Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Jokowi Gagas Partai Super Tbk Diduga untuk Kritik Sistem Kepemimpinan PSI

    Jokowi Gagas Partai Super Tbk Diduga untuk Kritik Sistem Kepemimpinan PSI

    Jokowi Gagas Partai Super Tbk Diduga untuk Kritik Sistem Kepemimpinan PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus
    PDI-P
    Mohamad
    Guntur Romli
    menduga bahwa gagasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) mengenai
    Partai Super Tbk
    merupakan bentuk kritik terhadap struktur kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Menurut Guntur, kekuasan tertinggi
    PSI
    tidak berada di tangan putra Jokowi selaku ketua umum partai, melainkan dewan pembina.
    Diketahui, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep adalah Ketua Umum PSI.
    “Ide Jokowi soal Partai Super Tbk adalah kritik pada otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang kekuasaannya di atas jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep Anak Jokowi,” ujar Romli kepada
    Kompas.com
    , Jumat (7/3/2025).
    Hal itu pun diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyatakan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai.
    “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyebutkan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai,” kata Romli.
    Eks politikus PSI itu pun menyinggung pasal dalam AD/ART yang secara tegas menetapkan dewan pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi partai.
    Artinya, menurut Romli, pemegang kekuasaan tertinggi di PSI adalah Jeffrie Geovanie selaku ketua dewan pembina, bukan Kaesang.
    “Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya Raja Juli Antoni. Artinya, dua orang inilah pemegang kekuasaan mutlak di PSI. Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI, bukan Kaesang Pangarep, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI,” ungkap Romli.
    Selain itu, Romli menyebut, ketentuan AD/ART PSI saat ini juga memberikan peluang bagi dewan pembina untuk membatalkan seluruh kebijakan partai, bahkan melengserkan Kaesang dari posisi ketua umum.
    “Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 (soal) Wewenang Dewan Pembina, Ayat (3) mengesahkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat,” kata Romli.
    Oleh karena itu, Romli berpandangan bahwa konsep Partai Super Tbk itu justru bertolak belakang dengan sistem PSI saat ini, walaupun Jokowi mengeklaim gagasannya telah diakomodir.
    Sebab, Jokowi menyebut bahwa Partai Super Tbk harus menjadi partai yang benar-benar terbuka, dengan ketua yang dipilih langsung oleh anggota.
    “Maka kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum,” ujar Romli.
    Diberitakan sebelumnya, Rencana Jokowi membentuk
    partai super Tbk
    terkuak ke publik saat Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi bertemu dengan Presiden ke-7 itu pada 19 Februari 2025.
    Saat dikonfirmasi, Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 20 Februari 2025.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh PSI.
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” kata Jokowi.
    Dia menjelaskan bahwa salah satu gagasan utama Partai Super Tbk adalah pemilihan ketua partai yang dilakukan secara langsung oleh semua anggota sehingga benar-benar menjadi partai milik bersama.
    “Ini kan gagasan. Kemudian sudah disambar oleh partai lain,” katanya.
    Jokowi pun berharap sistem partai terbuka ini tidak hanya diterapkan oleh PSI, tetapi juga oleh partai politik lainnya.
    “Kalau semua partai terbuka, bagus. Jadi partai modern,” ujar Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Projo Benarkan Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi di Solo

    Projo Benarkan Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. 

    Hal itu diungkap oleh Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

    “Dengar begitu, ya kita tunggu sajalah. [Ketemu] di Solo ya,” ucap pria yang kini juga menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih itu. 

    Budi Arie membenarkan bahwa pertemuan itu berlangsung tertutup di rumah pribadi Jokowi. Dia irit berbicara soal pertemuan itu, dan meminta agar publik menunggu pernyataan dari Jokowi saja. 

    “[Pertemuannya, red] yang pasti untuk kemajuan negara,” kata pria yang pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika serta Wakil Menteri Desa pada pemerintahan Jokowi itu. 

