, Adisatrya selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR mengatakan akan segera mengundang manajemen PT Pertamina Patra Niaga beserta sub-holdingnya dalam rapat.
    Menurutnya, Fraksi PDI-P juga akan memperdalam lagi soal temuan sidak, tanpa mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.
    Adisatrya juga menyinggung soal usulan Panitia Kerja (Panja) DPR terkait kasus korupsi di Pertamina.
    Menurutnya, banyak anggota Komisi VI DPR yang mendorong dibentuknya Panja.
    “Sudah banyak permintaan dari anggota Komisi VI yang mendorong keberadaan Panja ini. Saya pun setuju, kita akan bahas lebih lanjut di Komisi VI dan keputusannya akan segera,” kata Adisatrya.
     
    Dia juga berharap Pertamina bisa kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat setelah adanya kasus korupsi ini.
    “Apalagi ini menghadapi Lebaran, mudah-mudahan tidak terganggu lah,” ucap Adisatrya.
    Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini.
    Diduga, kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.
    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menyebut kerugian tersebut berasal dari berbagai komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker, dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi.
    “Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun,” kata Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (24/2/2025) malam, dikutip dari Antaranews.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Jakarta Tak Kunjung Surut hingga Hari Ini, Rendam 62 RT dan 4 Ruas Jalan

    Banjir Jakarta Tak Kunjung Surut hingga Hari Ini, Rendam 62 RT dan 4 Ruas Jalan

    PIKIRAN RAKYAT – Hingga Selasa, 4 Maret 2025, banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Berdasarkan data yang dibagikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) per pukul 9.00 WIB hari ini, banjir merendam 62 RT dan 4 ruas jalan.

    “BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 62 RT dan 4 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan dalam keterangannya.

    Banjir melanda wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur sebagian besar disebabkan karena luapan Sungai Ciliwung. Sementara di Jakarta Barat, banjir disebabkan karena curah hujan tinggi.

    Sejumlah ruas jalan tergenang banjir di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan ketinggian air mencapai 50-100 sentimeter. Sementara itu, di Kelurahan Gedong, Jakarta Timur ada 3 RT yang terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 300-500 sentimeter yang disebabkan karena luapan Sungai Ciliwung.

    Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

    Jakarta Barat

    Kelurahan Rawa Buaya

    Jumlah: 4 RT
    Ketinggian: 30 cm
    Penyebab: Curah Hujan Tinggi

    Kelurahan Kedoya Selatan

    Jumlah: 4 RT
    Ketinggian: 70 s.d. 90 cm
    Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

    Kelurahan Kembangan Selatan

    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 70 cm
    Penyebab: Curah Hujan Tinggi

    Jakarta Selatan

    Kelurahan Pondok Pinang

    Jumlah: 5 RT
    Ketinggian: 100 s.d. 140 cm
    Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

    Kelurahan Pengadegan

    Jumlah: 1 RT
    Ketinggian: 100 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Kelurahan Rawajati

    Jumlah: 7 RT
    Ketinggian: 170 s.d. 330 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Kelurahan Cilandak Timur

    Jumlah: 3 RT
    Ketinggian: 50 s.d. 115 cm
    Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut

    Kelurahan Pejaten Timur

    Jumlah: 6 RT
    Ketinggian: 30 s.d. 120 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Kelurahan Bintaro

    Jumlah: 6 RT
    Ketinggian: 200 cm
    Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

    Kelurahan Kebon Baru

    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 100 s.d. 120 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Jakarta Timur

    Kelurahan Bidara Cina

    Jumlah: 3 RT
    Ketinggian: 120 s.d. 140 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Kelurahan Cipinang Muara

    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 80 s.d. 90 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Kelurahan Kampung Melayu

    Jumlah: 4 RT
    Ketinggian: 100 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Kelurahan Bale Kambang

    Jumlah: 3 RT
    Ketinggian: 120 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Kelurahan Cawang

    Jumlah: 5 RT
    Ketinggian: 300 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Kelurahan Cililitan

