Jenis Media: Nasional

  • Istana Bantah KPK Soal Pengurangan Anggaran MBG Jadi Rp8.000

    Istana Bantah KPK Soal Pengurangan Anggaran MBG Jadi Rp8.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah adanya pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 seperti yang disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa laporan terkait harus memiliki informasi yang jelas mengenai lokasi dan waktu kejadian agar dapat diperiksa dan diverifikasi.

    “Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (9/3/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan KPK lebih bersifat awal untuk tujuan pencegahan, bukan laporan yang telah terverifikasi.

    Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji untuk melakukan pengecekan ke lapangan, tetapi tetap membutuhkan informasi lengkap mengenai kapan dan di mana dugaan pengurangan anggaran tersebut terjadi.

    Mengingat, Hasan menekankan bahwa harga bahan makanan MBG bersifat actual cost, yang berarti nilainya dapat bervariasi tergantung pada daerah dan kategori penerima manfaat.

    Dia memerinci bahwa rata-rata di Indonesia bagian Barat memang nilai anggaran yang dikeluarkan adalah Rp10.000, tetapi di lokasi lain akan berbeda. Misalnya, seperti Kepulauan Mentawai bisa mencapai Rp14.000.

    “Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD, nilainya berada dalam rentang Rp7.000-Rp9.000 saja di Jawa dan Sumatra, karena mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori. Sementara di Papua, Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp41.000,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Hasan juga menambahkan bahwa BGN telah memiliki indeks kemahalan untuk setiap kabupaten/kota, yang menjadi acuan dalam menentukan pagu bahan baku MBG di setiap wilayah.

    Hasan juga menegaskan bahwa pertemuan antara BGN dan KPK lebih bertujuan pada upaya pencegahan dan transparansi dalam pelaksanaan MBG, bukan terkait kasus hukum.

    “BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Hasan.

  • Sambut Lebaran, KAI Sediakan 4,5 Juta Tiket dengan 9.572 Perjalanan Selama 22 Hari

    Sambut Lebaran, KAI Sediakan 4,5 Juta Tiket dengan 9.572 Perjalanan Selama 22 Hari