    Menurutnya, Hashim dan Jokowi sudah sejak lama ingin bertemu. Dia pun mengaku tidak mengetahui apabila yang diperbincangkan oleh keduanya terkait dengan politik, pemerintahan atau isu lain. 

    “Ya kangen-kangenan lah pasti,” ucapnya.

    Untuk diketahui, Hashim saat ini turut menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Dia turut mewakili delegasi Indonesia di COP, Azerbaijan pada 2024 lalu. 

    Hashim juga diketahui merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang bertugas untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah di era pemerintahan Prabowo. 

  • Diminta Revisi Disertasi UI, Bahlil: Apapun yang Diputuskan, Saya Ikut

    Diminta Revisi Disertasi UI, Bahlil: Apapun yang Diputuskan, Saya Ikut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi hasil rapat koordinasi Universitas Indonesia (UI) soal skandal disertasi program Doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). 

    UI sebelumnya memutuskan untuk melakukan pembinaan terhadap Bahlil yang lulus program Doktor di kampus tersebut pada 2024 lalu. Ketua Umum Partai Golkar itu diminta untuk memperbaiki disertasinya, tanpa ada konsekuensi pembatalan gelar Doktor yang diterima olehnya.

    Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/3025), Bahlil irit berbicara. Namun, dia mengaku bakal mengikuti apapun yang diputuskan oleh UI.

    “Enggak tau dah. Yang saya tahu apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa. Apapun yang diputuskan oleh UI saya akan ikut,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/3/2025). 

    Bahlil menyampaikan bahwa UI hanya memintanya untuk melalukan perbaikan atas disertasi yang dikerjakan sebagai syarat lulus program Doktor di SKSG. 

    Namun, dia memastikan bahwa universitas negeri itu tidak memintanya untuk mengulang disertasi dari awal. “Enggak, enggak [diminta ulang disertasi, red],” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, UI mengumumkan hasil rapat koordinasi empat organ kampus terkait rekomendasi skandal disertasi Bahlil, Jumat, (7/3/2025).

    Hasil keputusan 4 organ kemudian memutuskan supaya melakukan pembinaan terhadap Bahlil. Adapun keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dengan cermat, teliti dan juga objektif

    “Di pertemuan terbatas empat organ UI, kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan kepada promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait, sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan,” ujar Rektor UI Heri Hermansyah. 

    Heri tidak merinci secara tegas jenis sanksi apa yang diberikan UI kepada Bahlil dan para promotornya. Dia hanya mengatakan bahwa sanksi bisa dilakukan misalnya dengan penundaan pangkat untuk jangka waktu tertentu. 

    Pihaknya juga meminta para promotor dan Bahlil untuk melakukan permohonan maaf dan meningkatkan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah.

  • Prabowo Minta Koperasi Merah Putih di 70.000 Desa Serap Stok Pangan yang Berlimpah

    Prabowo Minta Koperasi Merah Putih di 70.000 Desa Serap Stok Pangan yang Berlimpah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025), pagi.

    Pada rapat tersebut, Budi Arie menyebut Prabowo meminta jajaran menterinya agar mensosialisasikan program tersebut ke seluruh desa di Indonesia. Rapat itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi serta Wakil Menteri Pertanian. 

    “Keberadaan kooperasi desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena, di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Tito menyebut program Koperasi Desa Merah Putih itu sejalan dengan program ketahanan pangan yang menjadi sasaran prioritas Presiden. Dia menyebut koperasi desa itu diharapkan bisa menyerap stok pangan Indonesia yang melimpah.

    Mantan Kapolri itu menyebut, suplai beras Indonesia bahkan diprediksi mencapai puncaknya pada April 2025 mendatang. Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah harus bisa menyimpan stok dan sekaligus sebagai penyerap atau offtaker produksi yang dihasilkan petani. 

    Adapun berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri bakal mencapai 13,95 juta ton sepanjang Januari-April 2025. 

    “Nah sekarang, bagaimana untuk menjaga agar stok ini bisa terserap dengan harga yang wajar. Jangan harganya jatuh. Di antaranya adalah dengan membentuk koperasi di setiap desa. Kooperasi Merah Putih,” tuturnya.

