Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Toren Air Jakarta Barat – Halaman all

    Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Toren Air Jakarta Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jasad seorang ibu dan anak perempuannya ditemukan dalam kondisi tewas membusuk di dalam toren air di Tambora, Jakarta Barat, Kamis (6/3/2025) malam. 

    Kedua jasad tersebut berinisial Tjong Sioe Lan alias TSL (59) dan anak perempuannya Eka Serlawati alias ES (35).

    Pernyataan Polisi

    Kepolisian setempat mengungkapkan bahwa hasil otopsi yang dilakukan oleh RS Polri Kramat Jati menunjukkan adanya tanda kekerasan di tubuh kedua korban.

    “Sudah diautopsi oleh tim kami, ada kekerasan di tubuh korban,” ujar Kabid Yandokpol RS Polri Kramat Jati, Kombes Hery Wijatmoko, pada Minggu, (8/3/2025), seperti dikutip dari TribunJakarta.com.

    Namun, pihaknya belum merinci lebih lanjut mengenai jenis kekerasan yang dialami oleh kedua korban.

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan mengetakan saat ini timnya dan Polsek Tambora tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus ini. 

    “Tim Reskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian,” jelas Arfan, baru-baru ini.

    Tentang Korban dan Keluarganya

    TSL dan ES tinggal di sebuah rumah berlantai tiga di Jalan Angke Barat, RT 52, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora.

    Keduanya menempati lantai pertama rumahnya.

    Sementara lantai dua dan tiga disewakan kepada para perantau dari berbagai daerah.

    Menurut tetangga korban, Surya, akses menuju lantai dua dan tiga tidak terhubung langsung dengan rumah TSL.

    “Kalau yang ngontrakan masuknya dari pintu luar. Enggak nyatu sama rumah korban. Tangganya disamping,” ungkap Surya dilansir WartaKotalive.com.

    Surya mengaku terakhir kali bertemu dengan TSL sebelum bulan puasa Ramadhan 2025.

    “Dia orang lama di sini, sebelum saya tinggal di sini, dia sudah ada di sini,” ujarnya.

    Surya juga menyebutkan bahwa sempat ada cekcok antara TSL dan anak laki-lakinya, Ronny.

    TSL dan Ronny cek-cok terkait rencana pernikahan Ronny yang tidak mendapatkan izin dari TSL.

    Keduanya, lanjut Surya, memang tidak tinggal serumah karena Ronny memilih ngekos sendiri.

    Terkait siapa pelaku pembunuhannya, polisi sampai saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(TribunJakarta.com/Bima Putra)(WartaKotalive.com/Miftahul Munir)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jadwal Buka Puasa Hari Ini 9 Maret 2025, di Jakarta, Bekasi, Bogor dan Tangerang

    Jadwal Buka Puasa Hari Ini 9 Maret 2025, di Jakarta, Bekasi, Bogor dan Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini merupakan hari ke-sembilan ibadah puasa ramadan dilaksanakan di Indonesia.

    Umat muslim akan menjalankan ibadah puasa saat ini hingga waktu berbuka ketika adzan magrib sore nanti.

    Berikut jadwal buka puasa 9 ramadan 1446 H di Jabodetabek melansir dari laman Kemenag.

    JAKARTA

    MAGRIB 18:12

    ISYA’19:20

    BOGOR

    MAGRIB 18:16

    ISYA: 19:21

    TANGERANG

    MAGRIB: 18:12

    ISYA’ :19:21

    BEKASI

    MAGRIB: 18:11

    ISYA’: 19:20

  • Satgas Pangan Sita Minyakita Tidak Sesuai Takaran dari 3 Produsen

    Satgas Pangan Sita Minyakita Tidak Sesuai Takaran dari 3 Produsen

    loading…

    Polisi menyita minyak goreng bermerek Minyakkita dari 3 produsen karena tidak sesuai takaran. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Polisi menyita minyak goreng bermerek Minyakkita dari 3 produsen karena tidak sesuai takaran. Penyitaan itu dilakukan karena dalam kemasan tertulis 1 liter, namun hasil pengukuran hanya berisikan 700-900 ml.

    “Bahwa telah ditemukan minyak goreng merek Minyakita yang secara langsung dilakukan pengukuran, terhadap 3 (tiga) merek Minyakita yang diproduksi oleh tiga produsen yang berbeda, dan ukurannya tidak sesuai dengan yang tercantum didalam label kemasan,” ujar Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf, Minggu (9/3/2025).

