Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Tom Lembong Didakwa Rugikan Negara Rp578 Miliar di Kasus Impor Gula

    Tom Lembong Didakwa Rugikan Negara Rp578 Miliar di Kasus Impor Gula

    loading…

    Mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar Rp578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar Rp578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan surat dakwaan di ruang sidang PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    “Bahwa Terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.409.622,47,” kata JPU di dalam ruang sidang.

    Jaksa menjelaskan, Tom Lembong melakukan perbuatan itu bersama 10 orang lainnya yakni Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sejak 2015, Tony Wijaya NG selaku Direktur Utama PT Angels Products sejak 2003.

    Kemudian, Then Surianto Eka Prasetyo selaku Direktur PT Makassar Tene sejak 2006, Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya sejak 2013, Indra Suryaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry sejak 2012, Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama sejak 2015.

    Selanjutnya, Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo sejak 2015, Hendrogiarto A Tiwow selaku Direktur PT Duta Sugar International sejak 2016, Hans Falita Hutama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur sejak 2010 dan Ali Sandjaja Boedidarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas sejak 2011.

    Jaksa menerangkan, Tom Lembong selaku Menteri Perdangan periode 2015-2016 telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor Gula Kristal Mentah (GKM) dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilitas harga gula kepada 10 orang tersebut.

    Jaksa menilai, penerbitan 21 persetujuan impor itu diterbitkan Tom Lembong tanpa disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    “Bahwa Terdakwa Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 tanpa melalui pembahasan Rapat Koordinasi antar Kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, telah menerbitkan 21 Pengakuan/Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula,” ucap jaksa.

    Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (cip)

  • Singgung Cash Flow, Kurator Ungkap Alasan PT Sritex Lakukan PHK Massal Jelang Bulan Ramadan – Halaman all

    Singgung Cash Flow, Kurator Ungkap Alasan PT Sritex Lakukan PHK Massal Jelang Bulan Ramadan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 26 Februari 2025 atau hanya beberapa hari sebelum bulan Ramadan.

    Keputusan tersebut memunculkan berbagai reaksi dari para mantan karyawan, termasuk eks Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group.

    Dua hari yang lalu, eks Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, sempat mempertanyakan alasan PHK yang dilakukan secara mendadak oleh kurator. 

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi IX DPR RI pada Selasa, 4 Maret 2025. 

    “Kami bertanya-tanya, apakah ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perusahaan dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)?” ungkap Slamet di ruang rapat tersebut, Selasa.

    Penjelasan Kurator

    Dikutip dari Tribun Solo, salah satu kurator PT Sritex, Denny Ardiansyah menjelaskan, keputusan perusahaan melakukan PHK diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama kondisi keuangan yang terus merugi.

    Denny berujar, sejak dinyatakan pailit, PT Sritex sudah tak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan operasionalnya lebih lama.

    “Keputusan PHK dilakukan karena perusahaan terus mengalami kerugian.” 

    “Secara cash flow, kami tidak punya kemampuan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) jika PHK dilakukan setelah bulan Februari,” ujar Denny, Rabu (5/3/2025).

    Selama beberapa tahun, ucap Denny, Sritex juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada karyawan.

    “Sejak tahun 2020 hingga 2024, PT Sritex sudah tidak mampu membayar THR secara penuh dan harus mencicil selama 4 hingga 5 bulan.” 

    “Dengan kondisi saat ini, di mana Sritex sudah resmi dinyatakan pailit, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan PHK sebelum Ramadan,” lanjutnya.

    Selain faktor keuangan, Denny juga menyoroti tingginya jumlah karyawan yang mengundurkan diri tanpa kejelasan yang akhirnya berdampak pada hilangnya hak-hak mereka.

    “Sudah banyak karyawan yang mengundurkan diri tanpa kejelasan, sehingga mereka kehilangan hak-haknya.” 

    “Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka hak-hak pekerja lainnya juga bisa terancam,” jelasnya.

    Pemutusan hubungan kerja memang menimbulkan polemik, terutama di kalangan mantan karyawan yang menganggap hal itu merugikan mereka.