    Menurut Tito, nantinya koperasi di setiap desa itu akan menerapkan layanan one-stop solution yang turut meliputi gudang atau ruangan berpendingin (cold storage) hingga gerai. 

    Tito menyebut nantinya akan menyampaikan arahan Prabowo ini ke seluruh kepala desa. Dia memastikan pemerintah bakal turut mendukung berjalannya Koperasi Merah Putih. 

    “Dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara, red]. Kalau saya tidak salah sekitar Rp5 miliar-an dibutuhkan untuk kepentingan itu. Cold storage, gudang, management, dan lain-lain,” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis, program Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk didirikan pada 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Sumber dananya ditargetkan berasa dari Dana Desa serta dukungan pembiayaan dari Himbara. 

  • Keluhkan Menu Buka Puasa di Rumah Aurel Hermansyah, Aaliyah Massaid Dicibir

    Keluhkan Menu Buka Puasa di Rumah Aurel Hermansyah, Aaliyah Massaid Dicibir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aaliyah Massaid kena cibir usai mengeluh soal menu buka puasa di rumah saudara iparnya, Aurel Hermansyah.

    Bermula saat Ayu Dewi bertanya soal menu buka puasa favorit para artis yang tergabung dalam geng cendol.

    Aurel Hermansyah mengungkap di rumahnya wajib tersedia gorengan. Lebih spesifik Aurel suka risol isi bihun.

    Sementara, Aaliyah juga ditanya dengan pertanyaan yang sama dengan Aurel. Istri Thariq Halilintar ini juga ternyata menyukai gorengan.

    “Air putih sama gorengan sampai sakit tenggorokan,” kata Aurel dikutip @pu.peranutama Jumat (7/3/2025).

    Aaliyah lantas mengungkap pengalaman buka puasa pertamanya di kediaman Aurel dan Atta Halilintar.

    Aurel tampak mengeluh soal efek gorengan yang dimakannya di rumah Aurel yang sampai membuat tenggorokannya sakit.

    “Tapi hari pertama buka di rumahnya Aurel yah. Sampai sekarang gorengannya bikin agak kering tenggorokan,” kata Aaliyah.

    Meski mengatakan dengan nada candaan dan penuh tawa, sayangnya banyak netizen yang mencibir Aaliyah. Mereka menyoroti ada Aaliyah.

    “Lagian baru hari pertama udah buka ditempat lain ckckckck,” kata netizen.

    “Ya emang bukan oranglain, udh tau gitu mbok ya menghargai menu buka puasa dirumah org lah yaa.. klo emg bikin sakit ternggorokan, ya kenapa kemaren dimakan.. etikanya itu loh,” kata lainnya. (Elva/Fajar).

  • Imparsial: Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Politis dan Berpotensi Melukai Hati Prajurit TNI – Halaman all

    Imparsial: Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Politis dan Berpotensi Melukai Hati Prajurit TNI – Halaman all

     

    TRIBUNNEWSCOM JAKARTA – Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu terkait reformasi sektor pertahanan dan keamanan, Imparsial, memandang kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor Inf menjadi Letkol Inf adalah politis.

    Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan selain itu kenaikan pangkat Teddy  tersebut tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system.

    “Imparsial memandang kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system,” kata Ardi saat dikonfirmasi pada Jumat (7/3/2025).

    Sejak menjadi ajudan Presiden Jokowi dan kemudian menjadi ajudan Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo, lanjut dia, praktis Mayor Teddy tidak pernah melaksanakan tugas atau jabatan sebagaimana prajurit TNI di lapangan pada umumnya, apalagi memiliki prestasi tertentu.

    Alih-alih memiliki prestasi, sambung dia, Mayor Teddy dalam Pemilu 2024 lalu justru secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam pemilu, yakni terlibat langsung dalam politik praktis, yaitu memakai atribut kampanye pasangan Prabowo-Gibran.

