Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Anak Yatim di Karawang Diperkosa 3 Pemuda hingga Hamil, Kasusnya Mandek di Polres

    Anak Yatim di Karawang Diperkosa 3 Pemuda hingga Hamil, Kasusnya Mandek di Polres

    GELORA.CO – Seorang anak yatim berusia 15 tahun di Kabupaten Karawang menjadi korban rudapaksa tiga orang pemuda.

    Peristiwa rudapaksa itu terjadi pada Agustus 2024 dan saat ini korban hamil tujuh bulan.

    Dwi, orangtua korban mengungkapkan, peristiwa naas yang menimpa anaknya itu terjadi pada Agustus 2024 bertempat di area belakang GOR Adiarsa Karawang.

    Korban, yang saat itu tengah bermain bersama adiknya didatangi tiga orang pelaku langsung memegangi dan membekap korban kemudian merudapaksanya.

    “Anak saya itu lagi main sama adiknya di GOR, adiknya diajak pergi dulu keluar tapi ternyata seperti sudah ada rencana buat berbuat jahat gitu,” katanya kepada awak media pada Kamis (6/3/2025).

    Dwi juga mengatakan jika dirinya telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian pada Oktober 2024 lalu.

    Polres Karawang telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Namun, hingga saat ini belum ada tindaklanjut terkait kasus tersebut.

    “Kita sudah melapor pada Oktober 2024 tetapi hingga kini kita selaku keluarga belum menerima informasi terbaru mengenai kelanjutan proses hukum,” terangnya.

    Kata Dwi, pihak Kepolisian sebetulnya sudah melakukan upaya pemanggilan ketiga pelaku berinisial I, A, dan L.

    Bahkan, ketiga pelaku itu sudah mengakui perbuatannya. Dari keterangan, A dan L melakukan rudapaksa terhadap K, bahkan L melakukannya hingga dua kali.

    Sementara itu, I diduga melakukan pelecehan fisik. Bahkan, ia juga sempat dipertemukan dengan keluarga para pelaku di Polres Karawang.

    “Tapi mana tidak ada kejelasan dan proses hukumnya. Anak saya sekarang hamil enam bulan jalan tujuh,” ungkap ibu korban.

    Polisi Bantah Ada Mediasi dan Proses Hukum Masih Berjalan

    Sementara itu, Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Solihkin mengatakan kasus ini berjalan sesuai tahapan.

    “Proses berjalan sesuai tahapan demi tahapan,” katanya saat dikonfirmasi awak media.

    Lanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karawang, Ipda Rita Zahara, menyebut kasus tersebut sudah diproses dan sudah naik penyidikan.

    Dia juga membantah jika kepolisian mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku.

    “Kalau kami tidak ada mediasi. Maksudnya tidak ada memfasilitasi mediasi,” kata Rita. (MAZ)

  • Jaksa Tak Bisa Buktikan Aliran Dana 1 Rupiah pun!

    Jaksa Tak Bisa Buktikan Aliran Dana 1 Rupiah pun!

    GELORA.CO –  Pengacara mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyatakan, kliennya tidak terbukti melakukan korupsi satu rupiah pun. Dia menyebut, jaksa tak bisa membuktikan adanya aliran dana kepada Tom Lembong.

    “Terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara satu rupiah pun (jaksa) penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung,” kata Ari di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025)

    Ari mengaku miris melihat kliennya dikriminalisasi dan keadilannya dirampas.

    “Kami sangat prihatin, bagaimana sebuah kekuasaan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum, justru digunakan oleh penuntut umum secara sewenang untuk menghancurkan keadilan, seseorang yang seharusnya dilindungi,” katanya.

    Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyatakan tak ada penyelewengan dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016.

    Oleh karena itu, Ari meminta majelis hakim bisa bertindak secara adil dalam memimpin persidangan ini.

    “Tidak ditemukan sama sekali adanya penyelewengan pengelolaan keuangan, semuanya clear dan clean,” ujar dia.