    Sambut Lebaran, KAI Sediakan 4,5 Juta Tiket dengan 9.572 Perjalanan Selama 22 Hari
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
     PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau
    KAI
    terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
    Untuk mendukung kelancaran Angkutan Lebaran 1446 Hijriah (H)/2025, KAI menyediakan 4.591.510 tempat duduk selama periode 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025.  
    Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, penyediaan tempat duduk itu merupakan bagian dari upaya mendukung mobilitas masyarakat selama Lebaran dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. 
    Dari kapasitas 4.591.510 kursi, sebanyak 2.752.310 tempat duduk atau 59,94 persen merupakan kereta api (KA) kelas ekonomi dengan tarif yang lebih terjangkau.
    Kemudian, dari total kapasitas tempat duduk kelas ekonomi yang tersedia, sebanyak 1.633.720 tempat duduk dialokasikan untuk
    KA ekonomi
    komersial.
    “Kemudian, 1.118.590 lainnya merupakan KA ekonomi bersubsidi atau yang mendapatkan
    public service obligation
    (PSO) dari pemerintah,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (9/3/2025).
    Didiek mengatakan, penyediaan layanan KA kelas ekonomi merupakan bagian dari komitmen KAI dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
    “Kami memahami bahwa masyarakat membutuhkan moda transportasi yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga ekonomis,” imbuh Didiek. 
    Oleh karena itu, kata dia, KAI menyediakan lebih dari separuh kapasitas KA untuk kelas ekonomi dengan tarif yang lebih terjangkau. 
    Dengan kebijakan tarif yang terjangkau, KAI tidak hanya mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat konektivitas antardaerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
    Selain KA kelas ekonomi, sebanyak 1.839.200 tempat duduk lainnya disediakan untuk layanan KA kelas eksekutif, bisnis, KA lokal komersial, KA Feeder, serta KA Perintis yang turut menjadi pilihan utama masyarakat dalam bermobilitas.
    Didiek melanjutkan, selama masa angkutan Lebaran, KAI mengoperasikan 9.572 perjalanan KA selama 22 hari. 
    Sebanyak 8.492 perjalanan merupakan KA reguler, sedangkan 1.080 perjalanan merupakan KA tambahan.
    Dia berharap, dengan kapasitas yang lebih besar, KAI dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat yang ingin mudik. 
    “Kehadiran KA juga membantu mengurangi kemacetan di jalan raya akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi sehingga perjalanan menjadi lebih lancar,” jelasnya.
    Selain menyediakan KA kelas ekonomi dengan tarif terjangkau, KAI juga menghadirkan promo diskon tiket untuk mendukung angkutan
    Lebaran 2025
    .
    Didiek mengatakan, KAI menghadirkan promo spesial dengan diskon hingga 25 persen bagi pelanggan yang melakukan perjalanan pada periode 7-17 Maret 2025. 
    “Promo ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mudik lebih awal dengan tarif yang lebih terjangkau,” katanya. 
    Informasi detail terkait promo diskon selama angkutan Lebaran 2025 bisa didapat mengakses aplikasi Access by KAI.
    Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, KAI juga menghadirkan berbagai program spesial selama Lebaran, seperti dekorasi tematik di stasiun dan dalam kereta, pembagian takjil gratis, serta suvenir menarik.
    Hingga 8 Maret 2025 pukul 07.00 WIB, KAI mencatat bahwa tiket KA Jarak Jauh yang telah terjual mencapai 1.716.005 tiket atau 49,83 persen dari total kapasitas. 
    Sementara itu, tiket KA Lokal yang terjual mencapai 28.089 tiket atau sekitar 2,45 persen.
    Didiek mengatakan, tingkat penjualan KA Lokal masih relatif rendah karena sebagian besar layanan baru dapat dipesan pada H-30. 
    “Bahkan, ada beberapa layanan yang baru dapat dipesan H-7 sebelum keberangkatan,” jelasnya.
    Didiek pun berterima kasih atas kepercayaan pelanggan yang telah memesan tiket dan memilih kereta api sebagai moda transportasi mudik Lebaran 2025. 
    “Dengan semangat pelayanan dan keselamatan, KAI siap mengantar masyarakat kembali ke kampung halaman dengan nyaman dan penuh kebahagiaan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Hukum Sekjen PDI-P Hasto Bersiap Hadapi Sidang Perdana Pekan Depan

    Tim Hukum Sekjen PDI-P Hasto Bersiap Hadapi Sidang Perdana Pekan Depan

    Tim Hukum Sekjen PDI-P Hasto Bersiap Hadapi Sidang Perdana Pekan Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tim Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    tetap mempersiapkan diri untuk melawan
    KPK
    dalam sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan
    (obstruction of justice).
    Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail, saat dimintai tanggapan soal jadwal sidang perdana kliennya yang berlangsung Jumat (13/4/2025).
    “Yang pasti kami akan segera lakukan
    cross check
    bukti KPK dalam berkas perkara. Kami akan segera cek kebenaran fakta dalam surat dakwaan,” ujar Maqdir kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2024).
    Namun, Maqdir menduga terjadwalnya sidang perdana Hasto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ini adalah hasil dari upaya KPK menggugurkan praperadilan yang diajukan pihaknya.
    Sebab, kata Maqdir, pelimpahan berkas ke pengadilan ini dilakukan ketika sidang praperadilan yang diajukan pihaknya ditunda karena ketidakhadiran KPK.
    “Pelimpahan berkas ke PN Tipikor Jakarta Pusat adalah upaya nyata melecehkan proses praperadilan. Ini upaya untuk menggugurkan praperadilan,” kata Maqdir.
    “Hal ini sudah dapat diduga dari permintaan penundaan dua minggu untuk sidang praperadilan. Begitu juga ketika penyidik mengabaikan permintaan kami untuk memeriksa ahli,” sambungnya.
    Diberitakan sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang melibatkan Hasto Kristiyanto digelar pada Jumat (14/3/2025).
    Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.
    Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakpus.
    Setidaknya terdapat 12 jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut.
    Mereka adalah Surya Dharma Tanjung, Rio Frandy, Wawan Yunarwanto, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratama, dan Arif Rahman.
    Lalu Sandy Septi, Muhammad Albar Hanafi, Dwi Novantoro, Mohammad Fauji Rahmat, Rio Vernika Putra, dan Greafik L.
    Sebagai informasi, Hasto merupakan tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI untuk eks kader PDI-P Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
     
