Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Sosialisasi MBG di Wonosobo, Nafa Urbach Dorong Partisipasi Warga

    Sosialisasi MBG di Wonosobo, Nafa Urbach Dorong Partisipasi Warga

    Wonosobo, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR Nafa Urbach mengajak warga Telagasari, Wonosobo, Jawa Tengah, untuk turut berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, masyarakat lokal akan mempunyai peran penting dalam program MBG khususnya dalam menyiapkan bahan baku dan juga tenaga yang akan dibutuhkan di dapur MBG.

    “Saya akan mendorong partisipasi warga apakah sebagai pemasok bahan baku dapur, sayur mayur, atau buah buahan, karena daerah Wonosobo adalah daerah penghasil palawija, kentang serta sayur mayur lainnya,” terang Nafa Urbach dalam sosialisasi MBG bersama Badan Gizi Nasional di balai warga kantor kepala desa Tegalsari, Kamis (6/3/2025).

    Menurut Nafa Urbach, sosialisasi ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Program MBG akan menyediakan makanan yang sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. 

    “Agar asupan proteinnya terjaga mungkin dapat diganti dengan olahan susu kacang kedelai, karena ini juga mempunyai asupan gizi yang baik sebagai sumber nutrisi protein,” jelasnya.

    Nafa Urbach berharap sosialasi ini dipahami oleh warga untuk dapat bekerjasama dengan badan usaha milik desa sebagai pemasok bahan baku, suplier sayur, suplier beras.

    “Program ini membuat ekonomi masyarakat daerah berjalan, dan terutamanya kepada bapak lurah dititipkan bagaimana warganya dapat menjadi suplier dan mendapatkan manfaat maksimal, sehingga warga yang menjadi perwakilan beliau di kursi DPR mendapatkan perbaikan taraf hidup menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Sementara itu, Ibnu Holdun selaku Perwakilan BGN juga memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai gizi yang akan diberikan kepada penerima manfaat.

    “Dalam setiap piring itu tidak meliputi kewajiban ada susu sapi karena hanya diwajibkan jika daerah tersebut mampu swasembada susu, artinya produksi susu sapi secara mandiri, sehingga harga yang di akses juga sesuai dengan budget BGN,” paparnya.

    Ibnu Holdun mengungkapkan bahwa perlunya intervensi gizi pada kelompok anak anak sekolah demi perbaikan gizi , yang juga sudah dilakukan puluhan tahun oleh negara negara maju.

    “Ini juga merupakan aksi nyata dari visi misi presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Saat ini sudah ada satu dapur MBG SPPG dibangun di bumi Reso, Wonosobo yang akan melayani 3.000-3.500 anak anak setiap harinya,” tukasnya.

    Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program makan bergizi gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

    Target utama dari program MBG yaitu anak-anak usia sekolah, termasuk sekolah keagamaan, pesantren, ibu hamil, serta ibu menyusui.

  • Mayor Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat Jadi Letkol, Ini Profilnya

    Mayor Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat Jadi Letkol, Ini Profilnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menaikkan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel (letkol). Keputusan ini diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan presiden.

    Kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi kebenarannya. Lantas, siapa sebenarnya sosok Letkol Teddy Indra Wijaya ini? Berikut profil singkatnya!

    Profil Letkol Teddy Indra Wijaya

    Teddy Indra Wijaya lahir pada 14 April 1989 dan memulai karier militernya pada 2011 setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ia berasal dari Korps Infanteri dan bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Pada 2014, ia dipercaya menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo dan menjalankan tugas tersebut hingga 2019.

    Demi meningkatkan kemampuannya, ia kemudian melanjutkan pendidikan di US Army Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat. Dalam program tersebut, ia menjadi salah satu prajurit terbaik TNI AD yang mendapat pengakuan dari pasukan elite Angkatan Darat AS.

    Pada November 2019, Teddy, yang saat itu berpangkat kapten, memperoleh prestasi sebagai lulusan terbaik dengan meraih International Honor Graduate Award. Penghargaan ini diberikan kepada siswa internasional dengan nilai tertinggi selama menjalani pendidikan militer di sekolah pasukan elite AS tersebut. Dari 14 siswa asing yang mengikuti program ini, Teddy berhasil menjadi yang terbaik.