    “Jangan salahkan apabila publik menilai bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy bukanlah berdasarkan prestasi merit system, tetapi cenderung berdasarkan politis,” ungkap dia.

    Polemik sejak awal

    Menurut Ardi sejak awal pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) merupakan tindakan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan.

    Ia mengatakan berdasarkan Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang TNI terdapat 10 jabatan yang diperbolehkan bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan di luar institusi militer.

    Sebanyak 10 institusi itu, yakni kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

    Dalam konteks ini, jabatan Seskab tidak termasuk dalam 10 jabatan yang diperbolehkan.

    Oleh karena itu, pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskab merupakan tindakan yang ilegal dan menerobos batasan ketentuan yang berlaku, tegasnya.

    Kenaikan Pangkat Bentuk Penyalahgunaan?

    Ia juga memandang pengangkatan Teddy menjadi Letkol saat ia masih menjabat sebagai Seskab merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

    Seharusnya, menurut dia, sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, Mayor Teddy diwajibkan untuk mengundurkan diri dari dinas aktif militer sebelum menerima jabatan sipil di pemerintahan.

    Namun, lanjut dia, alih-alih mendapatkan sanksi, Mayor Teddy malah mendapatkan kenaikan pangkat.

    Menurut dia tindakan itu menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil (unfair) dalam sistem promosi kepangkatan di lingkungan TNI serta mengancam profesionalisme dan integritas institusi pertahanan negara.

    Elit politik dan pimpinan TNI, kata Ardi, seharusnya menyadari bahwa dalam lingkungan TNI terdapat lebih banyak prajurit yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa.

    Mereka yang telah berjuang demi bangsa dan negara, lanjut dia, seharusnya lebih layak untuk diapresiasi dan mendapatkan promosi kepangkatan ketimbang seseorang yang hanya karena akses politiknya bisa mendapatkan karier dan kenaikan pangkat.

    “Elit politik dan pimpinan TNI juga harus sadar bahwa kebijakan kenaikan pangkat Mayor Teddy juga berpotensi melukai perasaan para prajurit di lapangan yang selama ini telah mempertaruhkan nyawa bagi negara serta dapat mendemoralisasi mereka yang telah berjuang dengan dedikasi tinggi,” kata Ardi.

    “Kami menegaskan bahwa sistem kepangkatan dalam TNI harus tetap berlandaskan meritokrasi dan profesionalisme guna menjaga kehormatan serta integritas institusi TNI, ” sambungnya.

    Panglima TNI Diminta Batalkan

    Untuk itu, lanjut dia, Imparsial mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel karena merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI.

    Kedua, Imparsial juga mendesak Agus memastikan semua kenaikan pangkat dalam tubuh TNI didasarkan pada prestasi dan kinerja yang objektif, bukan atas dasar kedekatan politik atau kepentingan lain yang bertentangan dengan profesionalisme militer, serta menghormati aturan dalam UU TNI dengan tidak menempatkan prajurit aktif di posisi yang tidak diperbolehkan secara hukum, ungkapnya.

    Ketiga, meningkatkan transparansi dalam proses promosi jabatan di lingkungan TNI agar publik dan internal TNI dapat melihat bahwa setiap kenaikan pangkat dilakukan secara adil dan berlandaskan aturan yang berlaku, pungkas Ardi.

    Penjelasan TNI AD

    Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat mengonfirmasi foto salinan dokumen yang beredar di kalangan wartawan terkait kenaikan pangkat satu tingkat Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel (Letkol Inf) pada Kamis (6/3/2025). 

    Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan informasi yang beredar tersebut benar adanya.

    Saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa informasi tersebut memang betul, ya, kata Wahyu saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis, 6/3/2025.

    Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan Perpres, secara administrasi juga semua sudah dipenuhi, lanjutnya.

    Sebelumnya beredar salinan surat perintah dengan Kop dan Logo Markas Besar TNI Angkatan Darat nomor Sprin-674/II/2025 yang menyatakan kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya satu tingkat menjadi Letnan Kolonel pada Kamis, 6/3/2025.