    Hasto ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 20 Februari 2025.
    Sekjen PDI-P itu sempat mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka.
    Namun, gugatan tersebut ditolak.
    Tak sampai situ, Hasto kembali melayangkan gugatan praperadilan kedua.
    Hingga kini, gugatan masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Hal Jadi Sorotan Guru Besar FH UI soal Disertasi Bahlil: Karena Segelintir Orang, Kami Tercederai – Halaman all

    2 Hal Jadi Sorotan Guru Besar FH UI soal Disertasi Bahlil: Karena Segelintir Orang, Kami Tercederai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Sulistyowati Irianto, menyoroti dua hal terkait keputusan kampusnya mengenai disertasi Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

    Hal pertama, Sulistyowati mempertanyakan keputusan UI yang meminta Bahlil merevisi disertasinya, alih-alih membatalkan.

    Padahal, kata Sulistyowati, telah ditemukan kecurangan dalam proses pembuatan disertasi Bahlil.

    Bahlil diketahui menggunakan data organisasi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) untuk disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

    “Pertama, saya ingin bertanya, di mana di seluruh dunia, disertasi yang sudah diuji di depan publik, kemudian setelahnya diketahui ada kecurangan-kecurangan, lalu boleh direvisi. Itu presedennya di dunia mana?” kata Sulistyowati, dikutip dari YouTube KompasTV, Minggu (9/3/2025).

    Ia mengatakan pelanggaran dalam disertasi Bahlil dan keputusan UI yang meminta sang Menteri merevisi, sangat melukai martabat kampus dan seluruh sivitas akademika.

    POLEMIK DISERTASI BAHLIL – Potret Guru Besar FH UI, Sulistyowati Irianto, dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pada Jumat (7/3/2025), UI mengumumkan sanksi terhadap Bahlil terkait disertasi miliknya yang dianggap melanggar secara etik akademik. Bahlil diminta memperbaiki disertasinya dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh civitas akademik UI. Namun, keputusan UI itu dipertanyakan oleh Sulistyowati. Ia menilai pelanggaran terkait disertasi Bahlil adalah kejadian luar biasa. (Facebook Sulistyowati Irianto/Tribunnews.com Taufik Ismail)

    Sebab, karena perbuatan oknum-oknum terkait, nama UI menjadi tercoreng.

    “Kedua, ini kan sungguh melukai martabat UI dan kami semua sebagai civitas akademiki. Karena perbuatan segelintir orang, kami tercederai,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Sulistyowati menganggap wajar adanya revisi untuk sebuah disertasi.

    Namun, Sulistyowati mengingatkan permintaan revisi itu disampaikan sebelum sidang promosi.

    Ia menegaskan, ketika sudah selesai sidang promosi, permintaan revisi disertasi tidak lagi bisa dilakukan,  meskipun hanya terkait kesalahan pengetikan.

    “Memperbaiki disertasi adalah hal yang biasa sekali. Jadi itu kan prosesnya panjang, ada berbagai tahap dan selalu ada perbaikan-perbaikan. Biasanya perbaikan yang paling besar itu di ujian pra-promosi.”

    “Jadi, ketika ujian, disertasi sudah bersih. Kalaupun ada typo-typo kecil, nggak bisa kita minta (revisi) lagi karena sudah promosi,” kata Sulistyowati.

    UI Minta Bahlil Perbaiki Disertasi dan Minta Maaf

    Sebelumnya, UI mengumumkan keputusan yang diambil mengenai disertasi Bahlil Lahadalia.

    Lima pihak, termasuk Bahlil, dijatuhi sanksi pembinaan buntut pelanggaran akademik dan etik dalam proses pembuatan disertasi Menteri ESDM tersebut.

    Lima pihak itu adalah promotor, co-promotor, Direktur dan Kepala Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), serta Bahlil.

    Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan empat organ besar UI, yaitu Senat Akademik Universitas, Dewan Guru Besar (DGB) UI, Badan Penjaminan Mutu Akademik, serta tim khusus peningkatan mutu akademik SKSG.

    “Pembinaan kepada promotor, co-promotor, Direktur, Kepala Program Studi, dan juga mahasiswa yang terkait,” kata Rektor UI, Heri Hermansyah, dalam jumpa pers di Fakultas Kedokteran (FK) UI, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    “Pembinaan sesuai tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, proporsional, secara objektif,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Heri mengatakan, sanksi pembinaan itu berupa penundaan kenaikan pangkat untuk empat pihak, selain Bahlil, hingga mewajibkan meminta maaf kepada civitas akademik UI.

    “Pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu.”

    “Pembinaan permohonan maaf kepada pada civitas akademik UI, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah,” urai Heri.

    Sementara itu, Bahlil diminta merevisi disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

    Perbaikan disertasi Bahlil nantinya akan ditentukan oleh promotor dan co-promotor mengenai ketentuan dan substansinya.

    “Perbaikan disertasi sesuai dengan ketentuan dan isi substansi yang nanti ditentukan oleh promotor dan co-promotor,” jelas Humas UI, Arie Afriansyah, dalam kesempatan yang sama.

    Selain sanksi yang disebutkan di atas, pihak-pihak tersebut, juga dijatuhi sanksi bersifat individual.

    Tetapi, Arie belum bisa membeberkan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada lima pihak tersebut.

    Sebab, ia belum melihat Surat Keputusan (SK) terkait sanksi.

    “SK tersebut adalah bersifat individual, dan itu akan disampaikan ke masing-masing pihak yang terkait.”

    “Dan itu seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya,” ujar Arie.

    “Saya sendiri belum melihat SK tersebut, jadi saya tidak bisa mendetailkan siapa dapat apa dan segala macam.”

    “Tapi, yang secara umum saya sampaikan seperti itu. Dan kalau untuk permintaan maaf, ya jelas tadi yang diminta adalah pihak-pihak terkait,” katanya.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fersianus Waku/Igman Ibrahim)

  • THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 Fix Cair Besok 10 Maret 2025? Cek Jadwal Lengkap dan Besarannya

    THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 Fix Cair Besok 10 Maret 2025? Cek Jadwal Lengkap dan Besarannya

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang ditunggu oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Pemerintah telah memastikan bahwa THR bagi pensiunan akan tetap diberikan pada tahun 2025, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertugas.

    Lantas, kapan THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri tahun 2025 akan cair? Berapa besarannya? Simak informasi lengkapnya di bawah ini.

    Jadwal Pencairan THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Pemerintah biasanya mencairkan THR ASN, termasuk pensiunan, paling cepat tiga minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan paling lambat 10 hari sebelum Lebaran. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025.

    Dengan acuan tersebut, maka THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri kemungkinan besar akan cair pada rentang tanggal 10-20 Maret 2025. Namun, jadwal resmi pencairan masih menunggu pengumuman pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang dalam tahap finalisasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan pencairan THR tepat waktu guna mendukung daya beli masyarakat menjelang Lebaran.

    Anggaran THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 triliun untuk pembayaran THR ASN 2025, termasuk pensiunan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp48,7 triliun.

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan konsumsi domestik dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Besaran THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Besaran THR yang diterima pensiunan akan mengacu pada gaji pensiun pokok yang berlaku, yang sebelumnya telah mengalami kenaikan sebesar 12% pada 2024. Komponen THR ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan tambahan lainnya. Berikut estimasi besaran THR berdasarkan golongan:

    Pensiunan PNS

    Golongan IA: Rp1.748.100 – Rp1.962.200 Golongan IB: Rp1.748.100 – Rp2.077.300 Golongan IC: Rp1.748.100 – Rp2.165.200 Golongan ID: Rp1.748.100 – Rp2.256.700 Golongan IIA: Rp1.748.100 – Rp2.833.900 Golongan IIB: Rp1.748.100 – Rp2.953.800 Golongan IIC: Rp1.748.100 – Rp3.078.700 Golongan IID: Rp1.748.100 – Rp3.208.800 Golongan IIIA: Rp1.748.100 – Rp3.558.600 Golongan IIIB: Rp1.748.100 – Rp3.709.200 Golongan IIIC: Rp1.748.100 – Rp3.866.100 Golongan IVA: Rp1.748.100 – Rp4.200.000 Golongan IVB: Rp1.748.100 – Rp4.377.800 Golongan IVC: Rp1.748.100 – Rp4.562.900 Golongan IVD: Rp1.748.100 – Rp4.755.900 Golongan IVE: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Pensiunan TNI dan Polri

    Besaran THR pensiunan TNI dan Polri juga mengikuti skema yang sama dengan pensiunan PNS, disesuaikan dengan pangkat dan masa tugas terakhir mereka sebelum pensiun.

    Mekanisme Pencairan THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

    THR akan dicairkan langsung ke rekening pensiunan melalui lembaga penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah, seperti PT Taspen (Persero) untuk pensiunan PNS dan PT Asabri (Persero) untuk pensiunan TNI dan Polri.

    Untuk memastikan kelancaran pencairan, para pensiunan disarankan untuk:

    Memastikan data rekening aktif, karena dana THR akan masuk ke rekening yang sama dengan gaji pensiun bulanan. Melakukan pengecekan ke PT Taspen atau PT Asabri untuk memastikan tidak ada kendala administrasi. Mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah mengenai jadwal pasti pencairan THR. THR dan Gaji Ke-13: Apakah Berbeda?

    Selain THR, pemerintah juga akan mencairkan gaji ke-13 untuk pensiunan pada pertengahan tahun, biasanya sekitar Juni atau Juli. Gaji ke-13 bertujuan untuk membantu para pensiunan memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan biaya hidup pasca-Lebaran.

    Pencairan THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 diperkirakan akan dilakukan antara 10 hingga 20 Maret 2025, mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku. Dengan anggaran sebesar Rp50 triliun, THR ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pensiunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pastikan memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan menyiapkan rekening aktif agar proses pencairan berjalan lancar. Semoga informasi ini bermanfaat!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sudah Disurvei Seskab Teddy, Sentra Kemensos di Bekasi Bakal Jadi Sekolah Rakyat

    Sudah Disurvei Seskab Teddy, Sentra Kemensos di Bekasi Bakal Jadi Sekolah Rakyat

    Sudah Disurvei Seskab Teddy, Sentra Kemensos di Bekasi Bakal Jadi Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Kementerian Sosial (Kemensos) Bekasi disiapkan untuk menjadi Sekolah Rakyat mulai tahun ini.
    Kesiapan untuk mendirikan Sekolah Rakyat di sana telah ditinjau oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, pada Sabtu (8/3/2025).
    “Nah, ini salah satu tempat yang akan dijadikan Sekolah Rakyat itu. Bagian dari Sentra Pangudi Luhur, asetnya Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (9/3/2025).
    Gus Ipul menyampaikan bahwa sentra dan balai-balai yang berada di bawah naungan Kemensos memang disiapkan untuk menjadi lokasi pendirian Sekolah Rakyat.
    Usai meninjau,
    Seskab Teddy
    berpendapat bahwa sarana prasarana yang ada di STPL sudah layak untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
    Hanya diperlukan sedikit penambahan agar sekolah yang berkonsep asrama itu nantinya bisa berjalan dengan maksimal.
    “Alhamdulillah menurut beliau (Seskab Teddy), ini sudah sangat layak. Tinggal ada penambahan-penambahan. Jadi dianggap bagus sekali,” kata Gus Ipul.
    Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi merupakan satu dari 31 sentra yang berada di bawah naungan Kemensos.
    Ketiga balai yang berdiri di atas lahan seluas 16 hektar tersebut kemudian digabungkan menjadi Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi pada 3 Maret 2022.
    Sentra ini dilengkapi dengan asrama, toilet dan kamar mandi, tempat ibadah, lapangan olahraga, klinik kesehatan, ruang kelas, serta ruang pelatihan yang tersedia di STPL.
    STPL juga sudah dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas, misalnya
    guiding block
    bagi penyandang disabilitas netra.
    Kelengkapan prasarana itu, menurut Kemensos, untuk menunjang kebutuhan asrama Sekolah Rakyat.
    Sebelumnya, Gus Ipul meyakini bahwa Sekolah Rakyat dapat memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.
    Menurut Gus Ipul, orang tua yang hidup dalam kemiskinan memiliki anak yang berpendidikan rendah.
    “Salah satu cara untuk menutup transmisi kemiskinan ini adalah melalui Sekolah Rakyat. Orang tua yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki anak yang berpendidikan rendah juga, dan itu sebab transmisi kemiskinan yang terjadi selama ini,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, pada Sabtu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Simak Cara Daftarnya – Halaman all