    Namun, Denny menegaskan, langkah ini diambil sebagai bagian dari proses kepailitan yang telah ditetapkan secara hukum.

    Dengan penjelasan ini, ia berharap para eks karyawan bisa memahami alasan di balik keputusan PHK massal yang dilakukan menjelang bulan Ramadan.

    Di sisi lain, berbagai pihak terus mengawal agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Rp129 Miliar

    Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan dana sebesar Rp129 miliar untuk pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi eks karyawan PT Sritex.

    Proses pencairan dilakukan melalui satu pintu di pabrik Sritex, sesuai dengan kesepakatan antara Satgas Sritex, kurator, dan serikat pekerja.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pelayanan pencairan JHT dirancang agar berjalan cepat dan efisien. 

    “Pelayanan dilakukan melalui satu pintu di pabrik Sritex. Jika dari awal berkas sudah lengkap dan urut, prosesnya bisa cepat.” 

    “Satu orang cukup dua menit, selesai pemberkasan langsung pulang. Jika semua berkas sesuai, dana JHT akan cair dalam tiga hari,” kata Anggoro, Rabu.

    Dari total 8.475 eks karyawan Sritex yang berhak menerima JHT, BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruhnya akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan juga mengingatkan para eks karyawan untuk memahami hak-hak lain yang mereka miliki setelah terkena PHK, salah satunya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Bagi yang di-PHK dan belum mendapatkan pekerjaan, bisa mengajukan JKP melalui aplikasi Siap Kerja. Caranya mudah, cukup mengunggah bukti PHK, foto diri, dan syarat lainnya.”

    “Jika memenuhi kriteria, mereka berhak mendapatkan bantuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bentuk uang tunai selama enam bulan, sebesar 60 persen dari gaji yang dilaporkan. Namun, batas maksimal gaji yang dijadikan dasar perhitungan adalah Rp5 juta,” jelasnya.

    Dengan keikutsertaan ini, eks karyawan yang terdampak PHK juga berhak mendapatkan manfaat JKP sebagai bentuk perlindungan sosial ketenagakerjaan.

    Diharapkan dengan pencairan dana JHT dan manfaat JKP, para eks karyawan Sritex dapat lebih mudah beradaptasi dalam mencari pekerjaan baru serta memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah PHK.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Balik PHK Massal Buruh Sritex Sukoharjo Jelang Ramadhan, Kurator Sebut Karena Kondisi Perusahaan.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunSolo.com/Anang Maruf)

  • Ramadan dan Pengendalian Diri

    Ramadan dan Pengendalian Diri

    Ramadan dan Pengendalian Diri

  • Ramadan dan Pengendalian Diri

    Ramadan dan Pengendalian Diri

    Ramadan dan Pengendalian Diri

  • Struktur Danantara Diumumkan Pekan Dapan, Prabowo Minta Tak Ada Orang Titipan

    Struktur Danantara Diumumkan Pekan Dapan, Prabowo Minta Tak Ada Orang Titipan

    Bisnis.com, JAKARTA — Struktur lengkap Badan Pengelola Investasi Data Anagata Nusantara alias Danantara akan diumumkan pekan depan. Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti jangan ada titipan.

    Hal itu disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/3/2025).

    “Kami laporkan [ke Presiden Prabowo] adalah pembentukan mengisi dari tim yang memang akan bersama-sama di danantara juga di level operasi,” ujar Rosan.

    Rosan mengatakan bahwa Prabowo telah menekankan bahwa pemilihan anggota tim harus berdasarkan kualitas terbaik, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

    “Bapak Presiden menyampaikan kepada kami untuk memilih orang-orang terbaik. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari dunia sebagai beberapa alternatif nama,” ucapnya.

    Sebagai badan investasi nasional, Rosan melanjutkan bahwa nantinya Danantara bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

    Oleh karena itu, proses seleksi dilakukan dengan sangat ketat. Dia menyebut juga dibantu oleh headhunter maupun advisor dari dalam dan luar negeri untuk menemukan kandidat yang telah mereka laporkan kepada Presiden.