    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 60 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Kelurahan Gedong

    Jumlah: 3 RT
    Ketinggian: 300 s.d. 500 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    Sedangkan ruas jalan tergenang banjir berada di kawasan:

    Jl. Basoka Raya, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat
    Ketinggian: 50 cm Jl. Strategi Raya, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat
    Ketinggian: 50 cm Jl. Puri Kembangan RT 009 RW 005, Kel. Kedoya Selatan, Jakarta Barat
    Ketinggian: 20 cm Jl. Puri Mutiara, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan
    Ketinggian: 100 cm

    Sedangkan wilayah yang sudah surut sebagai berikut; Kelurahan Srengseng Sawah: 2 RT, Kelurahan Lenteng Agung: 3 RT, Kelurahan Kampung Melayu: 23 RT, Kelurahan Tanjung Barat: 4 RT.

    Adapun jalan tergenang yang sudah surut Jalan Srengseng Raya, Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, Jalan H. Muhajar RT 11 RW 2, Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tampang dan Kronologi Juragan 8 Kios Pasar Ciamis Tipu Dedi Mulyadi, Bikin Geram Pedagang Lain

    Tampang dan Kronologi Juragan 8 Kios Pasar Ciamis Tipu Dedi Mulyadi, Bikin Geram Pedagang Lain

    GELORA.CO  – Kebohongan Titin, seorang pedagang di Pasar Ciamis, akhirnya terbongkar setelah ia berhasil menipu Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Awalnya, Titin mengaku sebagai korban kebakaran dan kehilangan satu-satunya kios yang ia miliki.

    Namun, fakta di lapangan berkata lain karena memiliki 7 kios lainnnya.

    Bagaimana jalan ceritanya?

    Saat bertemu dengan Dedi Mulyadi, Titin menangis dan mengaku mengalami kerugian hingga Rp 600 juta akibat kebakaran di Pasar Ciamis pada 28 Februari 2025.

    “Gak tahu pak, saya juga udah gak jualan udah berapa hari pak. Gak ada pendapatan, kemarin juga orang marema saya cuma bengong liatin orang yang beli. (untuk makan ?) yang ada saja, gimana,” kata Titin.

     Titin menerangkan ada 17 kios yang terdampak kebakaran di Pasar Ciamis, Jawa Barat.

    “17 kios dengan 5 pemilik. Kan ada yang punya kiosnya 4, ada yang 7, ada yang dua,” kata Titin.

    Titin bahkan menyebut dirinya kesulitan mendapatkan penghasilan setelah kiosnya terbakar. 

    Demi rasa iba, Dedi pun memberikan bantuan sebesar Rp 5 juta untuk membantu Titin.

    “Kalau ibu mah nanti untuk bekal selama bulan puasa kirim aja rekeningnya nanti saya kirim Rp 5 juta buat ibu,” kata Demul.

    Dedi Mulyadi pun sempat menekankan kembali soal kondisi ekonomi Titin.

    “Kalau ibu betul membutuhkan yah ?” tanya Demul.

    “Membutuhkan pak, dari mana penghasilan aku,” katanya.

    Padahal dua anak Titin juga sudah berkeluarga dan memiliki anak.

    Dalam artian, Titin tak lagi memiliki tanggungan mengurus anak.

    Punya 8 Kios 

    Namun, kecurigaan mulai muncul ketika Dedi mendengar pengakuan pedagang lain yang merasa ada kejanggalan dalam cerita Titin.

    Setelah ditelusuri, ternyata Titin bukan hanya memiliki satu kios, melainkan delapan kios di pasar tersebut.

    Pengakuannya sebagai pedagang miskin yang kehilangan semua sumber pendapatan pun terbukti sebagai kebohongan.

    Tidak hanya itu, ternyata kios yang terbakar dan mengalami kerugian besar justru bukan milik Titin, melainkan milik pedagang lain bernama Budi.

