Jenis Media: Nasional

  • Profil dan Harta Kekayaan Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi yang Terjerat Korupsi Rp893 Miliar

    Profil dan Harta Kekayaan Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi yang Terjerat Korupsi Rp893 Miliar

    PIKIRAN RAKYAT – Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi terjerat kasus korupsi Rp893 miliar, berikut profil dan harta kekayaan sosoknya. Kasus ini diketahui setelah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan konferensi pers pada Kamis, 13 Februari 2025.

    “Penahanan terhadap tiga orang mantan dewan direksi PT ASDP, yaitu IP. MYH dan HMAC untuk 20 hari ke depan, sampai dengan 4 Maret 2025 di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK,” ujar Plh. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Inisial IP yang dimaksud KPK dalam kasus korupsi ini adalah Ira Puspadewi yang menjabat sebagai Direktur Utama ASDP atau PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry. Ia sudah ditetapkan tersangka dalam kasus proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada 2019-2022.

    “Atas perhitungan yang dilakukan, maka transaksi akuisisi PT JN oleh PT ASDP terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp893.160.000.000,” kata Budi, dilansir dari laman ANTARA.

    Siapakah Ira Puspadewi? Berikut profil dan harta kekayaan miliknya:

    Profil Ira Puspadewi Nama lengkap: Ira Puspadewi TTL: Malang, Jawa Timur Riwayat pendidikan Ira Puspadewi S1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (lulus 1990) S2 Master Development Management (MDM) Asian Institute of Management, Filipina (1993) S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2011) Karier Ira Puspadewi Direktur Global Initiative Regional Asia di GAP Inc – Tahun 2006-2014 Direktur Utama PT Sarinah (Persero) – Tahun 2014-2016 Direktur Ritel, Jaringan, dan SDM PT Pos Indonesia (Persero) – Tahun 2016-2017 Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) – Tahun 2017-2024 Penghargaan Ira Puspadewi The Best Industry Marketing Champion 2022 kategori Transportation dari MarkPlus, Inc – Tahun 2022

    KPK Sita 15 Aset Bangunan Terkait Kasus PT ASDP: Ada di Pondok Indah, Menteng, Surabaya

    KPK Teken Sprindik Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB, Sebut Ada 5 Tersangka yang Terlibat

    Harta kekayaan Ira Puspadewi Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI, Rp2.000.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI, Rp2.000.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/208 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI, Rp4.000.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI, Rp2.250.000.000

    Total harta kekayaan: Rp10.250.000.000

    Daftar kendaraan milik Ira Puspadewi MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI, Rp140.000.000 MOBIL, MAZDA CX3 Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp320.000.000

    Total kendaraan: Rp460.000.000

    Daftar harta lain milik Ira Puspadewi HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp1.050.000.000 SURAT BERHARGA: Rp21.731.991.600 KAS DAN SETARA KAS: Rp3.733.635.963 HARTA LAINNYA: Rp300.000.000

    Total harta kekayaan: Rp37.525.627.563

    Demikian profil dan harta kekayaan Ira Puspadewi yang terjerat kasus korupsi Rp893 miliar. Ia merupakan mantan Direktur Utama PT ASDP Ferry, ia terjerat kasus dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara pada 2019-2022.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menpan RB Ungkap Alasan Pengangkatan CASN 2024 Ditunda

    Menpan RB Ungkap Alasan Pengangkatan CASN 2024 Ditunda

    Menpan RB Ungkap Alasan Pengangkatan CASN 2024 Ditunda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN).
    Menurut Rini, hal ini diputuskan usai mencermati hasil pengadaan CASN yang digelar tahun 2024.
    “Dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan,” ucap Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    “Dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh,” sambungnya.
    Salah satu alasannya, jadwal pengangkatan disesuaikan karena adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah.
    “Dan adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah,” kata dia.
    Oleh karenanya, Menpan RB mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai.
    Setelah disesuaikan, Menpan RB dan Komisi II DPR memutuskan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (PNS) digelar Oktober 2025.
    Sedangkan, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026.
     