    Rosan menegaskan bahwa pengumuman nama-nama yang akan mengelola Danantara diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

    “Mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut. Sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di dan antara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” katanya.

    Adapun untuk transparansi, CV para kandidat juga telah diserahkan kepada Prabowo untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki integritas tinggi yang terpilih.

    Menurutnya, dengan segera diumumkannya struktur lengkap tim Danantara, diharapkan badan investasi nasional ini dapat beroperasi secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.

    “InshaAllah, minggu depan nama-nama tersebut akan kami umumkan,” pungkas Rosan.

    Tidak Ada Titipan 

    Rosan juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta tidak ada titipan dalam struktur BPI Danantara.

    Prabowo, kata Rosan, bahkan menegaskan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan tim Danantara guna memastikan keberlanjutan investasi yang berdaya saing dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    “Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, pilihlah orang-orang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/3/2025).

    Sebagai bagian dari upaya perekrutan yang transparan dan profesional, Rosan mengatakan bahwa Danantara bekerja sama dengan headhunter dan advisor dari dalam maupun luar negeri. 

    Dia juga menegaskan bahwa daftar nama akan diumumkan dalam waktu dekat agar masyarakat dapat menilai sendiri kredibilitas tim yang akan mengelola dana investasi nasional tersebut.

    “Harapannya dalam waktu dekat mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” pungkas Rosan.

  • Pengadilan Fasilitasi Layar Besar untuk Saksikan Sidang Tom Lembong

    Pengadilan Fasilitasi Layar Besar untuk Saksikan Sidang Tom Lembong

    Pengadilan Fasilitasi Layar Besar untuk Saksikan Sidang Tom Lembong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menyediakan layar besar di lobi gedung pengadilan untuk menayangkan jalannya sidang mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
    Tom Lembong
    merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi
    impor gula
    di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, layar besar tersebut menampilkan gambar dari ruang sidang Muhammad Hatta Ali, tempat Tom Lembong menjalani persidangan.
    Para pengunjung yang tidak dapat masuk ke dalam ruang sidang tetap dapat mengikuti jalannya sidang melalui tayangan di lobi.
    Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan total 11 orang tersangka.
    Penyidik menyatakan bahwa para tersangka terlibat dalam praktik impor gula secara ilegal pada periode tersebut, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 578 miliar.
    Kerugian ini berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
    Meski begitu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, menyebutkan bahwa Tom Lembong tidak dibebankan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula.
    Qohar menjelaskan bahwa uang pengembalian kerugian negara yang diperoleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini berasal dari praktik korupsi yang terjadi tidak pada masa jabatan Tom Lembong sebagai menteri.
    “Ini adalah kerugian di tahun 2016 yang pada saat itu pejabatnya bukan Pak Menteri Perdagangan saat itu, bukan Pak Thomas Lembong,” kata Qohar, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
    “Jadi, karena bukan pada masa beliau, maka kerugian itu tidak dibebankan pada para tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Pak Thomas Lembong,” ujar dia.
    Qohar menambahkan, sejauh ini Kejaksaan Agung telah memperoleh pengembalian kerugian negara senilai total Rp 565.339.071.925,25 atau Rp 565 miliar dari 9 tersangka yang berstatus pihak swasta.
    Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung menetapkan Charles Sitorus (CS) selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI sebagai tersangka.
    Sembilan tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT AP berinisial TW; Presiden Direktur PT AF berinisial WN; Direktur Utama PT SUC berinisial HS; Direktur Utama PT MSI berinisial IS; dan Direktur PT MP berinisial TSEP.
    Kemudian, Direktur PT BSI berinisial HAT; Direktur Utama PT KTM berinisial ASB; Direktur Utama PT BFM berinisial HFH; dan Direktur PT PDSU berinisial ES.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lu Menteri Hasil Giveaway Gausah Macam-macam

    Lu Menteri Hasil Giveaway Gausah Macam-macam

    GELORA.CO – Akun X politikus PSI Raja Juli Antoni diserbu netizen. Serbuan itu terjadi setelah Raja Juli membuat kicauan merespons berita tentang sindiran mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ceramah di Masjid Kampus UGM.

