Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Hendak Beli Sandal, HP Samsung S24 Ultra Digondol Maling

    Hendak Beli Sandal, HP Samsung S24 Ultra Digondol Maling

    Bangkalan (beritajatim.com) – Aksi pencurian dilakukan oleh seorang pria di sebuah toko sendal yang berada di Jalan Raya Kemayoran, Kabupaten Bangkalan.

    Tak tanggung-tanggung, ponsel yang dicuri yakni Samsung S24 Ultra senilai belasan juta.

    Korban yakni Sabir langsung melaporkan kejadian itu ke Mapolres Bangkalan. Ia mengaku, kejadian berlangsung saat dirinya hendak membeli sandal di toko tersebut.

    “Saya beli sandal itu naik motor. Hp saya taruh di jok depan motor. Setibanya di toko itu saya lupa bawa hp,” kata korban, Kamis (6/3/2025).

    Ia mengatakan, selang beberapa saat kemudian ia teringat hpnya tertinggal dan hendak mengambil di kantong motornya. Namun, saat mengambil, ponselnya sudah raib tidak ada di tempat semula.

    “Pegawai toko sempat lihat ada orang mendekati motor saya, diduga orang itu yang ambil,” ungkapnya.

    Ia lalu mengecek cctv toko tersebut, alhasil pelaku menggunakan motor matik berwarna putih dengan plat nomor L 3832 ID. Pelaku menggunakan jaket merah dan sarung berwarna kuning bercorak hijau.

    “Kami bawa rekaman cctv itu ke polisi untuk bukti adanya aksi pencurian btersebut,” tandasnya.[sar/ted]

  • Ledakan Petasan Sebabkan Toko di Pacitan Rusak

    Ledakan Petasan Sebabkan Toko di Pacitan Rusak

    Pacitan (beritajatim.com) – Sebuah toko di Jalan Yos Sudarso, Dusun Betulo, Desa Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan, mengalami kerusakan akibat ledakan petasan.

    Ledakan tersebut juga mengagetkan warga sekitar dan menyebabkan pintu rolling door toko terbuka serta merusak etalase kaca di dalamnya.

    Pemilik toko, Rada Mutiara Atma Wijayanti, mengatakan bahwa ledakan itu sangat kuat hingga memicu alarm mobil di sekitar lokasi berbunyi. Ia menduga ada seseorang yang sengaja meledakkan petasan, di depan tokonya.

    “Ledakannya besar sekali sampai alarm mobil berbunyi. Saya langsung keluar rumah dan melihat asap tebal di depan toko,” ujarnya, Kamis (05/03/2025).

    Toko yang menjual hampers ulang tahun itu mengalami kerusakan pada etalase kaca, meskipun tidak sampai pecah berhamburan. Hingga saat ini, total kerugian masih dalam proses perhitungan. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Pacitan.

    Sementara itu, Kasi Humas Polres Pacitan, Aiptu Thomas Alim Suheny, memastikan bahwa kepolisian tengah menyelidiki insiden ini.

    “Laporan masuk tadi pagi, dan saat ini sedang ditangani oleh unit Reskrim,” katanya.

    Polisi tengah mengumpulkan bukti, termasuk rekaman CCTV dan keterangan dari korban. Dugaan sementara, ada seseorang yang sengaja melempar petasan ke lokasi kejadian.

    “Kami masih mendalami kasus ini untuk memastikan penyebab pasti ledakan serta apakah ada unsur kesengajaan,” pungkasnya.

    Menjelang Ramadan, polisi menghimbau masyarakat untuk tidak menyalakan kembang api maupun petasan demi menjaga ketertiban dan keamanan. (tri/end/ted)

  • DPR Bakal Panggil Kurator Sritex Bahas THR Pegawai yang Kena PHK

    DPR Bakal Panggil Kurator Sritex Bahas THR Pegawai yang Kena PHK

    loading…

    Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin dalam program Interupsi bertajuk Badai PHK Pasti Berlalu? yang tayang di iNews pada Kamis (6/3/2025) malam. Foto/iNews

    JAKARTA – Komisi IX DPR bakal memanggil kurator PT Sri Rejeki Iman ( Sritex ) untuk membahas Tunjangan Hari Raya ( THR ) karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin dalam program Interupsi bertajuk Badai PHK Pasti Berlalu? yang tayang di iNews pada Kamis (6/3/2025) malam.

