Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Alex Indra Lukman, mengkritik penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni. 

    Alex meminta agar Menhut membuka proses penetapan anggota tim tersebut ke publik, terutama mengingat Raja Juli Antoni juga menjabat sebagai Sekjen PSI.

    “Kami bukan bermaksud meragukan kompetensi para anggota yang terpilih, tetapi publik berhak mengetahui siapa yang memilih dan bagaimana proses seleksi itu berlangsung,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Sebanyak 11 kader PSI diketahui masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030, yang didanai oleh hibah dari Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

    Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, tim ini terdiri dari lima bidang utama, yaitu Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Instrumen serta Informasi.

    Mengacu pada lampiran Kepmenhut No 32 Tahun 2025, Menhut Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, sementara seorang wakil penanggung jawab mendampinginya. 

    Tim ini beranggotakan 43 orang, dengan 12 di antaranya berasal dari PSI, yang menempati berbagai posisi dalam tim tersebut.

    Sebagai bagian dari tim FOLU Net Sink 2030, setiap anggota akan menerima honorarium bulanan yang bervariasi tergantung pada jabatan mereka. 

    Penanggung jawab tim mendapatkan honor Rp50 juta per bulan, sementara wakil penanggung jawab memperoleh Rp40 juta. 

    Anggota dewan penasehat ahli (4 orang) menerima Rp25 juta per bulan, ketua pelaksana dan ketua harian mendapatkan Rp30 juta, anggota bidang menerima Rp20 juta, dan staf kesekretariatan bidang mendapatkan Rp8 juta.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” ujar Alex. 

    Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa Menhut Raja Juli Antoni belum sepenuhnya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

    Alex juga membandingkan susunan tim FOLU Net Sink 2030 sekarang dengan periode sebelumnya, yang mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. 

    Dirinya khawatir bahwa keterlibatan banyak kader PSI dalam tim ini akan merusak semangat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Program FOLU Net Sink 2030 adalah bagian dari amanat Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

    Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK, terutama melalui sektor kehutanan, dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih) yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.

    Alex mendesak agar Menhut Raja Juli Antoni lebih transparan dalam proses penetapan anggota tim FOLU Net Sink 2030, sehingga publik tidak melihatnya sebagai bagi-bagi kekuasaan untuk kolega politik. 

    Dia menyarankan agar keputusan-keputusan ini sejalan dengan semangat pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Program ini dibiayai sebagian besar melalui hibah dari Norway Contribution yang dikelola oleh BPDLH, dengan harapan dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. 

    FOLU Net Sink 2030 juga bertujuan untuk memastikan bahwa serapan karbon di sektor kehutanan dan lahan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepaskan, dan diproyeksikan sektor ini akan menyumbang hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi Indonesia. 

    Adapun daftar kader PSI yang ditunjuk dalam OMO FOLU Net Sink 2030 antara lain Andy Budiman (Dewan Penasehat Ahli), Endika Fitra Wijaya (Staf Kesekretariatan Bidang), Sigit Widodo (Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon), serta Kokok Dirgantoro (Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari). 

    Selain itu, terdapat nama Suci Mayang Sari, Furqan Amini Chaniago, Rama Hadi Prasetyo, Nadya Maharani Irawan, Yus Arianto, Danik Eka, dan Andi Syaiful Oeding yang masing-masing menempati posisi di bidang terkait pengelolaan lingkungan.

  • BMKG Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca Selama 24 Jam untuk Tekan Risiko Banjir Jabodetabek

    BMKG Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca Selama 24 Jam untuk Tekan Risiko Banjir Jabodetabek

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi didasarkan pada data dan analisis atmosfer yang akurat.

    BMKG, sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam kebijakan dan pelaksanaan modifikasi cuaca, bekerja sama dengan BNPB dalam pelaksanaan OMC.

    Dalam operasi ini, BMKG tidak hanya menyediakan data cuaca, tetapi juga merancang strategi operasi, menentukan lokasi penyemaian, serta memantau kondisi atmosfer secara real-time untuk memastikan efektivitas intervensi cuaca.

    BMKG menurunkan tim dengan kekuatan penuh yang bekerja selama 24 jam guna mendukung kelancaran operasi ini.