    Fakta ini semakin membuat geram para pedagang di Pasar Ciamis yang merasa Titin telah mencoreng nama mereka dengan pengakuan palsunya.

    Dalam sebuah video klarifikasi yang dibuatnya setelah kebohongannya terbongkar, Titin akhirnya mengakui bahwa klaimnya mengalami kerugian Rp 600 juta tidak benar.

    Ia juga mengaku bahwa pernyataannya hanya memiliki satu kios adalah kebohongan semata.

    “Saya memang memiliki delapan kios,” ujar Titin dalam video klarifikasinya.

    Yang paling parah adalah video dalam tayangan Youtube Dedi Mulyadi bukan kios Titin, melainkan Budi.

    “Video yang beredar di chanel bapak Dedi Mulyadi merupakan toko bapak haji Budi,” kata Titin.

    Saat disidang oleh para pedagang lain, Titin tetap bersikeras dengan kebohongannya dan tidak menunjukkan penyesalan. 

    Bahkan, ia tertawa setelah menerima bantuan dari Dedi Mulyadi.

    Hal ini semakin membuat publik geram karena aksi tipu-tipunya dilakukan dengan penuh keyakinan.

    Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana ketulusan seseorang bisa dimanfaatkan demi keuntungan pribadi.

    Dedi Mulyadi sendiri mengingatkan agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, bukan kepada mereka yang berpura-pura melarat demi mendapatkan simpati

  • Hujan Lebat Diprediksi Masih Terjadi hingga 11 Maret 2025, Berikut Penjelasan BMKG – Halaman all

    Hujan Lebat Diprediksi Masih Terjadi hingga 11 Maret 2025, Berikut Penjelasan BMKG – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem masih terjadi  hingga 11 Maret 2025.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menyampaikan hujan dengan intensitas tinggi berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di bagian barat dan Kepulauan Papua.

    Gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuatorial, Low Frequency, dan Kelvin diprediksi tetap aktif di sebagian besar Sumatra, Jawa bagian Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, serta Kepulauan Papua yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas bervariasi di wilayah-wilayah tersebut.

    “Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dan perlu diwaspadai, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terdampak cuaca ekstrem,” ungkapnya dalam keterangan, Selasa (4/3/2025).

    Guswanto menerangkan, analisis terbaru juga menunjukkan terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia, tepatnya di Barat Aceh, serta di Selatan Papua.

    Keberadaan sirkulasi siklonik ini menyebabkan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di berbagai perairan, termasuk Laut Natuna, Laut Banda, perairan selatan Sulawesi, Laut Arafuru, dan Maluku.

    Selain itu, daerah pertemuan angin (konfluensi) juga terdeteksi membentang di Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, hingga Papua bagian selatan.

    Daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya juga terpantau memanjang dari Pesisir Timur Riau hingga Kep. Riau, dari Sumatra Barat hingga Sumatra Selatan, dari Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga Selatan Jawa Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, dari Laut Sulawesi hingga Kalimantan Timur.

    Kondisi ini berpotensi memicu peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut dan dapat berdampak pada aktivitas maritim serta masyarakat pesisir.

    Di sisi lain, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang masih aktif di Kepulauan Papua turut memperkuat dinamika atmosfer di kawasan timur Indonesia.

    MJO berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konveksi yang dapat memperbesar potensi hujan deras di sejumlah wilayah.

    Sementara itu, analisis labilitas lokal mengindikasikan potensi signifikan untuk perkembangan awan konvektif di berbagai daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, serta hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Labilitas atmosfer ini berperan dalam mendukung proses pembentukan awan hujan, terutama pada siang hingga sore atau malam hari.

    “Dengan meningkatnya aktivitas atmosfer ini, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan. Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang,” ujar Guswanto.

    Pemda Harus Siap Siaga Respons Peringatan Cuaca Ekstrem

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan  peran serta pemerintah daerah dalam mitigasi bencana sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa setiap peringatan dini ditindaklanjuti dengan langkah antisipatif di lapangan.