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ungkapnya.
    Di sisi lain, ia akan memastikan semua pelamar yang lolos seleksi ASN akan tetap diangkat.
    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” katanya.
    Saat dikonfirmasi selepas rapat, Rini mengeklaim pihaknya bukan menunda pengangkatan CASN.
    “Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat,” kata Rini singkat.
    Menurut dia, keputusan ini sudah disepakati bersama Komisi II DPR.
    Dia pun membantah alasan penundaan pengangkatan ini dikarenakan efisiensi anggaran.
    “Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” ungkap Rini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Total 71 RT di Jakarta Masih Terdampak Banjir, Ini Rinciannya

    Total 71 RT di Jakarta Masih Terdampak Banjir, Ini Rinciannya

    Jakarta: Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah DKI Jakarta menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat saat ini genangan dan banjir mulai surut. 

    Meski begitu, setidaknya sebanyak 71 RT dan 1 ruas jalan masih terendam banjir. Jumlah ini sudah berkurang karena sebelumnya wilayah yang terendam banjir mencapai 121 RT dan 5 ruas jalan. 

    “Berangsur surut. Saat ini di Jakarta Barat terdapat 11 RT, semalam itu 15 RT,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan, melalui keterangannya, Rabu, 5 Maret 2025.

    “Kalau untuk jalan tergenang terdapat satu ruas jalan yang terdiri dari jalan Puri Kembangan RT 009 RW 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta, Barat dengan ketinggian 30 cm,” bebernya. 

    Saat ini, BPBD DKI Jakarta masih mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. 
     

     

    Wilayah Jakarta Barat yang masih terdampak banjir:

    1. Duri Kosambi.
    Jumlah: 1 RT
    Ketinggian: 40 cm
    Penyebab: Luapan Kali Angke

    2. Rawa Buaya
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 30 cm
    Penyebab: Curah hujan tinggi

    3. Kedoya Selatan.
    Jumlah: 4 RT
    Ketinggian: 90 cm
    Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

    4. Kembangan Selatan
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 40 cm
    Penyebab: Luapan Kali Angke

    5. Kembangan Utara
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 60-80 cm
    Penyebab: Luapan Kali Angke
    Wilayah Jakarta Selatan, total 20 RT terdampak banjir:

    1. Lenteng Agung
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 30 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    2. Pengadegan
    Jumlah: 1 RT
    Ketinggian: 310 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    3. Rawajati
    Jumlah: 6 RT
    Ketinggian: 30 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

    4. Bintaro
    Jumlah: 6 RT
    Ketinggian: 100 cm
    Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

    5. Pesanggrahan
    Jumlah: 2 RT.
    Ketinggian: 60 cm.
    Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan.

    6. Kebon Baru
    Jumlah: 3 RT.
    Ketinggian: 60-200 cm.
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.
    Wilayah Jakarta Timur, total 40 RT terendam banjir 

    1. Bidara Cina
    Jumlah: 3 RT
    Ketinggian: 180 s.d 220 cm.
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.

    2. Kampung Melayu
    Jumlah: 30 RT
    Ketinggian: 40-170 cm.
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.

    3. Bale Kambang
    Jumlah: 3 RT
    Ketinggian: 130 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.

    4. Cawang
    Jumlah: 5 RT
    Ketinggian: 100 cm.
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.

    5. Cililitan
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 90-100 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.

    Jakarta: Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah DKI Jakarta menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat saat ini genangan dan banjir mulai surut. 
     
    Meski begitu, setidaknya sebanyak 71 RT dan 1 ruas jalan masih terendam banjir. Jumlah ini sudah berkurang karena sebelumnya wilayah yang terendam banjir mencapai 121 RT dan 5 ruas jalan. 
     
    “Berangsur surut. Saat ini di Jakarta Barat terdapat 11 RT, semalam itu 15 RT,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan, melalui keterangannya, Rabu, 5 Maret 2025.

    “Kalau untuk jalan tergenang terdapat satu ruas jalan yang terdiri dari jalan Puri Kembangan RT 009 RW 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta, Barat dengan ketinggian 30 cm,” bebernya. 
     