    “Masjid tempat ibadah❌ Masjid tempat sindir politik✅,” kicaunya pada Rabu (5/3/2025) mengomentari berita ‘Ceramah Penuh Sindir dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM’.

    Tercatat hingga Kamis pagi sudah ada 8.000 komentar dan tiga juta viewers. Seorang warganet menyarankan Raja Juli agar lebih fokus soal kehutanan. 

    “Mending lu bahas tentang kehutanan deh, emg background lu kehutanan? Kan engga. Menteri hasil giveaway gausah banyak macem2. Kerja aja yg bener, belajar. Dah tau pendidikan lu bukan kehutanan, malah bahas2 yg lain. Aneh,” ujar seorang netizen.

    “Anda kalau ke Masjid jangan hanya sampai diparkirannya doank. Agar tahu Masjid di dalam itu bisa digunakan sebagai apa saja,” kata warganet lainnnya.

    “Kalau gak pernah kuliah di UGM pasti gak tahu bahwa tradisi kritis masjid kampus itu sudah ada dari dulu. Tokoh oposisi seperti Amien Rais dahulu sering diundang ceramah terawih. Bukan sekarang aja,” tambah netizen yang lain.

    Tak hanya serbuan dari netizen, kicauan itu juga mendapatkan catatan komunitas pembaca. Tertulis di sana bahwa Masjid tidak hanya digunakan menjadi tempat ibadah, melainkan multifungsional hal ini bisa dilihat pada beberapa hadist sahih muslim. Penulis dinilai memberikan disinformasi jika masjid hanya cukup diperuntukan untuk tempat ibadah untuk itu perlu diluruskan secara objektif.

    Respons Anies Baswedan

    Anies tidak merespons secara langsung kicauan Raja Juli yang juga Menteri Kehutanan itu. Ia hanya menyindir tanpa menyebutkan nama.

    “Mata saya kok tiba-tiba kedutan… Ada keramaian apa di X/Twitter hari ini? 😊”

    Kicauan Anies itu pun ikut ramai dengan lebih dari seribu komentar warganet.

    Seperti diketahui Anies dan PSI tidak dalam satu gerbong dalam Pilpres kemarin. PSI dengan tegas mendukung pasangan Prabowo-Gibran. PSI juga beberapa kali menyentil Anies Baswedan, termasuk saat masih menjabat sebagai gubernur DKI.

    Sentil efisiensi

     

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengisi ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (Maskam UGM), Senin (3/3/2025). Anies pun menyentil terkait efisiensi saat baru membuka ceramahnya di depan mahasiswa.

    “Katanya masjid kampus juga kena efisiensi, kena ya efisiensi? Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi,” kata Anies yang disambut sorakan ‘amin’ oleh para peserta di Maskam UGM, Kabupaten Sleman, DIY.

    “Bukan cuma amin, perjuangkan,” lanjut Anies membalas.

    Anies bahkan juga menyinggung terkait dirinya yang bisa kembali ke UGM mengisi ceramah di Ramadhan 2025 ini. Sebab, katanya, tahun 2024 ketika masih dalam masa Pilpres ia tidak diundang untuk mengisi ceramah di Maskam UGM.

    “Tahun lalu memang tidak ada undangan (mengisi di Maskam UGM), udah tahu kenapa ya? Agak sensitif kalau tahun lalu. Sekarang sensitifnya sudah hilang dan alhamdulillah suasana di sini terang benderang, siapa bilang gelap,” lanjut Anies dan diikuti tawa dari peserta di Maskam UGM.

    “Saya terhormat betul bisa kembali ke sini (ke UGM) dan mengingatkan kepada masa ketika dulu kuliah. Kalau sedang RDK, waktu itu namanya RDK, Ramadhan di Kampus, kalau Ramadhan di kampus kita datang, pengen cepat-cepat dekat sama pembicaranya,” kata Anies.