    Zainul mengungkapkan isi pertemuan dengan asosiasi serikat pekerja PT Sritex beberapa waktu lalu. “Yang pertama adalah kepastian soal THR. Kenapa? Karena kurator yang sekarang mengambil alih posisi perusahaan Sritex, itu mem-PHK karyawan Sritex pada tanggal 26 Februari. Dua hari menjelang Ramadan, puasa Ramadan dimulai. Ada indikasi, ini adalah upaya untuk menghindari THR,” kata Zainul.

    Ia menjelaskan, berdasarkan aturan yang berlaku, perusahaan wajib membayar THR karyawannya yang masa kerjanya masih berlangsung 30 hari sebelum Hari Raya Idulfitri. “Mereka menyampaikan kita agar dilakukan upaya-upaya, agar walaupun mereka di-PHK dua hari menjelang puasa pertama Ramadan, mereka tetap merasa punya hak untuk mendapatkan THR,” ungkapnya.

    “Kita setelah ini akan memanggil kurator juga Komisi IX, sedang kita jadwalkan, ya. Bersama dengan Kemenaker juga, belum kita panggil,” pungkasnya.

    (rca)

  • Ke Indonesia, Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Al Ausy Kunjungi Rumah Quran Lansia Annaba – Halaman all

    Ke Indonesia, Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Al Ausy Kunjungi Rumah Quran Lansia Annaba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG – Salah satu satu Imam Masjidil Haram Mekah, Syaikh Abdurrahman Al-Ausy melakukan lawatan Ramadhan ke Indonesia. 

    Salah satu daerah yang dia kunjungi adalah Provinsi Lampung.

    Dia sempat beraudiensi dan mengikuti acara berbuka bersama dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan jajarannya di rumah dinas Gubernur Mahan Agung, Selasa (4/3/2025). 

    Malam harinya, Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy juga menjadi Imam sholat Isya dan Tarawih di Masjid Ad-Dua’ Lampung pada 4 Maret 2025. Terlihat jamaah sangat antusias khusyu mengikuti sholat Isya dan Tarawih.

    Syeikh Al Ausiy walaupun bukan imam besar masjidil haram, namun ketenarannya di dunia tak kalah dengan Syeikh Sudais, karena chanel televisi masjid haram lebih banyak menayangkan qori Syeikh Al Ausiy.

    Seperti dalam video yang beredar, Menteri Agama Prof Nazaruddin Ummar menyebut Syeh Al Ausiy memiliki suara yang sangat merdu, sehingga banyak kalangan non muslim masuk Islam sebab mendengarkan suaranya yang merdu dan khas.

    “Syeikh Al Ausiy juga sering diutus oleh kerajaan Arab Saudi untuk dakwah quran keliling Eropa dan Asia,” kata Menag.

    Setelah dari Masjid Ad-Dua’ Syeikh Abdurrahman Al Ausiy, keesokan harinya (05 Maret 2025) juga menyempatkan mampir ke Yayasan Rumah Hijrah Annaba yang juga Kantor UMKM An-Naba (MADUQU2).

    Kedatangannya disambut langsung oleh Direktur UMKM An-Naba, Ustadz Muhammad Ilham beserta para guru ngaji yang tergabung di Rumah Quran Lansia Annaba.

    Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy mendoakan agar keberadaan rumah quran lansia Annaba dan UMKM An-Naba, menjadi salah satu tempat keumatan yang memberikan keberkahan dan kebaikan bagi pengelola dan masyarakat umum serta menggerakkan usaha UMKM An-Naba selalu dalam kondisi terbaik dalam berusaha memenuhi kebutuhan kaum muslimin.