    Saat ini, BPBD DKI Jakarta masih mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. 
     

     

    Wilayah Jakarta Barat yang masih terdampak banjir:

    1. Duri Kosambi.
    Jumlah: 1 RT
    Ketinggian: 40 cm
    Penyebab: Luapan Kali Angke
     
    2. Rawa Buaya
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 30 cm
    Penyebab: Curah hujan tinggi
     
    3. Kedoya Selatan.
    Jumlah: 4 RT
    Ketinggian: 90 cm
    Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan
     
    4. Kembangan Selatan
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 40 cm
    Penyebab: Luapan Kali Angke
     
    5. Kembangan Utara
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 60-80 cm
    Penyebab: Luapan Kali Angke

    Wilayah Jakarta Selatan, total 20 RT terdampak banjir:

    1. Lenteng Agung
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 30 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
     
    2. Pengadegan
    Jumlah: 1 RT
    Ketinggian: 310 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
     
    3. Rawajati
    Jumlah: 6 RT
    Ketinggian: 30 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
     
    4. Bintaro
    Jumlah: 6 RT
    Ketinggian: 100 cm
    Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan
     
    5. Pesanggrahan
    Jumlah: 2 RT.
    Ketinggian: 60 cm.
    Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan.
     
    6. Kebon Baru
    Jumlah: 3 RT.
    Ketinggian: 60-200 cm.
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.

    Wilayah Jakarta Timur, total 40 RT terendam banjir 

    1. Bidara Cina
    Jumlah: 3 RT
    Ketinggian: 180 s.d 220 cm.
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.
     
    2. Kampung Melayu
    Jumlah: 30 RT
    Ketinggian: 40-170 cm.
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.
     
    3. Bale Kambang
    Jumlah: 3 RT
    Ketinggian: 130 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.
     
    4. Cawang
    Jumlah: 5 RT
    Ketinggian: 100 cm.
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.
     
    5. Cililitan
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 90-100 cm
    Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Akui IHSG Turun Setelah Danantara Diluncurkan, Rosan: Tapi Bukan di Indonesia Saja

    Akui IHSG Turun Setelah Danantara Diluncurkan, Rosan: Tapi Bukan di Indonesia Saja

    Akui IHSG Turun Setelah Danantara Diluncurkan, Rosan: Tapi Bukan di Indonesia Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI)
    Danantara
    , Rosan Perkasa Roeslani, mengakui IHSG sempat menurun tajam setelah Danantara diluncurkan pada akhir Februari 2025 lalu.
    Hanya saja, Rosan mengatakan penurunan IHSG tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara ASEAN lainnya.
    “Memang indeks harga saham gabungan kita ini menurun. Tapi menurunnya bukan di Indonesia saja. Di
    emerging market
    , di negara ASEAN pun, semua memang sedang mengalami penurunan. Itu yang pertama,” ujar Rosan dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (5/3/2025) malam.
    Rosan mengatakan, sejak Senin (3/3/2025) lalu, IHSG di Indonesia sudah kembali
    rebound
    .
    Dia menegaskan pemerintah sama sekali tidak khawatir terhadap IHSG yang sempat lesu.
    “Kita tidak khawatir. Kenapa? Karena fundamental dari perusahaan-perusahaan kita, bank-bank kita, itu sangat baik. Sangat kuat. Jadi kita percaya semua ini dengan fundamental,” jelasnya.
    Rosan lantas mengungkit keyakinan Presiden Prabowo Subianto atas fundamental perusahaan di Indonesia yang kuat.
    Jika IHSG menurun, kata Rosan, maka itu hal yang wajar dan lumrah, karena saham memang kadang naik dan kadang turun.
    “Tapi yang penting, fundamental kita baik. Dan kita meyakini ini akan terus meningkat valuasinya,
    market cap
    -nya dari para perusahaan-perusahaan kita yang ada di Indonesia. Jadi kita lihat kan sekarang sudah mulai
    rebound
    , mulai kembali baik,” imbuh Rosan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mudik Gratis BUMN Len Industri Dibuka 5-21 Maret 2025, Rute Bandung ke Jogja, Solo, Surabaya – Halaman all

    Mudik Gratis BUMN Len Industri Dibuka 5-21 Maret 2025, Rute Bandung ke Jogja, Solo, Surabaya – Halaman all

    Mudik gratis BUMN Len Industri dibuka pada 5-21 Maret 2025, dengan rute Bandung ke Jogja, Solo, Surabaya, Lampung, dan Palembang.

