Jenis Media: Nasional

Foto-foto Presiden Prabowo Subianto Kunjungi Korban Banjir Bekasi

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi langsung masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (8/3/2025).

Presiden Prabowo tiba di lokasi banjir sekitar pukul 17.57 WIB dan langsung melihat kondisi warga yang masih bertahan di rumah mereka.

Saat tiba di Babelan, Presiden Prabowo langsung menyusuri permukiman yang masih tergenang air. Kepala negara juga menyempatkan diri berbincang dengan warga yang terdampak banjir, menanyakan kondisi mereka serta kebutuhan mendesak yang diperlukan.

Selain meninjau langsung kondisi pemukiman, Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir, terutama di tengah bulan Ramadan.

Dikutip dari siaran pers BPMI Setpres, dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo juga berbuka puasa bersama warga di salah satu rumah yang ia kunjungi di Babelan. Dengan suasana sederhana, Prabowo bersama warga menikmati hidangan berbuka puasa.

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Maret 2025. – (Beritasatu.com/BPMI Setpres)

Kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lokasi banjir untuk memberikan semangat bagi warga yang sedang menghadapi musibah.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

Berikut foto-foto Presiden Prabowo mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Bekasi hasil jepretan fotografer BPMI Setpres Rusman.

Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) berdialog dengan warga yang menjadi korban banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu, 8 Maret 2025. – (Biro Pers Sekretariat Presiden/Biro Pers Sekretariat Presiden)Presiden Prabowo Subianto bersama masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Maret 2025. – (Beritasatu.com/BPMI Setpres)Warga melambaikan tangan ke Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Maret 2025. – (Beritasatu.com/BPMI Setpres)Presiden Prabowo Subianto mencium bayi terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu 8 Maret 2025. – (Beritasatu.com/BPMI Setpres)

09/03/2025 00:07
Humas Polres Tuban Dinilai Tak Transparan Sampaikan Informasi Dugaan Penyelewengan BBM Bersubsidi

Tuban (beritajatim.com) – Humas Polres Tuban dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi terhadap kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi sebanyak 3.500 liter dari Jatirogo yang hendak dikirim ke wilayah Jawa Tengah.

Diketahui, Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin menggelar konferensi pers sabtu 8 maret 2025. Namun, sejumlah media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban tidak menerima informasi tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander bahwa pihaknya memberikan informasi tersebut melalui Humas Polres Tuban. Namun, ternyata informasi tidak tersampaikan, pihaknya memohon maaf.

“Seperti biasa undangan sudah saya sampaikan melalui kasi humas,” tutur AKP Dimas Robin Alexander. Sabtu (08/03/2025)

Pihaknya juga telah menegur Humas Polres Tuban atas kejadian ini dan sudah berkoordinasi dengan Ketua PWI Tuban, semoga tidak terulang kembali. “Iya mbak maaf mungkin Kasi Humasnya tidak menyampaikan amanah,” terang Dimas sapanya.

Selain itu, Ketua PWI Tuban Suwandi membenarkan bahwa pihaknya tidak menerima informasi terkait dengan isu nasional dugaan penyelewengan BBM bersubsidi.

“Betul, saya sendiri juga tidak menerima informasi tersebut, apabila ada informasi mengenai kasus itu, maka seluruh anggota PWI akan saya sampaikan,” ujar Suwandi.

Kekecewaan tersebut, Suwandi berharap agar Kepolisian Resor Tuban lebih transparan dengan adanya informasi kepada khalayak umum. Sebab, berita tersebut termasuk isu nasional.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Tuban IPTU Mugiyanto merasa bahwa informasi itu sudah tersampaikan kepada perwakilan anggota PWI lainnya.

“Tadi dari PWI sepertinya ada yang datang, aku rasa sudah pada calling, siap salah jeng lain waktu via ketua,” ungkap IPTU Mugiyanto.