    Sebelumnya, Tom Lembong melawan usai didakwa merugikan negara sebesar Rp578 miliar terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Dia mengajukan nota keberatan atau eksepsi usai surat dakwaan dibacakan.

    “Kami akan mengajukan eksepsi,” kata Tom ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Pernyataan Tom disambut tepuk tangan pengunjung sidang. Hakim kemudian menanyakan kembali apakah Tom akan mengajukan eksepsi.

    “Eksepsi. Mohon izin akan disampaikan oleh penasihat hukum,” jawab Tom disambut lagi tepuk tangan pengunjung sidang.

  • Mendikdasmen: Fakultas AI Pertama di Indonesia Bakal Mempercepat Digitalisasi Pendidikan – Halaman all

    Mendikdasmen: Fakultas AI Pertama di Indonesia Bakal Mempercepat Digitalisasi Pendidikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menilai pembentukan fakultas Artificial Intelligence (AI) bakal mempercepat digitalisasi pendidikan di Indonesia. 

    Dirinya mendukung langkah perguruan tinggi membuka fakultas AI. 

    “Dengan langkah ini, percepatan digitalisasi pendidikan dapat terwujud. Selamat atas berdirinya Fakultas AI UPH. Saya rasa ini Fakultas AI pertama di perguruan tinggi Indonesia,” kata Abdul Mu’ti melalui keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025). 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Mu’ti dalam peluncuran Fakultas AI oleh Universitas Pelita Harapan (UPH) di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta. 

    Sementara itu, Rektor UPH, Jonathan L Parapak menegaskan pendirian Fakultas AI ini guna menjawab perkembangan teknologi. Sekaligus mencetak lulusan yang berdampak bagi bangsa.

    “Hadirnya Faculty of AI merupakan wujud komitmen UPH dalam merespons perkembangan teknologi dan mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di era digital,” katanya. 

    Lebih lanjut, pakar AI, Moctar Riady mengatakan pendirian fakultas AI ini sangat tepat.

    Menurutnya, dalam 100 tahun ke depan pun masyarkat tak akan lepas dari AI.

    “Dan mungkin dalam 100 tahun ke depan, kita tidak akan bisa lepas darinya. Saya merasa pendidikan di Indonesia harus menaruh perhatian serius pada AI, karena ini akan menentukan daya saing bangsa di masa depan,” jelasnya.

    Fakultas AI UPH dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk unggul dalam segala aspek AI. Baik secara praktek maupun teori.

    Mahasiswa akan belajar dari materi yang ada di fakultas internasional. Yang terdiri dari para profesional dan peneliti AI dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara terkemuka lainnya.

    Melalui kemitraan yang strategis, mahasiswa akan berkolaborasi dengan para pakar industri dan memperoleh wawasan dari para dosen yang memiliki pengalaman di dunia nyata. 

    Program ini menekankan pembelajaran langsung, yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan aplikasi AI yang memberikan dampak langsung terhadap bisnis.

    Kurikulum yang diajarkan menekankan pada dasar matematika yang kuat dan memberi mahasiswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka melalui proyek. 

    Serta mendorong mahasiswa memajukan teknologi melalui penelitian.

  • Kalimat Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun Jadi Alasan Dokter Richard Lee Mualaf

    Kalimat Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun Jadi Alasan Dokter Richard Lee Mualaf

    GELORA.CO – Alasan Dokter Richard Lee mualaf banyak dicari publik di media sosial. Bos skincare itu ternyata mengagumi satu kalimat di agama Islam, apa itu?

    Bercerita kepada Ustaz Felix Siauw, Dokter Richard Lee ternyata cukup mengagumi firman Allah SWT yaitu Al Baqarah ayat 156 yang berbunyi, ‘Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun’ yang artinya, ‘Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali’.

    Menurut Dokter Richard Lee, kalimat tersebut memiliki arti yang luar biasa indah bagi seorang manusia yang setiap harinya selalu ada saja ujian hidup.

    Dokter Richard meyakini, dari setiap ujian hidup, Tuhan akan memberikan rahmat yang sempurna dan akan memberikan petunjuk yang luar biasa.