    Tayang: Rabu, 5 Maret 2025 20:54 WIB

    Instagram @lenindustri

    MUDIK GRATIS BUMN – Gambar ini diambil dari Instagram @lenindustri pada Rabu (5/3/2025) yang menunjukkan mudik gratis PT Len Industri 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini informasi pendaftaran program mudik gratis BUMN PT Len Industri untuk Lebaran 2025.

    PT Len Industri adalah BUMN Industri Pertahanan yang fokus di bidang elektronika untuk industri dan prasarana.

    Mudik gratis BUMN Len Industri dibuka mulai hari ini, Rabu, 5 Maret 2025 hingga 21 Maret 2025.

    Kuota mudik gratis ini berbatas sehingga link pendaftaran akan ditutup jika kuota telah terpenuhi.

    Pemudik akan diberangkatkan dari Bandung pada 27 Maret 2025 menuju kota tujuan yaitu Yogyakarta, Solo, Surabaya, Lampung, dan Palembang.

    Rute Mudik Gratis BUMN Len Industri 2025

    Rute Bandung-Yogyakarta: Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Ciamis-Majenang-Kebumen-Purworejo-Wates-Yogyakarta (Terminal Giwangan)
    Rute Bandung-Solo: Bandung-Cisumdawu-Tol Cipali-Semarang (Exit Tol Krapyak)-Tol Kartasura-Solo (Terminal Tirtonadi)
    Rute Bandung-Surabaya: Bandung-Cisumdawu-Tol Cipali-Exit Tol Solo-Exit Tol Ngawi-Exit Tol Madiun-Exit Tol Nganjuk-Exit Tol Jombang-Exit Tol Mojokerto-Surabaya (Terminal Bungurasih)
    Rute Bandung-Palembang: Bandung-Tol Purbaleunyi-Tol Jakarta Cikampek-Tol Tangerang Merak-Penyeberangan-Tol Bakauheni-Terminal Rajabasa-Tol Natar-Terbanggi Besar-Tol Kayu Agung-Palembang
    Rute Bandung-Lampung: Bandung-Tol Purbaleunyi-Tol Jakarta Cikampek-Tol Tangerang Merak-Penyeberangan-Tol Bakauheni-Terminal Rajabasa

    Syarat Pendaftaran

    Satu orang pendaftar hanya boleh mendaftar satu kali
    Pendaftar dapat mendaftarkan anggota keluarganya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) saat daftar ulang
    Daftar ulang (verifikasi dokumen) tidak boleh diwakilkan, kecuali oleh anggota keluarga (terdaftar dalam KK yang bersangkutan).

    *) Bagi pemudik yang lolos akan dihubungi Panitia untuk daftar ulang dengan membawa fotocopy KTP atas nama pendaftar dan fotocopy KK. Jika saat daftar ulang peserta tidak memenuhi persyaratan, maka pendaftaran otomatis dibatalkan.