    Helfi merincikan ketiga perusahaan yang memproduksi Minyakita, berlokasi di Depok, Kudus dan Tanggerang. Produsen pertama dari PT Artha Eka Global Asia, Depok yang memproduksi Minyakita kemasan botol ukuran 1 L.

    “Minyakita kemasan botol ukuran 1 L produksi koperasi produsen UMKM kelompok terpadu Nusantara, Kudus. Minyakita kemasan pouch ukuran 2 L produksi PT Tunas Agro Indolestari-Tangerang,” tambahnya.

    Kini pihaknya tengah melakukan proses penyidikan lebih lanjut, usai melakukan penyitaan atas barang yang tidak sesuai tersebut.

    “Atas temuan dugaan ketidaksesuaian antara label kemasan dan isi tersebut telah dilakukan langkah-langkah berupa. Penyitaan barang bukti. Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” katanya.

    (cip)

  • Tiba di Indonesia, Sekjen Partai Komunis Vietnam Akan Bertemu Prabowo

    Tiba di Indonesia, Sekjen Partai Komunis Vietnam Akan Bertemu Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Kedatangan To Lam ke Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam. 

    Berdasarkan video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, To Lam tiba di Lanud Halim sekitar pukul 13.15 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. 

    Dari Lanud Halim, To Lam beserta delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta. 

    Kunjungan kenegaraan sekjen partai komunis Vietnam itu di Indonesia direncanakan berlangsung selama tiga hari hingga 11 Maret 2025. 

    To Lam diagendakan untuk menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Selain pertemuan dengan Presiden Prabowo, selama di Indonesia To Lam juga direncanakan melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD di Gedung Nusantara Senayan. 

    Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan pertama bagi To Lam sebagai Sekjen PKV. Momentum kunjungannya diharapkan dapat memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam.

  • Driver Ojol Bakal Dapat THR 2025, Kapan Cair dan Berapa Besarannya?

    Driver Ojol Bakal Dapat THR 2025, Kapan Cair dan Berapa Besarannya?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar gembira bagi para driver ojek online (ojol)! Menjelang Hari Raya Idulfitri 2025, mereka dikabarkan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, banyak yang bertanya-tanya, kapan pencairannya dan berapa besar nominalnya?

    Menurut informasi yang beredar, THR untuk driver ojol akan diberikan oleh pihak aplikator sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka sepanjang tahun. Besaran THR ini disebut akan bervariasi, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan dan performa mitra pengemudi.

    Sejumlah driver berharap pencairan THR bisa dilakukan lebih awal agar mereka dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran. Namun, hingga kini, pihak aplikator seperti Gojek dan Grab belum memberikan rincian resmi mengenai jadwal pencairan serta mekanisme perhitungannya.

    Sementara itu, pemerintah terus mendorong agar kesejahteraan para pekerja sektor informal, termasuk driver ojol, tetap diperhatikan. Beberapa serikat driver juga mendesak agar THR ini tidak hanya berupa insentif, tetapi benar-benar dalam bentuk tunjangan yang layak.

    Regulasi dan Besaran THR Ojol 2025

    Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pemberian THR bagi pekerja formal dihitung berdasarkan upah bulanan. Namun, pengemudi ojol tidak memiliki sistem gaji tetap, sehingga pemerintah tengah merancang skema yang paling tepat untuk mendistribusikan THR kepada mereka.

    Meskipun regulasi masih dalam tahap finalisasi, rincian besaran THR bagi mitra ojol hingga kini belum diumumkan secara resmi. Namun, jika mengacu pada sistem perhitungan THR bagi pekerja formal, biasanya pemberian tunjangan ini dihitung berdasarkan masa kerja dengan skema sebagai berikut:

    Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah penuh. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan mendapatkan THR secara proporsional sesuai dengan lamanya masa kerja.

    Pemerintah berupaya menemukan formula yang tepat agar skema pemberian THR bagi mitra ojol dapat adil dan sesuai dengan kondisi mereka. Beberapa opsi tengah dipertimbangkan, termasuk model bantuan yang tidak mengacu pada sistem pengupahan tetap.

    Kapan THR Ojol 2025 Cair?