    Foto salinan surat yang beredar di kalangan wartawan tersebut menyebutkan satu poin di bagian Menimbang, bahwa untuk kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol perlu dikeluarkan surat perintah, dikutip dari salinan surat beredar tersebut pada Kamis, 6/3/2025.

    Pada bagian Dasar terdapat enam poin:

    1. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

    2. Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia.

    3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep-238/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol an Mayor Inf Teddy Indra Wijaya SST Han MSi NRP 11110010020489 Sekretaris Kabinet RI.

    4. Peraturan Kasad Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

    5. Keputusan Kasad Nomor Kep-462/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Karier Perwira TNI AD.

    6. Pertimbangan Pimpinan Angkatan Darat.

    Setelahnya, surat perintah ini segera menggunakan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayor ke Letkol terhitung mulai 25 Februari 2025, dikutip dari salinan dokumen tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Periksa Kepala BPKH, KPK Dalami Penyimpangan dalam Skema Investasi Taspen

    Periksa Kepala BPKH, KPK Dalami Penyimpangan dalam Skema Investasi Taspen

    Periksa Kepala BPKH, KPK Dalami Penyimpangan dalam Skema Investasi Taspen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mendalami pengaturan skema investasi PT
    Taspen
    (Persero) yang diduga menyimpang dari sejumlah saksi terkait kasus investasi fiktif tahun anggaran 2019.
    Pendalaman ini dilakukan penyidik melalui pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (
    BPKH
    )
    Fadlul Imansyah
    sebagai saksi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
    KPK juga mendalami dugaan penyimpangan tersebut dari saksi lainnya, yaitu Nelwin Aldriansyah selaku Direktur PT Bahana Sekuritas.
    “Saksi satu dan tiga, penyidik mendalami terkait pengaturan skema investasi Taspen yang menyimpang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).
    Sementara itu, Tessa mengatakan, dua saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik dan meminta penjadwalan ulang.
    Sebelumnya, KPK memanggil Kepala BPKH Fadlul Imansyah sebagai saksi terkait
    kasus investasi fiktif PT Taspen
    (Persero) tahun anggaran 2019, pada Kamis, 6 Maret 2025.
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Tessa, Kamis
    KPK juga menjadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi lainnya yaitu, Andreana Manulang selaku karyawan Manulife; Nelwin Aldriansyah selaku karyawan Swasta/Direktur PT Bahana Sekuritas; dan Agung Cahyadi Kusumo selaku mantan Direksi PT Asta Askara Sentosa dan PT Pangan Sejahtera Investama.
    Dalam kasus ini, KPK menahan eks Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (ANSK) dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) pada awal Januari 2025.
    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, investasi fiktif tersebut membuat kerugian keuangan negara mencapai Rp 200 miliar.
    “ANSK diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada Reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp 200 miliar,” ujarnya.
    Asep juga mengatakan, KPK menduga adanya tindakan melawan hukum yang membuat penempatan investasi tersebut telah menguntungkan beberapa pihak dan beberapa korporasi.
    Beberapa korporasi tersebut di antaranya, PT IIM Rp 78 miliar, PT VSI sebesar Rp 2,2 miliar, PT PS sebesar Rp 102 juta, dan PT SM sebesar Rp 44 juta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Skandal Disertasi, UI Minta Bahlil Minta Maaf

    Skandal Disertasi, UI Minta Bahlil Minta Maaf

    Bisnis.com, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk meminta maaf kepada civitas akademik UI terkait polemik disertasinya.

    Rektor UI, Heri Hermansyah, menyampaikan permintaan tersebut dalam jumpa pers di Ruang Senat Fakultas Kedokteran UI (FKUI), Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

    “Permintaan permohonan maaf kepada civitas akademik UI,” ujar Heri, mengacu pada keputusan empat organ UI.

    Selain itu, UI akan melakukan pembinaan terhadap promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, serta mahasiswa yang terkait, sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan.

