Jenis Media: Nasional

  • ‘Mana Dalilnya?’, Antara Haus Ilmu dan Kesombongan Terselubung

    ‘Mana Dalilnya?’, Antara Haus Ilmu dan Kesombongan Terselubung

    Di era digital, kita sering menemukan perdebatan keagamaan di media sosial. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul dalam diskusi adalah “mana dalilnya?”. Sekilas, ini tampak sebagai ekspresi kecintaan terhadap ilmu dan keinginan untuk berpegang pada sumber yang jelas. Namun, dalam banyak kasus, pertanyaan ini justru menjadi cermin dari sikap sombong yang tidak disadari.

    Apakah setiap Muslim harus tahu dalil? Tentu. Tapi, apakah setiap Muslim harus menjadi mujtahid yang bisa menggali hukum sendiri dari Al-Qur’an dan hadis? Tidak. Ada jenjang dalam ilmu, dan ada adab dalam bertanya. Mempertanyakan dalil dengan nada meremehkan ulama atau menuntut penjelasan tanpa dasar ilmu yang cukup justru bisa menunjukkan sikap yang kurang tepat.

    Ketika Bertanya Menjadi Cermin Kesombongan

    Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tapi, ilmu agama bukan sekadar kumpulan dalil yang bisa dihafal dan dikutip dengan sesuka hati. Ia memiliki metodologi yang telah dirumuskan oleh para ulama sejak berabad-abad lalu.

    Ketika seseorang yang awam dari ilmu alat (nahwu shorof, ushul fiqh, qawa’idul fiqhiyyah, ilmu hadis, dan sebagainya) bertanya “mana dalilnya”, tanpa niat sungguh-sungguh untuk belajar, itu bisa menjadi tanda hilangnya husnudhon kepada ulama. Seolah-olah ulama berbicara tanpa dasar, atau seakan dirinya lebih berhak menentukan kebenaran hanya dengan satu atau dua kutipan dalil yang ia temukan di internet.

    Bertanya dengan nada menantang justru bisa menunjukkan kesombongan terselubung. Ia seperti pasien yang meminta dokter menjelaskan kandungan kimia pada obat, padahal tugasnya hanya mengonsumsi agar sembuh. Ilmu itu ada jenjangnya. Tidak semua harus menjadi koki untuk menikmati makanan yang lezat, sebagaimana tidak semua orang harus menjadi mujtahid untuk mengamalkan agama.

    Kapan Boleh Bertanya “Mana Dalilnya?”

    Bukan berarti pertanyaan “mana dalilnya?” selalu salah. Dalam konteks akademik, atau bagi mereka yang sedang mendalami ilmu agama, seperti di pesantren, terlebih saat bahtsul masail—bertanya tentang dalil adalah hal yang wajar, bahkan diperlukan. Namun, harus disampaikan dengan penuh adab, niat mencari ilmu, bukan sekadar membantah atau meremehkan.

    Apa itu Bahtsul Masail? Sebuah forum sakral di pondok pesantren untuk mendiskusikan hukum suatu kasus, tentunya dengan berlandaskan ‘ibarot (dasar) yang telah dirumuskan oleh para ulama. Itulah warisan berharga dari para ulama kita, yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan.

    Jika seseorang benar-benar ingin belajar, maka ia akan bertanya dengan penuh rendah hati, mencari penjelasan dari mereka yang berilmu, bukan sekadar mencari-cari dalil untuk memperkuat pendapatnya sendiri.

    Menjaga Tawadhu’ dalam Menuntut Ilmu

    Islam sangat menekankan adab dalam menuntut ilmu. Sebagaimana kata seorang penyair:

    العِلْمُ حَرَبٌ لِلْفَتَى المُتَعَالِي ، كَالسَّيْلِ حَرَبٌ لِلْمَكَانِ العَالِي

    Artinya: “Ilmu akan menghindar dari pemuda yang merasa dirinya tinggi. Seperti aliran air yang selalu menghindari tempat yang tinggi.” Artinya, semakin rendah hati seseorang, semakin banyak ilmu yang bisa ia dapatkan.