    “Operasi Modifikasi Cuaca bukan sekadar menyemai garam ke langit, tetapi memerlukan pemodelan atmosfer yang tepat agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif. BMKG memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan berbasis pada data meteorologi terbaru dan perhitungan ilmiah yang terukur,” ujar Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dilansir dari laman resmi BMKG.

    Dwikorita menjelaskan bahwa dalam OMC, BMKG berperan dalam menentukan kapan dan di mana pesawat harus terbang, bahan apa yang digunakan, serta memastikan setiap tindakan berbasis pada analisis atmosfer terkini.

    Hal ini untuk memastikan bahwa penyemaian dilakukan pada waktu dan lokasi yang paling optimal, sehingga potensi hujan dapat dikendalikan secara efektif. Dwikorita menambahkan bahwa tanpa perhitungan yang akurat, penyemaian bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif.

    “Setiap intervensi dalam OMC harus berbasis pada data yang presisi. Jika tidak, upaya ini bisa sia-sia atau justru memperburuk kondisi cuaca di wilayah lain. Itulah mengapa BMKG menurunkan tim khusus yang bekerja selama 24 jam untuk memastikan setiap langkah dalam operasi ini didasarkan pada analisis ilmiah yang mendalam,” tegas Dwikorita.

    Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, mengungkapkan bahwa OMC telah dilakukan sejak 5 Maret dan direncanakan berlangsung hingga 8 Maret 2025 atau menyesuaikan dengan update prediksi cuaca terbaru. Operasi ini berfokus pada pengurangan curah hujan di daerah tangkapan air Sungai Ciliwung dan Cisadane, mulai dari Bogor sebagai hulu hingga Jakarta dan Bekasi sebagai hilir.

    “Awan-awan yang berpotensi membawa hujan deras dihujankan lebih awal di atas laut sebelum mencapai daratan. Sementara itu, awan yang berkembang di daratan disemai agar pertumbuhannya terganggu sehingga curah hujannya berkurang,” jelas Tri Handoko Seto.

    Menurut Seto, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa OMC mampu mengurangi curah hujan sebesar 30-60% pada awan hujan yang cukup masif. Dengan demikian, diharapkan risiko banjir di wilayah terdampak dapat ditekan.

    OMC kali ini dikendalikan dari Pos Komando di Lanud Halim Perdanakusuma dan dilakukan oleh BMKG dan BNPB bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara. Selain itu, hari ini, Kamis (6/3) juga akan digelar rapat persiapan untuk pelaksanaan OMC tambahan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Kepala BMKG, Dwikorita menambahkan bahwa keberhasilan OMC tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya di lapangan, tetapi juga pada koordinasi antar-lembaga yang solid dan transparan. BMKG juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan secara aktif mengakses informasi cuaca melalui website BMKG, aplikasi InfoBMKG, media sosial resmi BMKG, serta layanan SMS peringatan dini.

    “Dengan koordinasi yang baik antar-lembaga dan kesiapsiagaan masyarakat, dampak dari bencana hidrometeorologi dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya. 

  • Jokowi Bersedia Jadi Dewan Pembina Rampai Nusantara

    Jokowi Bersedia Jadi Dewan Pembina Rampai Nusantara

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar saat berkunjung ke rumah Jokowi di Jalan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) bersedia menjadi Dewan Pembina Rampai Nusantara. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar usai ke rumah Jokowi di Jalan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025).

    Dalam pertemuan dengan jajaran Rampai Nusantara, Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana panjang warna hitam. Semar mengungkapkan alasan meminta Jokowi sebagai Dewan Pembina Rampai Nusantara.

    Karena, kata Semar, selama ini telah bersama-sama dan teman-teman lainnya yang mendirikan Rampai Nusantara itu sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga purnatugas sebagai presiden sampai saat ini. Semar mengaku, pihaknya cukup rutin berdiskusi dengan Jokowi tentang banyak hal, misalnya meminta wejangan dalam menjalankan roda organisasi termasuk hal lainnya.

    “Namun khusus pagi hari ini tadi kami menyampaikan permohonan langsung pada beliau untuk menjadi dewan pembina di Rampai Nusantara dan alhamdulillah beliau (Jokowi) berkenan, kami senang dan bangga sekali,” ujar Semar.