    Ketentuan Pendaftaran 

    Peserta hanya boleh mendaftar satu kali
    Nama pendaftar tidak boleh diwakilkan atau harus termasuk dalam daftar pemudik
    Peserta dilarang pindah bus, selain bus yang telah ditentukan oleh panitia
    Pendaftar dapat mendaftarkan anggota keluarga yang terdaftar dalam 1 Kartu Keluarga (KK)
    Maksimal jumlah pemudik dalam 1 KK adalah 6 orang
    Bagi anak yang belum memiliki KTP, dapat menggunakan Kartu Identitas Anak atau Kartu Pelajar sebagai pengganti identitas diri
    Pendaftar wajib melakukan registrasi ulang pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia
    Proses registrasi ulang tidak boleh diwakilkan, kecuali oleh anggota keluarga yang terdaftar dalam 1 KK atau yang sudah didaftarkan oleh pendaftar
    Peserta dilarang mengundurkan diri dengan alasan apapun setelah melakukan pendaftaran ulang
    Apabila ingin mengundurkan diri diwajibkan untuk mengonfirmasi kepada Contact Person sesuai rute mudik
    Hanya peserta yang masuk kategori sesuai ketentuan panitia yang akan ditetapkan sebagai peserta mudik
    Peserta yang masuk kategori tersebut akan dikonfirmasi oleh panitia melalui WhatsApp.

    Link Pendaftaran

    Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Len Industri Rute Yogyakarta
    Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Len Industri Rute Solo
    Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Len Industri Rute Surabaya
    Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Len Industri Rute Lampung
    Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Len Industri Rute Palembang.

    Contact Person

    Admin Mudik Rute Yogyakarta wa.me/6287834367620
    Admin Mudik Rute Solo wa.me/6287777846619
    Admin Mudik Rute Surabaya wa.me/6287777846621
    Admin Mudik Rute Lampung wa.me/6287777846623
    Admin Mudik Rute Palembang wa.me/6287777846624

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • BMKG: Potensi Hujan Jelang Idul Fitri, Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca

    BMKG: Potensi Hujan Jelang Idul Fitri, Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan masih terdapat potensi hujan pada periode akhir bulan Maret 2025 menjelang Idul Fitri dengan pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

    “Tadi saya sampaikan, jadi 10 hari terakhir Maret itu masih ada hujan. Bisa hujan lebat juga, tapi durasinya singkat, melemah dibandingkan saat ini,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati ketika ditemui usai rapat tingkat menteri terkait persiapan hari raya dan libur Idul Fitri di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebut terdapat potensi cuaca ekstrem dengan durasi singkat yang akan diantisipasi dengan modifikasi cuaca jelang periode libur Idul Fitri.

    Modifikasi cuaca sendiri sudah mulai dilakukan saat ini untuk menekan curah hujan di wilayah terdampak banjir yang menggenangi sejumlah wilayah, termasuk di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.

    “April itu sudah mulai kemarau, jadi Insya Allah lebih baik. Kemungkinan ada cuaca ekstrem, tapi durasinya singkat. Tapi kita siapkan modifikasi cuaca seandainya terdeteksi, ekstrem itu kan bisa dideteksi,” tambahnya.

    Modifikasi cuaca yang dilakukan pemerintah sendiri rencananya dilakukan sampai 8 Maret 2025 dan akan dihentikan ketika analisis memperlihatkan perkembangan cuaca yang lebih baik.

    Namun dia memperingatkan masih ada tren peningkatan curah hujan dalam periode 11 Maret 2025 sampai dengan 20 Maret 2025. Dengan BMKG memprakirakan potensi hujan lebat atau bahkan cuaca ekstrem dalam periode tersebut.

  • Rosan: Struktur Lengkap Danantara Diumumkan Pekan Depan

    Rosan: Struktur Lengkap Danantara Diumumkan Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani akan mengumumkan struktur lengkap Danantara pada pekan depan.

    Hal ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/3/2025).

    “Kami laporkan [ke Presiden Prabowo] adalah pembentukan mengisi dari tim yang memang akan bersama-sama di danantara juga di level operasi,” ujar Rosan.

    Rosan mengatakan bahwa Prabowo telah menekankan bahwa pemilihan anggota tim harus berdasarkan kualitas terbaik, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

    “Bapak Presiden menyampaikan kepada kami untuk memilih orang-orang terbaik. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari dunia sebagai beberapa alternatif nama,” ucapnya.

    Sebagai badan investasi nasional, Rosan melanjutkan bahwa nantinya Danantara bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

    Oleh karena itu, proses seleksi dilakukan dengan sangat ketat. Dia menyebut juga dibantu oleh headhunter maupun advisor dari dalam dan luar negeri untuk menemukan kandidat yang telah mereka laporkan kepada Presiden.