    Para ulama dan masyayikh kita tidak berbicara tanpa ilmu. Jika kita belum sampai pada maqam mereka, lebih baik kita berpegang pada prinsip sami’na wa atho’na, mendengar dan menaati dengan penuh hormat. Apakah itu termasuk feodalisme? Tidak. Silakan baca, sudah banyak tulisan yang membahasnya. Sebab, ilmu yang berkah bukan sekadar tentang dalil, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukannya dengan penuh tawadhu’.

    Penulis adalah mahasiswa Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI)
     

  • SBY: Lawan Perusak Demokrasi dan Konstitusi!

    SBY: Lawan Perusak Demokrasi dan Konstitusi!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dan melawan perusak konstitusi di tengah adanya fenomena kemunduran demokrasi secara global.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia’s Democracy” di KBRI Tokyo, Jepang, sebagaimana dikutip dari pernyataan KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    “Kalau kita bicara demokrasi kita, mari kita jaga, fight for democracy, fight against segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya checks and balances,” kata SBY, dilansir dari Antara.

    SBY yang menjabat sebagai presiden selama dua periode pada 2004-2014 itu, mengatakan saat ini di seluruh dunia ada kemunduran demokrasi. Negara-negara besar yang sering mengeklaim diri sebagai champions of democracy atau pejuang demokrasi, sebutnya, juga tidak kebal dari fenomena tersebut.

    “Negara-negara besar yang konon dianggap sebagai champions of democracy, negara-negara yang lecturing us, menguliahi kita, dalam kenyataannya, negara-negara itu tidak imun dari kemunduran-kemunduran dalam demokrasi mereka,” ujarnya.

    SBY juga berbagi pengalaman pribadinya sejak masa muda sebagai prajurit TNI yang telah menghargai kebebasan berekspresi. Dia menekankan kebebasan berpendapat apabila digunakan secara tepat, maka itu hak dan harus dihormati.

    “Waktu saya masih sangat muda, we love democracy. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar?” ujar SBY.

    Dalam acara bedah buku bersama mahasiswa Indonesia dan akademisi Jepang ini, SBY turut menekankan perannya sebagai mantan presiden dalam mendukung dan turut menjadi bagian dari solusi pada pemerintahan pemimpin-pemimpin setelahnya, termasuk pada pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat yang lalu, pentingnya meningkatkan komunikasi yang genuine antara Istana dengan mereka yang menyampaikan kritik, dan Pak Prabowo mengatakan, ‘Kami terus meningkatkan kualitas komunikasi’,” ungkapnya.

    SBY juga menyampaikan optimisme Presiden Prabowo bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini karena Indonesia masih memiliki sumber daya, sumber daya politik, dan sumber daya ekonomi untuk mengatasi keadaan tersebut.

    Wahyu Prasetiawan, salah satu editor buku tersebut, menjelaskan judul “Standing Firm for Indonesia’s Democracy” dipilih karena salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kepemimpinan SBY adalah bagaimana cara SBY menjaga demokrasi di Indonesia.

    “Sebagai presiden dengan kekuasaan yang begitu tinggi, sebetulnya Pak SBY bisa melakukan hal sebaliknya, tetapi itu tidak dilakukan,” ungkap Wahyu terkait SBY sebagai penjaga demokrasi di Indonesia.

  • DPR Dorong Kemenpan-RB Segera Angkat PNS dan PPPK: Tak Harus Serentak!

    DPR Dorong Kemenpan-RB Segera Angkat PNS dan PPPK: Tak Harus Serentak!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendorong agar KemenPAN-RB tidak perlu melakukan pengangkatan serentak, baik pada 1 Oktober 2025 (CPNS) maupun 1 Maret 2026 (CPPPK Tahap 1)

    Penyebabnya, dia melanjutkan bahwa dalam hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi II dengan KemenPAN-RB dan BKN, disebutkan bahwa Oktober 2025 dan Maret 2026 adalah tenggat waktu penyelesaian dalam rangka percepatan pengangkatan.

    “Ya sebenarnya dengan kalimat percepatan penataan penyelesaian itu memberikan waktu maksimal. Jadi harus ada batas akhir kapan percepatan penataan penyelesaian itu tuntas. Kalau kita ikuti rapat dari awal sebenarnya skenarionya Menpan RB dan BKN itu skenario tuntas itu selesai akhir 2026. Makanya kalimat kami kan mempercepat,” ujarnya melalui rilis DPR, Minggu (9/3/2025).