Sedangkan, berdasarkan anggota PWI lainnya yang mengetahui informasi tersebut bukan dari Humas Polres Tuban, melainkan dari orang lain.

Sebagai informasi, dugaan penyelewengan subsidi tersebut, Satreskrim Polres Tuban berhasil mengamankan 1 pelaku bernama Mulyono (31) warga Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban dan satu pelaku lainnya masih menjadi buronan.

Adapun barang bukti satu unit truk berisi sebanyak 3.500 liter solar yang disimpan didalam 3 buah bull, satu unit sanyo, 28 jurigen ukuran 30 liter dan satu unit sepeda motor. [ayu/kun]

08/03/2025 23:59
Banjir Bekasi: Prabowo Minta Kementerian Perbaiki Tata Ruang

Bekasi, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian terkait untuk segera memperbaiki tata ruang lingkungan saat mengunjungi korban banjir Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

Presiden meninjau langsung kondisi warga korban banjir di Kampung Tambun Inpres RT 018 RW 010, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (8/3/2025) petang.

Dalam kunjungannya tersebut, Prabowo mengecek langsung kondisi banjir yang menggenangi wilayah permukiman warga di wilayah tersebut yang terjadi sejak Selasa (4/3/2025) lalu.

Menurut Kepala Desa (Kades) Buni Bakti Sidi Sumardi Presiden Prabowo Subianto menanyakan tentang penyebab terjadi banjir yang melanda permukiman warga di wilayah Desa Buni Bakti.

“Presiden juga menanyakan kendala banjirnya kenapa? Saya jawab, di wilayah ini banjir terjadi karena air kiriman yang mengakibatkan aliran kali meluap. Masuknya cepat, tetapi surutnya lambat,” ungkapnya saat menjelaskan penyebab banjir Bekasi di wilayahnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo langsung menghubungi menteri terkait, dan memerintahkan perbaikan tata ruang di wilayah tersebut, sehingga banjir tidak lagi terjadi.

“Setelah Pak Presiden bicara via telepon ke pihak PUPR, berjanji akan segera memperbaiki saluran kali dan tata ruangnya,” kata Sidi.

Menurut Sidi yang ikut mendampingi kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu, Presiden Prabowo menanyakan beberapa hal tentang program pemerintah serta penyebab banjir yang terjadi di desanya.

Lebih lanjut kata Sidi, Presiden Prabowo juga menanyakan terkait penyaluran program makan gizi gratis (MBG) di wilayah Desa Buni Bakti,

“Saya jawab belum dan Pak Presiden berjanji akan dilaksanakan segera di wilayah Desa Buni Bakti,” jelas Sidi.

Selain mengunjungi korban, Presiden Prabowo Subianto juga menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak banjir Bekasi tersebut.

“Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi masyarakat yang tengah menghadapi bencana, serta memastikan penanganan banjir dilakukan secara cepat dan tepat,” kata Presiden Prabowo saat mengunjungi korban banjir Bekasi tepatnya di Babelan, Kabupaten Bekasi.

08/03/2025 23:36
Beredar Ratusan Spanduk Dukung Presiden Prabowo Berantas Mafia Migas, Ini Komentar Haris Pertama – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, menginisiasi pemasangan ratusan spanduk di berbagai penjuru Jakarta.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan mafia migas di Pertamina.

Aksi ini juga disertai dengan desakan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut dugaan keterlibatan Riza Chalid dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di subholding Pertamina.

“Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam menuntaskan praktik mafia migas di Pertamina. Negara harus hadir dan menindak tegas para pelaku kejahatan ini, termasuk Riza Chalid dan jaringannya yang selama ini diduga bermain dalam tata kelola minyak mentah,” ujar Haris Pertama dalam pernyataan tertulis, Sabtu (8/3/2025).

Lebih lanjut, Haris menyoroti dugaan korupsi yang terjadi di tiga subholding Pertamina, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara ratusan triliun rupiah.