    Semar menambahkan saat ini organisasinya yang telah memiliki kepengurusan di 34 provinsi dan 305 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan ketegasan penuh akan selalu bersama Jokowi. “Kami ini terutama yang berada di kepengurusan nasional Rampai Nusantara sesungguhnya sudah membersamai beliau cukup lama,” jelasnya.

    “Hari ini kami semua dengan pengurus dan anggota di seluruh pelosok Tanah Air kembali menguatkan dan menegaskan kebersamaan tersebut dengan komitmen tinggi selalu bersama Pak Jokowi dalam kondisi apa pun, karena sikap ini merupakan konsistensi pilihan perjuangan politik yang akan terus kami jaga dan pertahankan,” tambahnya.

    Menurut Semar, saat ini yang terlihat, Jokowi sedang menikmati masa pensiunnya dan belum mengungkapkan terkait apakah akan ada langkah politik ke depan yang akan dilakukan. “Tadi kami bahas tipis-tipis soal politik juga yang sedang ramai terkait gagasan kepartaian,” ucap aktivis 98 tersebut.

    “Tapi yang terlihat beliau saat ini masih menikmati masa pensiunnya sambil sesekali silaturahmi bertemu teman-teman yang sampai saat ini masih terus bergantian mengunjunginya, dan cukup sering juga menyapa masyarakat yang datang ke kediaman atau sesekali beliau turun langsung ke daerah untuk menemui mereka,” ujarnya.

    Semar juga menegaskan akan selalu berada di barisan Jokowi dalam berbagai kondisi ke depan termasuk dengan pilihan politik yang akan diambil. “Kami menilai sesungguhnya Pak Jokowi ini sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia dan belum terlihat tanda-tandanya beliau akan berpartai kembali,” ungkapnya.

    “Tapi apa pun itu kami akan selalu bersama beliau yang juga merupakan Dewan Pembina Rampai Nusantara dan tentu kami semua akan terus berada digaris perjuangan untuk mendukung Mas Wapres Gibran dalam kondisi apa pun untuk membantu Presiden Prabowo menyukseskan pemerintahannya, termasuk jika nanti ada pilihan-pilihan politik yang akan diambil beliau ke depan,” pungkasnya.

    (abd)

  • UI Tidak DO Bahlil, Hanya Minta Perbaiki Disertasi

    UI Tidak DO Bahlil, Hanya Minta Perbaiki Disertasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Indonesia (UI)  mengumumkan hasil rapat koordinasi empat organ kampus terkait rekomendasi skandal disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Jumat, (7/3/2025).

    Hasil keputusan 4 organ kemudian memutuskan supaya melakukan pembinaan terhadap, Bahlil. Menariknya, UI tidak membatalkan gelar doktoral atau mencabut status kemahasiswaan Bahlil, melainkan hanya memintanya memperbaiki disertasi.

    Adapun keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan cermat, teliti dan juga objektif.

    “Di pertemuan terbatas empat organ UI, kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan kepada promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait, sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan,” ujar Rektor UI Heri Hermansyah. 

    Heri tidak merinci secara tegas jenis sanksi apa yang diberikan UI kepada Bahlil dan para promotornya. Dia hanya mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan bisa dalam bentuk penundaan pangkat untuk jangka waktu tertentu. 

    Pihaknya juga meminta para promotor dan Bahlil untuk melakukan permohonan maaf dan meningkatkan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah.

    Minta Hormati Keputusan

    Sebelumnya, Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) memberikan tanggapan terkait hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

    Anggota Majelis Wali Amanat UI, Dany Amrul Ichdan mengatakan saat ini tengah menunggu jadwal rapat bersama empat organ di UI untuk membahas disertasi Menteri Bahlil. Adapun empat organ yang terlibat yakni Dewan guru besar (DGB), Senat Akademik (SA) Universitas, Majelis Wali Amanat (MWA) dan Rektor UI.