    Selain itu, ia juga mendapatkan dua penghargaan lainnya. Pertama, Commandant List Award, yang diberikan kepada siswa dengan peringkat akademik dan jasmani terbaik, di mana ia menduduki peringkat ke-30 dari total 185 siswa. Kedua, ia meraih Gold APFT (Army Physical Fitness Test) setelah memperoleh nilai jasmani sempurna, yaitu 100 persen.

    Pada 2020, Teddy juga berhasil meraih kualifikasi sebagai anggota Pasukan Elite US Army Ranger. Keberhasilannya ini membuatnya sejajar dengan perwira TNI AD lain yang pernah lulus dari Ranger School, seperti Jenderal TNI Purn Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Purn Hotmangaraja Panjaitan, dan Letjen TNI Purn Nugroho Widyatomo.

    Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia kembali ke Indonesia dan ditugaskan sebagai ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selama empat tahun terakhir, ia mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatan kementerian, termasuk saat masa kampanye Pemilihan Presiden 2024.

    Dengan kenaikan pangkat ini, Teddy Indra Wijaya semakin menegaskan eksistensinya sebagai salah satu perwira terbaik di TNI AD yang dimiliki Indonesia.

  • Pendaftaran Bantuan untuk Masjid dan Musala 2025 Dibuka, Begini Caranya

    Pendaftaran Bantuan untuk Masjid dan Musala 2025 Dibuka, Begini Caranya

    loading…

    Pendaftaran bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/musala dan rintisan masjid/musala ramah 2025 termasuk masjid ramah lingkungan mulai dibuka oleh Kemenag. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Pendaftaran bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/ musala dan rintisan masjid/musala ramah tahun 2025 termasuk masjid ramah lingkungan mulai dibuka oleh Kementerian Agama (Kemenag). Program ini mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

    Pada tahun 2025, Kemenag menyediakan bantuan dengan empat kategori nominal, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid, Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala, Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah, dan Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

    “Bantuan ini bersifat stimulan, artinya bukan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan atau rehabilitasi, melainkan sebagai dorongan atau ajakan bagi jemaah dan masyarakat untuk ikut membangun dan meramahkan masjidnya,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad dikutip Jumat (7/3/2025).

    Dia menjelaskan, Kemenag memperkenalkan konsep Masjid Ramah sejak 2024, yakni masjid dan musala yang mengedepankan nilai inklusivitas bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia.

    Konsep ini juga menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, keragaman, serta keberpihakan pada kalangan duafa.

    “Pada 2025, program ini tidak hanya melanjutkan skema yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat dukungan bagi pengelolaan masjid dan musala yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar,” paparnya.

    Dikatakan Abu, bantuan ini juga sebagai implementasi spirit Deklarasi Istiqlal, yakni dengan bantuan operasional rintisan masjid ramah lingkungan.

    “Kami minta masjid dan musala menanam pohon dan memperbaiki sanitasinya,” ujar Abu.

    Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masjid atau musala, yakni terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala; dan mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman simas.kemenag.

    Dokumen Pendukung yang Diperlukan:
    – Surat rekomendasi dari Kemenag (KUA, Kemenag kab/kota/provinsi)
    – Fotokopi SK Pengurus
    – Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    – Foto kondisi bangunan
    – Fotokopi surat keterangan status tanah
    – Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid/musala
    – Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani ketua pengurus.
    Proses Pengajuan Bantuan
    – 8-19 Maret – Penerimaan permohonan bantuan secara online
    – 24 Maret – Penetapan calon penerima bantuan
    – 25 Maret – Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap)

    (shf)

  • Mahasiswa UKI Tewas di Kampus, Polisi Selidiki Penyebabnya

    Mahasiswa UKI Tewas di Kampus, Polisi Selidiki Penyebabnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Seorang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) tewas di area kampus, pada Selasa (4/3/2025). Diketahui identitas mahasiswa UKI tewas ini bernama Kenzha Ezra Walewangko.

    Polisi masih menyelidiki penyebab mahasiswa UKI tewas tersebut dengan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan bukti terkait.