    Dwikorita mengatakan bahwa peringatan dini bukan sekadar informasi, tetapi juga seruan untuk tindakan nyata.

    Awan gelap menyelimuti gedung bertingkat di Jakarta, Senin (1/11/2021). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang untuk berbagai wilayah di Indonesia hingga 6 November 2021. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Kecepatan dan kesiapan dalam merespons peringatan dini cuaca ekstrem sangat menentukan upaya mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil.

    “Kami terus menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrem melalui berbagai kanal komunikasi resmi, termasuk website, aplikasi mobile, sms blasting dan media sosial BMKG,” ujar Dwikorita di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Dwikorita mengungkapkan, BMKG memahami bahwa banyak daerah saat ini dipimpin oleh kepala daerah baru yang mungkin masih dalam proses adaptasi dengan perangkat di bawahnya.

    Oleh karena itu, BMKG siap memberikan pendampingan lebih lanjut, agar pemahaman terhadap sistem peringatan dini semakin optimal dan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan mitigasi yang efektif.

    “Kami juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengakses informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BMKG, dan masyarakat, diharapkan dampak dari bencana akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan,” pesan Dwikorita.

  • Anggaran MBG Rp 25 Triliun Sebulan, DPR: Bukan Main-main, Harus Dikawal dari Fraud

    Anggaran MBG Rp 25 Triliun Sebulan, DPR: Bukan Main-main, Harus Dikawal dari Fraud

    Anggaran MBG Rp 25 Triliun Sebulan, DPR: Bukan Main-main, Harus Dikawal dari Fraud
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR RI
    Irma Suryani Chaniago
    mengingatkan bahwa pengelolaan program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) harus dilakukan secara transparan dan dijauhkan dari tindak kecurangan atau
    fraud
    .
    Sebab, pemerintah membutuhkan
    anggaran Rp 25 triliun
    per bulan atau Rp 300 triliun per tahun dengan total 82,9 juta orang penerima manfaat MBG.
    “Itu bukan anggaran main-main. Oleh karena itu, pengelolaan harus betul-betul transparan dan dikawal dari fraud,” kata Irma saat dikonfirmasi, Selasa (4/3/2025).
    Irma mengatakan, MBG merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
    Menurutnya, pemerintah kemungkinan sudah mempersiapkan anggaran kurang lebih Rp 25 triliun dalam sebulan.
    Selain itu, ia mengingatkan bahwa kualitas dan variasi menu makanannya harus dikontrol baik dari aspek kebersihan, nilai gizi, dan pendistribusian.
    “Pola dapur umum di mana per dapur mensupply 3.000 pack juga rawan dari basi jika katering tidak berpengalaman dan kurang kontrol,” lanjutnya.
    Politikus Partai Nasdem ini juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI sedang mencari formula tepat terkait pemberian MBG.
    “Karena permasalahan yang cukup kompleks dalam melaksanakan program ini, Komisi IX masih mencari bentuk yang tepat agar pemberian MBG tepat kualitas dan betul-betul bermanfaat,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan bahwa pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan MBG kepada 82,9 juta orang penerima.
    “Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun per bulan,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Menurutnya, ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025.
    Dadan mengatakan, program MBG yang berjalan saat ini hanya untuk 3 juta penerima manfaat dengan anggaran di kisaran Rp 1 triliun per bulan.
    Namun, dengan rencana percepatan menjadi 82,9 juta penerima, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025.
    Ia juga memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun sudah dialokasikan untuk program ini di tahun 2025, dan tambahan Rp 25 triliun per bulan akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atasi Banjir di Jabodetabek, BNPB Akan Gelar Operasi Modifikasi Cuaca hingga 8 Maret

    Atasi Banjir di Jabodetabek, BNPB Akan Gelar Operasi Modifikasi Cuaca hingga 8 Maret

    loading…

    BNPB akan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani banjir yang melanda Jabodetabek. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) akan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani banjir besar yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). OMC ini akan digelar hingga 8 Maret 2025.