    “Sebagai bagian dari MWA kami berharap semua pihak menghormati segala proses akademik dan tata kelola yang berlaku di internal UI. Saat ini sedang diaturkan untuk rapat bersama empat organ UI (MWA, SA, DGB dan Rektor) rencana di minggu depan,” kata Dany dalam keterangannya, Jumat (28 Februari 2024).

    Pernyataan Dany itu sekaligus membantah dokumen yang beredar dari Dewan Guru Besar UI yang menyatakan disertasi Bahlil dibatalkan. Dalam risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025 yang beredar di media sosial, disertasi Bahlil direkomendasikan untuk dibatalkan sebagai bentuk sanksi atas berbagai pelanggaran yang ditemukan.

    “Adapun dokumen atau sejenisnya yang beredar bukanlah sepengetahuan MWA, karena dokumen internal termasuk notulensi meeting untuk hal-hal spesifik bersifat konfidensial sehingga tidak seharusnya berada di ranah publik,” ucap Dany.

    Dia pun menegaskan bahwa yang bisa memberikan keputusan terkait hasil disertasi Menteri Bahlil layak atau tidak hanya keputusan rektor UI. Sementara Dewan Guru Besar hanya bisa memberikan rekomendasi saja.

    “Hasil rapat empat organ ke depan akan dilakukan langkah-langkah pengambilan keputusan oleh eksekutif (Rektor). Sehingga berita yang beredar bukan merupakan berita resmi yang dikeluarkan atas nama empat organ UI,” jelasnya.

    Dany pun optimistis civitas UI mampu bekerja secara profesional dan tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam menangani persoalan ini.

    “Kami yakin UI dan semua organ UI dapat mengedepankan objektifitas, akuntabilitas dan integritas yang tinggi dalam setiap pertimbangan keputusan,” pungkasnya.

    Senada dengan Dany, Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah menegaskan bahwa dokumen yang beredar hanya berisi rekomendasi dan UI belum secara resmi mengambil keputusan terkait disertasi Bahlil Lahadalia. Arie menjelaskan, proses rapat dengan empat organ UI belum diketahui kapan dilaksanakan.

    “Bahwa UI secara resmi belum membuat keputusan apapun terhadap (disertasi) Bapak Bahlil,” Tegas Arie.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar doktor dalam program studi Kajian Strategik dan Global UI dengan predikat cum laude dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Menteri Bahlil mengikuti program doktoral di Sekolah Kaijian Strategik dan Global (SKSG) UI. Adapun sidang terbuka promosi doktor Bahlil dilakukan pada Rabu, 16 Oktober 2024.

  • KPK Panggil Eks Pejabat Pajak Muhamad Haniv Tersangka Kasus Gratifikasi Fashion Show Anak

    KPK Panggil Eks Pejabat Pajak Muhamad Haniv Tersangka Kasus Gratifikasi Fashion Show Anak