    “Dengan ikhtiar dan usaha maksimal, juga doa yang terus kita lakukan, berbisnis juga harus dilandasi dengan ketaqwaan dan selalu ingat Allah dalam urusan perdagangan, agar keberkahan usaha dapa menjauhkan dari dari semua bahaya dan gangguan jahat lainnya,” katanya.

    Doa tersebut diucapkan dalam bahasa arab yang kemudian diterjemaahkan oleh Ustadz Puji Sartono (Anggota DPRD Lampung) yang ikut hadir dalam silaturahim ini.

    Ustadz Muhammad Ilham, selaku Direktur UMKM An-Naba mengaku bersyukur bisa menjadi khidmat dari Safari Ramadhan 1446 H Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy ke Propinsi Lampung.

    “Hadirnya beliau di Rumah Quran Lansia Annaba dan kantor UMKM An-Naba, semakin menambah keberkahan Ramadhan kali ini, dan menambah rasa percaya diri bagi kami dan pengelola Yayasan dan UMKM AN-Naba.”

     “Kami bersyukur atas kehadiran Syeikh Abdurrahman Al Ausiy, yang mendoakan agar Rumah Quran ini beserta UMKM-nya ini menjadi salah satu sarana kebaikan dengan terus membangun ekonomi keumatan dan selalu bisa menjadi sarana kemandirian eknomi ummat dan hidup mulia, berkah dengan memproduksi produk kesehatan berkualitas dan bermanfaat untuk ummat dan bangsa,” kata Ustadz Muhammad Ilham.

    Acara kunjungan Syeikh Al Ausiy ke Annaba, juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Lampung, Ustad Puji Sartono yang sekaligus menjadi penerjemaah (mutarjim) Syeikh Al-Ausiy saat berbincang dengan Gubenur Lampung dan selama Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy berkomunikasi dengang pihak-pihat terkait. (tribunnews/fin)

  • Jokowi Gagas Partai Super Tbk, Idrus Marham: Tidak Perlu Ada Kekhawatiran

    Jokowi Gagas Partai Super Tbk, Idrus Marham: Tidak Perlu Ada Kekhawatiran

    loading…

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) gagas pembentukan Partai Super Terbuka (Tbk). Foto/Ary Wahyu

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai tidak perlu ada kekhawatiran terhadap gagasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) tentang pembentukan Partai Super Terbuka (Tbk). Alasannya, kata dia, Golkar tidak bergantung pada perorangan.

    “Tidak perlu ada kekhawatiran. Kenapa? karena Partai Golkar ini tidak tergantung pada perorangan,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (6/3/2025).

    Dia menyampaikan bahwa keberadaan Golkar karena atas asas ideologi yang diperkuat oleh sebuah sistem, dan diperkuat lagi dengan adanya kepemimpinan yang kuat. Hal itu yang membuat Partai Golkar dalam beberapa kali pemilu di Indonesia selalu menjadi partai besar yang menempatkannya berada di posisi kedua.

    “Jadi ketergantungan pada individu tidak. Inilah hebatnya Golkar di situ, karena itu yang saya katakan tadi, kebesaran Golkar dan Golkar dulu dilahirkan bukan hanya pertimbangan-pertimbangan rasional objektif, pertimbangan ideologis, pertimbangan sosiologis,” ujarnya.

    “Tetapi pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan, dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apa pun pasti tidak hanya eksis tetapi survive,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sekaligus Ketum Pro Jokowi (Projo) mengungkap isi pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satu hal yang dibicarakan mengenai partai super Tbk.

    Budi sebelumnya mengaku akan bertemu dengan Jokowi usai pelantikan pejabat pada Rabu (19/2/2025). “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” kata Budi usai menghadiri pelantikan kepala daerah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    (rca)

  • Terungkap! Lebih dari 100 Ribu Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

    Terungkap! Lebih dari 100 Ribu Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap setidaknya ada sebanyak 108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2024.

