Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Lah Ini Sudah Kalah, Saya Lowbat!

    Lah Ini Sudah Kalah, Saya Lowbat!

    PIKIRAN RAKYAT – Momen menarik terjadi ketika Politikus PDIP, Ganjar Pranowo memberikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu 6 Maret 2025 malam. Dia menjadi salah satu pengisi ceramah dan membawakan tema “Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi”.

    Akan tetapi, ada momen menarik yang terjadi ketika sesi tanya jawab berlangsung. Sebab, salah satu jemaah bernama Puan memberikan pertanyaan kepada sang mantan Capres.

    Awalnya, Ganjar Pranowo mengundang para jemaah untuk bertanya setelah selesai memberi ceramah. Salah satu jemaah, yang memperkenalkan diri sebagai Puan Jasmine Maharani Merkuri, menarik perhatian.

    “Perkenalkan nama saya Puan Jasmine Maharani Merkuri dari…,” ucap jemaah itu yang disambut tawa jemaah lain.

    “Waduh ini kayaknya saya kenal ini,” ujar Ganjar Pranowo menimpali.

    “Tapi bukan yang itu,” kata Puan Jasmine Maharani Merkuri mengklarifikasi dengan sedikit heboh.

    “Iya, iya, gak usah ngegas, tenang, panggilannya Puan?” tutur Ganjar Pranowo kembali menimpali.

    “Jasmine Pak, dari Universitas Amikom Yogyakarta Prodi hubungan internasional,” ucap Puan Jasmine Maharani Merkuri menambahkan.

    ‘Saya Lowbat!’

    Sebelum mengajukan pertanyaan, Puan Jasmine Maharani Merkuri meminta maaf kepada Ganjar Pranowo jika pertanyaannya tidak sesuai dengan tema Ramadhan Public Lecture yang disampaikan kader PDIP itu.

    “Sebelumnya, saya minta maaf jika pertanyaan saya out of topic dari public lecture Bapak malam ini. pertanyaan saya jika Bapak menjadi presiden Republik Indonesia…,” tuturnya.

    “Lah saya sudah kalah, gimana? ini kalah, saya aja Lowbat!” kata Ganjar Pranowo langsung menimpali dengan nada humor.

    Ucapan tersebut membuat suasana di Masjid Kampus UGM semakin riuh dengan tawa para jemaah. Meski begitu, dia tetap mempersilakan Puan Jasmine Maharani Merkuri mengajukan pertanyaan kepadanya.

    Titip Salam ke Alam Ganjar

    Tidak hanya itu, Puan Jasmine Maharani Merkuri juga kembali mengundang gelak tawa jemaah ketika menitipkan salam untuk Alam Ganjar, putra Ganjar Pranowo yang menarik perhatian saat gelaran Pilpres 2024.

    Seakan belum cukup, dia juga meminta untuk berfoto bersama dengan Ganjar Pranowo setelah acara di Masjid Kampus UGM selesai.

    “Saya titip salam untuk Mas Alam, karena saya fans beratnya,” ucap Puan Jasmine Maharani Merkuri.

    “Dan yang terakhir pak, kalau bapak berkenan setelah public lecture ini saya izin minta foto dengan bapak. Namun jika Bapak tidak berkenan, tidak apa-apa,” tuturnya menambahkan.

    “Ya, ya, boleh, boleh,” ujar Ganjar Pranowo menimpali.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Dokumen untuk Lamar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Dokumen untuk Lamar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dibuka pada hari ini, Jumat (7/3/2025). Hal ini diumumkan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

    “Program ini tidak hanya mencari kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi, tetapi juga yang memiliki integritas dan nilai moral yang baik” ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Pada RBB 2025 akan dibuka lebih dari 2.000 lowongan di berbagai bidang seperti operational, engineering, pemasaran, keuangan hingga digitalisasi dan IT.

    Program ini terbuka bagi berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK, D3, D4, S1, hingga S2.