    2 Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Simak Cara Daftarnya – Halaman all

    Simak inilah 2 link pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025, pahami pula tata cara pendaftaran dan jadwal seleksinya.

    Tayang: Minggu, 9 Maret 2025 09:00 WIB

    rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id

    REKRUTMEN BERSAMA BUMN – Tampilan laman pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 diambil pada Jumat (7/3/2025). Simak inilah 2 link pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025, pahami pula tata cara pendaftaran dan tahapan seleksinya. 

    TRIBUNNEWS.COM – Pendaftaran Rekrutmen Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2025 resmi dibuka mulai 7 sampai 16 Maret 2025. 

    Rekrutmen Bersama BUMN 2025 terbuka bagi putra putri Indonesia lulusan pendidikan SMA sederajat, D-3, D-4/S-1, dan S-2. 

    Tahun ini Rekrutmen Bersama BUMN 2025 membuka jalur pendaftaran untuk kategori reguler/umum, disabilitas, dan putra/putri Papua. 

    Khusus kategori putra/putri Papua, pendaftarannya baru akan dibuka pada minggu kedua sampai ketiga April 2025.

    Terdapat dua link pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 sebagai berikut.

    Alur Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Simak alur pendaftaran RBB 2025 di bawah ini. 

    Baca baca seluruh informasi ketentuan dan persyaratan yang berada di situs https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id;
    Pastikan Pelamar sudah mengunjungi Laman Karir, menentukan Lowongan dan Jenis Rekrutmen (Reguler, Disabilitas, Orang Asli Papua) yang ingin dipilih. Berikutnya Pelamar dapat menekan tombol Daftar yang ada pada pojok kanan atas halaman depan. Kemudian Pelamar dapat Masuk dengan email dan password yang telah didaftarkan. Aktivasi email dilakukan secara otomatis.
    Pelamar wajib melengkapi Daftar Riwayat Hidup dan dokumen persyaratan pada menu Daftar Riwayat Hidup.
    Pelamar dapat melihat lowongan yang tersedia pada menu karir. Peserta hanya dapat melamar pada satu posisi saja.
    Setelah melamar lowongan, pelamar dapat memantau proses lamaran, detail jadwal, dan pengumuman pada halaman Lamaran Saya atau email resmi yang akan dikirimkan.

    Berikut ini dokumen persyaratan pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025:

    Foto profil (Wajib untuk semua kategori pendaftar)
    Kartu Tanda Penduduk (Wajib untuk semua kategori pendaftar)
    Ijazah/Surat Keterangan Lulus(Wajib untuk semua kategori pendaftar)
    Transkip Nilai/Nilai Ujian Sekolah (Wajib untuk semua kategori pendaftar)
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Opsional untuk semua kategori pendaftar)
    Dokumen lainnya (Sertifikat Pelatihan, bahasa Inggris, dll) (Opsional untuk semua kategori pendaftar)
    Akta Kelahiran (Wajib untuk kategori pendaftar orang asli Papua)
    Kartu Keluarga (Wajib untuk kategori pendaftar orang asli Papua)
    Curriculum Vitae (Opsional untuk semua kategori pendaftar)
    Portofolio (Opsional untuk semua kategori pendaftar)
    Surat Rekomendasi (Opsional untuk semua kategori pendaftar)

    Tahapan Seleksi RBB 2025

    Terdapat enam tahapan seleksi pada Rekrutmen Bersama BUMN 2025, meliputi:

    Registrasi 
    Seleksi Administrasi 
    Online Test 1 (TKD, AKHLAK, Wawasan Kebangsaan)
    Online Test 2 (Tes Bahasa Inggris dan Learning Agility) 
    Tes Kemampuan Bidang di masing-masing BUMN (Psikotes, Wawancara, Tes Kesehatan, dan lain-lain) 
    Pengumuman Akhir

    Khusus jenjang pendidikan SMA, tidak akan dilaksanakan tahapan seleksi tes bahasa Inggris.