    Menurut KPK, dari total jumlah tersebut, ada sebanyak 418.431 pejabat yang diwajibkan menyerahkan data kekayaannya.

    “Data per har ini, Kamis, 6 Maret 2025, KPK mencatat masih ada 108.869 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2024, dari total 418.431 Wajib Lapor, atau tingkat pelaporannya sekitar 74 persen,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dikutip dari Media Indonesia.
     

    Didominasi pejabat eksekutif

    Berdasarkan jumlah tersebut, pejabat yang belum menyerahkan LHKPN justru didominasi dari sektor eksekutif lalu legislatif dan disusul yudikatif.

    Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara belum menyerahkan data asetnya kepada KPK. Lalu, sebanyak 9.104 dari total 20.752 pejabat di sektor legislatif belum menyerahkan LHKPN ke KPK. 

    Sementara itu, ada 464 dari total 18.046 pejabat di sektor yudikatif belum menyerahkan data kekayaannya.

    “Pada BUMN atau BUMD, yang belum melaporkan sejumlah 17.957 dari total 45.899,” terang Budi.
     
    Batas akhir pelaporan

    KPK mengingatkan para pejabat yang belum menyerahkan LHKPN segera menyelesaikan kewajibannya. Adapun batas akhir pelaporan LHKPN sampai 31 Maret 2025.

    Pelaporan bisa dilakukan secara daring dengan mengakses elhkpn.kpk.go.id. KPK juga siap membantu para pejabat yang meminta bantuan pengisian laporan.

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap setidaknya ada sebanyak 108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2024.
     
    Menurut KPK, dari total jumlah tersebut, ada sebanyak 418.431 pejabat yang diwajibkan menyerahkan data kekayaannya.
     
    “Data per har ini, Kamis, 6 Maret 2025, KPK mencatat masih ada 108.869 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2024, dari total 418.431 Wajib Lapor, atau tingkat pelaporannya sekitar 74 persen,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dikutip dari Media Indonesia.
     

    Didominasi pejabat eksekutif

    Berdasarkan jumlah tersebut, pejabat yang belum menyerahkan LHKPN justru didominasi dari sektor eksekutif lalu legislatif dan disusul yudikatif.

    Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara belum menyerahkan data asetnya kepada KPK. Lalu, sebanyak 9.104 dari total 20.752 pejabat di sektor legislatif belum menyerahkan LHKPN ke KPK. 
     
    Sementara itu, ada 464 dari total 18.046 pejabat di sektor yudikatif belum menyerahkan data kekayaannya.
     
    “Pada BUMN atau BUMD, yang belum melaporkan sejumlah 17.957 dari total 45.899,” terang Budi.
     

    Batas akhir pelaporan

    KPK mengingatkan para pejabat yang belum menyerahkan LHKPN segera menyelesaikan kewajibannya. Adapun batas akhir pelaporan LHKPN sampai 31 Maret 2025.
     
    Pelaporan bisa dilakukan secara daring dengan mengakses elhkpn.kpk.go.id. KPK juga siap membantu para pejabat yang meminta bantuan pengisian laporan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Superioritas Penyidikan Hilangkan Pengawasan dan Pemenuhan Hak Tersangka

    Superioritas Penyidikan Hilangkan Pengawasan dan Pemenuhan Hak Tersangka

    loading…

    Seminar RUU KUHAP: Masa Depan Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia di Gedung IASTH Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (6/3/2025). Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Wacana terkait superioritas penyidikan dalam pembahasan RUU KUHAP terus menuai kontroversi. Keberadaan superioritas penyidikan dinilai akan berdampak buruk terhadap pemenuhan hak tersangka.

    “Itu (Superioritas penyidikan) akan berdampak pada terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak tersangka dan potensi penyidikan yang tidak bertujuan untuk menegakkan kebenaran keadilan,” kata Direktur LBH Jakarta , Arif Maulana dalam seminar bertajuk “RUU KUHAP: Masa Depan Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia” yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil dan FORI Pasca Sarjana KSI X di Gedung IASTH Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Arif menekankan proses penegakan hukum yang termuat dalam revisi KUHAP harus memiliki independensi, profesional dan berintegritas. Untuk itu, menurutnya, penegakan hukum tidak boleh bertujuan untuk meningkatkan represivitas hegemoni kekuasaan.