    Kementerian BUMN juga menegaskan bahwa program Rekrutmen Bersama BUMN 2025 tidak hanya terbuka bagi lulusan baru dan profesional berpengalaman, tetapi juga memberikan perhatian khusus bagi disabilitas dan putra-putri dari ujung Sumatra hingga Papua untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam meniti karier di berbagai sektor BUMN.

    Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Menilik pada tahun-tahun sebelumnya, rekrutmen Bersama BUMN dibuka untuk lulusan baru atau fresh graduate dan mereka yang sudah memiliki pengalaman.

    Pendaftaran ini juga dibuka untuk mereka lulusan SMA/sederajat, D3, D4/S-1, S-2.

    Syarat umum yang dibutuhkan untuk mendaftar rekrutmen Bersama BUMN 2025 yakni sebagai berikut:

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Memiliki Kartu tanda penduduk (KTP)
    Melampirkan Ijazah/surat keterangan lulus dan transkrip nilai
    Berusia maksimum berdasarkan jenjang pendidikan, SMA/SMK: 25 tahun, D3: 27 tahun, S1/D4: 30 tahun, S2: 35 tahun
    Memberikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK (optional)
    Sertifikat pelatihan atau pengalaman kerja yang relevan (jika ada)
    Rekomendasi komunitas untuk prestasi di bidang olahraga, seni, digital creator, atau start-up (jika ada) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba
    Peserta bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia
    Melampirkan foto profil saat mendaftarkan diri

    Dokumen yang Dibutuhkan untuk Mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Foto profil
    KTP
    Ijazah/ surat keterangan lulus
    Transkrip nilai/nilai ujian
    Akta kelahiran (khusus orang asli Papua)
    Kartu keluarga (khusus orang asli Papua)
    SKCK
    Sertifikat pelatihan
    Sertifikat Bahasa Inggris
    Curriculum vitae
    Portofolio
    Surat rekomendasi

    Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

  • Kecam Usulan Ahmad Dhani, Komnas Perempuan Minta MKD Bertindak

    Kecam Usulan Ahmad Dhani, Komnas Perempuan Minta MKD Bertindak

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam pernyataan bernada seksis yang disampaikan oleh anggota DPR Ahmad Dhani. Pernyataan tersebut dinilai melecehkan perempuan, merendahkan martabat bangsa, serta mengandung unsur rasisme.

    “Komnas Perempuan mengecam pernyataan anggota DPR Ahmad Dhani. Pernyataannya merendahkan perempuan dengan menempatkan mereka hanya sebagai alat reproduksi dan pelayan seksual bagi suami,” ujar Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/3/2025) dikutip dari Antara.

    Menurut Andy, pernyataan seksis semacam ini bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5 mengenai kesetaraan gender.

    CEDAW menegaskan pejabat publik, termasuk pembuat kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan serta mengambil langkah konkret guna menghapuskan segala bentuk diskriminasi.

    “Mengingat pernyataan Ahmad Dhani berpotensi melanggar hak asasi perempuan, mencoreng citra DPR, serta merusak kehormatan dan kredibilitas Komisi X yang juga membidangi sektor pendidikan, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” kata Andy Yentriyani.

    Sebelumnya, Ahmad Dhani mengusulkan agar naturalisasi pemain sepak bola diperluas bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun dan berstatus duda. Ia berpendapat para pemain tersebut sebaiknya dinikahkan dengan perempuan Indonesia agar dapat menghasilkan keturunan “Indonesian born” yang memiliki keterampilan sepak bola lebih baik.

    Pernyataan tersebut kemudian diperkuat dengan usulan jika pemain sepak bola yang dinaturalisasi beragama Islam, mereka diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan. Pernyataan kontroversial ini disampaikan Ahmad Dhani dalam rapat kerja Komisi X DPR pada Rabu (5/3/2025).