    Namun demikian, Heri tidak merinci sanksi yang akan diberikan kepada Bahlil dan para promotornya. Dia hanya menyebut bahwa sanksi dapat berupa penundaan kenaikan pangkat dalam jangka waktu tertentu.

    Lebih lanjut, UI meminta Bahlil untuk meningkatkan kualitas disertasinya serta publikasi ilmiahnya.

    UI tidak membatalkan gelar doktor Bahlil maupun mencabut status akademiknya, tetapi hanya meminta perbaikan disertasi.

  • Mayor Teddy Naik Jadi Letkol, Ini Urutan Pangkat dan Gaji TNI AD

    Mayor Teddy Naik Jadi Letkol, Ini Urutan Pangkat dan Gaji TNI AD

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya telah mendapatkan promosi kenaikan pangkat dari Mayor ke Letkol.

    Hal tersebut dibenarkan oleh Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 6 Maret 2025.

    Wahyu mengemukakan bahwa Teddy Indra Wijaya sudah menerima kenaikan pangkat Letkol tersebut sejak 25 Februari 2025 kemarin.

    “Saya sampaikan ke rekan rekan bahwa Informasi tersebut memang betul ya,” tutur Wahyu.

    Dia menjelaskan bahwa kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan perundang-undangan. 

    “Kemudian secara administrasi juga sudah dipenuhi,” katanya.

    Urutan Pangkat TNI AD

    Urutan pangkat TNI Angkatan Darat (AD) tercantum dalam Pasal 24 PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Di mana pangkat TNI AD dibagi menjadi tiga tingkatan.

    Pangkat Perwira:

    Jenderal TNI
    Letnan Jenderal (Letjen) TNI
    Mayor Jenderal (Mayjen) TNI
    Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI
    Kolonel
    Letnan Kolonel (Letkol)
    Mayor
    Kapten
    Letnan Satu (Lettu)
    Letnan Dua (Letda)

    Pangkat Bintara:

    Pembantu Letnan Satu (Peltu)
    Pembantu Letnan Dua (Pelda)
    Sersan Mayor (Serma)
    Sersan Kepala (Serka)
    Sersan Satu (Sertu)
    Sersan Dua (Serda)

    Pangkat Tamtama:

    Kopral Kepala (Kopka)
    Kopral Satu (Koptu)
    Kopral Dua (Kopda)
    Prajurit Kepala (Praka)
    Prajurit Satu (Pratu)
    Prajurit Dua (Prada)

    Gaji TNI AD

  • Perusahaan Terafiliasi Israel Beri Bantuan Palestina, Ketua MUI Sebut Kamuflase!

    Perusahaan Terafiliasi Israel Beri Bantuan Palestina, Ketua MUI Sebut Kamuflase!

    Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Dr H Sudarnoto Abdul Hakim, M.A menyoroti perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Israel yang memberikan bantuan kepada Palestina. Ia menilai upaya yang dilakukan sejumlah perusahaan tersebut hanya kamuflase.

    Menurut Sudarnoto, upaya perusahaan-perusahaan dalam memberikan bantuan kepada Palestina tidak ada artinya. Hal itu karena perusahaan-perusahaan tersebut tetap memiliki hubungan bisnis atau dagang dengan Israel.

    “Itu jadinya hanya kamuflase. Kalau sekali mendukung Palestina, harus genuine tidak melakukan bisnis dengan Israel dalam bentuk apa pun,” ujar Prof. Sudarnoto dalam acara Taujihat Palestina bertema ‘Membasuh Luka Palestina 2025’ di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2025.
    Boikot sebagai bentuk konsistensi
    Saat ini, aksi boikot terhadap produk-produk ataupun perusahaan berkaitan dengan Israel masih terus digaungkan. Berbagai elemen mulai dari MUI, Baznas, hingga berbagai organisasi filantropi serta pejuang kemanusiaan di Indonesia bersatu menyerukan aksi boikot tersebut.

    Menurut Prof. Sudarnoto aksi boikot menjadi semakin relevan, mengingat Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.
     