    “Harus ada kontrol yang ketat terhadap kewenangan penyidikan dan upaya paksa (termasuk penuntutan, pengadilan, pemasyarakatan). Bantuan hukum memiliki peran yang sangat signifikan,” ujarnya.

    Merujuk pada draf RUU KUHAP yang beredar, Arif menilai kepolisian cenderug resisten dengan usulan pembatasan dan pengawasan kewenangan. Padahal ungkapnya, Polri hingga saat ini tak pernah lepas dari sorotan.

    Data yang dimiliki LBH Jakarta, pada rentang Januari hingga September 2023, Kompolnas telah menerima 1.150 saran dan keluhan dari masyarakat, diantaranya 1.098 mengenai pelayanan buruk Polri. “Kritik, aduan, serta protes dari masyarakat selalu muncul karena buruknya pelayanan perlakuan diskriminatif, hingga penyalahgunaan wewenang,” ucapnya.

    Apalagi, lanjut Arif, hasil penelitian LBH Jakarta dan MaPPI FH UI menemukan ada 1.144.108 perkara yang diterima pada tahun 2012-2014. Dari jumlah tersebut hanya 645.780 perkara yang diproses.

    “Dari jumlah itu sebanyak 386.766 dilengkapi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan diterima kejaksaan dalam lingkup pidana umum. Sedangkan sisanya, 255.618 perkara masih mengendap dan 44.273 perkara diduga hilang begitu saja,” urainya.

    Lebih jauh, Arif berujar revisi KUHAP hendaknya dapat menghapus problem yang terjadi secara faktual di proses penyidikan. Masalah tersebut antara lain salah tangkap, intimidasi dalam proses pemeriksaan, penyiksaan, rekayasa kasus, rekayasa bukti pemerasan, dan penghalangan bantuan hukum.

    Ada pula manipulasi bantuan hukum, penolakan laporan, tidak boleh menghadirkan saksi/ahli, praktik berita acara interview dan klarifikasi (pemaksaan pemberian keterangan BAP, pemaksaan tanda tangan), keterbukaan ruang sidang hingga independensi peradilan.

  • Respons PKB Tanggapi Jokowi Mau Bentuk Partai Super Tbk

    Respons PKB Tanggapi Jokowi Mau Bentuk Partai Super Tbk

    loading…

    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Syamsurijal angkat bicara menanggapi wacana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mau membentuk Partai Super Terbuka (Tbk). Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Syamsurijal angkat bicara menanggapi wacana Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) mau membentuk Partai Super Terbuka (Tbk). Dia mengingatkan bahwa pembentukan sebuah parpol tidak bisa disamakan dengan mendirikan perusahaan.

    “Kan ada wacananya menggabungkan seperti Partai Super Tbk kayak gitu, ya ini kan bukan perusahaan,” kata Cucun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa apabila ada pihak yang ingin membentuk partai mestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga, semuanya harus merujuk regulasi yang ada.

    “Nah, enggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai tapi polanya bukan pola undang-undang di kita,” ujarnya

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sekaligus Ketum Pro Jokowi (Projo) mengungkap isi pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satu hal yang dibicarakan mengenai partai super Tbk.

    Budi sebelumnya mengaku akan bertemu dengan Jokowi usai pelantikan pejabat pada Rabu (19/2/2025). “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” kata Budi usai menghadiri pelantikan kepala daerah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    (rca)

  • Pelaku Pencuri Kotak Amal Masjid di Gresik Nyaris Dimassa Warga

    Pelaku Pencuri Kotak Amal Masjid di Gresik Nyaris Dimassa Warga

    Gresik (beritajatim.com)- Pelaku pencuri kotak amal masjid nyaris dimassa warga. Kejadian itu berlangsung di Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Gresik.