  • Anies Hadiri Sidang Perdana Tom Lembong: Harapannya Hakim Mementingkan Kebenaran

    Anies Hadiri Sidang Perdana Tom Lembong: Harapannya Hakim Mementingkan Kebenaran

    GELORA.CO –  Anies Baswedan menghadiri sidang perdana Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, terdakwa kasus korupsi dalam kegiatan importasi gula Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015 sampai dengan 2016 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

    Dia membawa harapan kepada jajaran majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan Tom Lembong.

    “Saya datang sebagai sahabat Bapak Tom Lembong, saya hadir untuk ikut menyaksikan proses peradilan berlangsung dan saya datang untuk menyampaikan harapan,” tutur Anies di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    Anies menyampaikan, dirinya sangat percaya majelis hakim akan bertindak sesuai dengan objektivitas dan keadilan penegakan hukum.

    “Harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, dengan obyektif, dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan, dalam memutuskan perkara ini,” jelas dia.

    “Harapan kami besar, kami sangat menghormati, kami percaya majelis hakim akan bisa memutuskan sesuai dengan harapan yang tadi kami sampaikan. Jadi tujuan kami hadir hari ini, saya ingin secara langsung menghadiri, menyaksikan proses ini dimulai,” lanjut Anies.

    Berkas

    Sebelumnya, Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) melimpahkan berkas perkara terdakwa eks Mendag Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong, terkait kasus korupsi importasi gula Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    “Telah melakukan pelimpahan berkas perkara terhadap dua terdakwa pada Rabu, 26 Februari 2025 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tutur Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Pelimpahan berkas perkara tersebut terdaftar atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan Pelimpahan Nomor: B-1114 /M.1.10/Ft.1/02/2025 tanggal 25 Februari 2025; dan terdakwa Charles Sitorus dengan Pelimpahan B- 1117 /M.1.10/Ft.1/02/2025 tanggal 25 Februari 2025.

    “Tim Jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan menunggujadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kedua terdakwa,” kata Harli.

    Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hendak menyampaikan pernyataan kepada awak media di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Namun hal itu sempat dihalangi oleh pihak kejaksaan sehingga membuat Tom protes.

    “Saya punya hak untuk bicara. Wartawan pada di sini,” kata Tom kepada pihak kejaksaan yang mengawalnya di lokasi, Jumat (14/2/2025) siang.

    Minta Jaksa Profesional

    Tom menyatakan, dirinya ingin tim jaksa bertindak profesional. Sebagai seorang berstatus hukum tersangka, Tom memastikan juga akan melakukan hal sebaliknya. Namun demikian hal dirasakan adalah sebaliknya.

    “Ya kita terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif. Tapi bagi saya, diprosesnya agak lama ya,” ujar Tom.

    Tom yang belum selesai bicara diminta menyudahi pernyataanya kepada media. Dia pun kembali protes dengan tindakan tersebut.

    “Makin lama nih, diinterupsi terus,” ungkap Tom.

    Tom mengatakan, kasusnya terlalu berlarut sejak surat perintah penyidikan terbitnya pada Oktober 2023. Artinya, sudah 12 bulan kasus yang melibatkan dirinya belum kunjung usai.

    Dia mengaku, saat ini sudah tiga bulan dirinya dipenjara menunggu ke proses selanjutnya. Menurutnya hal itu sudah sangat lama.

    “Ini kan tidak pokok perkara Pak. ini proses ya kan. Jadi saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi saya sih agak lama ya prosesnya,” tegas Tom.

    Tom berharap, kebenaran pada akhirnya akan terungkap di pengadilan nanti. Namun kembali tim pengawal dari kejaksaan meminta Tom mengakhiri pernyataannya kepada awak media.

    “Tentunya tetap saja, kebenaran terungkap. Supaya kebenaran terungkap,” Tom menyudahi.

  • Supir dan Ojek Online Harus Dengarkan Cuap-cuap Adian Napitupulu Omeli Gojek, Grab dan Maxim

    Supir dan Ojek Online Harus Dengarkan Cuap-cuap Adian Napitupulu Omeli Gojek, Grab dan Maxim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengkritik soal tarif pemotongan biaya aplikasi. Di mana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022 regulasinya potongan biaya aplikasi maksimal 20 persen.