    KPK Panggil Eks Pejabat Pajak Muhamad Haniv Tersangka Kasus Gratifikasi Fashion Show Anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) memanggil mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus
    Muhamad Haniv
    untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
    Muhamad Haniv adalah tersangka kasus
    dugaan gratifikasi
    .
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat.
    Sebelumnya, KPK menetapkan Muhamad Haniv, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.
    “Pada 12 Februari 2025, KPK menetapkan tersangka Muhamad Haniv alias Muhamad Haniv selaku PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana
    korupsi
    berupa penerimaan gratifikasi,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
    Asep mengatakan, Haniv disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
    Sejak tahun 2011, Haniv menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Banten.
    Lalu, pada tahun 2015-2018, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.
    Asep mengatakan anak Haniv memiliki latar belakang pendidikan mode bernama Feby Paramita dan sejak 2015 mempunyai usaha fashion brand untuk pakaian pria bernama FH POUR HOMME by FEBY HANIV yang berlokasi di Victoria Residence, Karawaci.
    “Selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, tersangka Haniv diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya,” ujarnya.
    Pada 5 Desember 2016, Haniv disebut mengirimkan surat elektronik atau e-mail kepada Yul Dirga (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3) berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show FH POUR HOMME by FEBY HANIV yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2016.
    “Permintaan ditujukan untuk ‘2 atau 3 perusahaan yang kenal dekat saja’ dan pada bujet proposal tertera nomor rekening BRI dan nomor handphone an. FEBY PARAMITA dengan permintaan sejumlah Rp 150.000.000,” tuturnya.
    Atas e-mail permintaan tersebut, terdapat transfer masuk ke rekening BRI milik Feby Paramita, yang diidentifikasi terkait dengan pemberian gratifikasi yang berasal dari wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing 3 sebesar Rp 300.000.000.
    Sepanjang tahun 2016-2017, keseluruhan dana masuk ke rekening BRI milik Feby Paramita berkaitan dengan pelaksanaan seluruh fashion show FH POUR HOMME by FEBY HANIV yang berasal dari perusahaan ataupun perorangan yang menjadi wajib pajak dari Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus adalah sebesar Rp387.000.000.
    Sementara dana yang masuk untuk acara tersebut yang berasal dari perusahaan ataupun perorangan yang bukan wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus adalah sebesar Rp417.000.000.
    Asep mengungkapkan seluruh penerimaan gratifikasi berupa sponsorship pelaksanaan fashion show FH POUR HOMME by FEBY HANIV adalah sebesar Rp 804.000.000, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan tidak mendapatkan keuntungan atas pemberian uang sponsorship untuk kegiatan fashion show (tidak mendapat eksposur ataupun keuntungan lainnya).
    “Bahwa pada periode tahun 2014-2022, Muhamad Haniv diduga beberapa kali menerima sejumlah uang dalam bentuk valas dollar Amerika dari beberapa pihak terkait melalui Budi Satria Atmadi,” kata dia.
    Budi Satria Atmadi selanjutnya melakukan penempatan deposito pada BPR menggunakan nama pihak lain dengan jumlah yang sudah diketahui sebesar Rp 10.347.010.000 dan pada akhirnya melakukan pencairan seluruh deposito ke rekening Haniv sejumlah Rp 14.088.834.634.
    Pada tahun 2013-2018, Haniv melakukan transaksi keuangan pada rekening-rekening miliknya melalui Perusahaan Valuta Asing dan pihak-pihak yang bekerja pada Perusahaan Valuta Asing keseluruhan sejumlah Rp 6.665.006.000.
    “Bahwa Muhamad Haniv telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi untuk fashion show Rp 804.000.000, penerimaan lain dalam bentuk valas Rp 6.665.006.000, dan penempatan pada deposito BPR Rp 14.088.834.634 sehingga total penerimaan sekurang-kurangnya Rp 21.560.840.634,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemimpin Haus Masa Jabatan Cenderung Tergoda Perpanjang Kekuasaan, Termasuk Ubah Konstitusi

    Pemimpin Haus Masa Jabatan Cenderung Tergoda Perpanjang Kekuasaan, Termasuk Ubah Konstitusi

    GELORA.CO – Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, seorang pemimpin yang haus masa jabatannya cenderung tergoda untuk memperpanjang masa kekuasaan. Semua cara bakal ditempuh, termasuk mengubah konstitusi.

    Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bedah buku yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo pada Jumat (7/3/2025). 

    Kegiatan ini berlangsung hybrid, luring dan daring.

    “My own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan, around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun, cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms,” ujar SBY.

    Langkah tersebut tentu ada yang berhasil dan juga sebaliknya. Namun, kekuatan yang absolut itu pada hakekatnya selalu ditolak di manapun.

    Ia mencontohkan bagaimana serangkaian protes dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negara Arab dan Afrika Utara pada awal tahun 2010-an atau dikenal sebagai Arab Spring.

    “Mengapa rontok? Karena ada perlawanan publik, kebanyakan dari mahasiswa, dari middle class, intelektual yang kebetulan menganggur, no job. Kemudian ekonominya buruk, tiba-tiba melihat pemimpin politiknya punya kekuasaan yang mutlak, yang absolut, terjadilah perlawanan publik dan tidak bisa bertahan,” ujarnya.

    “Jadi cerita ini pada hakikatnya kembali bahwa semakin besar kekuasaan itu sebetulnya akan menimbulkan masalah. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Itu peringatan untuk siapapun who is holding power,” tegas SBY.

    Presiden 2 periode ini melarang keras penyalahgunaan kekuasaan dalam bernegara. 