Ia juga ingin memastikan bahwa tidak ada lagi impunitas bagi para pihak yang terlibat.

“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apalagi seperti rahasia umum para mafia migas ini sudah ssngat meresahkan grogoti perusahaan kebanggaan masyarakat Indonesia,” katanya.

Menurut Haris, keberadaan mafia migas di tubuh Pertamina harus segera diberantas karena telah mencederai perusahaan negara yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam ketahanan energi nasional.

“Pertamina harus diselamatkan dari oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan bangsa. Jika mafia migas terus bercokol, bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tetapi juga stabilitas harga energi dan kesejahteraan masyarakat luas,” katanya.

Secara hukum, dugaan keterlibatan mafia migas dalam skandal ini, menurut Haris, dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

“Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda hingga miliaran rupiah”, urainya.

Selain itu, jika terbukti adanya kolusi dan konspirasi dalam praktik korupsi ini, para pelaku juga bisa dijerat dengan pasal dalam KUHP terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Para mafia migas ini juga dapat dijerat TPPU yang memungkinkan penyitaan aset yang diperoleh dari hasil kejahatannya”, katanya.

Haris juga menegaskan bahwa Pertamina harus kembali ke khitahnya sebagai perusahaan negara yang mengelola energi demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir mafia yang merusak tata kelola migas nasional.

“Kita harus menyelamatkan Pertamina, karena ini adalah simbol kemandirian energi bangsa. Jangan biarkan perusahaan negara yang kita banggakan ini terus dijadikan ladang bancakan oleh mafia yang rakus dan tamak,” ucapnya.

KNPI pun berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa pemerintah serta aparat penegak hukum benar-benar bertindak sesuai dengan amanat konstitusi.

“Kami ingin melihat Indonesia yang bersih dari mafia migas. Presiden Prabowo sudah berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, dan kami sebagai pemuda bangsa akan berdiri di garis depan untuk mendukung perjuangan ini,” pungkas Haris.

08/03/2025 23:08
Polres Pamekasan Tangkap Bandar Narkoba

Pamekasan (beritajatim.com) – Seorang diduga bandar narkoba jenis sabu, inisial D warga Desa Jambaringin, Kecamatan Proppo, Pamekasan, ditangkap personil Polres Pamekasan, di rumahnya di Desa Jambaringin, Proppo, Pamekasan, Sabtu (8/3/2025).

Penangkapan tersebut dipimpin langsung Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto dengan menerjunkan 100 personil gabungan, baik personil dari unsur Polsek Proppo, dan Polres Pamekasan.

Bahkan dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Hendra Eko Triyulianto juga memimpin langsung proses pengeledahan sekitar 10 rumah di sekitar lokasi yang diduga dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang haram.

“Dalam penggeledahan ini, kami menangkap satu orang terduga bandar narkoba berinisial D. Ia ditangkap saat bersembunyi di kamar mandi rumahnya di Desa Jambaringin, Proppo,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto.

Selain itu, terdapat sejumlah barang bukti (BB) diamankan dari rumah terduga bandar narkoba. “Di antaranya uang Rp 6.671.000, 6 celurit, 13 keris, 3 pisau, 3 jerigen berukuran sedang berisi alkohol, bambu runcing, sejumlah tombak, ratusan klip sabu, timbangan kecil, 6 HP berbagai merek, puluhan korek api, pisau, 4 unit motor masing-masing Scoopy, Vario, Beat, dan N-Max, serta 1 unit mobil Toyota Calya,” ungkapnya.

“Selain itu, BB lain yang kita temukan berupa 1 unit senjata softgun berwarna hitam yang ditemukan dalam mobil Toyota Calya yang terparkir di halaman depan rumah terduga bandar narkoba. Termasuk banyak bekas klip sabu berceceran hingga puluhan korek yang dibuang di tempat sampah,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan jika penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dan pengembangan dari kasus sebelumnya. “Sebelum penggerebekan ini, semalam anggota juga menangkap 3 tersangka di lokasi yang sama, dan mengamankan BB 57 gram sabu yang sudah dibungkus klip siap edar,” jelasnya.