    Di sisi lain, dia pun memahami jika ada pihak-pihak yang menyebutkan ada penundaan. Hal itu karena sedari awal dimulainya tahapan, para pendaftar CPNS mendapatkan informasi yang lengkap sampai dengan pengangkatan.

    Oleh sebab itu, dia mendorong agar KemenPAN-RB segera mengangkat CPNS atau CPPPK yang instansinya sudah melengkapi administrasi, tanpa harus menunggu pengangkatan serentak di Oktober 2025 dan Maret 2026.

    “Dengan seperti ini saya bilang, kalau memang proses yang sudah ada ini berjalan terus dan sudah hampir selesai, karena tinggal mendapatkan NIP, pengisian DRH-nya sudah, pengusulan NIP-nya sudah, kalau memang itu sudah tuntas segera di-SK-kan saja. Pengangkatan mereka tidak perlu menunggu Oktober 2025 atau Maret 2026,” tegas jebolan Fisipol UGM ini.

    Oleh karena itu, dia pun berharap agar MenPAN-RB segera mengubah SE tersebut tanpa harus mengangkat secara serentak jika instansi sudah siap.

    Sekadar informasi, polemik pengangkatan Calon Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) terus bergulir. Sebagian besar dari mereka yang sudah lulus di tahap akhir mengeluh karena terjadi penundaan pengangkatan alias tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

    Untuk diketahui, pengangkatan CPNS 2024 yang semulanya di Bulan Maret 2025 (usul penetapan NIP) menjadi mulai diangkat dan melaksanakan tugas pada 1 Oktober 2025 secara serentak. Sedangkan, untuk pengangkatan PPPK Tahap yang semulanya di Bulan Juli 2025 (usul penetapan NIP diundur menjadi 1 Maret 2026 secara serentak. Hal itu sebagaimana ditetapkan KemenPAN-RB melalui Surat Edaran (SE) bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025.

     

  • BPJS Kesehatan dan Kemenkes Optimalkan Integrasi Data untuk Percepat Analisis JKN

    BPJS Kesehatan dan Kemenkes Optimalkan Integrasi Data untuk Percepat Analisis JKN

    loading…

    BPJS Kesehatan bersama Kemenkes mengoptimalkan dukungan terhadap Satu Data Kesehatan Nasional. (Foto: dok BPJS Kesehatan)

    JAKARTA – BPJS Kesehatan memperkuat kerja sama sistem dengan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi ini bertujuan mendukung interoperabilitas sistem untuk mengoptimalkan integrasi Satu Data Kesehatan Nasional melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN).

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menuturkan, dengan melihat sumber data dan informasi yang sama, diharapkan penyusunan kebijakan Program JKN oleh Kementerian Kesehatan bisa dilakukan lebih cepat, akurat, dan berbasis evidence.

    “Selama ini integrasi sistem antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan telah berjalan baik, mulai dari akses dashboard, akses Application Programming Interface (API), dan bahkan akses data analitik secara mandiri (self-service analytics). Ini merupakan manifestasi dari pemaknaan interoperabilitas sistem secara penuh yang sudah berjalan,” kata Ghufron pada Kamis (6/3/2025).

    Lebih lanjut, Ghufron menjelaskan bahwa dalam rangka kolaborasi integrasi sistem, BPJS Kesehatan juga menyediakan akses analitik mandiri bagi Kementerian Kesehatan. Maka dari itu, Kementerian Kesehatan dapat mengakses data BPJS Kesehatan secara mandiri, kapan pun dan di mana pun. Ini membuka peluang bagi pemanfaatan data JKN yang lebih maksimal, mulai dari analisis kebijakan, perencanaan strategis, hingga pengambilan keputusan di masa depan.

    Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan,yang juga hadirdalam acara tersebut,menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem keterbukaan informasi publik dalam bidang penelitian dan pengembangan.

    Dia mengatakan, BPJS Kesehatan memiliki big data yang dapat diakses dan dimanfaatkan seluruh elemen akademisi, peneliti, masyarakat, dan seluruh pihak lainnya yang ingin mendalami seputar Program JKN.