  • Resmi! Teddy Indra Wijaya Kini Berpangkat Letnan Kolonel

    Resmi! Teddy Indra Wijaya Kini Berpangkat Letnan Kolonel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya resmi mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Saat ini, ia menyandang pangkat Letnan Kolonel (Letkol) setelah sebelumnya berpangkat Mayor.

    Kenaikan pangkat ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang dikeluarkan oleh Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Darat (AD). Keputusan ini didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 mengenai Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol atas nama Mayor Inf Teddy Indra Wijaya.

    Kabar kenaikan pangkat tersebut juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

    “Bahwa informasi tersebut memang betul,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Kamis (7/3/2025).

    Wahyu menambahkan bahwa keputusan ini telah melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku dalam institusi TNI dan ketentuan perundang-undangan.

    “Itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” jelasnya. (bs/fajar)

  • Menhut Raja Juli Tempatkan Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

    Menhut Raja Juli Tempatkan Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

    Menhut Raja Juli Tempatkan Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink 2030
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan (Menhut)
    Raja Juli Antoni
    menempatkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
    Penempatan ini tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030, per tanggal 31 Januari 2025.
    Kabar penempatan kader
    PSI
    ini ramai dibicarakan di media sosial. Raja Juli yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PSI telah mengakui kebenaran kepmen tersebut.
    “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (7/3/2025).
    Dalam struktur baru, Raja Juli bertindak sebagai Penanggung Jawab/Pengarah, sedangkan
    kader PSI
    lainnya ditempatkan di beberapa posisi jabatan.
    Dalam Kepmen tersebut juga dijelaskan mengenai honor bulanan yang akan mereka terima, yaitu mulai dari Rp 8.000.000 hingga Rp 50.000.000 untuk level Penanggung Jawab/Pengarah.
    Berikut daftar kader PSI yang ditunjuk ke dalam
    OMO FOLU 2025
    :
    1. Andy Budiman
    2. Endika Fitra Wijaya
    3. Sigit Widodo
    4. Suci Mayang Sari
    5. Kokok Dirgantoro
    6. Furqan Amini Chaniago
    7. Rama Hadi Prasetyo
    8. Nadya Maharani Irawan
    9. Yus Arianto
    10. Danik Eka
    11. Andi Syaiful Oeding.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PAN Instruksikan DPW dan DPD Segera Gelar Muswil dan Musda – Halaman all

    PAN Instruksikan DPW dan DPD Segera Gelar Muswil dan Musda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menginstruksikan seluruh pengurus di tingkat wilayah (DPW) dan daerah (DPD) untuk segera melakukan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda).

    Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengatakan, instruksi tersebut disampaikan berdasarkan amanat kongres pada Agustus 2024.

    “Ini sudah diamanatkan pada saat kongres bulan Agustus 2024 yang lalu,” kata Eko dalam konferensi pers di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyebut pihaknya telah mengirimkan surat instruksi resmi kepada seluruh DPW dan DPD terkait pelaksanaan Muswil dan Musda. 

    “Jadi kita sudah memberikan surat instruksi kepada seluruh DPW dan DPD dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan Muswil, setelah Muswil selesai kemudian Musda,” ujarnya.

    Viva menargetkan seluruh proses konsolidasi, termasuk hingga tingkat cabang, bisa diselesaikan tahun ini.

    “Harapannya di tahun ini seluruh proses Muswil, Musda, Muscab itu sudah selesai dan konsolidasi organisasi sudah selesai, perencanaan pemenangan Pemilu untuk 2029 akan kita selesaikan di tahun ini sehingga ke depan PAN suda siap untuk Pemilu 2029,” tegasnya.

    Dia menjelaskan, pelaksanaan Muswil dan Musda juga menjadi cerminan prinsip demokrasi internal partai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

    “Intinya adalah PAN akan terus untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia ini benar-benar cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat dan itu tercermin di dalam rumah tangga PAN sendiri,” ucap Viva.