“Namun saat melakukan penangkapan semalam sempat terjadi perlawanan, Jum’at (7/3/2025) malam. Sehingga mengacu pada itu, hari ini kita terjunkan personil dengan kekuatan penuh,” tegas AKBP Hendra Eko Triyulianto.

Dalam penggerebekan tersebut, pihaknya juga menemukan dua bungkus klip kecil berisi sabu di lemari rumah diduga milik bandar narkoba. “Dari penangkapan ini, kita menangkap 4 tersangka. Tiga orang diamankan semalam, dan satu orang ditangkap hari ini,” pungkasnya. [pin/kun]

08/03/2025 23:00
Badan Perlindungan Konsumen Nasional Tinjau Terminal BBM Plumpang, Pastikan Cek Kualitas Dilaksanakan Berlapis

PIKIRAN RAKYAT – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan peninjauan langsung terhadap distribusi dan layanan penjualan BBM dengan mengunjungi Integrated Terminal Jakarta Plumpang dan SPBU di Jakarta Timur pada Jumat (7/3) guna memastikan layanan yang berkualitas bagi konsumen.

Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala BPKN, M. Mufti Mubarok, didampingi oleh jajaran anggota BPKN, serta Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga, Mia Krishna Anggraini. Kegiatan dimulai dengan peninjauan di Integrated Terminal Jakarta Plumpang sebagai salah satu pusat distribusi utama, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke SPBU 34.13209 di Jl Pemuda, Jakarta Timur.

Menurut Kepala BPKN, M. Mufti Mubarok, langkah ini merupakan bagian dari upaya proaktif BPKN untuk memahami lebih dalam proses distribusi BBM, sehingga nantinya dapat memberikan edukasi kepada konsumen terkait hak-hak mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga telah memenuhi standar kualitas dan tidak merugikan konsumen, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik. Dengan mengunjungi Terminal BBM dan SPBU, kami dapat mengamati langsung bagaimana mekanisme distribusi dijalankan, termasuk pengawasan yang diterapkan,” ujar Mufti.

Dari hasil pengecekannya, Mufti mengungkap bahwa pihaknya sangat menghargai transparansi dan pengawasan yang diterapkan oleh Pertamina Patra Niaga. Ia berharap Pertamina Patra Niaga menjalankan proses distribusi dengan baik, menjaga kualitas produk, serta memastikan tidak ada unsur penyelewengan yang merugikan konsumen.

“Kami melihat bahwa setiap tahapan distribusi yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sudah memenuhi standar yang ketat, mulai dari proses di Terminal BBM sampai ke SPBU itu ada quality controlnya semua. Dengan demikian, saat ini masyarakat tidak perlu khawatir lagi dalam menggunakan BBM Pertamina,” pungkasnya.

“Untuk menyakinkan semua pihak. Baik pemerintah, Konsumen dan pelaku usaha, BPKN akan segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang terdiri dari semua lembaga independen yang nanti akan keluar rekomendasi yang independen. Sehingga konsumen mendapatkan hak nya yang sesuai,” tambah Mufti.

Sementara itu, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga, Mia Krishna Anggraini menekankan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga integritas distribusi serta memastikan kualitas BBM yang diterima masyarakat tetap terjaga dengan baik.

”Pertamina Patra Niaga secara konsisten memastikan setiap titik distribusi BBM terjaga kualitasnya melalui pengawasan yang ketat. Kami berupaya keras agar masyarakat selalu menerima BBM yang aman dan sesuai standar. Sinergi dengan BPKN ini menjadi langkah penting untuk memperkuat transparansi dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kami,” jelas Mia.