    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly, membenarkan kejadian tersebut. “Kami masih melakukan pendalaman terhadap keterangan para saksi dan alat bukti lain,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (7/3/2025).

    Meski telah memastikan kematian korban, Nicolas belum dapat mengonfirmasi apakah penyebabnya adalah kekerasan atau faktor lain. “Mahasiswa tewas benar,” tambahnya.

    Melalui akun Instagram resminya, @uki_1953, Universitas Kristen Indonesia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya mahasiswa tersebut. “Kami turut berduka atas kehilangan ini,” tulis pihak UKI dalam unggahan mereka.

    Dalam pernyataan resminya, UKI juga mengajak semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait kematian korban. “Kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi oleh pihak berwajib.”

    Pihak kampus menegaskan akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencari kejelasan terkait peristiwa ini. “Segala informasi resmi akan kami sampaikan melalui kanal komunikasi UKI,” tutup pernyataan tersebut terkait mahasiswa UKI tewas.

  • Kuota Haji Reguler Terisi 70%, Pelunasan Sampai 14 Maret 2025

    Kuota Haji Reguler Terisi 70%, Pelunasan Sampai 14 Maret 2025

    loading…

    Sebanyak 70% kuota haji reguler 2025 terisi. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu mencatat lebih dari 144 ribu jemaah haji reguler telah melunasi biaya haji. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Sebanyak 70% kuota haji reguler 1446 H/2025 M sudah terisi. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, lebih dari 144 ribu jemaah haji reguler sudah melunasi biaya haji.

    Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M dibuka sejak 14 Februari 2025. Proses ini akan berlangsung hingga 14 Maret 2025.

    “Tercatat ada 3.484 jemaah reguler yang melunasi. Ada juga dua petugas haji daerah atau PHD yang melunasi. Total sejak dibuka pelunasan, ada 144.219 jemaah reguler yang melunasi biaya haji,” papar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Zain di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Total kuota haji Indonesia tahun ini adalah 221.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

    Kuota jemaah haji reguler terdiri atas 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia, 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).

    “Sebanyak 70,93% kuota jemaah haji reguler sudah terisi,” sambungnya.

    M Zain menambahkan, pihaknya juga sudah membuka pelunasan bagi Petugas Haji Daerah (PHD). Hingga hari ini, ada lima orang yang melunasi biaya haji untuk kuota PHD.

    “Pelunasan biaya haji PHD dibuka hingga 20 Maret 2025,” tegas Muhammad Zain.

    Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

    (shf)

  • Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Tidak Rekrut Pegawai Non-ASN

    Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Tidak Rekrut Pegawai Non-ASN

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Komisi II dari Fraksi PKB Eka Widodo meminta semua kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang baru dilantik periode 2025-2030 untuk mematuhi larangan melakukan rekrutmen pegawai Non-ASN. Selain akan menambah beban anggaran negara, kata Edo, rekrutmen pegawai non-ASN atau tenaga honorer selama ini terkesan liar dan rekrutmennya diam-diam.

    Menurut Edo, kebijakan pelarangan rekrutmen pegawai non-ASN sebagai pemulihan persoalan kepegawaian di lingkungan pemerintahan.

    “Kebijakan ini akan menciptakan budaya baik dan berkeadilan, mengikis budaya nepotisme, mengobati kepercayaan masyarakat yang terlanjur negatif dan memandang pemerintah diskriminatif dalam rekrutmen pegawai,” ujar Edo kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

    Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), Rabu (5/3/2025) kemarin, Komisi II DPR meminta menteri PANRB berkoordinasi dengan Kemendagri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja dan jasa.

    Edo mengingatkan, bila praktik siluman dalam rekrutmen kepegawaian di pemerintahan masih terjadi, masyarakat bisa melapor ke pihak yang berwenang.

    “Ada unsur malaadministasi karena kategori perilaku atau perbuatan yang melanggar hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tandas Edo. 

    Edo juga mengungkapkan tindakan melawan kebijakan merekrut pegawai honorer sebagaimana yang disepakati dalam RDPU ada unsur penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), penyimpangan prosedur, prilaku diskriminatif, dan berlaku tidak adil. 