    “Operasi Modifikasi Cuaca, ini BNPB akan melaksanakan sampai tanggal 8 Maret. Dengan adanya OMC ini paling tidak hujan bisa kita kurangi untuk hari-hari kedepan,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa (4/3/2025).

    Diketahui, OMC dilakukan dengan menaburkan garam NaCl food grade ke kumpulan awan untuk mengurangi intensitas curah hujan di suatu kawasan. Lokasi penyemaian pun bisa berubah-ubah tergantung di mana awan bertumbuh.

    Suharyanto mengatakan OMC akan dilaksanakan seperti pada saat antisipasi cuaca ekstrem di Tahun Baru. Dia juga meminta agar wilayah seperti DKI Jakarta bisa ikut melaksanakan OMC.

    “Mungkin OMC, Operasi Modifikasi Cuaca seperti yang dilakukan seperti saat Tahun Baru, kita lakukan BNPB bekerjasama dengan DKI, kita selenggarakan mungkin dalam waktu hari ini,” kata Suharyanto.

    Suharyanto mengharapkan agar OMC ini bisa menurunkan intensitas hujan sehingga penanganan banjir bisa maksimal. “Seandainya nanti dari DKI melaksanakan, itu akan lebih cepat lagi. Sehingga tidak lagi menambah air lagi dari atas gitu supaya yang masih tergenang di beberapa titik juga di kali pesanggrahan, kawasan yang masih tergenang bisa surut,” katanya.

    (cip)

  • Penuhi Kebutuhan Pangan saat Ramadan, INH Distribusikan Sayuran untuk Warga Gaza

    Penuhi Kebutuhan Pangan saat Ramadan, INH Distribusikan Sayuran untuk Warga Gaza

    loading…

    Masyarakat Indonesia melalui INH kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga di Gaza, Palestina, melalui program bantuan keranjang sayuran. Foto/istimewa

    JAKARTA – Masyarakat Indonesia kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga di Gaza, Palestina , melalui program bantuan keranjang sayuran. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Ramadan 1446 Hijriah.

    Bantuan ini disalurkan oleh lembaga kemanusiaan Indonesia, International Networking for Humanitarian (INH) sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kepada warga Gaza yang masih menghadapi tantangan ekonomi dan krisis pangan yang berkepanjangan.

    Bantuan tersebut didistribusikan di berbagai pusat pengungsian yang tersebar di seluruh provinsi utara Gaza. Sebanyak 1.700 penerima manfaat menerima keranjang sayuran dengan berat antara 9-10 Kg per keranjang. Setiap keranjang berisi berbagai jenis sayuran segar dan bergizi, seperti tomat, kentang, bawang bombay, mentimun, cabai, paprika, alpukat, wortel, lemon, dan bawang putih.

    Program ini merupakan hasil kolaborasi antara masyarakat Indonesia dan INH, serta dukungan dari berbagai lembaga amal dan philanthropy lainya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga Gaza, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah.

    “Kami berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus mendukung program-program kemanusiaan ini. Ini adalah bukti nyata bahwa solidaritas tidak mengenal batas,” ujar Founder INH Muhammad Husein, Selasa (4/3/2025).

    Menurutnya, krisis pangan dan bencana kelaparan akibat agresi dan genosida Israel di Gaza mengakibatkan banyak warga yang hidup hanya mengantungkan dari bantuan. Terlebih, saat ini pihak Israel telah mengumumkan secara resmi soal penutupan bantuan kemanusiaan yang akan masuk kedalam wilayah Gaza.

    “Kita nggak mau warga Gaza mengawali Ramadan dengan kelaparan dan kesulitan bagaimana mereka menyediakan makanan untuk berbuka dan sahur kita targetkan mengawali Ramadan tahun ini kita kirim sebanyak 12 kontainer dengan berisi 10.000 paket makanan untuk keluarga di Gaza,” jelasnya.