Melalui kolaborasi ini, BKPN dan Pertamina Patra Niaga berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian kualitas BBM melalui Pertamina Call Center (PCC) 135.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

08/03/2025 22:47
Seleksi Tim FOLU Net Sink 2030 Harus Transparan, Anggota DPR Fraksi PKS Singgung Anggaran

PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendesak KLHK untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi tim FOLU Net Sink 2030.

“Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukkan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan,” ujar Johan dalam keterangan tertulis, Sabtu 8 Maret 2025.

Dia mengatakan bahwa sebagai program strategis dalam mitigasi perubahan iklim, FOLU Net Sink 2030 harus dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

“Profesionalisme harus menjadi prioritas utama agar program ini berjalan dengan efektif dan tidak hanya menjadi wacana politik semata,” ujarnya.

Transparansi

Selain itu, meskipun Kementerian Kehutanan telah menyatakan bahwa anggaran untuk tim FOLU Net Sink 2030 berasal dari donor internasional dan bukan dari APBN, tetap diperlukan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaannya.

“Detail mengenai sumber dana, besaran honor yang diberikan, serta mekanisme pengalokasian anggaran harus dibuka ke publik untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

08/03/2025 22:34
Tinjau Korban Banjir Bekasi, Prabowo Berbuka Puasa Bersama Warga

Bekasi, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat yang terdampak banjir Bekasi di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, (8/3/2025) sore.

Berdasarkan siaran pers dari Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 17.57 WIB dengan menggunakan sepatu boot berwarna hitam dan didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Saat tiba, Prabowo langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumah mereka. Prabowo menyempatkan berbincang dengan warga yang terdampak banjir Bekasi, serta menanyakan kondisi mereka serta kebutuhan mendesak yang diperlukan.

Selain meninjau, Prabowo juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir, terutama di tengah bulan Ramadan.

Selanjutnya, Prabowo juga berbuka puasa bersama warga korban banjir Bekasi di salah satu rumah yang ia kunjungi serta memberikan semangat bagi warga yang sedang menghadapi musibah.

Dalam pertemuannya dengan warga korban banjir di Bekasi, Prabowo berdialog langsung mengenai kondisi banjir. Salah seorang warga mengungkapkan, mereka terpaksa bertahan di rumah karena tidak memiliki tempat pengungsian lain.

“Tidur di atas, habis mau ngungsi ke mana? Ya sudah, di sini saja,” kata warga tersebut.

“Masuk semua (airnya)?” tanya Prabowo.

“Masuk. Di dalam saya ganjal-ganjal, ini baru dibuka,” jawab warga.

Dalam dialog dengan warga korban banjir Bekasi, Prabowo menegaskan komitmen Pemerintah untuk terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

08/03/2025 22:23
Advokat Ini Sebut Nusron Wahid Lindungi Kepentingan Aguan, Tantang Gunting Satu Per Satu Sertifikat Laut Tangerang

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Advokat Akhmad Khozinuddin mengaku tak percaya jika sertifikat tanah yang berada di atas laut Tangerang telah dibatalkan. Ia menyebut pemerintah telah bohong.

“DPR juga dibihongi oleh menteri,” kata Akhmad dalam YouTube Abraham Samad Speak Up, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Akhmad merupakan pengacara yang terlibat dalam sertifikat dan pagar laut di Tangerang. Ia menyoroti kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPB).

“Saya melihat menteri itu mengambil posisi dua kepentingan. Satu sisi ia ingin mengambil benefit politik dukungan masyarakat dengan seolah-olah menindaklanjuti dengan berbagai tindakan,” jelasnya.

Namun di satu sisi, ia menilai menteri tersebut juga ingin menyelamatkan kepentingan oligarki. Dalam hal ini Aguan atau Agung Sedayu Group

“Sisi lain, ia juga sebenarnya berupaya menyelamatkan kepentingan oligarki. Dimana terbacanya penyelamatannya,” terangnya.