    “Itu menurut aku se-value dengan yang aku yakini bahwa semua masalah yang datang, bikin kita lebih baik,” ungkap Dokter Richard Lee, dikutip Kamis (6/3/2025). 

    Dia menambahkan, kalimat istirja tersebut benar-benar mengubahnya dalam memandang ujian hidup.

    “Dulu aku nganggep ujian hidup itu berat, tapi sejak satu kata itu, sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar mengubah pandanganku tentang ujian hidup,” tambahnya.

    Dokter Richard Lee resmi mualaf. Kabar bahagia ini menjadi sorotan netizen di media sosial.

    Usai kabar Dokter Richard Lee mualaf viral, ternyata bos skincare tersebut mendapat tawaran Umrah dari lima orang yang berbeda. Ini membuat dirinya kaget sekaligus bersyukur.

    “5 orang ajak saya umrah hari ini,” kata Dokter Richard Lee di Instastory terbarunya, dikutip dari @dr.richard_lee.

    Sebagai informasi, Dokter Richard Lee menjadi mualaf disaksikan oleh Ustaz Derry Sulaiman dan Ustaz Felix Siauw. Sertifikat mualaf pun sudah dipegang sang dokter, tanda dia kini memeluk agama Islam. 

  • Usai Pertamax Oplosan, Beredar MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Mendag: Sudah Dilapor ke Polisi

    Usai Pertamax Oplosan, Beredar MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Mendag: Sudah Dilapor ke Polisi

    GELORA.CO –  Setelah ramai kasus Pertamax oplosan, kini masyarakat kembali dihebohkan dengan dugaan kecurangan dalam produk minyak goreng MinyaKita. 

    Sebuah video viral di TikTok menunjukkan bahwa minyak goreng PT Navyta Nabati Indonesia dengan merek MinyaKita dalam kemasan botol 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml.

    Video yang diunggah oleh akun TikTok @miepejuang itu memperlihatkan proses pengukuran minyak MinyaKita menggunakan gelas ukur. Hasilnya, minyak tersebut tidak mencapai angka 1 liter sebagaimana yang tertera di kemasan, melainkan hanya 750 ml.

    “Hati-hati yah, saya salah satu korban. Beli MinyakKita bertulisan 1 liter, pas dituangkan cuma 750 ml. Beli di harga 1 liter,” tulis pengunggah dalam keterangannya.

    Sebagai pembanding, pengunggah video juga mengukur minyak goreng merek Tropical, yang terbukti memiliki takaran sesuai dengan yang tertera di kemasan.

    Mendag: Sudah Dilaporkan ke Polisi

    Menanggapi viralnya video tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pihaknya telah melaporkan produsen minyak yang diduga melakukan kecurangan itu kepada pihak kepolisian.

    “Sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu, si produsen itu juga pernah kita (datangi), yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kami laporkan juga ke polisi,” ujar Mendag Budi Santoso, Rabu 5 Maret 2025, dikutip dari Antara.

    Mendag juga mengaku sebelumnya pernah melakukan penyegelan terhadap PT Navyta Nabati Indonesia (NNI), produsen MinyaKita, atas dugaan pelanggaran dalam distribusi minyak goreng rakyat. Penyegelan dilakukan di Tangerang, Banten, pada 24 Januari lalu.

    Berdasarkan pengawasan dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan, perusahaan tersebut diketahui telah habis masa berlaku Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), namun masih tetap memproduksi MinyaKita.

    Selain itu, PT NNI juga diduga memalsukan surat rekomendasi izin edar, seolah-olah diterbitkan oleh Kemendag. Dalam temuan tersebut, petugas menyita sebanyak 7.800 botol MinyaKita dan 275 dus minyak goreng merek yang sama, dengan satu dus berisi 12 botol ukuran 1 liter.

    Sebagai sanksi awal, izin usaha perusahaan ini untuk sementara dicabut dan seluruh produknya disegel. Jika perusahaan tetap beroperasi secara ilegal, maka sanksi hukum akan diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku.