    Menurutnya sudah sepatutnya hal tersebut didapat secara sah dengan mengikuti konstitusi dan demokrasi.

    Pun setelah kekuasan itu digenggam, maka seharusnya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

    “Jangan melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Power harus didapatkan secara sah. Follow the constitution, follow democratic way untuk mendapatkan power. Setelah power didapatkan, gunakan pula dengan baik. The exercise of power matters. Kalau tahu konstitusi, tahu undang-undang, mengetahui nilai-nilai demokrasi akan tercegah dia menyalahgunakan kekuasaannya,” pungkasnya.

  • Bagaimana Korlantas Polri Amankan Mudik Lebaran? Saksikan Malam Ini di One On One dengan Irjen Pol Agus Nugroho di SindoNews TV

    Bagaimana Korlantas Polri Amankan Mudik Lebaran? Saksikan Malam Ini di One On One dengan Irjen Pol Agus Nugroho di SindoNews TV

    loading…

    Saksikan perbincangan lengkap Kepala Korlantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho bersama Angellica De Evagam, dalam program One On One Sindonews TV, Jumat (7/3) pukul 21.30 WIB. FOTO/SINDOnews

    JAKARTA – Meski Ramadan baru memasuki pekan pertama, pembahasan dan persiapan mudik lebaran sudah santer di masyarakat. Apalagi setelah muncul rencana libur sekolah dimajukan, dan juga Work From Anywhere para ASN.

    Pemerintah memprediksi hampir 150 juta orang akan mudik lebaran tahun ini. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi lintas sektor, agar mudik lebaran aman, nyaman dan lancar.

    Korlantas Polri menyiapkan skenario lalulintas guna mengatur kendaraan saat mudik Lebaran. Khusus di jalan tol, skema one way dan contraflow akan jadi andalan.

    Dalam program One on One yang tayang di SindoNews TV, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyampaikan kebijakan skema one way di Tol Jakarta-Cikampek akan dikendalikan oleh pihaknya.

    “One way nasional nanti instruksinya dari Korlantas Polri” kata Irjen Agus.

    Selain di jalan tol, jalur arteri non tol juga menjadi perhatian, terutama di Kawasan wisata, dan juga rute penyeberangan.

    Di sisi lain, Irjen Agus juga menyampaikan perlu adanya kedisplinan para pengendara untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Saksikan perbincangan lengkap Kepala Korlantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho bersama Angellica De Evagam, dalam program One On One Sindonews TV, Jumat (7/3) pukul 21.30 WIB.

    (abd)

  • Karier Moncer Teddy Indrawijaya

    Karier Moncer Teddy Indrawijaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Selain memiliki paras yang tampan, pria yang bernama Teddy Indra Wijaya juga memiliki karier yang cemerlang mulai dari di tingkat militer hingga jabatan sipil yang diembannya saat ini.

    Sosok yang lebih dikenal dengan sebutan Mayor Teddy tersebut mulai dikenal oleh publik ketika menjabat sebagai ajudan dari Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dia menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo sejak 2020.

    Sebelum menjadi ajudan Prabowo, Teddy adalah asisten ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019. Pada 2020 Kapten Inf Teddy Indra Wijaya telah menjadi salah satu perwira TNI AD yang berhasil meraih kualifikasi Pasukan Elit US Army Ranger.

    Ranger School adalah program sekolah pasukan paling elite di Angkatan Darat AS untuk menghasilkan lulusan US Army Ranger bagi Resimen Ranger. 

    Di samping itu, dia juga sempat mengikuti sekolah intelijen di Australia pada 2015 dan selanjutnya mengikuti berbagai sekolah spesialis di Amerika Serikat, seperti US Army Infantry School, Airborne School, dan Air Assault School.

    Teddy yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah.

    Setelah lulus dari pendidikan menengah atas, Teddy masuk Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 2011.

    Dilansir dari laman Taruna Nusantara, Teddy sebelumnya dikenal sebagai asisten ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai bertugas di Istana, Teddy melanjutkan pendidikan militer di Amerika Serikat. Setelah kembali di Tanah Air, dia dipercaya menjadi ajudan Menhan.