  • 108.000 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

    108.000 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

    loading…

    Sebanyak 48 Menteri dan 5 Kepala Lembaga setingkat Menteri Kabinet Merah Putih berfoto Bersama di Istana Negara, Senin (21/10/2024). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkapkan terdapat lebih dari 108.000 penyelenggara negara belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) untuk periodik 2024. KPK mengingatkan batas akhir pelaporan LHKPN pada akhir Maret 2025.

    “Data per Kamis, 6 Maret 2025, KPK mencatat masih ada 108.869 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan LHKPN,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/3/2025).

    Budi menjelaskan, terdapat 418.431 orang yang menjadi pihak wajib lapor KPK. Dengan demikian, Budi menyatakan tingkat pelaporan LHKPN baru menyentuh angka 74%.

    KPK, menurut Budi, mengimbau kepada para penyelenggara negara yang belum lapor, agar segera melaporkannya secara online, dengan mengakses laman elhkpn.kpk.go.id. Sebab, batas akhir pelaporan ada di ujung bulan ini.

    “Mengingat batas waktu pelaporannya sampai dengan 31 Maret 2025,” ujarnya.

    Budi melanjutkan, pihaknya tidak hanya berdiam diri dengan sekadar memberikan imbauan. Menurutnya, Tim LHKPN juga intens melakukan bimbingan teknis pengisian dan pelaporan LHKPN di berbagai Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD.

    “Sehingga kewajiban pelaporan LHKPN dapat terpenuhi tepat waktu dan lengkap dalam pengisiannya,” ucapnya.

    Berikut rincian penyelenggara negara yang belum lapor LHKPN:Pada Bidang Eksekutif, yang belum melaporkan sejumlah 81.344 dari total 333.734.

    Pada bidang Legislatif, yang belum melaporkan sejumlah 9.104 dari total 20.752.

    Pada bidang Yudikatif, yang belum melaporkan sejumlah 464 dari total 18.046.

    Pada BUMN/BUMD, yang belum melaporkan sejumlah 17.957 dari total 45.899.

    (abd)

  • Indahnya Toleransi, Umat Kristen Berbagi Takjil Buka Puasa di Gresik

    Indahnya Toleransi, Umat Kristen Berbagi Takjil Buka Puasa di Gresik

    Gresik, Beritasatu.com – Puluhan jemaat Kristen membagikan ratusan paket takjil buka puasa kepada para pengendara yang melintas di depan gerbang masuk Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rock Gresik di Jalan Panglima Sudirman Gresik. Pembagian takjil ini merupakan wujud toleransi antarumat beragama.

    Total ada 300 paket takjil buka puasa yang dibagikan. Kegiatan bertema Gebrakan (Gerakan Berbagi Berkat Kasih Tuhan) ini sebagai bentuk toleransi kepada umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan.

    “Ini bagian dari kepedulian dan solidaritas kami dalam berbagi kebahagiaan saat Ramadan,” ujar Pendeta GBI Rock Gresik Pdt Yeremia Mulia Halim, Kamis (6/3/2025).

    Tak hanya orang dewasa, pembagian takjil ini juga diikuti anak-anak umat Kristiani. Mereka tampak antusias membagikan aneka minuman dan makanan kepada warga Muslim yang melintas.

    “Kegiatan bagi-bagi takjil ini sudah tiga tahun kami lakukan. Mudah-mudahan tahun depan semakin lebih semarak,” kata dia.

    Halim menjelaskan, para jemaat GBI Rock Gresik memiliki total jemaat sekitar 380 orang yang rutin menggelar kegiatan-kegiatan sosial.

    “Harapannya dengan pembagian takjil ini, kita bisa saling bergandengan tangan untuk menjaga keharmonisan dan saling menghormati antar umat beragama,” pungkasnya.