    Pantau terus akun media sosial Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn untuk mengetahui informasi seputar Rekrutmen Bersama BUMN 2025.

    (Tribunnews.com/Nurkhasanah)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Siaga, Antisipasi Balap Liar dan Gangguan Kamtibmas di Bulan Ramadhan

    Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Siaga, Antisipasi Balap Liar dan Gangguan Kamtibmas di Bulan Ramadhan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Polres Mojokerto Kota menggelar apel siaga di halaman Mapolres Mojokerto Kota pada Sabtu (8/3/2025) malam. Sebanyak 83 personel disiagakan untuk mengantisipasi aksi balap liar maupun konvoi yang kerap terjadi di bulan Ramadhan.

    Apel siaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan. Setelah apel, para personel langsung bergerak melakukan patroli ke sejumlah titik rawan guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama bulan suci.

    Patroli ini menyasar berbagai lokasi yang berpotensi menjadi pusat gangguan kamtibmas, seperti aksi balap liar, peredaran minuman keras, serta tindak kriminal lainnya. Polres Mojokerto Kota berkomitmen untuk terus menjaga keamanan wilayah guna menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warga.

    Kabag Ops Polres Mojokerto Kota, Kompol Sumar, mengatakan bahwa apel siaga ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi di bulan Ramadhan. Dengan tindakan preventif, pihak kepolisian berharap dapat meminimalisir berbagai potensi gangguan keamanan.

    “Apel siaga ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Mojokerto. Kita lakukan siaga malam ini sebagai wujud upaya preventif dalam cipta kondisi di bulan Ramadhan untuk meminimalisir balap liar serta gangguan kamtibmas lainnya,” ujar Kompol Sumar.

    Selain itu, Kompol Sumar juga menegaskan bahwa kesiapan personel di lapangan diharapkan dapat memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman selama beraktivitas di bulan Ramadhan. Dalam arahannya, ia mengingatkan anggotanya untuk tetap bertindak secara humanis dalam setiap tugas yang dijalankan.

    “Kita upayakan langkah preventif dengan tetap humanis sehingga masyarakat dapat menikmati akhir pekan dengan rasa aman dan nyaman. Kegiatan seperti ini akan kami tingkatkan ke depannya agar masyarakat semakin percaya dan merasa terlindungi oleh kehadiran kepolisian,” tambahnya.

    Dengan adanya apel siaga dan patroli rutin, Polres Mojokerto Kota berharap dapat menciptakan suasana kondusif selama bulan Ramadhan serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang bisa mengganggu kenyamanan warga. [tin/suf]

  • Stabilkan Harga Pangan, Jadi Tak Perlu Ada Operasi Pasar

    Stabilkan Harga Pangan, Jadi Tak Perlu Ada Operasi Pasar

    PIKIRAN RAKYAT – Perihal dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun mengatakan bahwa pembentukannya merupakan solusi yang tepat untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia.

    “Ada gagasan besar dari Bapak Presiden, yaitu satu desa satu koperasi. Kita beri Koperasi Merah Putih dan itulah nanti menstabilkan harga, tidak perlu ada operasi pasar lagi,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Minggu, 9 Maret 2025.

    Hal tersebut disampaikan oleh Mentan Andi Amran Sulaiman saat memantau Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Jakarta Timur pada Sabtu, 8 Maret 2025 kemarin.

    Kemudian Andi Amran menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Lanjutnya, selain menggalakkan Operasi Pasar Pangan Murah, ke depan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo akan dijalankan guna memangkas rantai pasok dan memastikan harga bahan pokok yang lebih stabil bagi masyarakat.