    “Data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti. BPJS Kesehatan telah memberikan izin terhadap ratusan mahasiswa yang ingin meneliti seputar Program JKN sehingga literasi terhadap Program JKN dapat semakin kaya,” kata Edwin.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kepala Pusdatin Kementerian Kesehatan, dan Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan.

    Sebagai informasi, akhir 2024 lalu, BPJS Kesehatan telah meluncurkan data sampel meliputi data sampel general, diabetes melitus, tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan mental.

    Untukmemperolehdata sampel, masyarakatdapat mengunjungiPortal Data JKNdi tautan https://data.bpjs-kesehatan.go.id/ dan mengisi formulir pengajuan yang diperlukan. Setelah pengajuan selesai, data akan dikirimkan langsung ke email yang terdaftar.

    (ars)

  • Mayor Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat Jadi Letkol: Apa Alasannya? – Halaman all

    Mayor Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat Jadi Letkol: Apa Alasannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Mayor Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet (Seskab), baru-baru ini resmi naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) setelah mendapatkan penghargaan dari Markas Besar TNI (Mabes TNI).

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam sebuah konferensi pers.

    Maruli menjelaskan bahwa kenaikan pangkat Teddy didasarkan pada penghargaan yang diterimanya dari Mabes TNI.

    “Sebaiknya tanya langsung ke Mabes TNI,” ungkap Maruli saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan di balik keputusan tersebut, dalam wawancara dengan Kompas.com pada Sabtu, 8 Maret 2025.

    Kenaikan pangkat Teddy juga telah dibenarkan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana.

    Menurutnya, proses kenaikan pangkat ini telah sesuai dengan aturan dan administrasi yang berlaku di TNI.

    “Itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan Perpres,” jelas Wahyu pada Kamis, 6 Maret 2025.

    Kritikan Terhadap Kenaikan Pangkat

    Meski demikian, keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk SETARA Institute dan pensiunan Perwira Tinggi TNI AD, TB Hasanudin.

    Peneliti senior SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, meminta TNI untuk transparan mengenai kenaikan pangkat Teddy.

    Ia khawatir bahwa keputusan ini berpotensi dipengaruhi oleh unsur politik, mengingat Teddy saat ini menjabat di posisi sipil, bukan dinas kemiliteran.

    “Penjelasan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kenaikan pangkat ini tidak diwarnai unsur politik dan kekuasaan,” ujar Ikhsan.

    Ia juga menekankan pentingnya transparansi untuk mengurangi kecemburuan di antara perwira menengah TNI.

    Senada dengan itu, TB Hasanudin meragukan keabsahan kenaikan pangkat Teddy.

    Ia menyoroti istilah “Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan” yang baru pertama kali didengarnya. “Kenaikan pangkat untuk Mayor Teddy sepertinya tidak sesuai dengan aturan yang biasa,” ungkapnya pada Jumat, 7 Maret 2025.

    Tudingan Politisasi Kenaikan Pangkat

    Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, juga menilai bahwa kenaikan pangkat Teddy lebih bersifat politis.

    Ia mengeklaim bahwa Teddy tidak pernah melaksanakan tugas sebagai prajurit TNI di lapangan dan justru melanggar netralitas TNI saat Pilpres 2024 dengan menggunakan atribut pasangan calon tertentu.

    “Jangan salahkan apabila publik menilai bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy bukanlah berdasarkan prestasi, tetapi cenderung berdasarkan politis,” tegas Ardi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Gandeng KPK, BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Transparan

    Gandeng KPK, BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Transparan

    Kediri, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Pemerintah juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan agar dana program ini digunakan dengan baik dan tepat sasaran.

    “Kami berharap pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional, bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran ini agar benar-benar transparan dan akuntabel,” ujar Staf Pimpinan Wakil Ketua BGN, Alwin Supriadi, seusai sosialisasi program MBG di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/3/2025).

    Alwin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, mulai dari pengelolaan, distribusi, hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan atau memiliki data terkait potensi korupsi dalam program ini.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan agar program makan bergizi gratis yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

    “Siapa pun boleh melaporkan jika melihat adanya penyimpangan, apalagi jika memiliki data pendukung. Kami siap menindaklanjuti laporan tersebut,” jelasnya.