    Dalam karier militernya, Teddy sempat dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) Para Rider 328/Dirgahayu. Tugas tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) No. 137/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024.

    Sementara itu, saat Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden, Teddy diangkat untuk menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet (Seskab).

    Tugas Teddy saat resmi menjabat sebagai Seskab antara lain memimpin Sekretariat Kabinet. Tugas utama Sekretariat Kabinet antara lain melaksanakan misi presiden dan wakil presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas dengan memberikan rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan.

    Tak hanya itu, Sekretariat Kabinet juga memberi dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.

    Mayor Teddy Naik Pangkat Letkol

    Kariernya yang moncer tidak terhenti saat menjabat sebagai Seskab. Teddy telah naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel atau Letkol.

    Keputusan kenaikan pangkat itu tertuang dalam keputusan Panglima TNI No.Kep/238/II/2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol tertanggal 25 Februari 2025.

    Adapun, isi surat tersebut telah dibenarkan oleh Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. Dia menyampaikan bahwa Teddy telah mengalami kenaikan pangkat percepatan sesuai aturan yang berlaku.

    “Bahwa Informasi tersebut memang betul ya, dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI & dasar perundang – undangan [Perpres], secara Administrasi juga semua sudah dipenuhi,” ujar Wahyu kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

  • 4 Cara Bayar Pajak PBB Online Tanpa Ribet

    4 Cara Bayar Pajak PBB Online Tanpa Ribet

    PIKIRAN RAKYAT – Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini semakin mudah berkat berbagai metode pembayaran online yang tersedia. Jika dulu pembayaran pajak harus dilakukan langsung di kantor pajak atau bank, sekarang semuanya bisa diselesaikan dengan beberapa kali klik dari genggaman tangan.

    Salah satu cara yang banyak dipilih adalah melalui m-banking, yang memungkinkan pembayaran PBB dilakukan langsung dari aplikasi perbankan di smartphone. Layanan ini tentu sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak sempat datang ke tempat pembayaran fisik. Dengan fitur ini, pengguna bisa membayar pajak kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki koneksi internet yang stabil.

    Kemudahan pembayaran PBB secara online ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin patuh membayar pajak tanpa harus menghadapi proses yang ribet. Selain lebih efisien, metode ini juga membantu mengurangi potensi keterlambatan pembayaran, karena bisa dilakukan dengan cepat dan fleksibel.

    Lantas dengan berbagai layanan digital yang tersedia, bagaimana cara untuk bayar pajak PBB secara online? Simak selengkapnya.

    Cara Bayar Pajak PBB Online

    Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini bisa dilakukan secara online melalui berbagai platform, termasuk e-commerce dan layanan mobile banking. Berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk membayar PBB secara praktis dan cepat.

    1. Bayar PBB Lewat Tokopedia

    Unduh dan buka aplikasi Tokopedia dari Play Store atau App Store. Pilih menu PBB Online di halaman utama. Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) pada kolom yang tersedia. Cek rincian pembayaran yang muncul dan pastikan semua data sudah benar. Klik Bayar, pilih metode pembayaran yang diinginkan, lalu tekan Bayar Sekarang untuk menyelesaikan transaksi.

    Selain melalui e-commerce, pembayaran PBB juga bisa dilakukan via layanan mobile banking dari berbagai bank, seperti BCA, BNI, dan Mandiri. Berikut langkah-langkahnya.

    2. Bayar PBB Lewat m-Banking BCA

    Masuk ke aplikasi BCA Mobile. Pilih menu m-Payment, lalu klik Pajak. Pilih opsi Input No. Objek Pajak, lalu masukkan NOP yang akan dibayar. Tentukan tahun pembayaran sesuai dengan data pajak yang terdaftar. Periksa detail tagihan yang muncul, lalu tekan OK. Masukkan PIN m-BCA untuk menyelesaikan pembayaran.

    Jika transaksi berhasil, akan muncul notifikasi konfirmasi pembayaran.

    3. Bayar PBB Lewat m-Banking BNI

    Buka aplikasi BNI Mobile Banking dan login menggunakan user ID serta MPIN. Pilih menu Pembayaran, lalu klik Pajak. Pilih opsi PBB, lalu tentukan rekening debet yang akan digunakan. Masukkan NOP dan tahun pajak yang ingin dibayarkan. Periksa detail tagihan yang ditampilkan sebelum melanjutkan transaksi. Masukkan password transaksi untuk menyelesaikan pembayaran.