    Budi menegaskan bahwa kemasan MinyaKita yang viral tersebut sudah tidak beredar di pasaran.

  • Bareskrim Ringkus 8 Tersangka Penyalahgunaan Solar Subsidi, Negara Rugi Rp4,4 M

    Bareskrim Ringkus 8 Tersangka Penyalahgunaan Solar Subsidi, Negara Rugi Rp4,4 M

    GELORA.CO -Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di dua lokasi berbeda, yakni di Tuban, Jawa Timur dan Karawang, Jawa Barat.

    Dalam pengungkapan ini, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) meringkus delapan tersangka, yakni BC, K, dan J dari Kabupaten Tuban, serta LA, HB, S, AS, dan E dari Kabupaten Karawang.

    “Para tersangka diduga terlibat menyalahgunakan BBM bersubsidi,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Nunung di Bareskrim, Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025.

    Penyidik Bareskrim mulai menyelidiki kasus ini pada 26 Februari 2025. Hasilnya, para tersangka diketahui menggunakan kendaraan yang sama berulang kali untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar dengan memanfaatkan barcode handphone milik salah satu tersangka di Tuban.  

    Sementara di Karawang, para tersangka membuat dan mengurus pembuatan surat rekomendasi untuk membeli solar bagi petani, kemudian digunakan untuk mendapatkan barcode My Pertamina.

    “Setelah memperoleh banyak barcode, mereka membeli dan mengangkut solar secara berulang menggunakan kendaraan bermotor. Hasil BBM yang dibeli ini dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga subsidi,” jelas Brigjen Nunung.

    Dari pengungkapan ini, tim mengamankan total 16.400 liter solar yang disalahgunakan. Rinciannya, 8.400 liter dari Tuban dan 8.000 liter dari Karawang.

    “Barang bukti yang kami sita sangat beragam, mulai dari kendaraan pengangkut BBM hingga berbagai peralatan yang menunjang praktik ilegal ini,” urai Brigjen Nunung.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 55 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar. 

    Imbas praktik para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp4,4 miliar, dengan kerugian terbesar berasal dari Kabupaten Karawang.

  • Ganjar Akui Lowbat, Rupiah Beralih Merah

    Ganjar Akui Lowbat, Rupiah Beralih Merah

    GELORA.CO -USAI berhasil mencetak penguatan di sesi perdagangan kemarin, upaya Rupiah untuk melanjutkan gerak positif terkesan kesulitan di tengah masih bertahannya sentimen bersahabat di pasar global. Serangkaian laporan menyebutkan, pelaku pasar yang kembali mengapresiasi perkembangan terkini dari Gedung Putih, di mana Presiden AS Donald Trump menunda penaikkan tarif pada produk otomotif asal Kanada dan Meksiko.

    Langkah penundaan selama sebulan tersebut juga membuka opsi untuk diperpanjang, yang sekaligus mencerminkan melunak nya sikap Trump menghadapi rangkaian aksi balasan dari seluruh negara mitra dagang terbesar AS. Sikap melunak Trump ini kemudian dijadikan bekal oleh pelaku pasar untuk terus mengangkat nilai tukar mata uang utama dunia hingga melemah posisi Indeks Dolar AS.

    Pantauan menunjukkan, nilai tukar Euro, Poundsterling, Dolar Australia dan Dolar Kanada yang kompak melanjutkan gerak penguatan usai tersebar nya kabar dari Gedung Putih tersebut. Pantauan juga memperlihatkan, penguatan mata uang utama dunia yang berlanjut hingga sesi perdagangan Kamis 6 Maret 2025 di Asia.