    BGN juga membuka akses bagi masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di masing-masing daerah terkait pelaksanaan program MBG.

    “Silakan tanyakan kepada SPPG di daerah masing-masing. Masyarakat boleh ikut mengawasi. Jika ditemukan penyelewengan (makan bergizi gratis), pemerintah pusat akan melakukan evaluasi. Kami sudah bekerja sama dengan KPK,” pungkasnya.

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Bertemu Presiden Prabowo Hari Ini, Bahas Apa?

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Bertemu Presiden Prabowo Hari Ini, Bahas Apa?

    loading…

    Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam YM To Lam akan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam dijadwalkan tiba di Indonesia, Minggu (9/3/2025) sore. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam YM To Lam akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 9-11 Maret 2025. Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu (9/3/2025) sore.

    “Selama kunjungannya, Sekjen To Lam bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas potensi kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi,” tulis Kemlu dalam keterangannya dikutip, Minggu (9/3/2025).

    Kunjungan ini pertama kali bagi To Lam sebagai Sekjen PKV dan sangat bermakna karena bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam.

    Dalam sistem tata negara Vietnam, posisi Sekjen PKV adalah pemimpin politik tertinggi dari empat pilar pimpinan negara yaitu Sekjen PKV, Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Senat.

    Kemlu mengungkapkan hubungan Indonesia dan Vietnam telah mengalami perkembangan pesat selama tujuh dekade ini. Kokohnya kerja sama kedua negara juga tercermin dari disepakatinya kemitraan strategis pada hubungan bilateral di tahun 2013.

    Menjadikan Vietnam satu-satunya yang memiliki tingkat kemitraan strategis dengan Indonesia di kawasan. “Fondasi hubungan yang kokoh dibentuk sejak persahabatan antara Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh yang sama-sama memiliki visi menentang kolonialisme,” ujarnya.

    Di bidang perdagangan, nilai transaksi antara kedua negara meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir mencapai 16,7 miliar dollar AS pada 2024. Kedua negara memiliki target mencapai nilai perdagangan sebesar 18 miliar dollar AS pada 2028.

    Dalam hal investasi, Indonesia memiliki 123 proyek investasi di Vietnam dengan total nilai lebih dari 680 juta dollar AS, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke 29 dari 143 negara yang berinvestasi di Vietnam.

    Sedangkan investasi Vietnam di Indonesia juga meningkat, dengan pendirian mobil Listrik VinFast senilai 1,2 miliar dollar AS pada Juli 2024.

    Kedua negara juga memiliki visi yang sama yaitu menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 saat Indonesia dan Vietnam merayakan 100 tahun kemerdekaannya.

    Dengan kunjungan Sekjen To Lam, rencananya disepakati berbagai kerja sama inovatif untuk sama-sama mencapai visi tersebut dengan meningkatkan kerja sama yang fokus pada bidang food security (pertanian dan perikanan), digital, renewable energy, serta high tech industry.

    Selain bertemu Presiden Prabowo, Sekjen To Lam juga dijadwalkan bertemu ketua MPR, DPR, dan DPD, serta melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha dari kedua belah pihak.

    (jon)

  • Mudik Gratis Kemenhub 2025 Buka Besok 10 Maret 2025, Simak Syarat, Rute, hingga Cara Dapatnya!

    Mudik Gratis Kemenhub 2025 Buka Besok 10 Maret 2025, Simak Syarat, Rute, hingga Cara Dapatnya!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) kembali menyelenggarakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung saat Lebaran 2025/1446 H.

    Program ini menawarkan angkutan mudik gratis ke berbagai kota tujuan di seluruh Indonesia dengan kuota terbatas.