  • Polisi Bongkar Kasus Barcode BBM Subsidi: 8 Orang Ditangkap, Kades-Operator SPBU Diselidiki

    Polisi Bongkar Kasus Barcode BBM Subsidi: 8 Orang Ditangkap, Kades-Operator SPBU Diselidiki

    Polisi Bongkar Kasus Barcode BBM Subsidi: 8 Orang Ditangkap, Kades-Operator SPBU Diselidiki
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan
    barcode
    bahan bakar minyak (BBM) subsidi di dua lokasi, yaitu
    Tuban
    , Jawa Timur, dan
    Karawang
    , Jawa Barat.
    Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, mengatakan bahwa penyelidikan kasus tersebut sudah berlangsung pada 26 Februari 2025.
    “Penyalahgunaan (
    barcode
    )
    BBM subsidi
    yang terjadi di Tuban, Jawa Timur, ada tiga tersangka, yaitu BC, K, dan J. Sementara yang di Karawang, ada lima tersangka, yaitu LA, HB, S, AS, dan E,” kata Nunung di Bareskrim Polri, Rabu (6/3/2025).
    Sementara itu, dua tersangka lain berinisial COM dan CRN saat ini masih melarikan diri pada saat penindakan dan masuk dalam proses pencarian.
    “Jadi ada dua DPO untuk TKP Tuban,” kata Nunung.
    Penyelidikan berawal dari informasi terkait praktik penyalahgunaan penggunaan barcode BBM subsidi di Tuban dan Karawang.
    Praktik curang
    penyalahgunaan barcode
    MyPertamina itu dilakukan untuk pembelian BBM subsidi dan dijual lagi dengan harga yang lebih mahal, dengan keuntungan Rp 4,4 miliar.
    Nunung mengungkapkan, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan curang tersebut berdasarkan pengakuan sementara para tersangka dari TKP Tuban dan Karawang.
    Menurut Nunung, para tersangka di Tuban mengaku meraup keuntungan sekitar Rp 1,3 miliar selama lima bulan.
    “Nah ini nanti akan kita dalami lagi dari barcode yang digunakan, apakah memang lima bulan atau lebih dari itu,” ujar Nunung di Bareskrim Polri, Rabu (6/3/2025).
    Sementara untuk TKP Karawang, menghasilkan keuntungan senilai Rp 3,07 miliar dari praktik ilegal selama satu tahun.
    “Jadi, total dari perkara ini keuntungan yang mereka peroleh lebih kurang Rp 4,4 miliar,” kata Nunung.
    Pelaku juga melakukan markup harga, dari pembelian BBM subsidi di SPBU Rp 6.800 per liter, dijual kembali dan di-upgrade ke harga Rp 8.600 per liter.
    “Untuk disparitas atau selisih harga, untuk barang bersubsidi atau solar bersubsidi itu harganya Rp 6.800 per liter,” jelas Nunung.
    Kejahatan tersebut juga diduga turut melibatkan beberapa pihak.
    Polisi mengendus keterlibatan kepala desa dan operator SPBU dalam kasus penyalahgunaan barcode MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi jenis solar secara ilegal di Karawang dan Tuban.
    “Dari hasil penyelidikan, barcode-barcode ini didapatkan melalui rekomendasi Kepala Desa. Kepala Desa mengumpulkan surat keterangan dari petani yang berhak mendapat BBM subsidi, lalu barcode-nya digunakan untuk membeli solar bersubsidi,” kata Nunung.
    Polisi telah menyita 24 barcode solar dari tempat kejadian perkara (TKP) di Karawang, Jawa Barat, serta 45 barcode dari TKP di Tuban, Jawa Timur.
    Di salah satu TKP, para pelaku menggunakan kendaraan yang sama secara berulang untuk membeli BBM subsidi di SPBU dengan memanfaatkan barcode berbeda.
    Atas kejadian tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat sistem barcode atau QR Code bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mudah disalahgunakan.
    Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon mengatakan, saat ini, barcode yang semestinya unik dan hanya digunakan oleh konsumen terdaftar justru mudah ditiru dan digunakan oleh pihak lain untuk mendapatkan BBM subsidi secara ilegal.
    “Kami terus meminta kepada Pertamina Patra Niaga untuk lebih bisa meningkatkan kembali keandalan QR Code, agar tidak bisa di-copy atau dikloning,” kata Patuan di Bareskrim Polri, Rabu (6/3/2025).
    “QR Code ini harus spesifik berdasarkan NIK hanya untuk orang tertentu yang memang sudah terdaftar di Pertamina,” ujar dia.
    Para tersangka dijerat Pasal 40 Angka IX Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cita Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan atas Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp 60 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Fakta Menarik AKBP Vivick Tjangkung, Mantan Artis yang Memilih Jadi Polwan