    Dia menambahkan, bantuan ini merupakan tahap awal Ramadan sebagai bukti nyata masyarakat Indonesia tidak hanya teriak untuk membantu saudara-saudaranya di gaza akan tetapi juga melakukan aksi nyata kepedulian kepada mereka.

  • Janji Tinggal Janji, Wamenaker Noel Tak Kunjung Mundur Usai Sritex Bangkrut

    Janji Tinggal Janji, Wamenaker Noel Tak Kunjung Mundur Usai Sritex Bangkrut

    Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian akibat berbagai faktor, mulai dari kerugian finansial hingga penutupan pabrik.

    Industri alat musik ikut terkena imbas PHK besar-besaran. Yamaha, melalui divisi musiknya di Indonesia, mengumumkan rencana penutupan dua pabriknya pada tahun 2025.

    Akibatnya, sebanyak 1.100 pekerja harus kehilangan pekerjaan.

    PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang lisensi Kentucky Fried Chicken (KFC) di Indonesia, juga mengalami pukulan berat.

    Perusahaan ini mencatat kerugian hingga Rp558 miliar pada kuartal ketiga 2024.

    Faktor penyebabnya diduga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang belum optimal serta krisis berkepanjangan di Timur Tengah.

    Dampak dari kondisi finansial yang memburuk, KFC Indonesia telah menutup 47 gerai hingga September 2024, yang berujung pada PHK terhadap 2.274 karyawan.

    Keputusan PHK ini menuai kritik dari serikat pekerja karena dianggap dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi yang memadai dengan pengurus serikat.

    Perusahaan elektronik asal Jepang, PT Sanken Indonesia, juga mengumumkan PHK massal pada tahun 2025.

    Sebanyak 400 pekerja akan terkena PHK pada Juni 2025, setelah sebelumnya 500 karyawan lebih dulu diberhentikan.

    Dengan demikian, total karyawan yang terdampak mencapai 900 orang. Mayoritas pekerja yang terkena PHK berada dalam rentang usia 30-40 tahun, yang dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru.

    Tidak hanya sektor makanan dan elektronik, industri tekstil juga mengalami pukulan berat. Pada 26 Februari 2025, Sritex mengumumkan PHK massal terhadap seluruh karyawannya.

  • Mudik Gratis BUMN JIEP 2025 Dibuka! Catat Jadwalnya, Jangan Sampai Terlewat

    Mudik Gratis BUMN JIEP 2025 Dibuka! Catat Jadwalnya, Jangan Sampai Terlewat

    PIKIRAN RAKYAT – Mudik Aman Sampai Tujuan Bersama BUMN kembali hadir! PT JIEP bersama dengan Kementerian BUMN membuka kesempatan bagi #SahabatJIEP yang berdomisili di Kecamatan Cakung untuk pulang ke kampung halaman secara GRATIS dengan tujuan Semarang, Solo, dan Surabaya.

    Jadwal Penting Pendaftaran: 3 – 6 Maret 2025 Pengumuman: 14 Maret 2025 Keberangkatan: 27 Maret 2025 Tujuan Mudik Syarat dan Ketentuan Peserta tidak terdaftar dalam program mudik gratis di BUMN atau instansi lain yang menyelenggarakan program serupa. Isi dan lengkapi formulir pendaftaran melalui link yang telah disediakan. Satu kali pengisian formulir berlaku untuk maksimal 4 orang (dalam 1 Kartu Keluarga yang sama). Wajib follow akun Instagram @PTJIEP_Official dan @jiepmarketing. Pendaftar yang telah mengisi formulir dengan benar dan sesuai ketentuan akan dihubungi oleh panitia. Cara Pendaftaran

    Daftar melalui link berikut: MudikAmanSampaiTujuanPTJIEP2025

    Informasi dan Kontak Email: corcompkbl@jiep.co.id

    Program ini merupakan bagian dari komitmen BUMN untuk memberikan fasilitas mudik yang aman, nyaman, dan bebas biaya bagi masyarakat. Segera daftarkan diri dan keluarga sebelum kuota habis!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News