    Rosan menegaskan bahwa pengumuman nama-nama yang akan mengelola Danantara diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

    “Mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut. Sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di dan antara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” katanya.

    Sebagai bagian dari transparansi, CV para kandidat juga telah diserahkan kepada Prabowo untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki integritas tinggi yang terpilih.

    Menurutnya, dengan segera diumumkannya struktur lengkap tim Danantara, diharapkan badan investasi nasional ini dapat beroperasi secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.

    “InshaAllah, minggu depan nama-nama tersebut akan kami umumkan,” pungkas Rosan.

  • Adian Napitupulu Desak Aplikator Ojol Turunkan Potongan Tarif Jadi 10 Persen

    Adian Napitupulu Desak Aplikator Ojol Turunkan Potongan Tarif Jadi 10 Persen

    Adian Napitupulu Desak Aplikator Ojol Turunkan Potongan Tarif Jadi 10 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P,
    Adian Napitupulu
    , meminta perusahaan aplikasi transportasi online menurunkan potongan tarif layanan yang didapatkan ojek online dan taksi online menjadi 10 persen.
    Sebab, pihak aplikator tidak memiliki tanggung jawab operasional yang besar terhadap pengemudi, sehingga persentase potongan yang saat ini mencapai 20 persen perlu ditinjau ulang.
    “Kenapa? Enggak punya tanggung jawab apa-apa. Enggak punya
    pool
    , enggak punya montir, enggak ngurus yang ketangkap, enggak apa-apa segala macam. Tiba-tiba dapat 20 persen,” ujar Adian dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi V DPR RI dengan aplikator ojol pada Rabu (5/3/2025).
    Politikus PDI-P ini menyinggung adanya kasus penangkapan pengemudi taksi online dan ojek
    online
    oleh otoritas bandara.
    Namun, Adian mengeklaim pihak aplikator tidak memberikan bantuan atas permasalahan yang dialami para mitranya.
    “Sampai akhirnya saya pernah telepon Dirut Angkasa Pura II kalau tidak salah, dan saya bacakan pasal sama tindakan itu termasuk pasal penyanderaan,” kata Adian.
    “Nah yang menarik adalah pihak aplikator enggak peduli peristiwa itu terjadi. Mereka tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh
    push up
    , di beberapa tempat dipukuli, dan sebagainya mereka enggak peduli,” sambungnya.
    Kondisi tersebut, kata Adian, berbanding terbalik dengan sikap perusahaan taksi konvensional.
    Menurut dia, perusahaan konvensional lebih bertanggung jawab dan memperhatikan nasib para drivernya.
    “Itu dia urus
    pool
    -nya, dia urus olinya, tabrakan dia bertanggung jawab, sopir ditangkap diurus ke polisi, dan sebagainya. Tapi keuntungannya sepertinya lebih besar yang
    online
    ini,” ucap Adian.
    Atas dasar itu, Adian mengusulkan agar revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) bisa mengatur keselamatan para driver taksi dan ojek online, hingga pemotongan tarif layanan yang lebih adil.
    “Dulu kalau tidak salah, pernah 10 persen ya, jatah aplikator itu. Lalu naik terus 15 persen, 20 persen, dan dalam praktiknya bisa di atas 20 persen,” ucap Adian.
    “Kalau kita tidak atur itu dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. Menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal kita nanti mengatur,” sambungnya.
    Adian bahkan meminta pimpinan Komisi V DPR RI agar penurunan pemotongan tarif layanan tersebut bisa disampaikan lebih awal kepada pemerintah, tanpa menunggu penyelesaian RUU LLAJ.
    “Menurut saya, sambil menunggu revisi UU ini, apakah memungkinkan kita menjadikan ini sebagai kesimpulan atau menyampaikan kepada Menteri Perhubungan agar potongan tarif dikembalikan lagi menjadi 10 persen?” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jampidsus: Kerugian Negara dari Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Bakal Bertambah

    Jampidsus: Kerugian Negara dari Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Bakal Bertambah

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memberikan sinyal kerugian negara dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023 bakal bertambah. 