    Beruntung emosi warga yang sudah geram berhasil diredam. Kasus ini sudah ditangani Polsek Menganti.

    Sebelum diamankan, aksi pelaku terekam kamera CCTV berdurasi 1 menit 22 detik. Pelaku yang mengenakan kaos hitam celana pendek warna merah mengambil kotak amal.

    Usai menjalankan aksi, pelaku keluar dari pintu masjid. Warga yang mengetahui ada orang yang mencurigakan langsung menanyakan alasan keluar masjid seorang diri.

    Merasa sudah kepergok, pelaku yang juga mengenakan anting di sebelah kiri malah berjalan cepat. Warga pun berteriak ada maling. Spontan tanpa dikomando mengejar pelaku.

    Setelah tertangkap, pelaku diamankan. Warga yang sudah nyaris memukul beramai-ramai tapi bisa dicegah. Selanjutnya, warga menyerahkan pelaku ke polisi.

    Kapolsek Menganti AKP M.Dawud membenarkan kejadian tersebut. Pelaku seorang diri menjalankan aksinya saat mencuri kotak amal.

    “Sudah kami amankan, termasuk kotak amal yang dicuri. Pelaku masih menjalani pemeriksaan motifnya melakukan pencurian,” ujarnya, Kamis (6/3/2025).

    Setelah menjalani pemeriksaan lanjut dia, pelaku dijebloskan ke penjara. Barang bukti kotak amal sudah diamankan termasuk uang Rp 300 ribu.

    “Dihadapan penyidik pelaku mengaku seorang diri, dan kasus masih kami kembangkan lagi,” pungkas Dawud. (dny/ted)

  • Susul Sritex, Dua Pabrik Sepatu di Tangerang PHK 3.500 Karyawan

    Susul Sritex, Dua Pabrik Sepatu di Tangerang PHK 3.500 Karyawan

    GELORA.CO –  Setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), kini dua pabrik sepatu olahraga di Kabupaten Tangerang, Banten melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan.

    Terkait kabar PHK pabrik sepatu itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea melaporkan kedua perusahaan sepatu di Tangerang yang telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawan itu adalah PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh.

    “Saya sudah mendapatkan laporan dari pimpinan SPSI tingkat perusahaan dan terus melaporkan perkembangan perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan,” kata Andi Gani kepada media di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Buruh ASEAN ini meminta pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan.

    Dirinya meminta pemerintah secepatnya membentuk Satuan Tugas khusus masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian karena masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Adapun, langkah KSPSI saat ini berupaya terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan KSPSI tingkat perusahaan yang bergerak di industri sepatu tersebut.

    Misalnya, terkait hak-hak buruh yang di-PHK tersebut terpenuhi. Apalagi, jika dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan untuk anggota KSPSI yang terkena PHK.

    “Sudah ada beberapa perusahaan industri sepatu bersedia menerima anggota KSPSI yang terkena PHK karena mereka dikenal sudah berpengalaman dan punya produktivitas tinggi,” ujarnya.

    Dia juga mengingatkan kepada para pengusaha untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur PHK. Terutama mengenai kewajiban untuk melakukan perundingan bipartit dan dilakukan secara musyawarah

    “Jika tidak ada kesepakatan bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial yang harus berkekuatan hukum tetap,” ucapnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi mengungkapkan, bahwa PT Adis Dimension Footwear telah melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya. Sementara, PT Victory Ching Luh sedang dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan.

    Menurut penjelasan yang disampaikan, kata Septo, penurunan pesanan dari pemegang merek menjadi faktor utama yang memaksa kedua perusahaan tersebut mengurangi volume produksi.

    Hal ini diperkuat dengan keterangan bahwa salah satu perusahaan selama ini memasok beberapa seri sepatu untuk merek ternama seperti Nike.

    “Order dari pemegang merek yang kurang sehingga mereka tidak mendapatkan order. Tidak mendapatkan order sehingga kan dari order itu mereka akan mem-PHK,” ungkap Septo.