    “Bekerja di pemerintahan memang menjadi impian banyak orang, tujuannya mulia sebagai abdi negara. Bila rekrutmennya dilakukan dengan melanggar aturan, tidak adil, membatasi kesempatan orang lain, dan diskriminatif, maka akan melahirkan pejabat-pejabat yang sama buruk dan cenderung korup,” jelas Edo mengenai larangan merekrut pegawai non-ASN.

  • Kasus Hasto Dilimpahkan ke JPU, Bagaimana Nasib Gugatan Praperadilannya?

    Kasus Hasto Dilimpahkan ke JPU, Bagaimana Nasib Gugatan Praperadilannya?

    Kasus Hasto Dilimpahkan ke JPU, Bagaimana Nasib Gugatan Praperadilannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) melimpahkan perkara Sekjen PDIP
    Hasto Kristiyanto
    (HK) ke
    Jaksa Penuntut Umum
    pada Kamis (6/3/2025).
    “Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk perkara tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis.
    Adapun perkara tersebut dilimpahkan pada saat dua
    gugatan praperadilan
    yang dilayangkan Hasto sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Dua gugatan itu yakni terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret nama Harun Masiku.
    Lantas, bagaimana nasib gugatan praperadilan Hasto?
    Kuasa hukum Hasto Maqdir Ismail curiga pelimpahan perkara Hasto ke Jaksa Penuntut Umum agar menggugurkan gugatan praperadilan.
    Ia mengatakan, apabila hal tersebut benar, telah terjadi bentuk pelecehan secara sengaja terhadap hukum.
    “Kalau ini memang betul mereka lakukan, ini adalah suatu bentuk pelecehan secara sengaja terhadap hukum,” kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    “Atau paling tidak kalau ini, dalam perkara ini kami selalu katakan bahwa demi mengesahkan kriminalisasi terhadap Hasto,” sambungnya.
    Maqdir mengatakan, Hasto menolak pelimpahan perkara tersebut karena memiliki hak untuk mengajukan tiga ahli ke KPK sehingga penyidik mestinya melakukan pemeriksaan. Namun, hal tersebut diabaikan KPK.
    “Karena ada hak-hak yang kami sampaikan terkait permohonan agar supaya terhadap ahli diperiksa terlebih dahulu, termasuk di antaranya saksi yang menguntungkan. Tetapi itu diabaikan oleh pihak penyidik,” ujarnya.
    Berdasarkan hal tersebut, Maqdir meminta KPK tidak terburu-buru melimpahkan perkara Hasto ke pengadilan.
    “Ya terus terang saya berharap KPK tidak gegabah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan,” ucap dia.
    Secara terpisah, KPK membantah tudingan pelimpahan perkara Hasto ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) terburu-buru guna menghindari gugatan praperadilan.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, proses penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Hasto sudah sesuai timeline atau lini masa.
    “Ya, mungkin perlu ditanya yang memberikan pernyataan terlalu cepat ya, indikator terlalu cepatnya itu apa? Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Tessa justru mengatakan, jika KPK terburu-buru, pelimpahan perkara bisa saja dilakukan saat gugatan praperadilan pertama.
    Namun, KPK tak melakukan hal tersebut dan tersangka masih bisa menjalankan praperadilan.
    “Dan pelimpahan tersangka serta barang bukti hari ini adalah merupakan hasil akhir proses penyidikan tersebut, karena Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan berkas tersebut lengkap,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Menteri hingga Komnas Perempuan Kecam Ide Naturalisasi Ahmad Dhani

    Eks Menteri hingga Komnas Perempuan Kecam Ide Naturalisasi Ahmad Dhani

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai elemen masyarakat mulai dari mantan menteri, anggota DPD, hingga Komnas Perempuan mengecam ide naturalisasi Ahmad Dhani yang dianggap kebablasan. Ide ini dinilai melecehkan perempuan dan merendahkan nasionalisme.

    Diketahui, dalam rapat dengar pendapat DPR Komisi X dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta PSSI pada Rabu (5/3/2025), Ahmad Dhani mengusulkan agar pemain sepak bola asing berusia di atas 40 tahun yang akan dinaturalisasi dijodohkan dengan warga negara Indonesia (WNI).