    Namun sambutan pelaku pasar di Asia terkesan belum setara. Hal ini terlihat dari gerak nilai tukar mata uang Asia yang masih bervariasi dan cenderung terjebak di rentang terbatas. Kinerja bervariasi mata uang Asia juga terlihat konsisten hingga sesi perdagangan sore. Mata uang Yuan China, Ringgit Malaysia dan Peso Filipina terkesan stabil menjejak zona penguatan tipis, sedang Baht Thailand dan Rupee India mencoba bertahan di zona penguatan sangat tipis dan rentan beralih melemah. Terlebih pada Baht Thailand, yang akhirnya semakin merosot di sesi sore untuk sekaligus menjadi mata uang dengan pelemahan terburuk di Asia dengan runtuh hingga kisaran 0,52 persen.

    Situasi dan pola identik juga terjadi pada Rupiah, di mana setelah sempat mampu konsisten menjejak di zona penguatan hingga pertengahan sesi perdagangan pagi, secara perlahan Rupiah beralih ke zona pelemahan tipis. Tinjauan menunjukkan, Rupiah yang sempat dengan meyakinkan mengkandaskan Dolar AS di kisaran Rp16.249 di titik terkuatnya. Secara keseluruhan, Rupiah hanya mampu konsisten bergerak di rentang moderat.

    Hingga sesi perdagangan sore ini berlangsung, Rupiah tercatat bertengger di kisaran Rp16.325 per Dolar AS alias melemah tipis 0,1 persen. Pelaku pasar tidak mendapatkan suntikan sentimen domestik yang meyakinkan dalam menjalani sesi perdagangan kali ini. Sentimen domestik hiburan datang dari mantan calon presiden Ganjar Pranowo yang dengan nada humor mengakui dirinya sebagai Lowbat karena hanya mendapatkan belasan persen suara dalam pemilihan presiden 2024 lalu.

  • Musyawarah Daerah Harus Tuntas Tahun Ini

    Musyawarah Daerah Harus Tuntas Tahun Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Partai Amanat Nasional (PAN) bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Cabang (Muscab), hingga Musyawarah Ranting (Musran).

    Sekjen PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, menjelaskan bahwa penyelenggaraan musyawarah ini sesuai dengan amanat Kongres PAN pada Agustus 2024.

    “Ini sudah diamanatkan pada saat kongres bulan Agustus 2024 yang lalu,” kata Eko dalam konferensi pers di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Maret 2025.

    Pelaksanaan Muswil dan Musda dianggap menjadi cerminan prinsip demokrasi internal partai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

    Instruksi ke DPW dan DPD

    Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa partainya telah mengirimkan surat instruksi kepada DPW dan DPD agar segera melaksanakan Muswil dan Musda.

    Ia menargetkan seluruh proses konsolidasi hingga tingkat cabang bisa selesai tahun ini.

    “Harapannya di tahun ini seluruh proses Muswil, Musda, Muscab itu sudah selesai dan konsolidasi organisasi sudah selesai, perencanaan pemenangan Pemilu untuk 2029 akan kita selesaikan di tahun ini sehingga ke depan PAN sudah siap untuk Pemilu 2029,” ujarnya.

    Viva menambahkan bahwa Muswil dan Musda juga mencerminkan prinsip demokrasi internal PAN yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

    “Intinya adalah PAN akan terus untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia ini benar-benar cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat dan itu tercermin di dalam rumah tangga PAN sendiri,” tegasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Warga Binaan Rutan Banjarsari Gresik Diberi Siraman Rohani

    Warga Binaan Rutan Banjarsari Gresik Diberi Siraman Rohani

    Gresik (beritajatim.com)– Bulan Ramadan 1446H adalah bulan penuh pengampunan. Tidak heran semua lapisan masyarakat, memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan seperti yang dilakukan warga binaan (Rutan) Banjarsari Kelas IIB Gresik.

    Kepala Keamanan Rutan Banjarsari Kelas IIB, Fajarisman mengatakan, khusus Bulan Ramadan pihaknya menyiapkan program khusus bagi warga binaan.

    “Ada kegiatan tadarus membaca Alquran dilakukan dua kali habis sholat Dzuhur dan Ashar lalu dilanjutkan habis tarawih,” katanya, Kamis (6/3/2025).

    Lebih lanjut dia menuturkan, ada puluhan warga binaan yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Secara bergantian perwakilan setiap blok mengikuti tadarus membaca Alquran.