    “Hingga saat ini selalu saja ada upaya-upaya dari pihak Israel untuk mengkhianati perjanjian gencatan senjata dengan Hamas,” ucapnya tegas.

    Menurut laporan dari Al Jazeera, militer Israel tetap melancarkan serangan kepada Palestina meski kesepakatan gencatan senjata sudah berlaku pada 19 Januari 2025. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 124 warga Palestina di Gaza. Bahkan, memasuki awal Ramadan, Netanyahu memutuskan untuk menutup jalur bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, memperburuk kondisi masyarakat di sana.

    “Jadi, saya kira aksi boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel dan para pendukungnya. Dampak boikot ini cukup terasa karena sumber-sumber pendapatan ekonomi yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel menjadi turun, sehingga dukungan finansial melemah,” ujar Prof. Sudarnoto.
    Fatwa MUI: boikot produk terafiliasi Israel
    Aksi boikot ini juga didukung oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hingga saat ini, Fatwa MUI tersebut kini tetap berlaku, bahkan diperkuat dalam musyawarah kerja nasional MUI.

    Salah satu lembaga yang aktif dalam kampanye boikot adalah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Mereka telah mengidentifikasi 10 produk utama yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan Israel.

    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konflik di Palestina, seruan boikot ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam melemahkan dukungan ekonomi terhadap Israel.

    Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Dr H Sudarnoto Abdul Hakim, M.A menyoroti perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Israel yang memberikan bantuan kepada Palestina. Ia menilai upaya yang dilakukan sejumlah perusahaan tersebut hanya kamuflase.
     
    Menurut Sudarnoto, upaya perusahaan-perusahaan dalam memberikan bantuan kepada Palestina tidak ada artinya. Hal itu karena perusahaan-perusahaan tersebut tetap memiliki hubungan bisnis atau dagang dengan Israel.
     
    “Itu jadinya hanya kamuflase. Kalau sekali mendukung Palestina, harus genuine tidak melakukan bisnis dengan Israel dalam bentuk apa pun,” ujar Prof. Sudarnoto dalam acara Taujihat Palestina bertema ‘Membasuh Luka Palestina 2025’ di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2025.

    Boikot sebagai bentuk konsistensi

    Saat ini, aksi boikot terhadap produk-produk ataupun perusahaan berkaitan dengan Israel masih terus digaungkan. Berbagai elemen mulai dari MUI, Baznas, hingga berbagai organisasi filantropi serta pejuang kemanusiaan di Indonesia bersatu menyerukan aksi boikot tersebut.

    Menurut Prof. Sudarnoto aksi boikot menjadi semakin relevan, mengingat Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.
     

    “Hingga saat ini selalu saja ada upaya-upaya dari pihak Israel untuk mengkhianati perjanjian gencatan senjata dengan Hamas,” ucapnya tegas.
     
    Menurut laporan dari Al Jazeera, militer Israel tetap melancarkan serangan kepada Palestina meski kesepakatan gencatan senjata sudah berlaku pada 19 Januari 2025. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 124 warga Palestina di Gaza. Bahkan, memasuki awal Ramadan, Netanyahu memutuskan untuk menutup jalur bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, memperburuk kondisi masyarakat di sana.
     
    “Jadi, saya kira aksi boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel dan para pendukungnya. Dampak boikot ini cukup terasa karena sumber-sumber pendapatan ekonomi yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel menjadi turun, sehingga dukungan finansial melemah,” ujar Prof. Sudarnoto.

    Fatwa MUI: boikot produk terafiliasi Israel

    Aksi boikot ini juga didukung oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hingga saat ini, Fatwa MUI tersebut kini tetap berlaku, bahkan diperkuat dalam musyawarah kerja nasional MUI.
     
    Salah satu lembaga yang aktif dalam kampanye boikot adalah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Mereka telah mengidentifikasi 10 produk utama yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan Israel.
     
    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konflik di Palestina, seruan boikot ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam melemahkan dukungan ekonomi terhadap Israel.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)