Menurutnya, ada dua pernyataan menteri yang sama. Pertama Sakti Wahyu Trenggono Menteri KKP, yang kedua Nusron Wahid Menteri ATR/BPN.

“Apa yang sama dari mereka? Dua-duanya kompak mengklasifikasi bahwa tanah yang ada di laut itu adalah tanah musnah.Padahal kalau itu dikatakan tanah musnah, itu membenarkan bahwa dulunya itu tanah daratan. Terkena abrasi kemudian tanah musnah,” imbuhnya.

“Padahal kalau kita setuju nomenklatur tanah musnah. Berarti pemegang hak dalam hal ini anak usaha PT Agung Sedayu Grup itu,” tambahnya.

Dalam penyelesaian sertifikat laut. Ia mengatakan ada upaya menyelematkan sertifikat tersebut.

08/03/2025 22:04
Kontroversi Multi Bar hingga Insiden Advokat Naik Meja, Profesi Harus Ditertibkan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Organisasi profesi advokat di Indonesia perlu ditertibkan.

Insiden seorang advokat naik ke atas meja di ruang sidang menjadi bukti bahwa ada yang harus dibenahi dalam profesi ini.

Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar), Suhendra Asido Hutabarat, menegaskan bahwa kejadian ini merupakan dampak dari sistem multi bar, yang memungkinkan banyak organisasi advokat (OA) di Indonesia.

“Makanya sampai ada advokat yang naik ke atas meja dan sebagainya. Itulah dampaknya,” ujar Asido dalam pembukaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XXV yang diselenggarakan oleh DPC Peradi Jakbar dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Jumat (7/3/2025).

Asido menyoroti Surat Keputusan (SK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 73 Tahun 2015, yang memungkinkan semua organisasi advokat mengajukan penyumpahan calon advokat ke Pengadilan Tinggi.

Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menetapkan sistem single bar, di mana hanya Peradi yang memiliki kewenangan sebagai state organ.

“Peradi di bawah kepemimpinan Prof. Otto Hasibuan adalah satu-satunya OA yang berdasarkan UU Advokat,” tegasnya.

DPC Peradi Jakbar mendukung sistem single bar karena lebih menjamin kualitas, profesionalisme, integritas, pengawasan, dan penindakan advokat.

Untuk itu, mereka aktif menggelar PKPA berkualitas dan menerapkan kebijakan zero KKN dalam Ujian Profesi Advokat (UPA).

Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Sutrisno, menilai banyaknya OA yang membajak kewenangan negara telah memperburuk sistem hukum di Indonesia.

“Sekarang banyak advokat kutu loncat. Saat dilaporkan kliennya karena melanggar kode etik, mereka langsung pindah ke OA lain,” ungkapnya.

Sutrisno juga menyoroti langkah Mahkamah Agung (MA) yang membekukan Berita Acara Sumpah (BAS) advokat bermasalah.

Menurutnya, hal ini tidak tepat karena sumpah advokat adalah urusan individu dengan Tuhan, bukan dengan Pengadilan Tinggi atau MA.

“Sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik seharusnya menjadi kewenangan organisasi advokat,” tambahnya.

Meski digelar di bulan Ramadan, PKPA Peradi Jakbar-Ubhara Jaya Angkatan XXV tetap diminati, dengan 153 peserta yang terdiri dari 87 peserta luring (offline) dan 66 peserta daring (online).

Ketua Panitia PKPA, Fortuna Alvariza, menyebutkan bahwa Peradi yang dipimpin Prof. Otto Hasibuan adalah “The Very True Indonesian Bar Association.”

Senada dengannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Jaya, Prof. Laksanto Utomo, menyebutkan bahwa Peradi memiliki standarisasi PKPA yang baik, terutama dalam penempaan integritas calon advokat.

“Semoga para peserta mengikuti ini secara saksama,” tutupnya.

08/03/2025 22:01