    Terkait waktu pencairan THR bagi pengemudi ojol, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pastinya. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan final akan segera dirilis, sehingga perusahaan aplikator memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pencairan.

    Pemerintah juga meminta para mitra pengemudi untuk bersabar menunggu kebijakan resmi. Pihak aplikator pun diharapkan mengikuti imbauan dari Kemnaker agar tunjangan ini dapat segera diberikan kepada para pengemudi sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Kehadiran THR bagi pengemudi ojol tentu menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini berstatus sebagai mitra tanpa kepastian tunjangan. Publik pun menantikan bagaimana skema dan besaran yang akan diberikan dalam kebijakan ini. Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan kejelasan agar para mitra ojol bisa menikmati hak yang layak menjelang hari raya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi II DPR RI Gelar Rapat Bareng Mendagri Besok, Ini yang Dibahas

    Komisi II DPR RI Gelar Rapat Bareng Mendagri Besok, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait skema pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, Senin besok (10/3/2025).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menerangkan rapat yang akan bergulir pukul 10:00 WIB mendatang ini merupakan lanjutan dari rapat kerja minggu lalu yakni pada Kamis (27/2/2025). 

    “Ya, hari Senin kita rapat. Fokusnya pada lanjutan raker Minggu lalu tentang skema kesiapan pemerintah dalam menangani PSU saja,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

    Dalam rapat itu, ujarnya, terinformasikan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan hadir langsung. Akan tetapi, untuk pihak lainnya masih belum terinfokan lagi.

    Perlu diketahui, Komisi II DPR memberi tenggat waktu selama 10 hari kepada pemerintah untuk memastikan solusi pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di sejumlah daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi. 

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut tenggat waktu itu diberikan mulai hari ini hingga Jumat, 7 Maret mendatang alias pekan depan. 

    “10 hari dari sekarang [jadi] 7 maret [kepastiannya],” katanya seusai memimpin rapat dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu dengan agenda mengenai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025). 

    Dia menjelaskan, tenggat waktu itu diberikan lantaran ada PSU yang tahapannya direncanakan akan mulai pada 22 Maret mendatang. Pihaknya khawatir bilamana pemerintah belum memiliki solusi, maka daerah tersebut terancam tak jadi menggelar PSU.

    PSU Pilkada 2024 DIbiayai APBN

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terdapat peluang penggunaan APBN untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan kemungkinan itu sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2014. Dalam Pasal 166 disebut pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    “Jadi nanti kita cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya [menggunakan APBD] seperti apa, kalau memang tidak bisa ya barulah kita akan menempuh mekanisme sumber pembiayaan dari APBN,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bila memang nantinya PSU akan menggunakan dana tambahan dari APBN. Di lain sisi, Ribka menegaskan penggunaan APBN ini memang sangat dimungkinkan meski di tengah efisiensi yang ada di pemerintahan saat ini. 

    “Itu bisa, bisa, ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” pungkasnya.

  • AMPI Tegaskan Solid di Bawah Kepemimpinan Ketum Jerry Sambuaga

    AMPI Tegaskan Solid di Bawah Kepemimpinan Ketum Jerry Sambuaga

    loading…

    Wakil Ketua Umum DPP AMPI Ema Asmawati menegaskan solid di bawah kepemimpinan Ketum Jerry Sambuaga. Foto/istimewa

    JAKARTA – Pengurus DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ( AMPI ) dan pengurus DPD AMPI menegaskan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga masa bakti 2027.

    DPP AMPI menilai rapat pleno AMPI ke-V yang memutuskan penonaktifan Jerry Sambuaga sebagai Ketua Umum DPP AMPI adalah rapat ilegal serta tidak sah. Rapat tersebut bertentangan dengan AD/ART dan peraturan organisasi.

    “Rapat yang mengatasnamakan DPP AMPI yang dilakukan oleh saudara Omar Syarief pada Sabtu, 8 Maret 2025 adalah ilegal dan tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi,” tegas Wakil Ketua Umum DPP AMPI Ema Asmawati di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Ema, penonaktifan Jerry Sambuaga sebagai Ketua Umum DPP AMPI yang dilakukan Omar Syarief pada rapat ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum atau landasan organisasi yang jelas.

    “Jangankan bicara landasan hukumnya, tempat mereka bikin rapat pleno saja kabarnya mereka tidak minta izin sama DPP Partai Golkar. Mereka seenaknya gunakan aula Golkar untuk bikin pertemuan ilegal mengatasnamakan AMPI padahal tidak mendapatkan izin dari DPP Golkar,” katanya.