    5 Fakta Menarik AKBP Vivick Tjangkung, Mantan Artis yang Memilih Jadi Polwan

    loading…

    AKBP Vivick Tjangkung sempat berkarier sebagai artis hingga rilis album rekaman kini jadi Polwan dan menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang. Foto/Ist

    JAKARTA – AKBP Vivick Tjangkung yang sebelumnya sempat berkarier di bidang seni kini telah menentukan jalannya sebagai abdi negara penegak hukum. Dirinya kini merupakan polisi wanita (Polwan) yang menjabat posisi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang.

    Kisah AKBP Vivick Tjangkung yang merupakan mantan artis dan musisihingga rilis album rekaman ini memang menarik banyak perhatian.

    Sebab sangat jarang seorang artis yang memilih untuk banting setir jadi polisi.

    5 Fakta Menarik AKBP Vivick Tjangkung

    1. Berasal dari Nusa Tenggara Timur

    Wanita bernama lengkap Josephien Vivick Tjangkung lahir di Ende, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Maret 1971. Ia merupakan putri dari pasangan Aloysius Tjangkung dan Dintje Lelaona Tjangkung yang merupakan dua orang guru di salah satu sekolah di Dili, Timor Leste.

    2. Berkarier di Dunia Entertainment

    Sebelum berprofesi sebagai polisi wanita, Vivick terlebih dahulu berkarier di bidang seni dengan menjadi artis. Beberapa sinetron yang pernah dibintanginya ialah Oo Jekri, Suami, Istri & Dia, dan Shakila.

    Selain membintangi sejumlah sinetron, perempuan asal NTT ini juga sempat menggeluti dunia tarik suara dan merilis album solo.

    3. Keluarga Tidak Menyangka jika Vivick akan Jadi Polwan

    Seiring berjalannya waktu, Vivick justru lebih memilih untuk beralih profesi menjadi polwan. Keputusannya ini bahkan sempat tidak disangka oleh orang tuanya.

    Hal ini karena keluarganya sangat memahami bahwa Vivick sangat menyukai bidang seni seperti menyanyi dan menari sedari kecil.

    4. Mengungkap Kasus Narkoba Para Artis

    Selama berkarier sebagai Polwan, Vivick yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) telah mengungkap sejumlah kasus narkoba yang melibatkan para aktor dan artis Indonesia.

    Salah satu nama tenar yang pernah ditangkap yakni Zarima Mirafsur, Ratu Ekstasi di Indonesia. Vivick juga pernah mengungkap kasus Tora Sudiro, Jefri Nichol, Dwi Sasono, Roy Kiyoshi, dan Ello.

    5. Menduduki Posisi Strategis di Polri

    Berbagai prestasi ini lantas membuatnya dipercaya menjabat Kapolres Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2023. Posisi ini membuatnya menjadi Kapolres perempuan pertama di jajaran Polda NTT.

    Setahun berselang, AKBP Josephien Vivick Tjangkung lantas dimutasi untuk jabat Kepala BNN Kota Tangerang. Mutasi itu berdasarkan surat perintah Kapolri nomor: SPRIN/713/III/KEP/2024.

    (shf)