    “Dulu kalau kita tidak salah sempat 10 persen ya jatah aplikator. Dan dia naik terus 10, 15, hingga 20. Dalam praktiknya (bahkan) di atas 20 persen,” tegas Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Hal tersebut dipaparkan Adian dalam rapat dengar pendapat umum Komisi V DPR RI dengan PT. Goto Gojek Tokopedia, PT. Grab Teknologi Indonesia dan PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia) terkait pembahasan dan mendengarkan masukan terkait penyusunan RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Politikus PDIP ini menekankan jumlah tersebut sangat tidak adil. faktanya, para aplikator sama sekali tidak peduli terhadap keadaan para supir maupun kendaraan jasa angkutan umum berbasis online tersebut.

    “Dulu banyak sekali supir roda empat dan roda dua ditangkap di bandara. Soekarno Hatta, Halim dan sebagainya. kalau di Soetta itu lebih keras lagi. Mereka ditangkap, ditahan 6 jam disuruh push up. Sampai akhirnya saya telpon Dirut Angkasa Pura II kalau tak salah, dan saya bacakan pasal penyanderaan,” ungkap Adian.

    Yang menarik kata Adian adalah pihak aplikator tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh push-up, dipukuli dan sebagainya.

    “Mereka tidak peduli mobilnya rusak, Simnya habis. mereka tak peduli olinya kurang, apapun yang terjadi di jalanan. Hal yang tak terjadi pada perusahaan angkutan yang lain. Taksi-taksi yang offline itu dia urus pullnya, olinya, tabrakan dia bertanggung jawab. Supirnya ditangkap dia urus ke polisi dan sebagainya,” ungkapnya.

  • Lancarkan Mudik Gratis, Pemerintah akan Luncurkan Aplikasi Nusantara Hub

    Lancarkan Mudik Gratis, Pemerintah akan Luncurkan Aplikasi Nusantara Hub

    PIKIRAN RAKYAT – Untuk mendukung program Mudik Gratis, pemerintah akan meluncurkan aplikasi Nusantara Hub. Kementerian Perhubungan menjadi pemimpin untuk membuatnya.

    “Jadi tahun ini kami akan launching nanti yang lead adalah Kementerian Perhubungan untuk membuat platform terpadu mudik gratis Nusantara Hub,” tutur Pratikno selaku Menko PMK.

    Ia menjelaskannya saat konferensi pers setelah rapat tingkat menteri membahas persiapan hari raya Idul Fitri, Rabu 5 Maret 2025.

    Praktino menambahkan aplikasi ini akan membantu mendistribusikan penumpang secara merata ke seluruh moda transportasi. Selain itu, untuk koordinasi data pemudik dengan penyedia moda transportasi.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN mengumumkan program Mudik Gratis akan kembali diadakan tahun ini. Koutanya sebanyak 100000 pemudik. Moda transportasi yang digunakan yaitu jalur darat, laut, dan udara.

    Berikut rincian jumlah kendaraan setiap moda transportasi tersebut. Sebanyak 1.360 bus untuk 67.000 pemudik. 90 kereta api yang untuk 28.000 pemudik, dan 26 kapal laut untuk 5.000 pemudik.

    Sebanyak 76 BUMN siap mengantarkan pemudik ke kampung halaman. Pendaftaran dimulai tanggal 3 Maret sampai 17 Maret 2025. Bila kuota telah terpenuhi, pendaftaran akan ditutup.

    Tujuannya lebih dari 200 di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

    Dalam rapat tersebut, Praktikno menjelaskan membahas juga kesehatan pengemudi moda transportasi dan beberapa hal untuk mengurai penumpukan saat arus puncak baik saat menjelang maupun sesudah lebaran.

    Sementara itu, Menteri BUMM Erick Thohir menyebut program tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ingin menghadirkan kebijakan prorakyat saat masa lebaran.

    Nah, bila ingin mudik, untuk menghemat dana dan tenaga, mendaftarkan mengikuti program tersebut bisa menjadi alternatif. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News