    “Pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia,” kata Dhani dalam rapat tersebut. Menurutnya, pernikahan ini dapat menghasilkan keturunan berbakat sepak bola yang nantinya bisa memperkuat tim nasional Indonesia.

    Ide Naturalisasi Ahmad Dhani kemudian tersiar luas dan langsung menuai respons negatif karena dianggap tidak pantas. Bahkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut berkomentar.

    “Apa yang dikatakan seseorang mencerminkan apa isi kepalanya,” tulis Susi Pudjiastuti singkat melalui akun X miliknya.

    Anggota DPD asal Bali, Niluh Djelantik, juga ikut mengkritik Ahmad Dhani. Senada dengan Susi Pudjiastuti, ia menyayangkan pernyataan Ahmad Dhani tersebut.

    “Halo @ahmaddhaniofficial, mohon jangan diulangi lagi pernyataan yang merendahkan martabat perempuan. Urusan lahir, jodoh, dan mati di tangan Tuhan,” ujar Niluh.

    Senator tersebut mengingatkan Ahmad Dhani untuk tidak ikut campur dalam masalah jodoh pemain naturalisasi, karena tugasnya di DPR RI adalah mewakili rakyat.

    “Jalankan saja tugasmu sebagai wakil rakyat, perjuangkan hak mereka melalui UU dan kebijakan. Urusan jodoh biar mereka yang atur,” tuturnya.

    Terbaru, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga mengecam pernyataan bernada seksis yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Pernyataan tersebut dinilai melecehkan perempuan, merendahkan martabat bangsa, serta mengandung unsur rasisme.

    “Komnas Perempuan mengecam pernyataan anggota DPR Ahmad Dhani. Pernyataannya merendahkan perempuan dengan menempatkan mereka hanya sebagai alat reproduksi dan pelayan seksual bagi suami,” ujar Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.

    Menurut Andy, pernyataan seksis semacam ini bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5 mengenai kesetaraan gender.

    CEDAW menegaskan bahwa pejabat publik, termasuk pembuat kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan serta mengambil langkah konkret guna menghapuskan segala bentuk diskriminasi.

    Ide Naturalisasi Ahmad Dhani dinilai berpotensi melanggar hak asasi perempuan, mencoreng citra DPR, serta merusak kehormatan dan kredibilitas Komisi X yang juga membidangi sektor pendidikan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

  • Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini untuk Bayar Pajak Kendaraan

    Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini untuk Bayar Pajak Kendaraan

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat keliling pada 14 lokasi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Jumat (7/3/2025). Layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan tanpa harus datang ke kantor Samsat.

    Sebelum mengakses layanan Samsat keliling, pastikan untuk membawa dokumen berikut:

    – KTP asli beserta fotokopi- BPKB asli beserta fotokopi- STNK asli beserta fotokopi
     

    Layanan Samsat keliling ini hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor kendaraan, wajib dilakukan di kantor Samsat terdekat.

    Berikut daftar 14 lokasi layanan Samsat Keliling berdasarkan informasi dari akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya:

    Jakarta

    – Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00-14.00 WIB).- Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Halaman Parkir Itali Mal Artha Gading (08.00-14.00 WIB).- Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00-14.00 WIB).- Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan (08.00-15.00 WIB) & Gedung Wali Kota Jakarta Selatan (09.00-14.00 WIB).- Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00-14.00 WIB).

    Tangerang dan Sekitarnya

    – Kota Tangerang: Pangkalan Busway Foodmosphere dan Alun-alun Cibodas (08.00-13.00 WIB).- Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh (09.00-12.00 WIB).- Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00-14.00 WIB) dan ITC BSD (15.00-17.00 WIB).- Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur (09.00-11.00 WIB).- Kelapa Dua: Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hal G Town House Square Gading Serpong (08.00-14.00 WIB).

    Bekasi dan Depok

    – Kota Bekasi: Kantor Kecamatan Bekasi Timur (09.00-11.00 WIB).- Kabupaten Bekasi: Halaman Kantor Bupati Kabupaten Bekasi (09.00-12.00 WIB).- Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00-14.00 WIB) dan Kantor Kelurahan Tugu (08.00-12.00 WIB).- Cinere: Kantor Kelurahan Bedahan (08.00-12.00 WIB).