    Hingga saat ini, total kerugian negara sementara dari dugaan korupsi minyak mentah mencapai Rp 193,7 triliun.

    “Apakah ini nanti bisa bertambah atau berkurang, dilihat komponen-komponennya didiskusikan,” ujar Febrie Adriansyah di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Febrie mengakui, nilai kerugian yang disampaikan tersebut saat ini, merupakan hasil penghitungan penyidik. Dia mengatakan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung lebih detail.

    “Nanti BPK secara resmi menyampaikan berapa kerugian negara terhadap kasus ini,” tandas Febrie.

    Hanya saja, Febrie belum bisa memastikan penambahan jumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Menurut Febrie, hal tersebut tergantung hasil pengembangan penyidikan.

    “Oh iya nanti kan dalam pengembangan bisa kita lihat,” pungkas Febrie.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan nilai kerugian negara dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah mencapai Rp 193,7 triliun. 

    Menurut Qohar, kerugian negara itu bersumber dari berbagai komponen yakni, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun dan kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar Rp 2,7 triliun.

    Lalu, kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp 21 triliun.

    Sebanyak tujuh tersangka ditetapkan dalam kasus ini. Mereka ialah Riva Siahaan (RS) selaku direktur utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku direktur feedstock and product optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku direktur utama PT Pertamina Internasional Shipping.

    Kemudian, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock management PT Kilang Pertamina International, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficialy owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku komisaris PT Jengga Maritim dan direktur PT Orbit Terminal Merak.

  • Kepala Badan Gizi Nasional Datangi KPK, Minta Pendampingan Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Kepala Badan Gizi Nasional Datangi KPK, Minta Pendampingan Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

    Mereka meminta pendampingan dari KPK atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, kata Dadan, program MBG memiliki anggaran yang besar.

    “Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus untuk memohon bimbingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Gizi, karena seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif,” kata Dadan kepada wartawan di Gedung KPK.

    “Sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK,” imbuhnya.

    Dadan mengatakan pihaknya bertemu dengan para pimpinan KPK, sekretaris jenderal (sekjen) KPK, dan pihak Kedeputian Pencegahan.

    Dalam pertemuan itu, Dadan mengungkapkan pesan dari pimpinan KPK agar mencegah kebocoran anggaran dan menjalankan prinsip transparansi.

    “Kami mendapatkan pengarahan, terutama terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

    “Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan, termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan,” kata Dadan menambahkan.

    Dadan berharap KPK dapat membantu pihaknya secara langsung dengan menyediakan SDM untuk terlibat dalam program yang ada. 

    Bahkan, pihaknya secara terbuka mengizinkan KPK untuk melakukan sidak ke Kantor BGN.

    “Kemudian, secara khusus KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan antara apa yang kami jelaskan mengenai sistem tata kelola dengan kenyataan di lapangan,” kata Dadan.

    “Dan kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya jika dari Kedeputian Pencegahan akan melakukan sidak ke satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia dan juga termasuk ke kantor Badan Gizi Nasional,” sambungnya.

    Di kesempatan yang sama, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa bilang bahwa pimpinan KPK menyampaikan pesan ke BGN agar menggunakan anggaran dengan optimal.

    “Bahwa jangan sampai ada anggaran yang misalnya Rp10 ribu tetapi digunakannya hanya Rp9 ribu, tapi dilaporkannya Rp10 ribu,” kata Cahya.

    “Nah, ini diingatkan supaya jangan sampai itu terjadi dan dari BGN sudah menyiapkan tata kelola yang baik,” lanjutnya.

    Cahya pun menekankan bahwa Kedeputian Pencegahan KPK bakal turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan pelaksanaan program MBG tersebut.

    Dia mengatakan, bahwa hal itu dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran program MBG tidak disalahgunakan.

    “Kedeputian Pencegahan juga akan melakukan pengecekan, apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya,” kata dia.

    “Kemudian juga dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi-sosialisasi antikorupsi di BGN,” tuturnya.