    Setelah berhasil, bukti pembayaran akan muncul di aplikasi.

    4. Bayar PBB Lewat m-Banking Mandiri

    Masuk ke aplikasi Livin’ by Mandiri dengan user ID dan password. Pilih menu Pembayaran, lalu klik Penerimaan Negara. Pilih e-PBB sesuai dengan domisili tempat pajak terdaftar. Masukkan NOP yang terdiri dari 18 digit serta tahun pajak yang akan dibayarkan. Cek detail tagihan yang muncul, lalu klik Lanjut. Konfirmasi pembayaran dan masukkan PIN Livin’ by Mandiri.

    Setelah transaksi berhasil, pembayaran PBB selesai dilakukan.

    Dengan berbagai opsi pembayaran online ini, kamu bisa melunasi tagihan PBB dengan mudah tanpa harus keluar rumah.

    Bagaimana Cara Cek Tagihan PBB Online?

    Dengan kemajuan teknologi, pengecekan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini bisa dilakukan secara online melalui berbagai platform. Beberapa opsi yang tersedia mencakup situs resmi pajak daerah serta layanan e-commerce yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengecek tagihan PBB dengan mudah.

    1. Cek Tagihan PBB di Tokopedia

    Unduh dan buka aplikasi Tokopedia. Pilih menu Top-up & Tagihan. Klik opsi Pajak PBB. Masukkan alamat, kota/kabupaten, tahun pembayaran, dan Nomor Objek Pajak (NOP). Tekan tombol Cek Tagihan untuk melihat rincian pembayaran.

    2. Cek Tagihan PBB di Shopee

    Unduh dan jalankan aplikasi Shopee. Masuk ke menu Pulsa, Tagihan, & Tiket. Pilih kategori PBB. Isi daerah, tahun pajak, dan NOP yang ingin dicek. Klik Lihat Tagihan untuk menampilkan jumlah pajak yang harus dibayar. Pilih metode pembayaran jika ingin langsung melunasi tagihan.

    3. Cek Tagihan PBB di Lazada

    Download dan buka aplikasi Lazada. Pilih menu Pulsa & Tagihan. Klik opsi Pajak PBB. Masukkan daerah dan NOP yang sesuai. Tekan Buat Tagihan untuk menampilkan informasi pajak. Jika ingin melakukan pembayaran, pilih metode pembayaran yang tersedia.

    4. Cek Tagihan PBB di Website Resmi Pajak Daerah

    Akses situs web pajak daerah sesuai domisili. Pilih menu e-SPPT. Lakukan pendaftaran dengan mengisi data diri secara lengkap untuk proses verifikasi. Setelah pendaftaran berhasil, sistem akan mengirimkan tautan unduhan e-SPPT melalui email.

    Unduh e-SPPT untuk melihat detail tagihan PBB.

    Berikut beberapa tautan resmi untuk cek tagihan PBB berdasarkan wilayah:

    Dengan berbagai pilihan platform ini, kini masyarakat bisa lebih mudah mengecek dan membayar tagihan PBB secara praktis tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli

    Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli

    loading…

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan struktur organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030 banyak diisi kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). FOTO/IST

    JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 banyak diisi kader dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ). Penetapan struktur OMO FOLU Net Sink 2030 didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 per 1 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024.

    “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Raja Juli mengatakan, struktur OMO FOLU Net Sink diisi oleh figur dengan latar belakang ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal seperti kader PSI. Hal itu ditujukan untuk membantu Kemenhut mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    Dalam SK tersebut termuat gaji per jabatan. Adapun gaji tertinggi mencapai Rp50 juta dengan jabatan penanggung jawab/pengarah. Sementara wakil penanggung jawab/pengarah dibayar Rp50 juta, anggota Rp20 juta.

    Raja Juli mengklaim pembiayaan OMO tidak menggunakan APBN tapi dari dana donor atau negara mitra.

    “Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Raja Juli.

    Sekedar informasi, dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.

    (abd)