    Dia lalu mengungkapkan bahwa dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, rantai distribusi pangan dapat disederhanakan dari yang sebelumnya delapan lini kini menjadi tiga lini. Tambahnya, dengan itu harga bahan pokok nantinya bisa lebih terjangkau dan stabil untuk masyarakat.

    “Ini solusi permanen dari Bapak Presiden yang dulunya rantai pasoknya delapan menjadi tiga lini, dari petani, koperasi, langsung ke konsumen,” tuturnya.

    Mentan pun menjelaskan, kehadiran koperasi tersebut nantinya akan dapat memberikan manfaat, salah satunya mengatasi permasalahan praktik tengkulak yang mengambil keuntungan dari distribusi bahan pokok tersebut.

    Kata dia melanjutkan, bahwa para tengkulak mengambil keuntungan sembilan bahan pokok sekira Rp313 triliun. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membangun suatu sistem yang menjadi solusi permanen, yakni setiap desa satu koperasi.

    Lanjutnya, nantinya PT Pos Indonesia masuk menjadi motor penggerakannya.

    Seperti kabar yang beredar, bahwa Presiden Prabowo akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi terpadu dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa.

    Untuk itu, kehadiran koperasi tersebut bertujuan guna menyerap hasil pertanian masyarakat desa dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Dengan itu, program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi para petani dan masyarakat luas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BNPB Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca Kurangi Intensitas Hujan Jabodetabek

    BNPB Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca Kurangi Intensitas Hujan Jabodetabek

    loading…

    BNPB melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Foto: Ist

    JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    OMC bertujuan mengendalikan curah hujan guna meminimalkan dampak bencana. Teknologi ini dilakukan dengan menyebarkan bahan tertentu seperti natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO) menggunakan pesawat khusus.

    Untuk melaksanakan langkah ini, BNPB bekerja sama dengan TNI AU dan BMKG telah melaksanakan OMC sejak 4 hingga 8 Maret 2025 di beberapa wilayah strategis.

    “Operasi ini bertujuan menurunkan intensitas hujan, terutama di daerah berisiko tinggi mengalami banjir dan longsor,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Minggu (9/3/2025).

    Mekanisme pelaksanaan OMC diawali dengan penetapan status tanggap darurat oleh daerah dan permohonan untuk melaksanakan OMC dari pimpinan daerah kepada BNPB. Selanjutnya akan diaktivasi pos pelaksanaan OMC di bandara terdekat yang diisi personel BNPB dan BMKG yang memberikan analisis mengenai situasi cuaca dan target awan untuk disemai garam.

    “BNPB bekerja sama dengan pihak penyedia pesawat operasional untuk menjalankan OMC di mana hasil penyemaian garam akan dilakukan setiap hari,” kata Aam sapaan Abdul Muhari.

    Melanjutkan keberhasilan operasi di hari sebelumnya, pada Jumat (7/3/2025), operasi kembali dilanjutkan dengan lima sorti penerbangan yang menyasar wilayah perairan Selatan Sukabumi sebanyak dua sorti dengan penyebaran masing-masing 1.000 kg NaCl, wilayah DAS Citarum dan Sumedang dengan 1.000 kg CaO, Waduk Saguling dengan 1.000 kg NaCl, serta perairan Utara Karawang dengan tambahan 1.000 kg NaCl. Total sebanyak 4 ton NaCl dan 1 ton CaO disebarkan dalam operasi tersebut.

    “Berdasarkan hasil pemantauan, wilayah Jabodetabek tidak mengalami hujan setelah operasi dilakukan. Ini menunjukkan efektivitas intervensi cuaca dalam menekan intensitas curah hujan,” ujarnya.

    Sebagai langkah lanjutan, pada Sabtu (8/3/2025), BNPB kembali melakukan operasi OMC untuk mendukung penanganan darurat bencana di Jawa Barat. Dengan delapan sorti penerbangan, operasi ini menargetkan wilayah Jawa bagian barat dengan ketinggian operasional antara 8.000 hingga 11.000 kaki.

    (jon)