    Syarat Pendaftaran Mudik Gratis Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Pendaftaran hanya berlaku untuk penumpang dan sepeda motor, dengan kuota terbatas. Peserta harus berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Cara Pendaftaran Mudik Gratis Pendaftaran Online: Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB hingga 23 Maret 2025. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website resmi Kemenhub (KLIK DI SINI).  Kuota Dibuka Bertahap: Pendaftaran dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB, dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Pilih Kota Asal dan Tujuan: Pilih kota asal dan kota tujuan mudik atau arus balik, yang telah ditentukan dalam program ini. Beberapa kota tujuan mudik antara lain Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan lainnya. Kota asal untuk arus balik antara lain Madiun, Surabaya, Yogyakarta, dan sebagainya. Pendaftaran Sepeda Motor: Pendaftaran untuk sepeda motor dapat dilakukan jika peserta memilih untuk membawa sepeda motor. Beberapa kota yang mendukung program mudik dan balik dengan sepeda motor termasuk Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Purwokerto. Registrasi Ulang: Bagi yang telah mendaftar, registrasi ulang dapat dilakukan pada 3 dan 4 April 2025 melalui website yang sama. Rute Mudik Gratis Kemenhub 2025

    – Kota Tujuan Arus Mudik

    Berikut adalah beberapa kota tujuan mudik yang dapat dipilih untuk program mudik gratis:

    Jawa Barat: Garut, Tasikmalaya, Cirebon Jawa Timur: Tuban, Madiun, Surabaya, Malang, Tulungagung Jawa Tengah dan DIY: Semarang, Solo, Pati, Blora, Yogyakarta, Cilacap, Wonogiri, Wonosobo, Purwokerto, Kebumen, Tegal, Magelang, Pekalongan, Wonosari, Demak, Jepara, Boyolali, Sragen, Klaten Sumatera: Lampung, Palembang, Bengkulu, Padang

    – Kota Asal Arus Balik

    Bagi yang ingin kembali ke kota asal, arus balik tersedia dari beberapa kota berikut:

    Jawa Tengah dan DIY: Madiun, Surabaya, Wonogiri, Yogyakarta, Purwokerto Sumatera: Palembang, Cirebon, Semarang, Solo Mudik dengan Sepeda Motor dan Bus

    Selain penumpang, program ini juga menyediakan fasilitas mudik dan balik untuk sepeda motor.

    Kota-kota yang menjadi jalur mudik dan balik sepeda motor ialah, Jawa Tengah dan DIY, yaitu, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Purwokerto.

    Total kuota mudik untuk penumpang adalah 21.536 orang dan untuk sepeda motor adalah 300 unit. Simak informasi Penyerahan dan Keberangkatan sepeda motor di arus mudik:

    Penyerahan Sepeda Motor: Selasa, 25 Maret 2025 Keberangkatan Sepeda Motor: Rabu, 26 Maret 2025

    Keduanya dilakukan di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Di sisi lain, keberangkatan dengan bus antara lain:

    Kamis, 27 Maret 2025: Dari Terminal Jatijajar, Depok, Terminal Pulogebang, Jakarta, dan Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Jumat, 28 Maret 2025: Di Terminal Poris Plawad, Tangerang dan Terminal Kp. Rambutan, Jakarta.

    Kemudian, saat hendak melaksanakan arus balik, penyerahan motor berada di Terminal Bulupitu, Purwokerto, Terminal Mangkang, Semarang, dan Terminal Giwangan, Yogyakarta, Kamis, 3 April 2025. Kemudian, pemotor berangkat hari Jumat, 4 April 2025

    Adapun, penumpang bus registrasi ulang pada 3 dan 4 April 2025, dengan keberangkatan mulai 5 April 2025 dari berbagai terminal di kota tujuan seperti Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, Wonogiri, Palembang, Cirebon, Madiun, dan Surabaya.

    Untuk diingat, program mudik gratis ini hanya tersedia dengan kuota terbatas, dan pendaftaran dibuka secara bertahap setiap harinya. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mudik dengan biaya gratis dan aman. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kolaborasi dengan Forum Pemred Charity, BSI Apresiasi Insan Media

    Kolaborasi dengan Forum Pemred Charity, BSI Apresiasi Insan Media

    loading…

    BSI bekerja sama dengan Forum Pemimpin Redaksi (FP) memberikan bantuan sosial kepada insan media yang membutuhkan. Kolaborasi dicanangkan dalam kegiatan Silaturahmi Ramadan FP Charity X BSI. Foto: Ist

    JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bekerja sama dengan Forum Pemimpin Redaksi (FP) memberikan bantuan sosial kepada insan media yang membutuhkan. Kolaborasi dicanangkan dalam kegiatan Silaturahmi Ramadan FP Charity X BSI.