    Menurut Ema, DPP AMPI selama Bulan Suci Ramadan ini justru fokus melakukan kegiatan positif bersama masyarakat, seperti yang dilakukan baru-baru ini dengan memberikan takjil dan makanan untuk buka bersama warga sekitar Kantor DPP Partai Golkar serta memberikan bantuan kepada warga korban banjir di wilayah Jabodetabek.

    Sambil tetap melakukan konsolidasi dan kegiatan positif untuk masyarakat, DPP AMPI juga sedang menunggu proses yang dilakukan di Dewan Etik Partai Golkar.

    “DPP AMPI menghormati proses yang dilakukan di Dewan Etik. Setelah proses dan putusan Dewan Etik selesai, DPP AMPI akan segera melakukan rapat pleno yang sah dan legal,” tegasnya.

  • Borok Terbongkar di Era Prabowo: Elpiji Langka, Pertamax Dioplos, Kini Isi MinyaKita Disunat – Halaman all

    Borok Terbongkar di Era Prabowo: Elpiji Langka, Pertamax Dioplos, Kini Isi MinyaKita Disunat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sederet borok yang menjadi masalah rakyat Indonesia terbongkar di era Presiden Prabowo Subianto.

    Seperti di antaranya permainan harga elpiji hingga menyebabkan kelangkaan, korupsi di tata kelola minyak mentah hingga terkuak dugaan Pertamax oplosan.

    Kini giliran isi minyak goreng bermerek “Minyakita” disunat.

    Aksi curang mengurangi takaran minyak goreng merek Minyakita ini dibongkar Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan sembilan bahan pokok di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    Ia menemukan isi minyak goreng Minyakita kemasan 1 liter disunat menjadi 750 sampai 800 mililiter (mL).

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, salah satunya minyak goreng bagi masyarakat, tetapi justru menemukan pelanggaran.”

    “Ini merupakan pelanggaran serius, Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter,” ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu.

    Perbuatan ini, kata Amran, tidak bisa ditoleransi.

    Diketahui, Minyakita diproduksi oleh tiga badan usaha yakni PT AEGA, koperasi KTN, dan PT TI.

    Pihaknya pun meminta perusahaan diproses hukum dan ditutup.

    Selain mengetahui penyunatan isi Minyakita, Amran juga menemukan tindak kecurangan lainnya.

    Ia menemukan harga jual Minyakita lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Minyak ini dijual sampai Rp 18.000 per liter, padahal di kemasan tertulis HET Rp 15.700 per liter.

    Kini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan Bareskrim Polri untuk menindak dan memberi hukuman terkait adanya pelanggaran.

    “Kita tidak boleh membiarkan praktik semacam ini terus terjadi.”

    “Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat,” tegas Amran.

    Elpiji Langka

    Awal Februari 2025 lalu, elpiji dengan ukuran 3 kg mendadak hilang di tingkat pengecer.

    Akibatnya, sejumlah warga terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya harus mengantre demi bisa membeli elpiji 3 kg.

    Bahkan, kabarnya seorang ibu rumah tangga, Yonih (62), warga kawasan jalan Beringin, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia pada Senin (3/2/2025), diduga karena kelelahan usai mengantre elpiji.

    Kelangkaan elpiji diduga karena pemerintah tengah menerapkan sistem pengelolaan baru.

    Para pengecer pun dilarang untuk menjual gas elpiji 3 kg karena pembelian hanya bisa dilakukan di pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

    Tidak lama setelah disampaikan ke publik, aturan itu sekejap dibatalkan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara, ia mengaku pembaharuan pengelolaan jual beli elpiji 3 kg dilakukan karena adanya permainan harga Elpiji 3 Kg di masyarakat.

    “Laporan yang masuk ke kami ada yang mainkan harga, ini jujur saja.”

    “Harganya itu ke rakyat seharusnya tidak lebih dari Rp 5.000, Rp 6.000,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Pertamax Dioplos

    Tidak lama setelah kasus langkanya gas elpiji 3 kg itu, awal Maret 2025 muncul isu BBM jenis Pertamax dioplos.

    Hal itu berawal dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pengoplosan Pertamax diduga dilakukan di tahun 2023.