    “Alhamdulillah tahun lalu ada yang 4 kali khatam. Mudah-mudahan Bulan Ramadan kali ini yang khatam lebih banyak lagi. Sekaligus menjadi momentum bagi warga binaan untuk intropeksi meningkatkan keimanan dan ketaqwaan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Gresik Yuliawan Dwi Nugroho menyatakan kegiatan tadarus membaca Alquran bisa merasakan manfaatnya secara pribadi serta memperkuat keimanan mereka selama Bulan Ramadan.

    “Ini lagkah penting dalam membantu mereka memperbaiki diri, merenungkan perbuatan masa lalu dan mempersiapkan diri untuk kembali kemasyarakat dengan lebih baik,” tandasnya. (dny/ted)

  • Ini 5 Perwira yang Gambarnya Dipajang dan Dikritik Organisasi Masyarakat Sipil Terkait Revisi UU TNI – Halaman all

    Ini 5 Perwira yang Gambarnya Dipajang dan Dikritik Organisasi Masyarakat Sipil Terkait Revisi UU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) tengah mendapat sorotan tajam dari 19 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan.

    Mereka menolak perubahan yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI, mengkhawatirkan sejumlah dampak negatif bagi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

    Pada konferensi pers yang digelar di Gedung YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025), para aktivis menampilkan sejumlah poster yang menyoroti penolakan terhadap revisi UU TNI.

    Salah satu poster yang mencolok menampilkan kolase foto lima perwira aktif TNI yang kini menjabat di posisi sipil, yang disorot oleh organisasi-organisasi tersebut karena dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI yang pernah ada di masa Orde Baru.

    Lima perwira aktif TNI yang gambar mereka dipajang dalam poster tersebut adalah:

    Mayor Inf Teddy Indra Wijaya: Sekretaris Kabinet
    Mayjen Maryono: Inspektur Jenderal Kementerian PerhubunganMayjen Irham Waroihan:
    Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
    Laksamana Pertama Ian Heriyawan: Badan Penyelenggara Haji
    Mayjen Novi Helmy Prasetya: Dirut Perum Bulog

    Pada poster itu juga tertulis kalimat yang mengecam pengisian jabatan sipil oleh perwira aktif TNI, yang mereka anggap sebagai bentuk perlawanan terhadap supremasi hukum.

    “TolakRUUTNI. PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH TENTARA AKTIF OLEH PEMERINTAH MERUPAKAN BENTUK PERLAWANAN TERHADAP SUPREMASI HUKUM”.

    Para organisasi masyarakat sipil ini menekankan kekhawatiran mereka terkait potensi kembalinya dominasi militer dalam ranah sipil, salah satunya dengan penempatan perwira aktif TNI pada jabatan sipil, yang bisa melemahkan prinsip demokrasi.

    Selain itu, mereka juga mencatat bahwa revisi UU TNI ini berpotensi menghapus larangan berbisnis bagi prajurit serta membuka peluang represi militer terhadap kebebasan berpendapat.

    Koalisi ini juga menyoroti ketertutupan dalam proses revisi UU TNI yang sedang berjalan.

    Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana mengungkapkan bahwa sampai hari ini mereka belum bisa mengakses draf resmi revisi UU TNI.

    Menurutnya, draf yang diterima Koalisi justru berbeda antara draf dari Babinkum TNI dan draf dari Baleg, yang membingungkan pihak yang menolak revisi tersebut.

    Sebagai bagian dari proses demokrasi, mereka mendesak agar DPR lebih terbuka dan melibatkan masyarakat sipil dalam setiap tahapan revisi, termasuk dalam penyusunan undang-undang yang menyangkut kepentingan publik.

    Arif Maulana juga mengingatkan Presiden dan DPR untuk lebih menghargai prinsip transparansi dan partisipasi yang merupakan bagian dari sistem demokrasi yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

    “Kita ingatkan DPR, kita ingatkan Presiden Prabowo. Anda itu dipilih karena sistem demokrasi,” ungkap Arif di Gedung YLBHI Menteng Jakarta Pusat.