    Dengan adanya layanan Samsat keliling ini, masyarakat di wilayah Jadetabek dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan tanpa harus antre lama di kantor Samsat. Pastikan membawa dokumen yang diperlukan agar proses pembayaran berjalan lancar.

  • Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Dibuka! Ini Cara dan Link Daftarnya

    Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Dibuka! Ini Cara dan Link Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian BUMN bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) secara resmi telah mengumumkan pembukaan program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025. Program ini menjadi kesempatan emas bagi para pencari kerja untuk bergabung dengan berbagai perusahaan milik negara yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga energi.

    Bagi para pelamar, momen ini merupakan saat yang tepat untuk mempersiapkan diri dengan baik. Proses seleksi dalam rekrutmen ini meliputi beberapa tahapan, seperti pendaftaran, tes kemampuan dasar, hingga wawancara dengan perusahaan terkait. Mengingat persaingan yang ketat, memahami syarat dan ketentuan yang berlaku menjadi langkah penting guna meningkatkan peluang lolos seleksi.

    Kapan Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Dibuka?

    Program Rekrutmen Bersama BUMN 2025 resmi dibuka pada Jumat (7/3/2025). Menteri BUMN Erick Thohir mengajak para generasi muda untuk ikut serta dalam program ini, karena tersedia sekitar 2.000 lowongan kerja di berbagai bidang.

    Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id. Para peserta dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai posisi yang tersedia, tata cara pendaftaran, serta tahapan seleksi di laman tersebut.

    Syarat dan Kategori Peserta

    Program ini terbuka bagi berbagai kategori pelamar, antara lain:

    Fresh graduate.Lulusan SMA/sederajat, D3, D4/S1, dan S2.Penyandang disabilitas.Putra dan Putri Papua.

    Periode pembuatan akun berlangsung pada 7-16 Maret 2025, sedangkan proses pelamaran dapat dilakukan mulai 10-16 Maret 2025. Calon pelamar diharapkan memperhatikan kelengkapan administrasi agar tidak mengalami kendala dalam proses seleksi.

    Tahapan Seleksi RBB 2025

    Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dirancang dengan sistem seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi. Berikut adalah tahapan seleksi yang harus diikuti oleh para pelamar:

    1. Registrasi dan seleksi administrasi

    2. Tes daring, meliputi:

    Tes yang akan diujikan mencakup kemampuan dasar, AKHLAK, wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, serta learning agility.Cara Mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Bagi yang ingin mengikuti rekrutmen ini, berikut langkah-langkah pendaftaran yang perlu diperhatikan:

    1. Pendaftaran akun

    Kunjungi situs resmi Rekrutmen Bersama BUMN 2025, atau melalui link https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id.Klik tombol “Register” di pojok kanan atas.Isi nama, email, password, dan nomor KTP.Centang kotak persetujuan dan klik “Daftar”.Konfirmasi pendaftaran dengan klik “Benar”.

    2. Unggah curriculum vitae (CV) dan data diri

    Login ke akun FHCI BUMN dan buka menu “Daftar Riwayat Hidup”.Lengkapi data pendidikan, universitas/sekolah, tanggal ijazah, dan status kelulusan.Isi informasi alamat, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, serta keahlian.Unggah dokumen yang diperlukan seperti KTP, SKCK (jika ada), sertifikat, atau surat rekomendasi (jika ada).Melamar posisi yang tersedia.Buka menu “Lowongan” dan gunakan filter pencarian sesuai kualifikasi.Pilih posisi yang diinginkan dan klik “Apply”.Pantau status lamaran dan jadwal seleksi melalui menu “Lamaran Saya”.

    Dengan mengikuti panduan di atas, pelamar dapat lebih mudah dan terorganisir dalam mengikuti proses Rekrutmen Bersama BUMN. Pastikan seluruh data yang diinput sudah benar dan lengkap agar peluang diterima di BUMN semakin besar. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan perusahaan BUMN dan membangun karir yang lebih baik!