    Burhanuddin menegaskan bahwa tindakan mengoplos BBM jenis Pertalite atau Premium dengan Pertamax ini tak dilakukan oleh PT Pertamina.

    Namun dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini sudah dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi Pertamina.

    Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dan mereka sudah ditahan.

    Burhanuddin mengatakan, saat ini BBM jenis Pertamax yang beredar di masyarakat bukan oplosan.

    Untuk itu masyarakat diminta tak khawatir menggunakan BBM jenis Pertamax.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Wahyu Gilang Putranto/Hasanudin Aco)

  • Satgas Pangan Selidiki Temuan MinyaKita Tak Sesuai Takaran

    Satgas Pangan Selidiki Temuan MinyaKita Tak Sesuai Takaran

    Satgas Pangan Selidiki Temuan MinyaKita Tak Sesuai Takaran
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Satgas Pangan
    Polri menyelidiki temuan
    MinyaKita
    yang tak sesuai takaran yang dijual produsen di pasaran.
    Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan, penyelidikan dilakukan usai pihaknya menemukan produk yang tak sesuai saat inspeksi di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
    “Dilakukan pengukuran terhadap tiga merek MinyaKita yang diproduksi oleh tiga produsen yang berbeda, dan ditemukan ukurannya tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam label kemasan. Hasil pengukuran sementara, dalam label tercantum 1 liter, tetapi ternyata hanya berisikan 700—900 mililiter,” kata Helfi melansir
    Antara
    , Minggu (9/3/2025).
    Adapun ketiga produsen itu yakni PT Artha Eka Global Asia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat; Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah; dan PT Tunas Agro Indolestari yang berlokasi di Tangerang, Banten.
    Sampel yang diuji dari PT Artha Eka Global Asia dan Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara adalah botol berukuran 1 liter. Sedangkan sampel dari PT Tunas Agro Indolestari kemasan pouch ukuran 2 liter.
    “Atas temuan tersebut, Satgas Pangan Polri menyita barang bukti dan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ucap Helfi.
    Sebelumnya, Menteri Pertanian
    Andi Amran Sulaiman
    melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, untuk memeriksa kabar soal MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran.
    Dalam inspeksi tersebut, ditemukan MinyaKita yang tidak sesuai dengan aturan dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara, dan PT Tunas Agro Indolestari.
    Atas temuan ini, Mentan menegaskan bahwa praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi.
    Mentan meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses secara hukum dan ditutup.
    “Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut. Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat,” katanya.
    Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng di pasaran agar kejadian serupa tidak terulang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Safari Ramadan Mardiono ke Sumut, Bukber Bareng Kader hingga Bertemu Bobby Nasution

    Safari Ramadan Mardiono ke Sumut, Bukber Bareng Kader hingga Bertemu Bobby Nasution

    loading…

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memulai Safari Ramadan perdana dari Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (8/3/2025). Foto/Istimewa

    MEDAN – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memulai Safari Ramadan perdana dari Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (8/3/2025). Mardiono disambut oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution di Rumah Dinas Gubernur.

    Pertemuannya itu dilakukan sebagai koordinasi mengenai ketahanan pangan di Sumut. “Safari Ramadan tahun ini saya awali dari Sumatera Utara. Yaitu bersilaturahmi dengan kader dan para tokoh termasuk pejabat pemerintah di Sumatera Utara. Sekaligus menjalankan tugas kenegaraan yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” kata Mardiono.

    Usai bertemu Gubernur Sumut, Mardiono melanjutkan agendanya dengan silaturahmi sekaligus buka bersama dengan DPW PPP Sumatera Utara. “Alhamdulillah hadir para kader DPW PPP Sumatera Utara, para Ketua DPC se-Sumatera Utara, dan banom partai. Acaranya berjalan khidmat dan baik silaturahmi kali ini,” ujar Mardiono.

    Mardiono menjelaskan, kedatangannya kali ini bertemu para kader juga dilakukan untuk memastikan seluruh kadernya dalam keadaan solid menjelang muktamar mendatang.

    “InsyaAllah para kader masih penuh dengan semangat perjuangan dalam keadaan yang solid dalam menghadapi muktamar yang akan dilaksanakan setelah Lebaran Idulfitri. Tugas saya juga untuk memastikan bahwa perhelatan akbar ini akan berjalan baik, solid, dan kondusif,” pungkasnya.

    (rca)