    Bantuan senilai Rp200 juta untuk FP Charity merupakan yang kedua setelah tahun sebelumnya BSI menyerahkan sebesar Rp100 juta yang langsung didistribusikan membantu insan media yang membutuhkan dukungan finansial.

    Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari program sosial yang rutin dilakukan perseroan. Hal ini juga memperkuat salah satu dari 3 peran utama BSI di masayarakat yaitu sebagai Sahabat Finansial, Sahabat Sosial, dan Sahabat Spiritual.

    “Kami mengapresiasi insan media yang juga berkontribusi terhadap perkembangan BSI sejak merger hingga saat ini berusia 4 tahun telah masuk sebagai bank nomor 5 di Indonesia. Sudah sepantasnya kami juga mendukung program charity Forum Pemred untuk mendukung ekosistem media,” ujar Hery, Sabtu (8/3/2025).

    BSI hadir bukan sekadar menjalankan bisnis perbankan syariah tapi seimbang dengan menyelaraskan aspek sosial dan spiritual. “Sejak awal perusahaan didirikan, kami berkomitmen membuka silaturahmi kepada berbagai pihak, termasuk insan pers melalui Forum Pemred,” katanya.

    Ketua Forum Pemred Retno Pinasti mengatakan, kerja sama ini kelanjutan dari program sosial BSI yang mulai dijalin pada 2024. Melalui kolaborasi ini pihaknya ingin memberikan dampak dan manfaat tidak hanya kepada anggota tapi juga dapat lebih dirasakan komunitas wartawan juga masyarakat luas.

    Selain bantuan sosial, program ini mencakup bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak dari jurnalis yang wafat, sakit, atau mengalami kesulitan ekonomi lainnya. Bantuan juga disalurkan kepada tokoh pers dan jurnalis.

    Kembali lagi ke Direktur Utama BSI Hery Gunardi. Dia menuturkan kegiatan sosial ini merupakan ungkapan rasa syukur atas capaian pertumbuhan kinerja berkelanjutan yang ditorehkan perseroan sejak berdiri pada 2021.

    Per Desember 2024, BSI sudah masuk top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar. BSI juga menjadi salah satu di jajaran top 10 Bank di Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan kinerja laba tertinggi.

  • Ini Percakapan Prabowo dengan Kepala BGN saat Cek Kondisi Warga Bekasi Terdampak Banjir

    Ini Percakapan Prabowo dengan Kepala BGN saat Cek Kondisi Warga Bekasi Terdampak Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengecek  langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

    Momen itu terjadi saat Prabowo berbincang dengan para warga di salah satu rumah warga. Orang nomor satu di Indonesia menelepon sejumlah pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas yang belum operasional dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang juga terdampak banjir.

    Adapun salah satu pejabat yang ditelepon Prabowo pada kesempatan itu adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana guna memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di wilayah tersebut.

    “Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Saya sekarang di Kecamatan Babelan. Di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai,” ujar Prabowo dalam rilisnya, Minggu (9/3/2025).

    Kepala Negara menyampaikan bahwa program MBG perlu segera menemukan solusi meskipun daerah tersebut tengah terendam banjir. Agar para penerima manfaat bisa tetap menikmati program pemerintah.

    “Makannya belum sampai kesini belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya. SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Prabowo mendapatkan jawaban dari Dadan bahwa BGN akan melakukan pengerjaan MBG di daerah yang agak tinggi sehingga nanti capaian program tetap bisa terkirim ke sekolah-sekolah yang terdampak.

    Prabowo pun meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program MBG bisa ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Mengingat, saat ini di Bekasi ada salah satu dapur yang memang tidak operasional, karena masih terendam banjir.

    “Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menerima laporan bahwa dapur SPPG Makan Bergizi Gratis saat ini di Kabupaten Bekasi berjumlah dua dapur. Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah, contohnya seperti banjir ini.

    Sekadar informasi, Prabowo tiba di lokasi pukul 17:57 menjelang jam buka puasa. Di lokasi, Prabowo juga sempat berbuka puasa di rumah salah satu warga dengan meminum air putih sembari berbincang.

    Prabowo meninggalkan lokasi pukul 18:28. Pada kesempatan itu Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.