    “Jangan kemudian hanya mau dipilih melalui sistem demokrasi tapi tidak mau tunduk pada proses demokrasi dalam penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu terbuka, partisipatif, dan memastikan partisipasi itu bermakna,” sambungnya.

    Selain itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, juga berharap agar DPR mengundang 19 organisasi masyarakat sipil ini untuk memberikan masukan lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan datang, agar proses revisi ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

    Dengan seluruh kekhawatiran dan ketegasan mereka, organisasi masyarakat sipil ini berusaha memastikan bahwa demokrasi dan hak-hak sipil di Indonesia tetap terlindungi, meski menghadapi revisi UU TNI yang dianggap berpotensi merugikan bagi kesetaraan dan kebebasan politik di tanah air.

    Teddy Naik Pangkat dari Mayor ke Letkol

    Mayor Inf. TNI Teddy Indra Wijaya (Kolase Tribunnews/Wikipedia)

    Kabar terkini, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mendapat kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol). 

    Informasi kenaikan pangkat Teddy tertuang dalam salinan surat yang beredar di kalangan wartawan.

    Dikutip dari Tribunnews pada Kamis (6/3/2025), salinan surat memuat sejumlah poin pertimbangan untuk menaikkan pangkat Teddy. Salah satunya, keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025.

    Pangkat Teddy sebagai Letnan Kolonel mulai bisa digunakan per 25 Februari 2025.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana telah membenarkan kenaikan pangkat Teddy.

    “Saya sampaikan kepada rekan rekan media, Bahwa Informasi tersebut memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yg berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara Administrasi juga semua sudah dipenuhi,” kata Wahyu dalam pesan singkatnya, Kamis (6/3/2025).

    Pengangkatan jabatan Teddy itu tertera dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Wahyu.

    Mabes TNI Janji Revisi UU TNI Dilandasi Prinsip Profesionalisme

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto usai memimpin Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta pada Rabu (8/11/2023). (Tribunnews.com/Gita Irawan)

    Merespons adanya kritik, Markas Besar TNI memastikan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang telah ditetapkan DPR sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Prolegnas Prioritas 2025 dilandasi prinsip profesionalisme dan netralitas sesuai amanat reformasi TNI.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto menegaskan pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar perubahan yang diusulkan membawa manfaat.

    “TNI juga memastikan bahwa revisi ini tetap berlandaskan pada prinsip profesionalisme dan netralitas, sesuai dengan amanat reformasi TNI,” kata Hariyanto saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (19/2/2025).

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan benar-benar membawa manfaat bagi pertahanan negara dan institusi TNI secara keseluruhan,” sambung dia.

    Ia menyatakan TNI selalu menghormati dan mendukung setiap proses legislasi yang bertujuan untuk memperkuat institusi pertahanan negara, termasuk revisi UU TNI yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI.

    Terkait substansi revisi, ungkap dia, TNI akan mengikuti dan memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kepentingan pertahanan negara. 

    “Beberapa isu yang mengemuka, seperti perubahan masa pensiun, penempatan prajurit di jabatan sipil, serta aspek lainnya, TNI akan memastikan agar hal tersebut tetap sejalan dengan tugas pokok TNI,” kata Hariyanto.

    “Yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” sambung dia.

    Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025

    DPR RI juga telah menetapkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025. 

    Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (18/2/2025).

    “Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada program legislasi nasional prioritas tahun 2025, apakah dapat disetujui?” tanya Adies kepada seluruh peserta rapat.

    “Setuju,” jawab peserta rapat diikuti dengan ketukan palu sebagai tanda pengesahan.

    Ia juga menyebut pimpinan DPR RI sudah menerima surat presiden (Surpres) tentang penunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas RUU TNI.

    “Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap pembahasan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ditugaskan kepada Komisi I DPR RI, apakah dapat disetujui?” tanya Adies.

    “Setuju,” jawab para peserta rapat.